Connect with us

Berita

10 Instansi di Sumsel Pelamar CPNS Paling Banyak dan Paling Sedikit

Published

on

Orator.id,Palembang-Empat hari lagi pendaftaran CPNS 2021 akan ditutup. Para peminat masih punya kesempatan untuk membuat akun dan submit karena ada 10 instansi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang minim pendaftar.

Berikut penyesuaian baru jadwal seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021:

1. Pengumuman Seleksi ASN 30 Juni hingga 14 Juli 2021
2. Pendaftaran Seleksi ASN 30 Juni hingga 26 Juli 2021
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 2 s.d. 3 Agustus 2021
4. Masa Sanggah 4 Agustus hingga 6 Agustus 2021
5. Jawab Sanggah 4 hingga 13 Agustus 2021
6. Pengumuman Pasca Sanggah 15 Agustus 2021

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Joko Warsito mengatakan, total formasi di wilayah Sumbagsel meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung kecuali Jambi ada 35.911. Per 23 Juli 2021 pukul 09.00 WIB yang sudah daftar ada 141.812 orang.

“Berdasarkan informasi pusat, jadwal diperpanjang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat,” katanya, Jumat (23/7/2021).

Untuk di Sumsel sendiri, dari formasi yang disediakan 28.826, yang sudah mendaftar ada 96.047 orang. Sesuai perpanjangan jadwal seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021, maka masa pendaftaran dan waktu tes turut bergeser termasuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi dari setiap instansi masing-masing.

Dari semua formasi instansi wilayah Sumbagsel yang dibuka, ada 10 daerah yang menjadi favorit pendaftar 2021 ini dengan total pelamar paling banyak mencapai 10 ribu lebih.

“Instansi pelamar paling banyak masih di Pemerintah Provinsi Sumsel dengan total sementara ada 10.278 pelamar,” katanya. (kar)

Berikut daftar nama instansi di Sumbagsel dengan jumlah pelamar paling banyak dan sepi peminat:

10 Instansi Pelamar Paling Banyak

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 10.278
Pemerintah Kab. Banyuasin 7.769
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 6.994
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 6.705
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 6.661
Pemerintah Kab. Muara Enim 6.574
Pemerintah Kota Pangkal Pinang 5.960
Pemerintah Kab. Lahat 5.722
Pemerintah Kab. Empat Lawang 5.210
Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5.173

10 Instansi Pelamar Paling Sedikit

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 283
Pemerintah Kab. Bangka 488
Pemerintah Kab. Seluma 697
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 941
Pemerintah Kab. Bangka Selatan 980
Pemerintah Kota Pagar Alam 1.260
Pemerintah Kab. Belitung 1.605
Pemerintah Kota Prabumulih 1.951
Pemerintah Kab. Ogan Ilir 2.205
Pemerintah Kab. Belitung Timur 2.460

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polda Sumsel Bongkar Perdagangan Kosmetik Ilegal, Pelakunya Pasutri Beli Lewat Online

Published

on

Orator.id,Palembang-Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil membongkar perdagangan kosmetik ilegal di Palembang.

Polisi mengamankan pasangan suami istri (Pasutri) Supriadi dan Linda Astika yang diduga menjadi pelaku. Keduanya, ditangkap di Jalan Balayudha, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Senin (6/9/2021). Polisi melakukan penyamaran hingga berhasil mengamankan barang bukti 2287 pot kosmetik masker whitening merk ratu dan maan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhani melalui Wadir Reskrimsus AKBP Ferry Harahap didampingi Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah SH, Kasubdit I Kompol Hadi Saifuddin mengatakan terungkapnya peredaran kosmetik tanpa izin edar ini melalui media sosial Facebook.

Dari sinilah Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda melakukan penyelidikan mendapatkan sepasang pasutri yang menjual kosmetik tanpa izin edar lalu dilakukan undercover by untuk melakukan penangkapan.

“Anggota kami mencoba membeli kosmetik kepada dua Pasutri tersebut sehingga dapat lah barang bukti ribuan pot masker whitening dan ratusan pcs masker komedo dari dua Pasutri ini,”katanya kepada wartawan Kamis (23/9/2021).

Para konsumen, kata Ferry memesan barang melalui Facebook, setelah berlanjut melalui whatsapp (WA), mereka sepakat barang akan diantar pembayaran melalui COD. Untuk menggaet konsumen nya pelaku mengiming – imingi hadiah sepeda motor kepada para konsumen.

“Kosmetik ini tidak ada izin edar dari BPOM sehingga mutu dari produk kecantikan belum diketahui bagaimana dampak dari pemakaian produk ini. Karenanya produk sudah beredar dan sudah diperjualbelikan maka masyarakat harus berhati-hati memakai produk ini nanti bukan cantik malah berbahaya jika dipakai,”bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Ferry, Ditreskrimsus Polda Sumsel menggandeng BPOM untuk melakukan pendalaman menjerat pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar ini. Untuk sementara kosmetik ini dipasarkan pelaku sendiri belum dipasarkan ke toko-toko kosmetik lain.

“Kami masih melakukan penyelidikan dari mana asal kosmetik ini, karena kedua tersangka mendapatkan barang ini melalui online semua. Barang dikirim melalui paket cargo yang diterima langsung oleh kedua tersangka,”tambahnya.

Sementara itu, dihadapan polisi tersangka Linda mengaku menjual kosmetik ilegal itu baru berjalan satu tahun. Keuntungan yang ia dapat dari bisnis ini digunakan untuk keperluan hidup sehari hari.

“Kosmetik itu saya pesan melalui online saya tidak tahu dari mana asalnya karena pemesanan lewat online semua,”katanya.

Dalam setahun, ia bisa memesan barang antara dua sampai tiga kali pemesanan. Untuk memasarkannya ia memanfaatkan media sosial Facebook.

“Selain menjual saya juga pakai kosmetik itu, konsumen pesan barang dan barang akan diantar ke rumah oleh suami saya pembayaran melalui COD,”bebernya.

Supriadi suami Linda mengaku konsumen kosmetik milik istrinya rata rata orang Palembang. Dirinya lah berperan sebagai kurir antar barang ke rumah konsumen.

“Saya sehari hari membantu kakak saya di rumah makan, efek pandemi Covid 19 ini saya ikut terjun bisnis penjualan kosmetik milik istri saya,”katanya.

Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai mana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 62 ayat (1), Jo pasal 8 ayat (1), huruf D dan atau huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (ars)

Continue Reading

Berita

Masuk Mal di Palembang Tak Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Published

on

Orator.id,Palembang– Meski telah diterapkan di kota lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mewajibkan warganya memakai aplikasi PeduliLindungi jika ingin masuk ke mal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kota Palembang saat ini berada di level 2 PPKM dengan kelonggaran-kelonggaran diantaranya 50% dari total kapasitas.

“Anak di bawah usia 12 tahun boleh ke mal, yang tidak boleh itu masuk ke area bioskop,” katanya, Kamis (23/9/2021).

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat akan masuk mal, jelasnya, Pemkot Palembang belum diwajibkan. Kecuali di bioskop dalam Inmendagri 44 itu wajib gunakan aplikasi peduli lindungi.

“Kita di Palembang belum mewajibkan. Disiplin saja untuk penerapan Prokesnya,” katanya.

Berdasarkan perkembangan Covid-19 saat ini, kasus terkonfirmasi 9 orang, kasus aktif 0,93%, tingkat sembuh meningkat dan BOR 9,93%. “Artinya, tren kasus Covid-19 di Kota Palembang menurun dan sedang menuju ke zona hijau,” katanya.

Menurutnya, Kota Palembang juga siap untuk menghadapi gelombang 3 Covid-19 yang sudah dibicarakan banyak orang. Kunci utama dalam menghadapi ini menurutnya adalah secara intensi untuk melakukan vaksin.

“Hanya itu jawabannya, melalui instansi terkait selalu koordinasi dengan pusat untuk stok vaksin. Selain itu penganggaran untuk penanganan Covid juga telah disiapkan, untuk sosial ekonomi dan kesehatan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Pemerintah Sepakati Hari Libur Nasional 2022, Ini Daftarnya

Published

on

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. (Foto: Istimewa).

Jakarta-Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Adapun itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, pada Rabu (22/9/2021).

“Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari,” kata Muhadjir saat konferensi pers usai rakor melalui media daring dilansir liputan6.com.

Adapun 16 hari libur nasional dimaksud yaitu:

Januari – Maret

– 1 Januari : Tahun Baru 2022 Masehi

– 1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili

– 28 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

– 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

April – Mei

– 15 April : Wafat Isa Almasih

– 1 Mei : Hari Buruh Internasional

– 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

– 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE

– 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih

Juni – Juli

 – 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

– 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

– 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah

Agustus – Desember

– 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

– 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW

– 25 Desember : Hari Raya Natal

Continue Reading
Advertisement

Trending