Connect with us

Berita

Penyekatan Jalan Protokol di Palembang Mulai Dilakukan

Published

on

Orator.id,PALEMBANG — Kapolda Sumsel Irjend Pol Eko Indra Heri mengatakan dua simpang jalan utama di Kota Palembang ditutup dalam rentang waktu pukul 21.00 WIB-03.00 WIB.

Penutupan atau penyekatan bertujuan untuk mengurangi mobilitas kendaraan dan orang di Kota Palembang. Langkah ini diperlukan karena hingga saat ini Ibukota Sumatera Selata ini masih berstatus zona merah.

“Selain kawasan Simpang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah simpang di Kawasan Kambang Iwak Palembang juga ditutup. Penutupan ini bersifat sementara dan bisa saja berpindah di tempat lainnya tergantung dari evaluasi di setiap proses pembatasan,” ujar Kapolda saat memantau penutupan Jl POM IX di kawasan simpang DPRD Sumsel Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (23/6/2021).

Eko mengatakan, pembatasan kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas. Di kawasan POM IX terdapat beberapa pusat perbelajaan, kafe, dan perkantoran yang kerap kali masih ramai hingga malam hari.

“Memang untuk pusat perbelanjaan dan tempat yang rawan menimbulkan kerumunan sudah diisntruksikan untuk tutup mulai pukul 21.00 WIB,” ucapnya.

Namun, ada beberapa jenis kendaraan yang masih diperbolehkan lewat seperti orang yang berdomisili di lajur jalan yang ditutup, kendaraan dinas instansi terkait, ambulans, atau angkutan ojek daring.

“Di kawasan ini juga ada rumah sakit, jika memang kebutuhannya untuk berobat tentu masih diperbolehkan lewat,” ujar Eko.

Tidak hanya di Palembang, pembatasan mobilitas juga diterapkan di dua kecamatan di Kabupaten Muara Enim yakni Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul. Keduanya juga berstatus zona merah. “Dengan pembatasan seperti ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat semakin tinggi,” ujar Eko.

Kapolrestabes Palembang Komisaris Besar Irvan Prawira Satyaputra mengatakan, awalnya, pembatasan jalan akan dilakukan di tiga ruas jalan utama di Palembang salah satunya di Jl Jenderal Sudirman. Namun setelah melihat sejumlah pertimbangan, penutupan hanya di dua ruas jalan dulu yakni di Simpang Kambang Iwak dan di Simpang DPRD Sumatera Selatan.

Namun, jika memang diperlukan pembatasan akan dipindahkan di tempat lain yang lebih berisiko. “Mungkin saja kita akan melihat jalan yang paling banyak dikunjungi misalnya di kafe,” ucapnya. Karena itu, ujar Irvan, evaluasi dari proses pembatasan mobilitas ini akan dilakukan setiap tiga hari.

Pembatasan mobilitas ini juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan sadar bahwa saat ini Palembang masih berstatus zona merah. “Walau tren kasus cenderung menurun, tetapi kita harus tetap waspada,” ucapnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polda Sumsel Bongkar Perdagangan Kosmetik Ilegal, Pelakunya Pasutri Beli Lewat Online

Published

on

Orator.id,Palembang-Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil membongkar perdagangan kosmetik ilegal di Palembang.

Polisi mengamankan pasangan suami istri (Pasutri) Supriadi dan Linda Astika yang diduga menjadi pelaku. Keduanya, ditangkap di Jalan Balayudha, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Senin (6/9/2021). Polisi melakukan penyamaran hingga berhasil mengamankan barang bukti 2287 pot kosmetik masker whitening merk ratu dan maan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhani melalui Wadir Reskrimsus AKBP Ferry Harahap didampingi Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah SH, Kasubdit I Kompol Hadi Saifuddin mengatakan terungkapnya peredaran kosmetik tanpa izin edar ini melalui media sosial Facebook.

Dari sinilah Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda melakukan penyelidikan mendapatkan sepasang pasutri yang menjual kosmetik tanpa izin edar lalu dilakukan undercover by untuk melakukan penangkapan.

“Anggota kami mencoba membeli kosmetik kepada dua Pasutri tersebut sehingga dapat lah barang bukti ribuan pot masker whitening dan ratusan pcs masker komedo dari dua Pasutri ini,”katanya kepada wartawan Kamis (23/9/2021).

Para konsumen, kata Ferry memesan barang melalui Facebook, setelah berlanjut melalui whatsapp (WA), mereka sepakat barang akan diantar pembayaran melalui COD. Untuk menggaet konsumen nya pelaku mengiming – imingi hadiah sepeda motor kepada para konsumen.

“Kosmetik ini tidak ada izin edar dari BPOM sehingga mutu dari produk kecantikan belum diketahui bagaimana dampak dari pemakaian produk ini. Karenanya produk sudah beredar dan sudah diperjualbelikan maka masyarakat harus berhati-hati memakai produk ini nanti bukan cantik malah berbahaya jika dipakai,”bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Ferry, Ditreskrimsus Polda Sumsel menggandeng BPOM untuk melakukan pendalaman menjerat pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar ini. Untuk sementara kosmetik ini dipasarkan pelaku sendiri belum dipasarkan ke toko-toko kosmetik lain.

“Kami masih melakukan penyelidikan dari mana asal kosmetik ini, karena kedua tersangka mendapatkan barang ini melalui online semua. Barang dikirim melalui paket cargo yang diterima langsung oleh kedua tersangka,”tambahnya.

Sementara itu, dihadapan polisi tersangka Linda mengaku menjual kosmetik ilegal itu baru berjalan satu tahun. Keuntungan yang ia dapat dari bisnis ini digunakan untuk keperluan hidup sehari hari.

“Kosmetik itu saya pesan melalui online saya tidak tahu dari mana asalnya karena pemesanan lewat online semua,”katanya.

Dalam setahun, ia bisa memesan barang antara dua sampai tiga kali pemesanan. Untuk memasarkannya ia memanfaatkan media sosial Facebook.

“Selain menjual saya juga pakai kosmetik itu, konsumen pesan barang dan barang akan diantar ke rumah oleh suami saya pembayaran melalui COD,”bebernya.

Supriadi suami Linda mengaku konsumen kosmetik milik istrinya rata rata orang Palembang. Dirinya lah berperan sebagai kurir antar barang ke rumah konsumen.

“Saya sehari hari membantu kakak saya di rumah makan, efek pandemi Covid 19 ini saya ikut terjun bisnis penjualan kosmetik milik istri saya,”katanya.

Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai mana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 62 ayat (1), Jo pasal 8 ayat (1), huruf D dan atau huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (ars)

Continue Reading

Berita

Masuk Mal di Palembang Tak Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Published

on

Orator.id,Palembang– Meski telah diterapkan di kota lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mewajibkan warganya memakai aplikasi PeduliLindungi jika ingin masuk ke mal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kota Palembang saat ini berada di level 2 PPKM dengan kelonggaran-kelonggaran diantaranya 50% dari total kapasitas.

“Anak di bawah usia 12 tahun boleh ke mal, yang tidak boleh itu masuk ke area bioskop,” katanya, Kamis (23/9/2021).

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat akan masuk mal, jelasnya, Pemkot Palembang belum diwajibkan. Kecuali di bioskop dalam Inmendagri 44 itu wajib gunakan aplikasi peduli lindungi.

“Kita di Palembang belum mewajibkan. Disiplin saja untuk penerapan Prokesnya,” katanya.

Berdasarkan perkembangan Covid-19 saat ini, kasus terkonfirmasi 9 orang, kasus aktif 0,93%, tingkat sembuh meningkat dan BOR 9,93%. “Artinya, tren kasus Covid-19 di Kota Palembang menurun dan sedang menuju ke zona hijau,” katanya.

Menurutnya, Kota Palembang juga siap untuk menghadapi gelombang 3 Covid-19 yang sudah dibicarakan banyak orang. Kunci utama dalam menghadapi ini menurutnya adalah secara intensi untuk melakukan vaksin.

“Hanya itu jawabannya, melalui instansi terkait selalu koordinasi dengan pusat untuk stok vaksin. Selain itu penganggaran untuk penanganan Covid juga telah disiapkan, untuk sosial ekonomi dan kesehatan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Pemerintah Sepakati Hari Libur Nasional 2022, Ini Daftarnya

Published

on

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. (Foto: Istimewa).

Jakarta-Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Adapun itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, pada Rabu (22/9/2021).

“Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari,” kata Muhadjir saat konferensi pers usai rakor melalui media daring dilansir liputan6.com.

Adapun 16 hari libur nasional dimaksud yaitu:

Januari – Maret

– 1 Januari : Tahun Baru 2022 Masehi

– 1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili

– 28 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

– 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

April – Mei

– 15 April : Wafat Isa Almasih

– 1 Mei : Hari Buruh Internasional

– 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

– 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE

– 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih

Juni – Juli

 – 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

– 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

– 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah

Agustus – Desember

– 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

– 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW

– 25 Desember : Hari Raya Natal

Continue Reading
Advertisement

Trending