Connect with us

Berita

BLT UMKM Salah Sasaran,Anggota DPRD Pagaralam Sempat Jadi Penerima Manfaat

Published

on

Orator.id,Pagaralam – Bantuan presiden (Banpres) permodalan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM) di wilayah kota Pagaralam menurut keterangan Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi telah terdata sebanyak 6000 lebih sejak perogram ini di kucurkan pada pertengahan tahun tahun 2020.

Perekrutan calon penerima manfaat serta sosialiasi program yang ditujukan untuk membantu permodalan para pelaku usaha mikro dan kecil serta menengah ini dijelaskan Kepala Disprindagkop kota Pagaralam melalui Kabid Koperasi, Eko. Menurutnya, memberdayakan petugas khusus serta mengikut sertakan unsur pemerintah kecamatan, lurah hingga RT/RW sehingga calon penerima bantuan benar-benar terdata valid dan tepat sasaran.

“Ada petugas dari kami yang mendata para calon penerima Banpres ini dan hingga penutupan program per November ini sudah terinput sebanyak 6000 lebih pelaku UKM yang sudah kami laporkan ke Kementrian,”ungkap Eko, Kamis (12/11/2020)

Eko menjelaskan besaran Banpres ini yakni sebesar Rp 2,4 juta yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia melalui rekening tabungan penerima.Namun lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa Banpres itu dapat di batalkan jika calon penerima itu mempunyai tunggakan kewajiban bank atau mempunyai saldo tabungan lebih dari Rp 2 juta.

Sementara itu, Ketua RT yang enggan di sebutkan identitasnya mengaku belum pernah sama sekali diikutsertakan dalam sosialisasi,perekrutan maupun verifikasi calon penerima Banpres ini.Dimana menurutnya dirinya bingung untuk menjawab pertanyaan warganya yang ingin mengajukan proposal Banpres UMKM sebab ia sama sekali tidak pernah di libatkan.

“Saya selaku RT tidak pernah di ikut sertakan namun ada warga kami yang jadi penerima,”terangnya.

Diketahui,beberapa hari lalu di forum pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD TA 2021.Jubir fraksi PDIP, Tanharudin menceritakan pengalamannya yang kaget ketika mendapat kabar melalui handphone dari bank mitra Banpres UMKM yang menyebutkan bahwa ia menjadi salah satu penerima manfaat yang kemudian ia batalkan sebab merasa tak pantas mendapatkan bantuan tersebut.

“Saat saya mendapat kabar dari bank via HP,maka langsung saya mendatangi dan minta di batalkan sebagai penerima sebab merasa tidak pantas dan menurut saya banyak yang lebih berhak menerimanya.Dan saya ingat sebelumnya memang ada yang datang ke kediaman saya dan menanyakan usaha serta nomor kontak saya dimana menurut saya kejadian ini harap menjadi koreksi bagi dinas terkait agar kejadian serupa tidak terulang lagi,”ujarnya.

Warga berharap kedepan agar program-program bantuan dapat di sosialisasikan secara terbuka menggunakan jasa media massa sehingga informasi tersebut dapat diketahui masyarakat secara luas dan tepat sasaran. (fik)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Demi Plasma Konvaselen, Keluarga Pasien Covid-19 Terpaksa Bayar Rp2 Juta

Published

on

Tak Ditanggung BPJS

Orator. id,Palembang-Keluarga pasien Covid-19 kategori sedang dan berat harus merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, demi memperoleh Plasma Konvaselen untuk terapi penderita Covid-19, keluarga pasien harus mengeluarkan uang Rp2 juta perkantongmya yang diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI). Kondisi ini dinilai memberatkan keluarga pasien.

Padahal Plasma Konvalesen didapatkan dari donor secara sukarela dari para penyintas Covid-19. Namun faktanya, plasma tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien harus membayar secara mandiri.

Penyintas Covid-19, Yuli menilai dengan donor yang dilakukan secara sukarela, harga Rp2 juta yang dibebankan kepada keluarga pasien terlalu mahal. Harusnya kalaupun tetap membayar tarif sebaiknya disesuaikan.

“Terlalu mahal, terutama bagi pasien dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, jika mereka yang berkecukupan mungkin tidak masalah,” katanya, Rabu (27/1/2021).

Sementara itu, Kepala UTD Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang, dr Silvi Dwi Putri mengatakan, PMI punya alatnya sendiri Apheresis Hemolitik dimana satu hari bisa melakukan donor Plasma Konvalesen sebanyak 5 orang. Pasien Covid-19 yang membutuhkan plasma ini, diharuskan membayar seharga Rp 2 juta perkantong.

“Rp2 juta itu sebagai ganti biaya pengolahan darah. Tidak dicover BPJS Kesehatan makanya pasien bayar,” katanya.

Plasma Konvalesen diperuntukan bagi pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat. Karena ini masih baru, maka belum ada stok yang tersedia. Sehingga diharapkan kesediaan orang yang sudah sembuh untuk donor.

Sebelum melakukan donor, anti bodi pendonor akan diperiksa. Selain itu pernah terdiagnosis konfirmasi Covid-19 dilihat dari hasil swab PCR dan/atau swab antigen dan telah bebas gejala Covid-19 seperti demam/batuk/sesak/diare, sekurang-kurangnya 14 hari setelah dinyatakan sembuh.

Berat badan minimal 55 kg, sebab, pengambilan darah konvensional dengan kantong 400-600 Cc. Selain itu diutamakan pria atau wanita tidak pernah hamil sebelumnya.

Direktur RSUD Bari, dr Makiani SH MM MARS menjelaskan, untuk di tempat perawatan khusus Covid-19 RSUD Bari sudah ada pasien yang menggunakan donor Plasma Konvalesen sebagai terapi perawatan.

Ia pun membenarkan bahwa pasien dikenakan biaya Rp 2 Juta perkantong. Mengingat pengelolaan plasmanya membutuhkan alat khusus.

“Kita hanya menyediakan plasmanya saja, terkait bila ada penyintas Covid-19 yang ingin mendonor silakan ke PMI dan pembayaran yang dimaksud adalah untuk biaya penggantian kantong darah istilahnya. Sedangkan semua biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung Kemenkes,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Ratusan Ribu Masyarakat Miskin Palembang Bikin Pekerjaan Rumah Wali Kota

Published

on

Orator.id,Palembang-Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sangat berdampak pada memburuknya perekonomian rakyat dan membuat angka kemiskinan terus meningkat, termasuk di Kota Palembang. Sehingga program strategis milik pemerintah untuk menangani kemiskinan sangat dibutuhkan.

Menurunkan angka kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemerintah Kota Palembang. Terutama sejak pandemi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang mencatat warga miskin baru (Misbar) Palembang mencapai 250 ribu jiwa.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang Harrey Hadi mengatakan, sebelum Kota Palembang menghadapi pandemi Covid-19, angka kemiskinan 10,98 persen atau berjumlah 180 ribu jiwa. “Setelah Covid ini bertambah menjadi 250 ribu jiwa,” katanya.

Wali Kota Palembang Harnojoyo memastikan upaya mengatasi kemiskinan menjadi programnya hingga 2023 mendatang. Harnojoyo mengatakan, banyak upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. “Baik dengan anggaran ABPD maupun bantuan APBN,” katanya.

Diantaranya mendata masyarakat miskin oleh instansi terkait agar mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mendapatkan sembako di masa pandemi ini yang sudah mencapai empat tahap.

Pemerintah juga berupaya memperbaiki perekonomian di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal usaha. Setiap tahunnya ditargetkan 4.000 UMKM masing-masing mendapatkan Rp3 juta melalui Badan Pengkreditan Rakyat (BPR).

“Bantuan tidak hanya kepada UMKM saja, tetapi pada industri kecil dan menengah melalui Dinas Perindustrian,” katanya.

Penataan kawasan kumuh juga diyakini sebagai upaya menangani kemiskinan di Kota Palembang. Seperti yang dilakukan pada akhir 2020 lalu, pemkot memberikan bantuan terhadap 41 rumah di bantaran Sungai Sekanak.

Bantuan secara bertahap dari total 1500 rumah tidak layak dan juga ada di bibir sungai yang tersebar di Kota Palembang. Setiap rumah mendapatkan banyuan senilai Rp17,5 juta dan disyaratkan tanah dan rumah milik sendiri.

Bantuan kepada warga miskin secara langsung juga dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ia kerap kali melakukan kunjungan langsung ke pemukiman warga dengan memberikan bantuan diantaranya fasilitas kesehatan juga sembako.

“Membantu masyarakat miskin dengan mengunjungi langsung kediaman warga tersebut, akan membantu meringankan beban pemerintah dalam mengatasi masyarakat miskin di Palembang,” katanya.

Wawako : Bersedekahlah Maka Seribu Kebaikan Akan Datang Padamu

Selain mengunjungi langsung masyarakat kurang mampu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pun rajin melakukan sedekah Jumat, seperti yang sering dilakukannya terutama sebelum masa pandemi lalu.

Biasanya, orang nomor dua di Kota Palembang itu, melakukan bagi-bagi rezeki nasi kepada masyarakat kurang mampu dimanapun yang ditemuinya. Seperti tukang sapu jalan dan masyarakat miskin lainnya.

“Alhamdulillah kita masih bisa berbagi dengan menyisihkan sebagian gaji untuk berbagi dengan mereka. Mudah-mudahan kita selalu konsisten berbagi bersama mereka, sedekah tidak akan membuat orang miskin. Bersedakahlah, Insya Allah akan ada seribu kebaikan datang padamu, kuncinya yakin,” katanya.

Ia mengajak kepada semua orang yang memiliki finansial yang lebih baik, untuk tidak ragu menolong sesama. Seperti dengan menyisihkan gaji atau penghasilan lainnya untuk bersedekah.

“Dengan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan mungkin berupa nasi atau sembako, itu akan sangat berarti buat mereka, jadi semoga semakin banyak orang yang tergugah untuk bersedekah,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Potret Kemiskinan, Cerita Pilu Nenek Husna di Gubuk Reot yang Nyaris Rubuh

Published

on

Nenek Husnawati saat berada di gubuk reot dengan kondisi atap yang bocor jika terkena hujan.

Orator.id,Palembang-Cuaca dingin hingga menusuk tulang di Kota Palembang ditambah gerimis itu membuat kondisi Nenek Husna semakin memprihatinkan.

Ia menangis saat menceritakan kondisi matanya yang sekitar 6 bulan berjalan ini terasa gelap jika melihat dengan jarak pandang lebih dari satu meter.

Nenek bernama lengkap Husnawati ini tak bisa berbuat apa-apa lagi, tak bisa menjadi buruh cuci yang selama ini ia lakukan ke rumah-rumah warga yang jauh dari rumahnya.

Apalagi, gubuk reot berdinding papan rapuh bercampur terpal warna biru yang selama ini Ia huni itu tak mampu menahan rintik hujan hingga dalam hitungan menit air mulai menetes.

Selain itu, gubuk yang berdiri di atas tanah rawa-rawa dengan berkubang lumpur dan rerumputan yang tinggi ini sekilas seperti tak ada rumah jika dilihat dari kejauhan. Pasalnya, gubuk yang Ia huni cukup jauh dari rumah warga sekitar 1 KM.

Sudah sekitar 16 tahun Nenek Husna ini tinggal di gubuk reot yang berada di Jalan Mayor Zen, Lorong Mufakat Ujung, RT1/RW2, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang.

“Sudah beberapa bulan ndak bisa buruh cuci lagi, mata Saya itu gelap kalau melihat lebih dari satu meter, kadang kalau makan itu jatuh nasinya karena gelap,” tutur Nenek Husna didampingi putri tunggalnya yang kini merawatnya, Selasa (25/1/2021).

Ia menuturkan bahwa ke depan tak tahu lagi bagaimana untuk menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan harian. Ditambah kondisi gubuk yang semakin reot yang bisa saja rubuh jika dibiarkan.

Nenek Husna yang sejak 1984 ditinggal suami harus menghidupi keluarganya dengan bekerja sebisanya. Namun usia ditambah kondisi matanya membuat Ia sulit untuk berbuat lebih.

“Dulu sempat tinggal di Veteran, gubuk kecil, tapi karena tempatnya mau dibongkar saya pindah ke sini,” jelasnya

Ia berharap kondisi kesehatannya segera pulih, dan berharap ada pemerintah yang bisa membantunya. Sebagai seorang Nenek Husna yang berusaha tegar, Ia pun tak tahu harus berbuat apa-apa untuk bagaimana mencari uang dengan kondisinya saat ini.

“Mudah-mudahan bisa terus sehat, terus bisa makan, pakai nasi tempe atau lauk seadanya,” tuturnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending