Connect with us

Ekonomi

Restrukturisasi Kredit Perbankan Diperpanjang hingga Maret 2023

Published

on

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, bahwa kebijakan ini diambil untuk meringankan beban nasabah di tengah pandemi covid-19. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan, kebijakan ini diberikan karena regulator menyadari bahwa kondisi pandemi covid-19 membuat bank perlu membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

“Sementara nasabah perlu keringanan beban untuk menata kembali usahanya dan pendapatannya,” kata Heru.

Kendati begitu, Heru meminta bank tetap memperhatikan aspek manajemen risiko terhadap kredit yang akan diberikan restrukturisasi. Manajemen risiko ini dapat dilakukan melalui, pertama, menentukan kriteria nasabah restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan.

“Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan,” ujarnya dilansir JPNN.com.

Kedua, bank membentuk CKPN bagi nasabah yang dinilai tidak mampu bertahan setelah restrukturisasi diberikan. Ketiga, bank perlu mempertimbangkan rencana pembagian dividen dengan melihat ketahanan modal atas CKPN yang harus dibentuk.

“Keempat, bank perlu melakukan stress testing dari dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank. Ketentuan selengkapnya tertuang di POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 dan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS yang akan segera dikeluarkan,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Empat Bank Daerah di Sumbagsel Siap Salurkan Kredit Sindikasi Hingga Rp4 Triliun

Published

on

Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberian Pinjaman Daerah melalui Pembiayaan Sindikasi antara Bank Sumsel Babel, Bank Bengkulu, Bank Jambi dan Bank Lampung di Hotel Arista Palembang, Rabu (6/10/2021)

Orator.id, Palembang-Empat bank pembangunan daerah (BPD) di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bakal menyalurkan kredit sindikasi hingga Rp4 Triliun. Hal ini ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) keempat BPD yakni Bank Sumsel Babel, Bank Bengkulu, Bank Jambi dan Bank Lampung di Hotel Arista Palembang, Rabu (6/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru merasa bangga karena kredit sindikasi ini perwujudan dari mimpinya dan buah pemikiran yang brilian dari para dewan direksi sehingga mampu mewujudkannya.

“Sindikasi maupun konsorsium ini merupakan momen dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena dilakukannya kerjasama penandatangan terkait pembiayaan,” katanya.

Ia mengatakan kepercayaan masyarakat akan menambah modal bagi perbankan dimana masyarakat menabung dan investasi ke perbankan.

“Konsorsium atau sindikasi ini merupakan peluang baik bagi pemimpin daerah seperti bupati agar dapat memanfaatkannya serta berinvestasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hal ini merupakan hal yang Iuar biasa, pihaknya juga dapat berinvestasi atau kerjasama dengan Asuransi Jamkrida dan kerjasama merambah ke penambahan atau memperluas ATM bersama ke desa bekerjasama dengan provider.

“Saya minta ini dikawal terus jangan hanya MoU tapi akan menjadi Memorandum of Action (MoA). Dan perlu diperhatikan kegiatan UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengatakan, Kerjasama ini dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sumbagsel dalam memberikan pelayanan bidang perbankan dan kemudahan dalam pemberian jasa dan produk BPD di Sumatera Bagian Selatan.

“Kerjasama sindikasi ini adalah langkah awal kami untuk mengajak BPD-BPD di wilayah luar Sumbagsel. Sehingga, peran aktif BPD terhadap pembangunan daerah dapat semakin meningkat. Kerjasama antar BPD juga dapat kita jalin semakin erat. Selain itu, kedepan masih banyak yang akan kita lakukan kerjasama yang lebih luas lagi, karena akan banyak interkoneksi pembangunan antar daerah,” katanya

Lebih lanjut diungkapkannya, dalam kerjasama ini diperkirakan akan mengeluarkan dana hingga Rp 4 Triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan yang memang sudah dirancang oleh pemerintah.

“Perkiraan nilai Rp 4 Triliun hingga 2022. Tentunya ini akan memperhatikan kerjasama lainnya,” ungkap Syamsudin. (mna)

Continue Reading

Ekonomi

Ampuhkah 4 Jurus RI Kembangkan Ekonomi Syariah?

Published

on

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan empat hal yang menjadi fokus Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Pertama, pengembangan industri halal, yang antara lain dilakukan dengan membentuk kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri,” kata Wapres saat menyampaikan pidato kunci di acara Bizare Investment Conference 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

Pemerintah mengedepankan kebijakan yang berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, kata Wapres.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong kemitraan antara usaha kecil dan besar di berbagai sektor, sehingga kerja sama kedua pelaku usaha tersebut tidak hanya terkait tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kedua, pengembangan industri keuangan syariah untuk membangun sistem keuangan yang tangguh dan modern, sebagai penopang industri dan perdagangan,” tambahnya.

Terkait dengan pengembangan keuangan syariah tersebut, Pemerintah telah membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah juga mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah berskala kecil dan menengah, seperti bank wakaf mikro (BWM), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah.

“Ketiga, pengembangan dana sosial syariah; salah satu langkah penting yang telah diambil Pemerintah ialah transformasi wakaf,” tukasnya.

Wapres mengatakan Pemerintah memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf agar dana umat tidak disalahgunakan, apalagi dalam transformasi wakaf dari harta tidak bergerak menjadi harta bergerak.

“Keempat, pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah,” ujar Wapres.

Hal tersebut merupakan strategi penting untuk meningkatkan ekonomi umat, dengan membangun pusat inkubasi pengusaha dan pusat pengembangan bisnis syariah di berbagai daerah.

Adapun salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan insentif berupa Super Deduction Tax bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development.

Continue Reading

Ekonomi

Begini Modus Investasi Ilegal Jual Robot Trading Sistem Member

Published

on

JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memblokir ratusan entitas platform (domain) investasi online ilegal. Kali ini ada 249 domain yang diblokir sepanjang Agustus 2021.

Menurut catatan Kemendag, pemblokiran ini melengkapi kinerja Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka komoditi, yang sejak Januari hingga Agustus 2021 mencatat telah memblokir sebanyak 954 domain.

Modus Investasi Beli Robot Forex, Sistem Member

Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist mengatakan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru.

“Modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member,” katanya melalui keterangan tertulis seperti dilansir kumparan.com,Minggu  (19/9/2021).

Robot trading forex sering disebut dengan istilah expert advisor (EA). Robot ini merupakan alat elektronik yang bekerja sendiri untuk mencari peluang open trade, open sell, dan buy di forex market.

Robot trading forex itu tahu kapan harus jual dan beli. Robot akan melakukan sendiri transaksi jual dan beli tanpa harus mendapatkan perintah dari trader.

Hal ini karena robot mencari sinyal untuk trading, mengirim order untuk open posisi, dan mengelola money management. Semua sesuai dengan perintah yang terekam dalam programnya.

Secara umum, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan. Syist bilang, biasanya oknum tak bertanggung jawab menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti.

“Menjadi introducing broker (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang,” ungkap Syist.

Hati-hati! Iklan Investasi Ilegal Masih Terus Berkeliaran

Selama pemantauan pada Agustus 2021 lalu, Bappebti masih menemukan penawaran, iklan, dan iklan investasi PBK menggunakan robot trading atau Expert Advisor (EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa software e-book.

Namun kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi dengan menggunakan robot trading (EA) menggunakan sistem member get member, bukan menjual e-book sebagaimana izin berusaha di bidang penjualan langsung tersebut diberikan.

Terdapat juga entitas yang menawarkan paket investasi robot trading (EA) hanya dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan tersebut memerlukan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP dan NIB saja. Dalam hal berkegiatan usaha di bidang PBK, izin usaha harus didapatkan dari Bappebti,” tegas Syist.

Syist juga mengatakan, Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. “Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat,” kata Syst.

Ia juga meminta masyarakat selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline, karena perdagangan berjangka tidak mengenal istilah tersebut.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK dapat dilihat melalui situs web resmi Bappebti: https://www.bappebti.go.id.

Continue Reading
Advertisement

Trending