Connect with us

Berita

PPKM Mikro Ketat, 75 % ASN Pemprov Sumsel Work From Home

Published

on

Kantor Gubernur Sumatera Selatan (foto: ist)

Orator.id,Palembang– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya menerapkan Work From Home kepada mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) nya. Hal ini sebagai dampak penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro ketat akibat Covid-19.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Provinsi Sumsel, Septriandi Setya Permana SSTP mengatakan bahwa Pemprov Sumsel telah resmi mengeluarkan surat edaran nomor : 800/4084/BKD.I/2021 tentang sistem kerja aparatur sipil negara selama PPKM berbasis mikro di Provinsi Sumsel.

“Dengan telah diberlakukannya ini maka sistem Kerja ASN selama PPKM di Lingkungan Pemprov Sumsel dilaksanakan melalui Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dengan pengaturan 25 persen yang hadir secara langsung dan dibagi per shif,” katanya, Jumat (9/7/2021).

Lanjutnya, untuk Senin-Kamis yang shif pagi pukul 07.30 hingga 12.00 WIB dan shif siang pukul 12.00 hingga 16.00 WIB. Sedangkan hari Jumat shif pagi pukul 07.30 hingga 11.30 WIB dan shif siang pukul 11.30 hingga 16.30 WIB.

“Kita ikuti aturan yang ada, maka kita bagi ASN yang masuk sebesar 25 persen dengan aturan shift pagi dan siang,” ujar Septriandi

Septriandi mengungkapkan, pihaknya saat ini masih mengatur siapa yang bakal masuk pagi dan siang serta siapa yang WHF. Jadi jadwalnya masih diatur, namun meskipun begitu yang hadir sudah mulai dikurangi.

“Di sini kapasitasnya 20 orang, maka yang hadir nantinya 5 orang per shif dan sisanya WHF. Meskipun WFH harus tetap stand by dan bekerja dari rumah,” ungkapnya

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Henny Yulianti, SIP MM mengatakan, pihaknya juga mengikuti surat edaran yang telah dikeluarkan Pemprov Sumsel.

“Seusai surat edaran yang masuk hanya 25 persen, dan dibagi dua shif. Sisanya WFH dari rumah,” katanya. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polda Sumsel Bongkar Perdagangan Kosmetik Ilegal, Pelakunya Pasutri Beli Lewat Online

Published

on

Orator.id,Palembang-Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil membongkar perdagangan kosmetik ilegal di Palembang.

Polisi mengamankan pasangan suami istri (Pasutri) Supriadi dan Linda Astika yang diduga menjadi pelaku. Keduanya, ditangkap di Jalan Balayudha, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Senin (6/9/2021). Polisi melakukan penyamaran hingga berhasil mengamankan barang bukti 2287 pot kosmetik masker whitening merk ratu dan maan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhani melalui Wadir Reskrimsus AKBP Ferry Harahap didampingi Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah SH, Kasubdit I Kompol Hadi Saifuddin mengatakan terungkapnya peredaran kosmetik tanpa izin edar ini melalui media sosial Facebook.

Dari sinilah Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda melakukan penyelidikan mendapatkan sepasang pasutri yang menjual kosmetik tanpa izin edar lalu dilakukan undercover by untuk melakukan penangkapan.

“Anggota kami mencoba membeli kosmetik kepada dua Pasutri tersebut sehingga dapat lah barang bukti ribuan pot masker whitening dan ratusan pcs masker komedo dari dua Pasutri ini,”katanya kepada wartawan Kamis (23/9/2021).

Para konsumen, kata Ferry memesan barang melalui Facebook, setelah berlanjut melalui whatsapp (WA), mereka sepakat barang akan diantar pembayaran melalui COD. Untuk menggaet konsumen nya pelaku mengiming – imingi hadiah sepeda motor kepada para konsumen.

“Kosmetik ini tidak ada izin edar dari BPOM sehingga mutu dari produk kecantikan belum diketahui bagaimana dampak dari pemakaian produk ini. Karenanya produk sudah beredar dan sudah diperjualbelikan maka masyarakat harus berhati-hati memakai produk ini nanti bukan cantik malah berbahaya jika dipakai,”bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Ferry, Ditreskrimsus Polda Sumsel menggandeng BPOM untuk melakukan pendalaman menjerat pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar ini. Untuk sementara kosmetik ini dipasarkan pelaku sendiri belum dipasarkan ke toko-toko kosmetik lain.

“Kami masih melakukan penyelidikan dari mana asal kosmetik ini, karena kedua tersangka mendapatkan barang ini melalui online semua. Barang dikirim melalui paket cargo yang diterima langsung oleh kedua tersangka,”tambahnya.

Sementara itu, dihadapan polisi tersangka Linda mengaku menjual kosmetik ilegal itu baru berjalan satu tahun. Keuntungan yang ia dapat dari bisnis ini digunakan untuk keperluan hidup sehari hari.

“Kosmetik itu saya pesan melalui online saya tidak tahu dari mana asalnya karena pemesanan lewat online semua,”katanya.

Dalam setahun, ia bisa memesan barang antara dua sampai tiga kali pemesanan. Untuk memasarkannya ia memanfaatkan media sosial Facebook.

“Selain menjual saya juga pakai kosmetik itu, konsumen pesan barang dan barang akan diantar ke rumah oleh suami saya pembayaran melalui COD,”bebernya.

Supriadi suami Linda mengaku konsumen kosmetik milik istrinya rata rata orang Palembang. Dirinya lah berperan sebagai kurir antar barang ke rumah konsumen.

“Saya sehari hari membantu kakak saya di rumah makan, efek pandemi Covid 19 ini saya ikut terjun bisnis penjualan kosmetik milik istri saya,”katanya.

Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai mana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 62 ayat (1), Jo pasal 8 ayat (1), huruf D dan atau huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (ars)

Continue Reading

Berita

Masuk Mal di Palembang Tak Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Published

on

Orator.id,Palembang– Meski telah diterapkan di kota lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mewajibkan warganya memakai aplikasi PeduliLindungi jika ingin masuk ke mal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kota Palembang saat ini berada di level 2 PPKM dengan kelonggaran-kelonggaran diantaranya 50% dari total kapasitas.

“Anak di bawah usia 12 tahun boleh ke mal, yang tidak boleh itu masuk ke area bioskop,” katanya, Kamis (23/9/2021).

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat akan masuk mal, jelasnya, Pemkot Palembang belum diwajibkan. Kecuali di bioskop dalam Inmendagri 44 itu wajib gunakan aplikasi peduli lindungi.

“Kita di Palembang belum mewajibkan. Disiplin saja untuk penerapan Prokesnya,” katanya.

Berdasarkan perkembangan Covid-19 saat ini, kasus terkonfirmasi 9 orang, kasus aktif 0,93%, tingkat sembuh meningkat dan BOR 9,93%. “Artinya, tren kasus Covid-19 di Kota Palembang menurun dan sedang menuju ke zona hijau,” katanya.

Menurutnya, Kota Palembang juga siap untuk menghadapi gelombang 3 Covid-19 yang sudah dibicarakan banyak orang. Kunci utama dalam menghadapi ini menurutnya adalah secara intensi untuk melakukan vaksin.

“Hanya itu jawabannya, melalui instansi terkait selalu koordinasi dengan pusat untuk stok vaksin. Selain itu penganggaran untuk penanganan Covid juga telah disiapkan, untuk sosial ekonomi dan kesehatan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Pemerintah Sepakati Hari Libur Nasional 2022, Ini Daftarnya

Published

on

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. (Foto: Istimewa).

Jakarta-Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Adapun itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, pada Rabu (22/9/2021).

“Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari,” kata Muhadjir saat konferensi pers usai rakor melalui media daring dilansir liputan6.com.

Adapun 16 hari libur nasional dimaksud yaitu:

Januari – Maret

– 1 Januari : Tahun Baru 2022 Masehi

– 1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili

– 28 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

– 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

April – Mei

– 15 April : Wafat Isa Almasih

– 1 Mei : Hari Buruh Internasional

– 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

– 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE

– 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih

Juni – Juli

 – 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

– 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

– 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah

Agustus – Desember

– 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

– 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW

– 25 Desember : Hari Raya Natal

Continue Reading
Advertisement

Trending