Connect with us

Berita

Astaga! Masa Tunggu Jemaah Haji Ada Sampai 46 Tahun

Published

on

Jakarta – Sudah dua tahun sejak pandemi COVID-19 melanda ibadah haji ditunda. Hal itu tentu menambah antrean jemaah haji saat ini. Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap masa tunggu jemaah haji terlama saat ini mencapai 46 tahun, sedangkan rata-rata nasional 26 tahun.

“Kekhasan dari dana haji adalah masa tenor panjang, sepanjang masa tunggu. Ada yang menyetor dana haji, nanti puluhan tahun mendatang digunakan atau ketika membatalkan pendaftaran haji, masa tunggu terlama saat ini mencapai 46 tahun, rata-rata nasional 26 tahun,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar yang membacakan sambutan dari Menteri Agama dalam webinar, dikutip Selasa (20/7/2021).

Melihat periode masa tunggu ini, Kemenag mewanti-wanti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam mengelola dana haji. Mengingat saat ini dana haji di BPKH sudah mencapai Rp 144 triliun.

“Jangan sampai dana haji hilang salah kelola seperti di beberapa perusahaan beberapa pengelola keuangan dana haji. Pengelola dana haji menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan haji,” lanjutnya dilansir detik.com.

Selain masa tunggu, Kemenag juga mengkritik BPKH terkait imbal hasil investasi dana haji. Kemenag mengungkap hasil investasi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH hanya 5,4%. Hal itu disebut masih sama dengan saat dana haji dikelola oleh Kemenag.

“Secara rata-rata di kisaran 5,4% per tahun jauh dari yang dijanjikan saat BPKH akan didirikan jauh dari yang dijanjikan ketika dilakukan fit and proper test oleh DPR dan ini sudah mulai jadi perhatian DPR dan BPKH jika hanya mendapatkan persentase nilai manfaatnya sama antara Kementerian Agama,” kata Nizar.

Oleh sebab itu, Kemenag menilai hal itu merugikan jemaah haji yang harus membiayai operasional lembaga baru yang ternyata imbal hasil investasinya sama saja.

“Kita semua paham biaya operasional BPKH diambilkan dari hasil investasi dana haji dan jumlahnya lumayan besar. Pada tahun 2020 saja biaya operasional BPKH mencapai Rp 291,4 miliar. Sekarang hasil investasi yang dinikmati jamaah menjadi lebih kecil dibandingkan jika dikelola oleh Kementerian Agama yang biaya operasionalnya ditanggung oleh negara,” jelasnya.

Kemenag menyarankan rencana investasi di hotel, restoran dan transportasi di Arab Saudi dialihkan untuk berinvestasi di dalam negeri. Nazir mengatakan hal itu menjadi bertolak belakang dengan target pemerintah yang tengah berupaya mengajak investor asing ke dalam negeri.

“Kenapa tidak berpikir untuk investasi di dalam negeri jangan sampai kontraproduktif ketika pemerintah berupaya mengajak investor luar masuk ke Indonesia malah kita menggunakan dana haji bertaruh investasi di Arab Saudi,” ungkapnya.

“Semakin lama, saya memandang biarkan pendaftaran jemaah berjalan secara natural tidak perlu diintervensi dan jika ingin hasil investasi yang lebih besar carilah instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan dibandingkan cukup dan deposito,” ungkapnya.

Selain itu, strategi BPKH menaikkan investasi dengan memperbanyak jumlah pendaftar, menurutnya telah berdampak pada lembaga keuangan negara yang semakin agresif memberi talangan dana haji. Bahkan menambah jumlah antrean dan masa tunggu jemaah haji.

“Saya mengajak kepada seluruh ahli keuangan untuk berpikir jernih dan jujur untuk mencari jalan keluar dalam dari keadaan ini jangan sampai kita nanti dituntut oleh jemaah haji karena membiarkan kondisi seperti ini,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tolak Lockdown, Ribuan Orang Unjuk Rasa Turun ke Jalan

Published

on

Ribuan orang turun ke jalan menentang lockdown di Sydney, Australia, Sabtu (24/7/2021). ( Foto news.com.au)

SYDNEY – Ribuan pengunjuk rasa anti-lockdown berbaris di kawasan Central Business District (CBD) Sydney, New South Wales (NSW), Australia, pada hari Sabtu (24/7/2021).

Menteri Kepolisian NSW, David Elliott, kesal dengan demonstrasi itu karena momennya tidak tepat. Demo terjadi pada saat kasus infeksi COVID-19 harian melonjak di wilayah tersebut. Elliott mencap para demonstran sebagai kelompok “orang bodoh yang egois”.

Foto-foto yang mengejutkan menunjukkan para pengunjuk rasa berkerumun bersama-sama saat mereka berjalan di jalan utama Broadway menuju pusat kota, memegang rambu-rambu dan menghentikan lalu lintas.

“Apa yang kita lihat hari ini adalah 3.500 orang bodoh yang sangat egois,” kata Elliott. “Orang-orang yang mengira hukum tidak berlaku untuk mereka.”

Dia mengatakan satuan tugas detektif kepolisian akan bekerja sepanjang waktu untuk mengidentifikasi para pengunjuk rasa dan menuntut mereka karena melanggar protokol kesehatan masyarakat.

Para petugas polisi yang menunggang kuda mengikuti para pengunjuk rasa—banyak dari mereka tidak memakai masker wajah—saat mereka berjalan menuju Balai Kota.

Polisi menggunakan semprotan merica pada kerumunan yang kacau dan telah melakukan 57 penangkapan hingga pukul 16.30 waktu setempat.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Kepolisian NSW mengatakan: “[Kami] mengakui dan mendukung hak individu dan kelompok untuk menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai, namun, protes hari ini melanggar Protokol Kesehatan Masyarakat COVID-19 saat ini.”

“Prioritas Kepolisian NSW adalah selalu keselamatan masyarakat luas,” lanjut pernyataan tersebut.

Stasiun kereta api St James and Museum terpaksa ditutup karena protes besar tersebut.

Unjuk rasa tersebut adalah salah satu dari sekitar sembilan aksi serupa yang diadakan di seluruh negeri ketika pengunjuk rasa anti-lockdown dan anti-vaksin mendeklarasikan “pertemuan umum untuk kebebasan di seluruh dunia” pada Sabtu sore.

Di Melbourne, polisi bertindak bahkan sebelum protes terjadi, di mana petugas menangkap banyak orang karena tidak mengenakan masker dan tidak menunjukkan identitas mereka.

Para pengunjuk rasa berkumpul sekitar pukul 12.00 siang di Stasiun Flinders Street, sebelum berjalan di Swanston Street menuju Gedung Parlemen.

Sekitar 5.000 orang turun ke jalan, meneriakkan yel-yel, mengibarkan bendera dan menghentikan trem dan lalu lintas.

Sebelum protes dimulai, Menteri Kesehatan NSW Brad Hazzard melabeli mereka berperilaku “konyol”.

“Kita hidup dalam demokrasi dan saya tentu saja orang yang mendukung hak rakyat untuk berunjuk rasa, tapi menurut saya ini benar-benar konyol,” katanya.

“Saat ini kami memiliki kasus-kasus yang berat dan kami memiliki orang-orang yang berpikir tidak apa-apa untuk keluar dari sana dan mungkin berdekatan satu sama lain.”

Menteri Kesehatan Victoria Martin Foley mengatakan dia “sangat kecewa” dengan protes tersebut dan mendesak orang untuk memikirkan kembali motif mereka untuk memprotes di tengah pandemi global.

“Tolong berada di sisi kemanusiaan, bukan sisi virus,” katanya, seperti dikutip news.com.au.

Continue Reading

Berita

Gubernur Herman Deru : Palembang, Lubuklinggau, Muba dan Mura Terapkan PPKM Level Empat

Published

on

Orator.id,Palembang-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru mengumumkan empat daerah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Keempat Kabupaten/Kota tersebut yakni Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas (Mura).

“Ini berdasarkan rapat koordinasi pembahasan penerapan PPKM level empat di luar Jawa Bali melalui Video Conference yang digelar di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (24/7/2021),” ujar Gubernur Herman Deru.

Gubernur menjelaskan bahwa penerapan PPKM level empat di empat kabupaten/kota tersebut akan dimulai pada 26 Juli hingga 8 Agustus nanti.

“Kasus Covid-19 di daerah tersebut tinggi dan juga ada sebaran Covid-19 varian delta. Kriteria penentu level ini diantaranya transmisi, respon pemerintah, respon masyarakat dan juga angka BOR (bed occupancy ratio). Provinsi Sumsel termasuk dari 21 provinsi yang di daerahnya ada terkena PPKM Level 4,” jelasnya.

Sedangkan untuk mekanismenya atau peraturannya diserahkan ke pemerintah kabupaten dan kota yang mengatur.

“Jadi pemerintah kabupaten dan kota yang mengatur. Namun kita tunggu dulu dari penjelasan Kemendagri apakah Pemkab atau Pemkot yang mengatur atau langsung Gubernur Sumsel,” ungkapnya.

Untuk itu, gubernur meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah tetap memaksimalkan tracing, testing dan treatment.

“Saya imbau dan meminta agar masyarakat, khususnya di empat daerah ini lebih patuh terhadap prokes. Jangan lalai, harus tetap disiplin. Pakai masker dimanapun bukan hanya di tempat kerumunan saja,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Pasien Covid-19 ini Diikat, Diseret dan Dipukuli

Published

on

Ilustrasi

Toba-Sebuah tayangan video berdurasi 37 detik viral di media sosial Instagram.

Video yang diunggah akun @jhosua_lubis itu memperlihatkan seorang pria positif Covid-19 dalam kondisi tubuh diikat, diseret-seret dan dipukuli oleh sejumlah warga.

Peristiwa itu diketahui terjadi di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Keluarga: ditolak isolasi mandiri

Keluarga pria dalam video tersebut membenarkan adanya peristiwa kekerasan itu.

Kejadian dalam tayangan video berlangsung pada Kamis (22/7/2021).

Jhosua, keponakan pria dalam video, menjelaskan duduk perkara penganiayaan yang dilakukan oleh warga.

“Iya benar, itu yang di dalam video adalah tulang (paman/om) saya,” kata Jhosua saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (24/7/2021).

Kekerasan itu, lanjut Jhosua, terjadi karena warga menolak pamannya yang positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Awalnya karena tulang saya dinyatakan positif Covid-19. Kemudian isolasi mandiri di rumah, namun ada penolakan dari masyarakat setempat,” kata Jhosua dilansir kompas.com.

Diikat, diseret dan dipukuli

Menurutnya, tindakan warga terhadap sang paman sudah keterlaluan. Sebab, pamannya diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Tulang saya diikat, diseret dan dipukul masyarakat seperti binatang,” kata dia.

Jhosua meminta, aparat dan pemerintah tidak tinggal diam.

“Saya ingin kejadian itu diproses secara hukum. Karena sudah sangat tidak manusiawi,” kata Jhosua.

Penjelasan polisi

Kepala Bidang Penerangan Masyarakat (Kabid Penmas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan membenarkan adanya kejadian itu.

Saat ini, polisi pun telah bergerak.

“Benar (kejadiannya), sudah ditangani Polres Toba. Saya sudah bicara dengan Kasubbag Humas, LP sudah diterima dan akan diproses,” ungkap Nainggolan.

Continue Reading
Advertisement

Trending