Connect with us

Berita

Dosen di Aceh Dipenjara Karena Kritik Penerimaan CPNS Lewat Grup WA

Published

on

BandaAceh– Kasus Saiful Mahdi jadi sorotan publik karena dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini dipenjara gara-gara mengkritik penerimaan dosen di grup WhatsApp (WA).

Kasus ini ini bermula saat Saiful Mahdi melayangkan mengkritik proses penerimaan CPNS dosen Unsyiah, di group WhatsApp ‘UnsyiahKita’ dan ‘Pusat Riset & Pengembangan’ pada Februari 2019.

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai,” tulis Saiful Mahdi.

“Kenapa ada fakultas yang pernah Berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen. Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi,” katanya lagi.

Pernyataan ini ditanggapi beragam oleh anggota grup yang merupakan pengajar di Unsyiah.

Gara-gara kritikan tersebut, Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Saiful Mahdi dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Setelah melalui 18 kali sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Saiful Mahdi divonis tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara.

Saiful Mahdi mulai menjalani eksekusi putusan vonis terhadap dirinya pada Kamis (2/9/2021).

Ia dibawa ke penjara oleh tim Kejari Banda Aceh. Ia menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas IIA Banda Aceh di Lambaro, Aceh Besar.

YLBHI Minta Jokowi Bebaskan Saiful MahdiYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo memberikan amnesti dan membebaskan Saiful Mahdi.

“Di saat Pak Saiful Mahdi dieksekusi, kami melakukan hal yang sama (mengaju?an amnesti). Jadi, surat datang dari dua, baik dari pak Saiful Mahdi maupun penasihat hukumnya,” ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/9).

“Semoga pak Presiden dan teman-teman di Istana juga DPR memberikan persetujuan amnesti kepada pak Saiful Mahdi,” sambungnya.

Menurut Isnur, amnesti merupakan suatu hal yang penting agar potensi pembungkaman kebebasan akademik, berekspresi, dan bersuara tidak terjadi lagi ke depannya.

Jokowi, lanjut Isnur, wajib mengabulkan amnesti karena mempunyai sikap senada yang melihat ada permasalahan dalam UU ITE.

Pak Jokowi menyatakan setuju dengan problematika UU ITE dan dia akan merevisi UU ITE, maka sangat layak bahkan cenderung wajib Pak Presiden mengabulkan amnesti dari pak Saiful Mahdi,” ucap Isnur dilansir JPNN. 

Vonis terhadap Saiful Mahdi mendapat sorotan dari staf ahli Menkominfo bidang hukum, Prof Henri Subiakto.

Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, vonis terhadap Saiful Mahdi merupakan salah satu bentuk kekeliruan dan kedzoliman.

“Kalau kritik dari Dr. Syaiful Mahdi ini dinilai oleh para hakim dan penegak hukum sebagai pindana yang layak diadili dan dihukum, maka pengadilan dan Lapas akan penuh orang yang sekarang biasa menyampaikan berbagai pendapat di medsos,” kata Henri Subiakto di akun Twitternya, @henrysubiakto, Jumat (3/9).

“Kekeliruan dan kedzoliman seperti ini harus diluruskan,” tegas Henri.

Henri mengkritik dosen yang melaporkan Syaiful Mahdi ke polisi gara-gara kritiknya di WhatsApp grup.

“Mereka akademisi kampus yang mempidanakan kritikan Dr. Syaiful Mahdi itu tidak layak sebagi insan akademis yang harusnya terbuka, demokratis dan mengembangkan dialog,” katanya.

Menurut Henri, seorang civitas akademika seharusnya mengedepankan dialog, bukan main lapor ke polisi.

“Celakanya UU ITE diterapkan secara salah, sehingga jadi dzolim seperti ini,” tandas Henri Subiakto.
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dewan Sesalkan ini

Published

on

Ilustrasi

Palembang (Orator.id)– Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) yang diduga melakukan pelecehan seksual, bertempat di Ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (6/12/2021).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati. RDP dijadwalkan dihadiri pihak Rektorat Unsri, tapi sayang tidak ada satupun dari pihak rektorat yang hadir.

RA Anita Noeringhati mengatakan, hari ini pihaknya meminta pihak rektorat Unsri untuk menghadiri RDP terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Fakultas Ekonomi dan FKIP.

“Kami ingin mengetahui apa saja yang dilakukan unsri di FE dan FKIP. Harapan kami ada rektor dan pihak rektorat yang hadir. Tapi Wakil Rektor II menelpon pihak rektorat tidak bisa hadir karena ada rapat internal tentang kasus ini. Itu kami sesalkan.Karena tujuan rapat agar tidak jadi bola liar,” ujarnya.

Anita menuturkan, dari rapat tadi sudah didiskusikan, dan sepakat agar kasus ini dituntaskan. Pelaku harus diberi sanksi tegas. “Saya sebagai alumni Unsri, menjunjung civitas jangan sampai oknum mencoreng nama unsri. Saya harap Raktor Unssri menyampaikan apa yang sudah dilakukan terhadap oknum dosen pelaku pelecehan seksual,” bebernya.

“Ada kemungkinan kita panggil lagi, kami kecewa sekali. Memang tidak ada hubungan strktutur antara Unsri dengan DPRD Sumsel. Tapi Unsri ini terjadi di wikayah Sumsel, dan kasus oknum dosen ini sudah pidana. Saya minta dituntaskan,” tambah Anita.

Dalam kesempatan itu dia mengungkapkan kekecewaannya. Karena ada peristiwa korban yang mendapat pelecehan seksual tidak boleh yudisium.

“Kita minta korban dan BEM Unsri yang mengawal kasus ini jangan dihambat pendidikannya,” ucapnya.

Ketika ditanya lambannya Unsri menangani kasus dugaan pelecehan seksual ini, Anita mengaku sangat kecewa.

“Ini saya sesalkan, kalau September lalu Unsri cepat menindak tegas oknum pelaku pelecehan. Kasus ini tidak bergulir seperti ini. Ini menunjukkan kalau hal jelek itu akan terbuka. Saya sangat menyayangkan oknum Rektorat yang terkesan melindungi oknum pelaku pelecehan dengan mengorbankan nama baik Unsri. Kita apresiasi Kapolda Sumsel, dan Polres Ogan Ilir yang sudah cepat melakukan penyelidikan atas kasus ini,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel Henny Yulianti mengatakan, pihaknya menerima laporan kasus pelecehan seksual di kampus sejak September.

“Kami tahu dari instagram dan kami mencari korban pada September. Kemudian pada 19 November mencuat lagi,kami mendengar dari Presiden Mahasiswa ada penyelesaikan kasus secara internal korban dan pelaku. Namun pada 20 November , Presma Unsri mengatakan kalau kasus ini dilaporkan ke Polda,” katanya.

“Gubernur memerintahkan agar mengawal kasus ini sampai selesai. Kami tidak ingin proses ini terganggu, tidak hanya korban tapi adek adek BEM jangan terganggu. Kami mensuport adek adek BEM berani menyampaikan ke publik,” bebernya.

Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) Dwiki Sandy menuturkan, setelah isu ini mencuat sejak September 2021.

“Kami dari awal membersamai korban, karena kami tidak ingin ada korban lagi. Saat Yudisium, dekanat FE menunda Yudisum korban pelecehan. Kami minta DPRD Sumsel mengirimkan surat rekomendasi agar mencopot dosen tersebut dari unsri.Karena kasus ini masuk ranah hukum. Kita harap pelaku dihukum, dan diberi sanksi diberhentikan, sehingga Unsri bebas dari predator seksual,” bebernya.

“Kita sangat menyayangkan terjadi pelecehan seksual dikampus kita. Yang harus dituntaskan oknum ini, dan harus dinon aktifkan. Kita sangat mengecam. kasus ini mencuat dari September. Hari ini banyak korban yang muncul.Kita sanggat menyayangkan, ini upaya kasus ini cepat selesai, agar kampus tidak ada lagi prefaotr seksual,” paparnya.

Dwiki mengungkapkan, korban pelecehan seksual yang sudah melapor ada 4 orang.

“Korbannya yang sudah melapor tiga di FE dengan pelaku dosen yang sama inisial R. Satu korban mengalami pelecehan fisik , dua korban pelecehan verbal melalui Whats Apps dan telegram. Kemudian satu korban pelecehan seksual fisik dilakukan oknum dosen FKIP berinisial A , kita buka terus pengaduan,” pungkasnya. (yan)

Continue Reading

Berita

Masa Jabatan Anies-Ganjar Habis, Peta 2024 Bakal Berubah?

Published

on

Anies dan Ganjar

JAKARTA (Orator.id)-Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang habis pada 2022 serta 2023 mendatang bisa membuat peta politik Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 berubah.
“Pertama, ada tokoh-tokoh yang habis masa jabatannya,” kata Hasan, Senin (6/12/2021).

Selain itu, menurutnya, faktor lain yang bisa mengubah peta politik Pilpres 2024 ialah koalisi lebih awal antarparpol dan penentuan calon lebih awal.

Menurutnya, publik benar-benar tidak tahu sosok yang memiliki tiket untuk maju di Pilpres 2024 saat ini, meskipun terdapat tiga parpol yang memiliki potensi mengusung kader sendiri karena hanya membutuhkan tambahan satu parpol yaitu PDIP, Golkar, serta Gerindra.

“Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, oh ini yang sudah punya tiket,” ujar Hasan.

Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini, Hasan menerangkan, ada tiga nama capres potensial yaitu, Anies, Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurutnya, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 lalu.

Dia menerangkan, dilansir CNN Indonesia,  Ganjar merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian pemilih Jokowi, golongan yang ‘anti kadrun’, serta sering menggunakan narasi kebhinekaan dan Pancasila harga mati. Lalu, Anies merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama, dan anti dengan Jokowi.

Sementara itu, Prabowo adalah veteran pilpres yang punya pendukung tetap sekitar 25 persen.

“Sisanya ada yang kebagian warisan sedikit-sedikit itu AHY [Agus Harimurti Yudhoyono], Sandiaga Uno,” imbuh Hasan.

Dia menambahkan, dukungan pada tiga nama teratas itu lebih berdasarkan keyakinan dan bukan persepsi rasional.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono yakin Ganjar dan Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden 2024.

Ia menyebut faktor jabatan publik dan sorotan media massa akan menentukan kandidat Pilpres 2024, sementara Anies dan Ganjar habis masa jabatannya sebagai gubernur sebelum 2024 sehingga akan kehilangan popularitas.

“Dua tokoh ini baterainya habis di 2022. Baterainya habis Ganjar dan Anies. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, Jokowi adalah hasil power of the media,” kata Arief dalam diskusi yang digelar Total Politik di Jakarta, Minggu (5/12).

Dia menyebut Ganjar akan kehilangan panggung untuk meningkatkan popularitas setelah lengser dari Gubernur Jawa Tengah. Begitu pun dengan Anies yang akan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.

 

Continue Reading

Berita

TPP Terus Disoal, Ini Penjelasan Pemkot Palembang

Published

on

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa

Palembang (Orator.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang buka suara terkait pemberian Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) PNSD. Ini guna memberikan penjelasan terhadap munculnya pertanyaan tentang persoalan TPP PNSD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan, TPP kepada PNSD di lingkungan Pemkot Palembang diberikan sesuai besaran yang ditetapkan melalui SK Walikota Palembang No. 183/KPTS/BPKAD/2021 tentang Besaran TPP PNSD, serta dilaksanakan dengan mempedomani Perwali No. 19 tahun 2021 tentang Pemberian TPP PNSD dan Kepmendagri 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN Pemda.

Dilanjutkannya, perhitungan TPP tersebut telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut serta dilakukan perhitungan basic-nya sesuai formula yang ditetapkan dalam aturan dengan menggunakan perhitungan basic dengan aplikasi Simona-Kemendagri.

Hasil perhitungan basic yang didapatkan menjadi angka dasar untuk penentuan besaran lebih lanjut, dengan mempedomani kriteria syarat per jenis TPP serta nilai kewajaran dan kepantasannya, sehingga diharapkan pemberian TPP dimaksud sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian TPP itu sendiri.

TPP yang diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemkot Palembang, yaitu TPP kriteria beban kerja dengan melihat beban kerja normal masing-masing PNSD dengan parameter kinerja dan kedisiplinan.

Kemudian TPP kriteria kondisi kerja dengan melihat ancaman resiko masing-masing PNSD berupa resiko ancaman kesehatan, resiko keselamatan jiwa, dan resiko pemeriksaan atau hukum.

Lalu, TPP kriteria kelangkaan profesi serta TPP kriteria pertimbangan objektif lainnya yaitu TPP yang merupakan atas ketentuan aturan, seperti remunerasi guru, tamsil guru, insentif pajak, dan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD/Puskesmas.

“Tentunya pembayaran TPP harus memperhatikan kondisi tahun mendatang, dan kita semua mengharapkan kondisi keuangan pemkot membaik dan perkonomian palembang kembali normal serta capaian PAD sesuai dengan target sehingga TPP nantinya dapat dibayarkan secara normal,” katanya.

Lebih lanjut Ratu Dewa menambahkan, pemberian TPP tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Walikota kepada segenap jajaran PNSD dengan maksud meningkatkan kinerja dan motivasi kerja, disiplin kerja, serta kesejahteraan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Palembang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka, perhitungan besaran TPP masing-masing PNSD harus didasarkan pada prinsip proporsional, berkeadilan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dengan kondisi yang masih belum menentu saat ini, maka pada APBD kota palembang TA 2022 kita mengambil kebijakan anggaran yang bersifat responsif, antisipatif, dan fleksibel,” katanya.

Selanjutnya dalam pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan dalam Perwali, selain didasarkan atas penilaian kinerja, kedisiplinan, dan bobot resiko masing-masing PNSD juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang ada, sehingga dikeluarkanlah kebijakan yang ada saat ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Walikota No 48/SE/BPKAD/2021 bahwa TPP dapat dibayarkan 50% dari besaran TPP, yaitu untuk pembayaran TPP Agustus – November 2021.

Terkait hal tersebut, dimintakan pengertian dan permakluman segenap PNSD dilingkungan Kota Palembang, karena pemberian TPP diberikan dan dilaksanakan harus berkesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan, serta memperhatikan juga kondisi keuangan yang ada saat ini.

“Untuk itu seluruh PNSD harus aktif guna mendukung capaian target Pendapatan dengan taat membayar pajak, mengawasi mengedukasi agar masyarakat dan badan usaha taat membayar pajak/retribusi dan tentunya juga meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending