Connect with us

Berita

Dibalik Kasus Penyiraman Air Keras di Cianjur hingga Tewas. Ada “Kawin Kontrak”

Published

on

Sarah, perempuan asal Cianjur, tewas setelah diduga dibunuh suaminya yang merupakan warga negara Arab Saudi.

Cianjur (Orator.id)-Kematian seorang perempuan di Cianjur, Jawa Barat, setelah disiram air keras oleh suaminya yang merupakan seorang warga negara Arab Saudi, menyoroti fenomena pernikahan siri dengan perjanjian yang disebut bupati setempat sebagai ‘kawin kontrak’.

Abdul Latif, seorang warga negara Arab Saudi, terancam hukuman penjara seumur hidup karena dituduh membunuh istrinya yang dinikahi secara siri selama 1,5 bulan di Cianjur, Jawa Barat.

Menurut kepolisian, Sarah, perempuan berumur 21 tahun, tewas setelah dianiaya dan disiram air keras sampai tubuhnya mengalami luka bakar serius.

Adik Sarah, Rai Anggraeni, mengatakan kakaknya dan Abdul Latif menikah siri dengan perjanjian.

Bupati Cianjur Herman Hermansyah menyebut bahwa dia menerima informasi bahwa keduanya melakukan kawin kontrak—tiga bulan setelah dirinya mengeluarkan peraturan bupati mengenai pencegahan kawin kontrak pada Juni 2021 lalu.

Selain mendukung peraturan bupati itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ratna Susianawati, mengatakan pemerintah juga memaksimalkan gerakan-gerakan di masyarakat, melalui forum-forum di daerah dan para aktivis untuk melakukan sosialisasi.

Akan tetapi, hal itu dipandang belum cukup. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani, mengatakan untuk mencegah kawin kontrak yang terus terjadi di Cianjur, dibutuhkan peran para pemuka agama yang memberikan pemahaman kepada warga bahwa kawin kontrak bisa merugikan perempuan.

Apalagi, berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan alias femisida naik selama tiga tahun terakhir hingga melampaui 1.100 kasus per tahun.

Adik Sarah, Rai Anggraeni, mengatakan kakaknya dan Abdul Latif menikah siri dengan perjanjian sekitar 1,5 bulan lalu.

“Dia juga bikin surat perjanjian. Selama punya ikatan, dicukupilah. Kalau si cowok minta cerai, berani bayar. Saya juga dengar dari pak ustaznya, yang nikahin,” paparnya.

Rai mengatakan sebelum menikah Abdul Latif bersikap baik, tapi beberapa hari setelah menikah, sikapnya berubah.

“Bahkan teh [kakak] Sarah mau ke warung nggak boleh. Lebih baik nyuruh orang, daripada teh Sarah keluar sendiri. Mau antar mama ke pasar juga nggak boleh. Jadi harus di rumah, standby, kecuali sama dia keluarnya. Cemburu buta banget,” kata Rai.

Puncaknya terjadi pada Sabtu (20/11) dini hari. Abdul Latif diduga menganiaya dan menyiram air keras terhadap istri sirinya, Sarah.

Polisi mengungkap Abdul menganiaya Sarah karena cemburu dengan pria lain.

Sarah sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong karena luka bakar yang dia derita cukup serius.

Setelah menganiaya Sarah, Abdul Latif sempat kabur. Dia bahkan sempat membeli tiket pulang ke Arab Saudi. Namun, aksinya itu digagalkan oleh polisi yang bekerja sama dengan pihak bandara.

Polisi mengatakan telah mengamankan bukti air keras yang digunakan Abdul untuk menganiaya Sarah. Katanya, Abdul membeli air keras itu secara online sejak beberapa hari sebelum kejadian.

Atas perbuatannya itu, Polisi menjerat Abdul Latif dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Apa yang sudah dilakukan bupati?

Bupati Cianjur, Herman Hermansyah, mengatakan dia menerima informasi bahwa Sarah dan Abdul Latif melakukan ‘kawin kontrak’, sebuah praktik yang marak terjadi di Cianjur. ‘Kawin kontrak’ biasa dilakukan antara warga negara asing dengan perempuan setempat dengan perjanjian tertentu.

“Informasinya adalah kawin kontrak,” kata Herman dilansir BBC Indonesia.

Jauh sebelum kematian Sarah, Herman mengaku sempat menerima beragam aduan terkait ‘kawin kontrak’. Kata Herman, paling tidak setiap pekan ada aduan terkait pelanggaran yang terjadi dalam ikatan ‘kawin kontrak’.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur menerbitkan peraturan bupati yang diharapkan bisa mencegah praktik ‘kawin kontrak’ di wilayahnya pada Juni lalu.

“Perbup sudah jalan cuma memang masyarakat ada yang tahu, ada yang nggak. Ada yang curi-curi, ya kejadiannya seperti ini. Ini kan katanya baru satu bulan setengah nikah sirinya,” kata Herman.

Meski sudah membuat peraturan bupati tentang pencegahan kawin kontrak, Herman mengatakan peraturan itu tidak cukup kuat menghalangi praktik kawin kontrak karena sifat perbup hanyalah sebagai imbauan, belum memuat sanksi.

Herman menunggu pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (perda), agar ada kekuatan hukum yang kuat untuk menindak para pelanggar aturan.

“Nah, perda itu kemarin, dari menteri perempuan dan anak mereka janji mau bikin permen (peraturan Menteri) terkait. Biasanya kuat, ada rujukannya, perda itu dari permen,” ujarnya.

Di sisi lain, Herman bersyukur karena terduga pelaku pembunuhan Sarah, yang merupakan suami sirinya sendiri, bisa ditangkap. Dia berharap terduga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya agar memberikan terapi kejut bagi para WNA yang terlibat ‘kawin kontrak’ dan warga Cianjur sendiri.

“Harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya, biar jadi shock therapy buat warga negara asing dan warga saya sendiri.”

Praktik ‘kawin kontrak’ sendiri memang bukan hal baru di Cianjur. Aktivis perempuan, yang juga menjadi Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lidya Indayani Umar, mengaku pernah melakukan penelitian bersama rekan-rekannya ke wilayah tempat terjadinya ‘kawin kontrak’ pada awal tahun 2000 lalu.

Rekan Lidya yang terjun langsung menjadi ‘calon pengantin kawin kontrak’ mengatakan dia dihadapkan dengan beberapa pria asal Timur Tengah.

“Ternyata di situ ada maminya, ada saksi-saksinya yang kalau dikawinkan kontrak itu ada nikah tetapi pernikahan itu tidak pernah sah karena tidak sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan. Orang Arab mungkin nggak tahu, tapi orang-orang kita yang menyiapkan itu,” kata Lidya.

Berbekal hasil penelitian itu tim Lidya dan teman-temannya, yang kala itu tergabung dalam Perempuan Berkoalisi Cianjur, meminta audiensi dengan DPRD.

“Kita sepakat dengan MUI langsung membuatkan fatwa bahwa pernikahan itu tidak sah dan tidak boleh terjadi di Cianjur,” kata Lidya.

Bagaimana respons pemerintah pusat?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyambut baik langkah Bupati Cianjur yang membuat peraturan untuk mengurangi angka ‘kawin kontrak’ di wilayahnya. Kementerian PPPA berjanji akan membuat peraturan pendukung agar perbup Cianjur memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian sebelum membuat peraturan menteri yang bisa mencegah praktik kawin kontrak.

“Ada proses-proses yang harus dilalui, untuk ketika menyusun apapun itu ya, regulasi, termasuk peraturan menteri dan sebagainya. Kita juga harus melihat kalau peraturan Menteri kan nanti coverage-nya tidak hanya untuk daerah tertentu ya, kita juga harus melihat untuk daerah-daerah yang lain,” kata Ratna.

Selain itu, Kementerian PPPA juga mengaku sudah melakukan sosialisasi ke[ada masyarakat mengenai kawin kontrak dan isu-isu lainnya, seperti kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah juga memaksimalkan gerakan-gerakan di masyarakat, melalui forum-forum di daerah dan para aktivis untuk melakukan sosialisasi.

Bahkan perempuan bisa melaporkan langsung kasusnya melalui call center Sahabat Perempuan.

“Kami memiliki layanan untuk penanganan perempuan korban kekerasan melalui call center 08111 129 129. Itu bentuk kehadiran negara untuk memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan,” tambah Ratna.

Adakah langkah lain untuk meredam kekerasan terhadap perempuan?

Menanggapi praktik ‘kawin kontrak’ yang marak terjadi di Cianjur, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani, mengatakan perlu peran para pemuka agama yang memberikan pemahaman kepada warga bahwa kawin kontrak bisa merugikan perempuan.

“Kawin kontrak ini memang sangat sulit ya, karena memang dia tidak dikenal dalam hukum Indonesia, dan tidak diperbolehkan juga. Karena itu kita selalu mendorong pemuka agama memberikan kesadaran kepada masyarakat,” kata Andy.

“Sayangnya kan dulu ada pernyataan dari salah satu elit politik yang mengatakan bahwa itu perbaikan keturunan. Nah, itu yang harus diubah. Jadi, salah satu yang kita lakukan adalah menjadikan itu bagian dari sosialisasi dan kampanye untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan,” tambahnya.

Rumitnya masalah ‘kawin kontrak’ juga disebut Andy membutuhkan aturan yang lebih jelas di tingkat nasional karena dia menilai peraturan daerah saja tidak cukup kuat.

“Untuk aturan daerah sanksinya kan nggak berat ya, ada batasan sanksi dalam peraturan daerah. Perlu ada aturan yang lebih jelas di tingkat nasional, harus undang-undang,” kata Andy.

Komnas Perempuan menyebut kasus kematian Sarah di Cianjur merupakan kasus yang dikategorikan sebagai femisida, yaitu kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan. Dalam tiga tahun, kasus femisida diklaim naik hingga melampaui 1.100 kasus per tahun.

Kasus-kasus Femisida ini dibagi dalam dua kluster besar, yakni pembunuhan perempuan serta pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Kata Andy, femisida perlu mendapat perhatian khusus agar penanganan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan lebih baik.

“Femisida ini belum menjadi perhatian ya, karena kita biasanya pencatatan di kepolisian itu pembunuhan ya pembunuhan saja. Komnas Perempuan mengusulkan agar tahun ke depan ada pembenahan pendataan karena dengan mengetahui polanya kita bisa melakukan intervensi lebih tepat,” kata Andy.

Komnas Perempuan juga menyebut kebanyakan pelaku femisida merupakan relasi terdekat korban.

Sementara motifnya antara lain disebabkan dendam atau sakit hati, cemburu, pertengkaran, ekonomi, menolak rujuk, kehamilan yang tidak dikehendaki, selingkuh, pemerkosaan, dan menolak berhubungan seksual.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dewan Sesalkan ini

Published

on

Ilustrasi

Palembang (Orator.id)– Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) yang diduga melakukan pelecehan seksual, bertempat di Ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (6/12/2021).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati. RDP dijadwalkan dihadiri pihak Rektorat Unsri, tapi sayang tidak ada satupun dari pihak rektorat yang hadir.

RA Anita Noeringhati mengatakan, hari ini pihaknya meminta pihak rektorat Unsri untuk menghadiri RDP terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Fakultas Ekonomi dan FKIP.

“Kami ingin mengetahui apa saja yang dilakukan unsri di FE dan FKIP. Harapan kami ada rektor dan pihak rektorat yang hadir. Tapi Wakil Rektor II menelpon pihak rektorat tidak bisa hadir karena ada rapat internal tentang kasus ini. Itu kami sesalkan.Karena tujuan rapat agar tidak jadi bola liar,” ujarnya.

Anita menuturkan, dari rapat tadi sudah didiskusikan, dan sepakat agar kasus ini dituntaskan. Pelaku harus diberi sanksi tegas. “Saya sebagai alumni Unsri, menjunjung civitas jangan sampai oknum mencoreng nama unsri. Saya harap Raktor Unssri menyampaikan apa yang sudah dilakukan terhadap oknum dosen pelaku pelecehan seksual,” bebernya.

“Ada kemungkinan kita panggil lagi, kami kecewa sekali. Memang tidak ada hubungan strktutur antara Unsri dengan DPRD Sumsel. Tapi Unsri ini terjadi di wikayah Sumsel, dan kasus oknum dosen ini sudah pidana. Saya minta dituntaskan,” tambah Anita.

Dalam kesempatan itu dia mengungkapkan kekecewaannya. Karena ada peristiwa korban yang mendapat pelecehan seksual tidak boleh yudisium.

“Kita minta korban dan BEM Unsri yang mengawal kasus ini jangan dihambat pendidikannya,” ucapnya.

Ketika ditanya lambannya Unsri menangani kasus dugaan pelecehan seksual ini, Anita mengaku sangat kecewa.

“Ini saya sesalkan, kalau September lalu Unsri cepat menindak tegas oknum pelaku pelecehan. Kasus ini tidak bergulir seperti ini. Ini menunjukkan kalau hal jelek itu akan terbuka. Saya sangat menyayangkan oknum Rektorat yang terkesan melindungi oknum pelaku pelecehan dengan mengorbankan nama baik Unsri. Kita apresiasi Kapolda Sumsel, dan Polres Ogan Ilir yang sudah cepat melakukan penyelidikan atas kasus ini,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel Henny Yulianti mengatakan, pihaknya menerima laporan kasus pelecehan seksual di kampus sejak September.

“Kami tahu dari instagram dan kami mencari korban pada September. Kemudian pada 19 November mencuat lagi,kami mendengar dari Presiden Mahasiswa ada penyelesaikan kasus secara internal korban dan pelaku. Namun pada 20 November , Presma Unsri mengatakan kalau kasus ini dilaporkan ke Polda,” katanya.

“Gubernur memerintahkan agar mengawal kasus ini sampai selesai. Kami tidak ingin proses ini terganggu, tidak hanya korban tapi adek adek BEM jangan terganggu. Kami mensuport adek adek BEM berani menyampaikan ke publik,” bebernya.

Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) Dwiki Sandy menuturkan, setelah isu ini mencuat sejak September 2021.

“Kami dari awal membersamai korban, karena kami tidak ingin ada korban lagi. Saat Yudisium, dekanat FE menunda Yudisum korban pelecehan. Kami minta DPRD Sumsel mengirimkan surat rekomendasi agar mencopot dosen tersebut dari unsri.Karena kasus ini masuk ranah hukum. Kita harap pelaku dihukum, dan diberi sanksi diberhentikan, sehingga Unsri bebas dari predator seksual,” bebernya.

“Kita sangat menyayangkan terjadi pelecehan seksual dikampus kita. Yang harus dituntaskan oknum ini, dan harus dinon aktifkan. Kita sangat mengecam. kasus ini mencuat dari September. Hari ini banyak korban yang muncul.Kita sanggat menyayangkan, ini upaya kasus ini cepat selesai, agar kampus tidak ada lagi prefaotr seksual,” paparnya.

Dwiki mengungkapkan, korban pelecehan seksual yang sudah melapor ada 4 orang.

“Korbannya yang sudah melapor tiga di FE dengan pelaku dosen yang sama inisial R. Satu korban mengalami pelecehan fisik , dua korban pelecehan verbal melalui Whats Apps dan telegram. Kemudian satu korban pelecehan seksual fisik dilakukan oknum dosen FKIP berinisial A , kita buka terus pengaduan,” pungkasnya. (yan)

Continue Reading

Berita

Masa Jabatan Anies-Ganjar Habis, Peta 2024 Bakal Berubah?

Published

on

Anies dan Ganjar

JAKARTA (Orator.id)-Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang habis pada 2022 serta 2023 mendatang bisa membuat peta politik Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 berubah.
“Pertama, ada tokoh-tokoh yang habis masa jabatannya,” kata Hasan, Senin (6/12/2021).

Selain itu, menurutnya, faktor lain yang bisa mengubah peta politik Pilpres 2024 ialah koalisi lebih awal antarparpol dan penentuan calon lebih awal.

Menurutnya, publik benar-benar tidak tahu sosok yang memiliki tiket untuk maju di Pilpres 2024 saat ini, meskipun terdapat tiga parpol yang memiliki potensi mengusung kader sendiri karena hanya membutuhkan tambahan satu parpol yaitu PDIP, Golkar, serta Gerindra.

“Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, oh ini yang sudah punya tiket,” ujar Hasan.

Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini, Hasan menerangkan, ada tiga nama capres potensial yaitu, Anies, Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurutnya, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 lalu.

Dia menerangkan, dilansir CNN Indonesia,  Ganjar merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian pemilih Jokowi, golongan yang ‘anti kadrun’, serta sering menggunakan narasi kebhinekaan dan Pancasila harga mati. Lalu, Anies merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama, dan anti dengan Jokowi.

Sementara itu, Prabowo adalah veteran pilpres yang punya pendukung tetap sekitar 25 persen.

“Sisanya ada yang kebagian warisan sedikit-sedikit itu AHY [Agus Harimurti Yudhoyono], Sandiaga Uno,” imbuh Hasan.

Dia menambahkan, dukungan pada tiga nama teratas itu lebih berdasarkan keyakinan dan bukan persepsi rasional.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono yakin Ganjar dan Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden 2024.

Ia menyebut faktor jabatan publik dan sorotan media massa akan menentukan kandidat Pilpres 2024, sementara Anies dan Ganjar habis masa jabatannya sebagai gubernur sebelum 2024 sehingga akan kehilangan popularitas.

“Dua tokoh ini baterainya habis di 2022. Baterainya habis Ganjar dan Anies. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, Jokowi adalah hasil power of the media,” kata Arief dalam diskusi yang digelar Total Politik di Jakarta, Minggu (5/12).

Dia menyebut Ganjar akan kehilangan panggung untuk meningkatkan popularitas setelah lengser dari Gubernur Jawa Tengah. Begitu pun dengan Anies yang akan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.

 

Continue Reading

Berita

TPP Terus Disoal, Ini Penjelasan Pemkot Palembang

Published

on

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa

Palembang (Orator.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang buka suara terkait pemberian Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) PNSD. Ini guna memberikan penjelasan terhadap munculnya pertanyaan tentang persoalan TPP PNSD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan, TPP kepada PNSD di lingkungan Pemkot Palembang diberikan sesuai besaran yang ditetapkan melalui SK Walikota Palembang No. 183/KPTS/BPKAD/2021 tentang Besaran TPP PNSD, serta dilaksanakan dengan mempedomani Perwali No. 19 tahun 2021 tentang Pemberian TPP PNSD dan Kepmendagri 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN Pemda.

Dilanjutkannya, perhitungan TPP tersebut telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut serta dilakukan perhitungan basic-nya sesuai formula yang ditetapkan dalam aturan dengan menggunakan perhitungan basic dengan aplikasi Simona-Kemendagri.

Hasil perhitungan basic yang didapatkan menjadi angka dasar untuk penentuan besaran lebih lanjut, dengan mempedomani kriteria syarat per jenis TPP serta nilai kewajaran dan kepantasannya, sehingga diharapkan pemberian TPP dimaksud sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian TPP itu sendiri.

TPP yang diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemkot Palembang, yaitu TPP kriteria beban kerja dengan melihat beban kerja normal masing-masing PNSD dengan parameter kinerja dan kedisiplinan.

Kemudian TPP kriteria kondisi kerja dengan melihat ancaman resiko masing-masing PNSD berupa resiko ancaman kesehatan, resiko keselamatan jiwa, dan resiko pemeriksaan atau hukum.

Lalu, TPP kriteria kelangkaan profesi serta TPP kriteria pertimbangan objektif lainnya yaitu TPP yang merupakan atas ketentuan aturan, seperti remunerasi guru, tamsil guru, insentif pajak, dan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD/Puskesmas.

“Tentunya pembayaran TPP harus memperhatikan kondisi tahun mendatang, dan kita semua mengharapkan kondisi keuangan pemkot membaik dan perkonomian palembang kembali normal serta capaian PAD sesuai dengan target sehingga TPP nantinya dapat dibayarkan secara normal,” katanya.

Lebih lanjut Ratu Dewa menambahkan, pemberian TPP tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Walikota kepada segenap jajaran PNSD dengan maksud meningkatkan kinerja dan motivasi kerja, disiplin kerja, serta kesejahteraan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Palembang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka, perhitungan besaran TPP masing-masing PNSD harus didasarkan pada prinsip proporsional, berkeadilan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dengan kondisi yang masih belum menentu saat ini, maka pada APBD kota palembang TA 2022 kita mengambil kebijakan anggaran yang bersifat responsif, antisipatif, dan fleksibel,” katanya.

Selanjutnya dalam pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan dalam Perwali, selain didasarkan atas penilaian kinerja, kedisiplinan, dan bobot resiko masing-masing PNSD juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang ada, sehingga dikeluarkanlah kebijakan yang ada saat ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Walikota No 48/SE/BPKAD/2021 bahwa TPP dapat dibayarkan 50% dari besaran TPP, yaitu untuk pembayaran TPP Agustus – November 2021.

Terkait hal tersebut, dimintakan pengertian dan permakluman segenap PNSD dilingkungan Kota Palembang, karena pemberian TPP diberikan dan dilaksanakan harus berkesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan, serta memperhatikan juga kondisi keuangan yang ada saat ini.

“Untuk itu seluruh PNSD harus aktif guna mendukung capaian target Pendapatan dengan taat membayar pajak, mengawasi mengedukasi agar masyarakat dan badan usaha taat membayar pajak/retribusi dan tentunya juga meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending