Connect with us

Berita

Mengapa Kaum Muda Memimpin Aksi Besar-Besaran dan Bersedia Melawan Hukum?

Published

on

BANGKOK-Ribuan anak muda di Thailand menentang pemerintah, turun ke jalan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak beberapa tahun terakhir.

Pemberlakuan dekrit darurat yang melarang demonstrasi semacam itu telah dikeluarkan oleh pemerintah Thailand sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sebagian besar berjalan damai dengan menjadikan monarki sebagai target.

Meskipun demikian, gerakan demokrasi yang dipimpin mahasiswa terus berlanjut, menyebabkan banyak penangkapan.

Apa yang sebenarnya melatarbelakangi gerakan baru yang dipimpin oleh kaum muda Thailand ini?

Apa yang terjadi?

Gerakan pro-demokrasi yang berkembang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha – mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri setelah pemilihan kontroversial tahun lalu.

Dikecewakan oleh pemerintahan militer selama bertahun-tahun, pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru, dan diakhirinya pelecehan terhadap aktivis hak asasi dan pengkritik negara.

Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja – tuntutan yang telah menyebabkan diskusi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat institusi ini telah lama terlindung dari kritik hukum.

Hukum lese-majeste Thailand, yang melarang penghinaan terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia. Mereka yang dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan ini akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Kritikus mengatakan hal itu digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat.

Dalam upaya untuk “menjaga perdamaian dan ketertiban”, pemerintah Thailand telah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang pertemuan besar, membatasi kelompok maksimal empat orang.

Namun pengunjuk rasa, sejak dekrit dikeluarkan, berbaris menentang larangan tersebut. Ratusan orang turun ke jalan di ibu kota Bangkok, beberapa menyasar kantor perdana menteri. Pemerintah menanggapi dengan mengerahkan polisi anti huru hara.

Di antara mereka yang ditangkap dalam demonstrasi terakhir adalah tiga orang pemimpin aksi protes: pengacara hak asasi manusia Anon Nampa, aktivis mahasiswa Parit Chiwarak yang dikenal dengan nama panggilan “Penguin”, dan mahasiswi Panusaya Sithijirawattanakul.

Anon, 36 tahun, adalah orang pertama yang secara terbuka melanggar tabu, membahas monarki Thailand dengan menyerukan reformasi pada Agustus. Panusaya menjadi salah satu wajah aksi protes yang paling menonjol setelah mahasiswi ini menyampaikan 10 poin manifesto yang mendesak reformasi kerajaan pada akhir bulan itu.

Anon dan “Penguin” telah ditangkap sebelumnya. Tapi Panusaya, 21, baru kali ini ditangkap. Ia dibawa pergi dengan kursi roda sambil memberi salam tiga jari.

Salam hormat tiga jari diambil dari film Hunger Games, di mana itu adalah simbol pembangkangan terhadap negara otoriter.

Tidak seperti konflik sebelumnya, yakni antara Kaos Merah dan Kuning – pendukung faksi politik yang berlawanan di Thailand – konflik kali ini terjadi antara generasi tua dan muda.

Bagaimana aksi protes besar-besaran ini berawal?

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan dan protes politik, tetapi gelombang baru dimulai pada bulan Februari, setelah partai politik oposisi yang populer diperintahkan untuk dibubarkan.

Perintah ini menyusul pemilihan umum pada Maret tahun lalu – yang pertama sejak militer merebut kekuasaan pada 2014. Bagi banyak anak muda dan pemilih pemula, hal ini merupakan peluang untuk perubahan setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan militer.

Namun pihak militer telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peran politiknya, dan pemilihan menghasilkan Prayuth Chan-ocha – pemimpin militer yang memimpin kudeta – dilantik kembali sebagai perdana menteri.

Future Forward Party (FFP), partai pro-demokrasi, dengan pemimpin karismatiknya Thanathorn Juangroongruangkit, memperoleh jatah kursi terbesar ketiga dan sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula.

Namun pada Februari, pengadilan memutuskan bahwa FFP terbukti telah menerima pinjaman dari Thanathorn yang dianggap sebagai sumbangan – sehingga menjadikannya ilegal – dan partai tersebut terpaksa bubar.

Ribuan orang kemudian berpartisipasi dalam aksi turun ke jalan. Namun, aksi ini kemudian dihentikan oleh pembatasan dalam situasi pandemi Covid-19, yang secara teknis melarang pertemuan di bawah keadaan darurat virus corona di Thailand. Melanggar larangan tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara dua tahun.

Keadaan kembali memanas pada bulan Juni ketika seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka hilang.

Wanchalearm Satsaksit, yang telah tinggal di Kamboja dalam pengasingan sejak 2014, dilaporkan diculik dari jalan dan dimasukkan ke dalam kendaraan.

Para pengunjuk rasa menuduh Thailand mengatur penculikannya. Tuduhan ini dibantah oleh polisi dan pemerintah.

Dalam beberapa bulan terakhir aksi mereka meluas pada seruan pembatasan kekuasaan Raja Vajiralongkorn, yang sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri.

Para pengunjuk rasa menentang keputusan raja yang mengalihkan semua kepemilikan di Biro Properti Mahkota ke kepemilikan pribadinya, yang menjadikannya orang terkaya di Thailand. Kekayaan itu hingga kini secara sengaja disimpan dalam kepercayaan untuk kemaslahatan rakyat.

Ada juga pertanyaan tentang keputusannya untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok – konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan- yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Thailand yang modern.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Seperti dilansir BBC, Kemampuan gerakan untuk terus mengumpulkan massa dalam demonstrasi besar-besaran yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir akan menghadapi masa sulit menyusul tindakan keras bagi pertemuan publik, terutama dengan beberapa tokoh aktivis yang ditahan di luar Bangkok.

Namun, setidaknya satu orang pemimpin mahasiswa telah bersumpah bahwa demonstrasi akan terus berlanjut. Dalam rekaman yang dibagikan secara luas di media sosial, Panusaya mengatakan dekrit darurat pemerintah harus diabaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, aksi berupa “flashmob” dalam skala kecil yang mudah diatur dan dapat dengan cepat dibubarkan telah dimobilisasi di kota-kota kecil, dengan dorongan dari media sosial.

Dan sekarang, orang-orang dari berbagai usia, dari semua bagian negara – selain pendukung monarki garis keras – tampaknya setuju dengan para tokoh mahasiswa bahwa monarki adalah sasaran dalam perbaikan institusi Thailand, kata koresponden BBC di Bangkok, Jonathan Head.

Hanya masalah waktu sebelum kita melihat lebih banyak protes serupa di Thailand, tambah koresponden kami.

Apakah demonstrasi akan memiliki dampak yang memadai untuk memaksa perubahan konstitusi, kita lihat bersama.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Survei : Masyarakat Takut Keluarkan Pendapat Saat Ini

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan ‘setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?’. Sebanyak 21,9 persen menyatakan sangat setuju dan 47,7 persen menjawab agak setuju.

Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini.

“Sangat setuju 21,9 persen, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7 persen, yang kurang setuju 22,0 persen dan yang tidak setuju sama sekali 3,6 persen,” katanya dalam rilis survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apa pun pendapatnya.

“Ini alarming, lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya, terlepas berkualitas atau tidak berkualitas apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang propemerintah,” ujarnya.

“Tertinggi 53 persen responden menyatakan agak setuju, dan 20,8 persen sangat setuju dan 19,6 persen kurang setuju,” ucapnya.Responden juga ditanya terkait sulit atau tidaknya berdemonstrasi saat ini. Lagi-lagi hasil menyatakan masyarakat cenderung sulit berdemonstrasi.

Lebih lanjut, Indikator juga mengaitkan sikap aparat keamanan saat warga berdemonstrasi. Pertanyaan yang diberikan yakni ‘setuju atau tidaknya dengan pendapat kalau aparat makin semena-mena dengan massa demonstrasi?’.

“Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9 persen, kemudian yang sangat setuju 19,8 persen, dan kurang setuju 31,8 persen. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi, hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan,” ungkap Burhanuddin seperti dilansir detik.com.

Continue Reading

Berita

Tukang Ojek Ditipu Oknum Polisi Gadungan. Uang Jutaan Rupiah Dibawa Kabur

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,PALEMBANG-Khairul Amar (58) seorang tukang ojek yang biasa mangkal Monpera Palembang melaporkan peristiwa pencurian dan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes palembang, Senin (26/10/2020).

Di hadapan polisi, korban mengaku peristiwa pencurian dan penipuan terjadi Minggu (25/10/202) sekitar 07.00 WIB, tepatnya di Jalan Dr Ak Gani, belakang Monpera, 19 ilir, bukit kecil,Palembang.

Dimana kejadian bermula ketika korban sedang mengendarai motor untuk menuju ke sebuah bengkel motor. Lalu tiba – tiba di perjalanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), motor korban didekati pelaku seraya meminta menghentikan kendaran korban dengan paksa.

Untuk menekan korban, pelaku mengaku sebagai anggota Polri. Dan langsung menanyai korban bahwa korban membawa narkoba.

” Dia mengaku dari anggota polri, saya langsung menuruti perintahnya. Dan pelaku mencurigai saya membawa narkoba, lalu memeriksa tas saya dan mengambil uang saya terus melarikan diri. Saya baru sadar bahwa saya ditipu,” ujar korban warga Lorong Cahaya Bulan, RT 012, RW 005, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang.

Lebih lanjut ungkapnya uang korban yang dicuri merupakan uang dari hasil ngojek sejak lama.

“Niatnya mau saya gunakan untuk memperbaiki motor saya yang rusak,” ujarnya.

Adapun ciri-ciri korban, jelasnya, berbadan gemuk dan menggunakan motor Yamaha Aerox.

” Pelaku satu orang, untuk nomor BG nya saya tidak terlalu memperhatikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Irene membenarkan laporan tersebut. Pihaknya masih akan menyelidikinya. (edp)

Continue Reading

Berita

Dinilai Banyak Manfaat, Pengolahan Aspal Karet Dikembangkan di Muba

Published

on

Orator.id,SEKAYU – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Sebab, hal itu dinilai mampu sedikit mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.

“Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini tentu akan menyerap produksi karet kita,” kata HD, saat menghadiri Peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Tervulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10).

Hadirnya pabrik pengolahan aspal karet tersebut diyakininya akan memberi keuntungan bagi para petani karet di Sumsel yang luasannya mencapai 1,3 juta hektar dengan jumlah produksi karet di Sumsel pada tahun ini diprediksi mencapai 978.611 ton karet kering. Dimana aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 60 kilogram karet.

“Memang hanya 7 persen, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah.

“Kita sepakat akan membuatnya menjadi e-Katalog. Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap,” terangnya.

Disisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet tersebut, dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot lainnya.

“Sinergitas itu harus ada. Aspal harus digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita,” paparnya.

Bahkan, dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet tersebut digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

“Termasuk juga saya akan mengajak Bupati dan Wali kota lain untuk turut menggunakannya,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.

“Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300 ribu hektar lahan karet,” tuturnya.

Menurutnya, ada empat keuntungan dari aspal karet ini. Dimana aspal karet ini dapat bermanfaat berbagai aspek ekonomi masyarakat. Karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.

“Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet. Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah,” pungkasnya. (riz/rel)

Continue Reading
Advertisement

Trending