 |
| Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, saat kunjungan kerja ke BPN Kota Padang, Senin, (24/2/2025). |
ORATOR.ID - Anggota DPR RI, Rahmat Saleh, mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, harus berkomitmen dalam pemberantasan mafia tanah.
"Salah satu upaya harus mempercepat digitalisasi sertifikat tanah," kata Rahmat, saat kunjungan kerja ke Kantor BPN Kota Padang, Senin (24/2/2025).
Ia menyampaikan, digitalisasi sertifikat tanah akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan.
"Banyak masyarakat belum memahami sistem sertifikat elektronik. BPN harus lebih aktif melakukan sosialisasi," ucap Rahmat, anggota Komisi II.
Ia menyarankan, Humas BPN harus lebih proaktif memberikan pencerdasan kepada masyarakat.
"Jangan biarkan isu-isu negatif berkembang tanpa ada penjelasan yang jelas," ujar Rahmat, politisi PKS.
Rahmat menyebutkan permasalahan mafia tanah yang masih meresahkan masyarakat.
"BPN harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian laporan terkait sengketa tanah," pungkasnya.
Kepala Kantor BPN Kota Padang, Rivaldi, mengatakan, telah mengidentifikasi berbagai kategori mafia tanah, termasuk Ormas, korporasi, dan oknum yang menyalahgunakan wewenang.
"Sebanyak 300 kasus telah terselesaikan dalam satu bulan terakhir, dari 1.800 laporan sengketa tanah yang diterima," sebutnya. (OID)
