Connect with us

Berita

Petugas RSUD Koja Kewalahan. Puluhan Jenazah Belum Dikebumikan

Published

on

Jakarta – Petugas di RSUD Koja hingga kewalahan menangani masalah jenazah. Sehingga, ada puluhan jenazah yang belum dikebumikan.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Koja dr Ida Bagus Nyoman Banjar menyampaikan ada sebanyak 20-23 jenazah yang belum bisa dimakamkan. Jenazah-jenazah itu bukan hanya pasien virus corona.

“Ini tadi pagi sekitar 20 atau 23, jadi dinamis sekali. Beberapa diangkut, kan. Saya belum ini lagi,” kata Banjar ketika dihubungi, Kamis (17/7/2021).

Banjar mengatakan tertahannya jenazah di RSUD Koja tidak lepas dari minimnya tenaga pemulasaraan dan pemakaman. Pihaknya berharap ada bantuan tenaga dari pemerintah.

“Bantuan tenaga pemulasaraan jenazah kalau ada. Jadi kita pasti akan fasilitasi dengan APD bagi yang mampu melakukan pemulasaraan jenazah,” ucap Banjar.

RSUD Koja, saat ini kekurangan peti dan petugas pemulasaraan jenazah. Pihaknya saat ini hanya memiliki 5 petugas untuk melakukan pemulasaraan dan pemakaman.

“Petugas kami kan cuma 5 orang, 5 orang itu kan naik dan turunin kemudian melakukan pemulasaraan kan butuh waktu dan itu ada kapasitas,” katanya.

“Kita lagi berupaya kita bisa nggak melaksanakan sendiri pemulasaraan, jadi kita berkoordinasi dengan ini, cuma nanti kita kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pemulasaraan ini,” ujarnya.Demi mengatasi masalah ini, RSUD Koja mengusulkan pemulasaraan jenazah agar bisa diurus pihak rumah sakit. Langkah tersebut diambil, lanjut Banjar, supaya tidak lagi terjadi antrean.

“Jadi kita memang lagi berupaya menambah tenaga dan flow-nya dari kita bukan lagi menunggu dari pemakaman, karena kemarin peti dan antar jemput jenazah kan dari pemakaman. Ini kita coba mandiri di kita kemudian kita koordinasikan dengan pemakaman,” tambahnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengatakan persediaan peti jenazah di wilayahnya semakin menipis. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimyati mengatakan ini menjadi salah satu penyebab pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 terkendala di rumah sakit.

“Untuk di RS memang kita dorong untuk Kasudin Pemakaman untuk segera menyiapkan kebutuhan peti jenazah. Ini kan salah satu kendalanya keterlambatan peti jenazah datang,” katanya.

Yudi mengungkapkan kondisi rumah sakit rujukan di Jakarta Utara minim petugas pemulasaraan dan pemakaman Corona. Tiap rumah sakit hanya memiliki 5 petugas yang melayani pemulasaraan dan pemakaman jenazah dengan protap COVID-19.

Untuk itu, pihaknya berupaya menambah jumlah petugas pemulasaraan dan pemakaman dengan menggandeng swasta hingga ormas islam. Tak hanya itu, tenaga-tenaga pemulasaraan dari puskesmas juga akan difungsikan.”Tim pemulasaraan di RS kan tidak banyak, hanya 5 orang. Pasti kewalahan sekali. Sedangkan kita di lapangan aja dengan tim yang jumlahnya sampai 10 orang saja butuh waktu sampai berjam-jam untuk pemulasaraan jenazah,” ucapnya.

“Dari rumah sakit akan bekerjasama dengan tim pemulasaraan pihak swasta. Kadi akan berkoordinasi dengan pihak swasta atau nanti kecamatan-kecamatan kalau memang di kecamatan tidak ada pemulasaraan. Jadi nanti kerja sama dengan puskesmas dan Dewan Masjid Indonesia yang sudah dilatih maupun tenaga-tenaga yang sudah dilatih juga,” imbuhnya.

Yudi mengungkapkan kondisi rumah sakit rujukan di Jakarta Utara minim petugas pemulasaraan dan pemakaman Corona. Tiap rumah sakit hanya memiliki 5 petugas yang melayani pemulasaraan dan pemakaman jenazah dengan protap COVID-19.
Bakal Ada Tambahan Petugas

“Tim pemulasaraan di RS kan tidak banyak, hanya 5 orang. Pasti kewalahan sekali. Sedangkan kita di lapangan aja dengan tim yang jumlahnya sampai 10 orang saja butuh waktu sampai berjam-jam untuk pemulasaraan jenazah,” ucapnya dilansir detik.com.

Untuk itu, pihaknya berupaya menambah jumlah petugas pemulasaraan dan pemakaman dengan menggandeng swasta hingga ormas islam. Tak hanya itu, tenaga-tenaga pemulasaraan dari puskesmas juga akan difungsikan.

“Dari rumah sakit akan bekerjasama dengan tim pemulasaraan pihak swasta. Kadi akan berkoordinasi dengan pihak swasta atau nanti kecamatan-kecamatan kalau memang di kecamatan tidak ada pemulasaraan. Jadi nanti kerja sama dengan puskesmas dan Dewan Masjid Indonesia yang sudah dilatih maupun tenaga-tenaga yang sudah dilatih juga,” imbuhnya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polda Sumsel Bongkar Perdagangan Kosmetik Ilegal, Pelakunya Pasutri Beli Lewat Online

Published

on

Orator.id,Palembang-Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil membongkar perdagangan kosmetik ilegal di Palembang.

Polisi mengamankan pasangan suami istri (Pasutri) Supriadi dan Linda Astika yang diduga menjadi pelaku. Keduanya, ditangkap di Jalan Balayudha, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Senin (6/9/2021). Polisi melakukan penyamaran hingga berhasil mengamankan barang bukti 2287 pot kosmetik masker whitening merk ratu dan maan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhani melalui Wadir Reskrimsus AKBP Ferry Harahap didampingi Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah SH, Kasubdit I Kompol Hadi Saifuddin mengatakan terungkapnya peredaran kosmetik tanpa izin edar ini melalui media sosial Facebook.

Dari sinilah Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda melakukan penyelidikan mendapatkan sepasang pasutri yang menjual kosmetik tanpa izin edar lalu dilakukan undercover by untuk melakukan penangkapan.

“Anggota kami mencoba membeli kosmetik kepada dua Pasutri tersebut sehingga dapat lah barang bukti ribuan pot masker whitening dan ratusan pcs masker komedo dari dua Pasutri ini,”katanya kepada wartawan Kamis (23/9/2021).

Para konsumen, kata Ferry memesan barang melalui Facebook, setelah berlanjut melalui whatsapp (WA), mereka sepakat barang akan diantar pembayaran melalui COD. Untuk menggaet konsumen nya pelaku mengiming – imingi hadiah sepeda motor kepada para konsumen.

“Kosmetik ini tidak ada izin edar dari BPOM sehingga mutu dari produk kecantikan belum diketahui bagaimana dampak dari pemakaian produk ini. Karenanya produk sudah beredar dan sudah diperjualbelikan maka masyarakat harus berhati-hati memakai produk ini nanti bukan cantik malah berbahaya jika dipakai,”bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Ferry, Ditreskrimsus Polda Sumsel menggandeng BPOM untuk melakukan pendalaman menjerat pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar ini. Untuk sementara kosmetik ini dipasarkan pelaku sendiri belum dipasarkan ke toko-toko kosmetik lain.

“Kami masih melakukan penyelidikan dari mana asal kosmetik ini, karena kedua tersangka mendapatkan barang ini melalui online semua. Barang dikirim melalui paket cargo yang diterima langsung oleh kedua tersangka,”tambahnya.

Sementara itu, dihadapan polisi tersangka Linda mengaku menjual kosmetik ilegal itu baru berjalan satu tahun. Keuntungan yang ia dapat dari bisnis ini digunakan untuk keperluan hidup sehari hari.

“Kosmetik itu saya pesan melalui online saya tidak tahu dari mana asalnya karena pemesanan lewat online semua,”katanya.

Dalam setahun, ia bisa memesan barang antara dua sampai tiga kali pemesanan. Untuk memasarkannya ia memanfaatkan media sosial Facebook.

“Selain menjual saya juga pakai kosmetik itu, konsumen pesan barang dan barang akan diantar ke rumah oleh suami saya pembayaran melalui COD,”bebernya.

Supriadi suami Linda mengaku konsumen kosmetik milik istrinya rata rata orang Palembang. Dirinya lah berperan sebagai kurir antar barang ke rumah konsumen.

“Saya sehari hari membantu kakak saya di rumah makan, efek pandemi Covid 19 ini saya ikut terjun bisnis penjualan kosmetik milik istri saya,”katanya.

Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai mana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 62 ayat (1), Jo pasal 8 ayat (1), huruf D dan atau huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (ars)

Continue Reading

Berita

Masuk Mal di Palembang Tak Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Published

on

Orator.id,Palembang– Meski telah diterapkan di kota lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mewajibkan warganya memakai aplikasi PeduliLindungi jika ingin masuk ke mal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kota Palembang saat ini berada di level 2 PPKM dengan kelonggaran-kelonggaran diantaranya 50% dari total kapasitas.

“Anak di bawah usia 12 tahun boleh ke mal, yang tidak boleh itu masuk ke area bioskop,” katanya, Kamis (23/9/2021).

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat akan masuk mal, jelasnya, Pemkot Palembang belum diwajibkan. Kecuali di bioskop dalam Inmendagri 44 itu wajib gunakan aplikasi peduli lindungi.

“Kita di Palembang belum mewajibkan. Disiplin saja untuk penerapan Prokesnya,” katanya.

Berdasarkan perkembangan Covid-19 saat ini, kasus terkonfirmasi 9 orang, kasus aktif 0,93%, tingkat sembuh meningkat dan BOR 9,93%. “Artinya, tren kasus Covid-19 di Kota Palembang menurun dan sedang menuju ke zona hijau,” katanya.

Menurutnya, Kota Palembang juga siap untuk menghadapi gelombang 3 Covid-19 yang sudah dibicarakan banyak orang. Kunci utama dalam menghadapi ini menurutnya adalah secara intensi untuk melakukan vaksin.

“Hanya itu jawabannya, melalui instansi terkait selalu koordinasi dengan pusat untuk stok vaksin. Selain itu penganggaran untuk penanganan Covid juga telah disiapkan, untuk sosial ekonomi dan kesehatan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Pemerintah Sepakati Hari Libur Nasional 2022, Ini Daftarnya

Published

on

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. (Foto: Istimewa).

Jakarta-Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Adapun itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, pada Rabu (22/9/2021).

“Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari,” kata Muhadjir saat konferensi pers usai rakor melalui media daring dilansir liputan6.com.

Adapun 16 hari libur nasional dimaksud yaitu:

Januari – Maret

– 1 Januari : Tahun Baru 2022 Masehi

– 1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili

– 28 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

– 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

April – Mei

– 15 April : Wafat Isa Almasih

– 1 Mei : Hari Buruh Internasional

– 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

– 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE

– 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih

Juni – Juli

 – 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

– 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

– 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah

Agustus – Desember

– 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

– 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW

– 25 Desember : Hari Raya Natal

Continue Reading
Advertisement

Trending