Connect with us

Berita

Prajurit TNI LGBT Dipecat. Puspen TNI : Itu Langgar Kesusilaan

Published

on

Ilustrasi

Jakarta – Dua prajurit dipecat secara tidak hormat dari TNI karena melakukan seks sesama jenis. Fenomena orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan TNI rupanya banyak terjadi hingga membuat pimpinan geram.

Adalah Praka P yang dipecat dari instansi TNI karena melakukan hubungan seks sesama jenis, lelaki dengan lelaki. Pengadilan Militer II-10 Semarang juga memvonis Praka P dengan hukuman 1 tahun penjara karena ulahnya itu.

Berdasarkan informasi putusan Pengadilan Militer Semarang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), P diketahui menjadi prajurit TNI pada 2008. Kelainan seksual P mulai muncul pada 2017.

Praka P berkenalan dengan sesama prajurit TNI, Pratu M, lewat Instagram dan keduanya bertemu di dunia nyata. P mengajak juniornya itu ke asrama dan melakukan hubungan homoseksual. Setelah hubungan itu, P ditugaskan ke Lebanon. Sepulangnya dari Lebanon, P kembali menghubungi Pratu M dan meminta bertemu.

Perilaku menyimpang Praka P kemudian terendus pimpinannya. Setelah diperiksa, P akhirnya diadili atas perbuatan homokseksualnya itu. Dalam dakwaannya, Praka P didakwa melanggar Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer, yaitu tidak menaati perintah dinas. Perintah dinas yang dimaksud adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis.Praka P dan Pratu M lalu menuju hotel di daerah Ungaran, Semarang, dan di kamar itu Praka P kembali melakukan sodomi kepada Pratu M. Hubungan itu dilakukan beberapa kali.

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja. Pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer,” demikian bunyi putusan yang diketuai Letkol Chk Eddy Susanto SH dengan anggota Mayor Chk JOkor Trianto SH MH dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay SH.

Bukan hanya Praka P saja yang dipecat dari TNI karena melakukan hubungan sejenis. Nasib yang sama juga dialami Pratu H. Pengadilan Militer II-09 Bandung memecat Pratu H karena melakukan hubungan seksual dengan sesama lelaki.

Setelah itu, Pratu H berkenalan dengan sesama anggota TNI. Kemudian berlanjut di dunia nyata. Di asrama, mereka melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan sesama jenis yang dilakukan Pratu H berulang.Pratu H menjadi prajurit TNI sejak 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II. Pada 2017, Pratu H mulai memakai media sosial dan berkenalan dengan teman-temannya. Dari media sosial itu, Pratu H mulai terbuka soal orientasi seksualnya.

Pada 2019, orientasi seksual Pratu H dicurigai pimpinan dan Pratu H kemudian ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pratu H disidik oleh Polisi Militer dalam perkara hubungan seksual sesama jenis (LGBT). Akhirnya Pratu H dilimpahkan ke pengadilan dan diadili di Pengadilan Militer Bandung.

Dalam dakwaannya, oditur (jaksa) militer mendakwa Pratu H melanggar perintah dinas, yaitu Surat Telegram KSAD No. ST/1313/2009 Tgl 4- 8-2009 dan Surat Telegram Panglima TNI No ST/398/2009 Tgl 23-7-2009 yang melarang prajurit TNI melaksanakan homo/lesbian dan ST tersebut bersifat perintah. Selain itu, Pratu H juga didakwa melanggar Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan.

Setelah digelar sidang, oditur militer menuntut Pratu H agar dinyatakan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan meminta hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari militer.

“Menyatakan terdakwa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok: Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer,” kata ketua majelis Letkol Chk Panjaitan HMT SH MH, dengan anggota Mayor Chk Sunti Sundari SH dan Mayor Chk Surya Saputra SH.

Mabes TNI angkat bicara soal adanya prajurit yang dipecat lantaran melakukan seks sesama jenis. TNI memastikan menerapkan sanksi tegas terhadap prajurit yang LGBT.

“TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan, termasuk di antaranya LGBT,” ujar Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020) seperti dilansir detik.com.

Kolonel Aidil mengatakan aturan soal larangan LGBT sudah tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Aturan itu menyebut LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit.

“Bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Proses hukum diterapkan secara tegas dengan diberikan pidana tambahan pemecatan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer,” tambah Aidil.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut juga menjadi dasar pelarangan LGBT di lingkungan TNI. Ini terkait dengan disiplin keprajuritan.

“Bahwa prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI (Pasal 62 UU TNI),” ucap Aidil.

Fenomena LGBT di lingkungan TNI menjadi perhatian Ketua Muda MA bidang militer Burhan Dahlan. Saat melakukan pembinaan kepada para hakim yang dilakukan secara daring dan disiarkan di YouTube, Senin (12/10), Burhan meminta para hakim militer tidak ragu memecat anggota TNI yang memiliki orientasi seksual LGBT. Ini lantaran ada 20-an perkara yang terdakwanya didakwa LGBT tapi malah divonis bebas oleh Pengadilan Militer tingkat pertama.

“Ada 20 perkara. Ada letkol dokter. Ada yang baru lulusan Akademi Militer, letnan dua,” ujar Burhan.

Burhan menilai banyaknya anggota TNI yang menjadi LGBT karena faktor gaya hidup. Mereka yang ketahuan lalu diproses oleh pimpinan TNI dan diserahkan ke Pengadilan Militer dengan tuntutan oditur militer agar para terdakwa dipecat. Namun karena didakwa menggunakan Pasal 292 KUHP, para terdakwa bebas. Pasal 292 itu mengatur pasal pencabulan orang dewasa dengan anak-anak.Burhan menyatakan vonis-vonis bebas itu belum berkekuatan hukum tetap karena masih diadili di tingkat kasasi. “Sedang diproses kasasi,” tuturnya.

Atas banyaknya putusan bebas itu, Burhan dihubungi pimpinan Angkatan Darat (AD) mengapa anggota LGBT itu malah dibebaskan. Malah ada anggota TNI yang dianggap sebagai dedengkot LGBT di lingkungan militer tapi dibebaskan.

“Saya limpahkan ke Pengadilan Militer untuk dipecat, malah dibebaskan,” kata Burhan menirukan ucapan pimpinan TNI AD.

Oleh sebab itu, Burhan meminta para hakim memakai Pasal 103 KUHP Militer soal Pembangkangan terhadap Perintah Dinas. Di mana sudah beredar telegram pada 2009 bahwa anggota TNI dilarang menjadi homoseksual dan bagi yang terbukti homoseksual dipecat.

“Tidak usah dibikin hidup yang seperti itu,” sebut Burhan.

Mabes TNI pun tengah melakukan pengecekan terhadap vonis-vonis bebas terhadap prajurit berperilaku LGBT itu. Kolonel Aidil menyebut Mabes TNI sedang melakukan klarifikasi.

“Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kamar Militer MA di YouTube pada saat pembekalan hakim militer tentang adanya Pengadilan Militer yang memutus bebas oknum prajurit pelaku LGBT masih dalam klarifikasi untuk diperoleh data yang valid,” tuturnya.

Untuk menghindari perilaku LGBT, satuan TNI melakukan pengawasan kepada para prajuritnya. Seperti yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro dan Kodam III/Siliwangi yang memeriksa ponsel dan media sosial anggota di jajarannya.

Isu LGBT di lingkungan TNI menjadi perhatian Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan. Anggota Komisi I DPR yang merupakan purnawirawan TNI, Tb Hasanuddin menyebut isu LGBT di kalangan TNI cukup sensitif dan harus dicarikan solusi sebaik-baiknya. Baginya, hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab para pimpinan TNI.

“Sejak dulu ada isu LGBT, khususnya di kalangan TNI, sudah ada, walaupun tidak seheboh seperti sekarang ini. Dan fenomena LGBT merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan terus menjadi polemik serta perbincangan publik,” kata Hasanuddin.

Berdasarkan pengalaman anggota DPR Fraksi PDIP itu, tugas, pokok, dan fungsi TNI memang menuntut kerja sama kelompok serta dibutuhkan ikatan dan jiwa korsa yang tinggi. Terutama kerja sama kelompok saat bertugas di daerah terpencil, di tenda, di hutan, di pesawat, di kapal tempur, bahkan di kapal selam yang membutuhkan homogenitas sifat dan karakter dalam rangka menjaga kohesi dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian di kelompok kecil itu muncul LGBT yang dapat mengganggu homogenitas. Jadi sesungguhnya LGBT tidak cocok dan terlarang di lingkungan TNI,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, sejumlah negara lain menerapkan aturan sangat ketat terhadap kaum LGBT dan tidak diterima di lingkungan angkatan perangnya. Hal itu pun sama seleksi masuk TNI. “Setahu saya, di TNI pun sama, saat seleksi awal sangat mendapat perhatian serius,” ucap Hasanuddin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mendukung pemecatan prajurit TNI yang LGBT. Ia menilai sikap TNI terhadap kasus tersebut sudah tepat. Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran untuk ke depannya.

Kemudian anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan Indonesia tidak mengenal tradisi LGBT. Ia mengatakan LGBT tidak boleh berkembang karena akan berdampak buruk terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Ia meminta agar persoalan LGBT di lingkungan TNI dapat diatasi.”Yang mempromosikan atau mendorong akan dikenai sanksi, apalagi prajurit TNI/Polri. Apa yang dilakukan institusi TNI sudah benar. Walaupun tetap harus menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita semua, agar waspada,” kata Sukamta.

“Saya kira harus segera diatasi kalau betul ada data di institusi TNI. Itu harus segera dicarikan solusi-solusinya. Yang jelas itu tak boleh berkembang dan akan sangat riskan dan tidak baik bagi perkembangan bangsa kita ke depan,” ujar Karding.

Karding mengimbau pimpinan TNI agar mengatasi persoalan terkait LGBT di institusinya. Ia pun kembali menekankan negara Indonesia tidak mengakomodasi cara hidup LGBT.

“Sekali lagi kita negara ini tidak mengakomodir proses hidup yang, apalagi lagi LGBT. Tidak dikenal. Jadi harus segera diatasi oleh pimpinan TNI,” ungkapnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Survei : Masyarakat Takut Keluarkan Pendapat Saat Ini

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan ‘setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?’. Sebanyak 21,9 persen menyatakan sangat setuju dan 47,7 persen menjawab agak setuju.

Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini.

“Sangat setuju 21,9 persen, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7 persen, yang kurang setuju 22,0 persen dan yang tidak setuju sama sekali 3,6 persen,” katanya dalam rilis survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apa pun pendapatnya.

“Ini alarming, lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya, terlepas berkualitas atau tidak berkualitas apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang propemerintah,” ujarnya.

“Tertinggi 53 persen responden menyatakan agak setuju, dan 20,8 persen sangat setuju dan 19,6 persen kurang setuju,” ucapnya.Responden juga ditanya terkait sulit atau tidaknya berdemonstrasi saat ini. Lagi-lagi hasil menyatakan masyarakat cenderung sulit berdemonstrasi.

Lebih lanjut, Indikator juga mengaitkan sikap aparat keamanan saat warga berdemonstrasi. Pertanyaan yang diberikan yakni ‘setuju atau tidaknya dengan pendapat kalau aparat makin semena-mena dengan massa demonstrasi?’.

“Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9 persen, kemudian yang sangat setuju 19,8 persen, dan kurang setuju 31,8 persen. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi, hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan,” ungkap Burhanuddin seperti dilansir detik.com.

Continue Reading

Berita

Tukang Ojek Ditipu Oknum Polisi Gadungan. Uang Jutaan Rupiah Dibawa Kabur

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,PALEMBANG-Khairul Amar (58) seorang tukang ojek yang biasa mangkal Monpera Palembang melaporkan peristiwa pencurian dan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes palembang, Senin (26/10/2020).

Di hadapan polisi, korban mengaku peristiwa pencurian dan penipuan terjadi Minggu (25/10/202) sekitar 07.00 WIB, tepatnya di Jalan Dr Ak Gani, belakang Monpera, 19 ilir, bukit kecil,Palembang.

Dimana kejadian bermula ketika korban sedang mengendarai motor untuk menuju ke sebuah bengkel motor. Lalu tiba – tiba di perjalanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), motor korban didekati pelaku seraya meminta menghentikan kendaran korban dengan paksa.

Untuk menekan korban, pelaku mengaku sebagai anggota Polri. Dan langsung menanyai korban bahwa korban membawa narkoba.

” Dia mengaku dari anggota polri, saya langsung menuruti perintahnya. Dan pelaku mencurigai saya membawa narkoba, lalu memeriksa tas saya dan mengambil uang saya terus melarikan diri. Saya baru sadar bahwa saya ditipu,” ujar korban warga Lorong Cahaya Bulan, RT 012, RW 005, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang.

Lebih lanjut ungkapnya uang korban yang dicuri merupakan uang dari hasil ngojek sejak lama.

“Niatnya mau saya gunakan untuk memperbaiki motor saya yang rusak,” ujarnya.

Adapun ciri-ciri korban, jelasnya, berbadan gemuk dan menggunakan motor Yamaha Aerox.

” Pelaku satu orang, untuk nomor BG nya saya tidak terlalu memperhatikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Irene membenarkan laporan tersebut. Pihaknya masih akan menyelidikinya. (edp)

Continue Reading

Berita

Dinilai Banyak Manfaat, Pengolahan Aspal Karet Dikembangkan di Muba

Published

on

Orator.id,SEKAYU – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Sebab, hal itu dinilai mampu sedikit mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.

“Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini tentu akan menyerap produksi karet kita,” kata HD, saat menghadiri Peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Tervulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10).

Hadirnya pabrik pengolahan aspal karet tersebut diyakininya akan memberi keuntungan bagi para petani karet di Sumsel yang luasannya mencapai 1,3 juta hektar dengan jumlah produksi karet di Sumsel pada tahun ini diprediksi mencapai 978.611 ton karet kering. Dimana aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 60 kilogram karet.

“Memang hanya 7 persen, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah.

“Kita sepakat akan membuatnya menjadi e-Katalog. Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap,” terangnya.

Disisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet tersebut, dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot lainnya.

“Sinergitas itu harus ada. Aspal harus digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita,” paparnya.

Bahkan, dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet tersebut digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

“Termasuk juga saya akan mengajak Bupati dan Wali kota lain untuk turut menggunakannya,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.

“Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300 ribu hektar lahan karet,” tuturnya.

Menurutnya, ada empat keuntungan dari aspal karet ini. Dimana aspal karet ini dapat bermanfaat berbagai aspek ekonomi masyarakat. Karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.

“Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet. Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah,” pungkasnya. (riz/rel)

Continue Reading
Advertisement

Trending