Connect with us

Berita

Ini Pernyataan Sikap AJI Indonesia Terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja

Published

on

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Oktober 2020, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang meski pembahasannya mendapat kecaman luas publik. Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahannya.

Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir. Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan.

Kritik terbesar publik terhadap pembahasan ini adalah pada soal prosedur pembahasan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung oleh regulasi ini. Meski Indonesia dilanda pandemi, yang itu diikuti dengan adanya sejumlah pembatasan bergerak untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah dan DPR tetap meneruskan pembahasan. Ada tekanan kuat agar pembahasannya dihentikan agar negara ini fokus pada penanganan Covid-19 dan mengurangi kegaduhan publik, namun aspirasi itu tak diengarkan pemerintah dan DPR.

Selain dari aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang. Pemerintah merevisi cukup banyak pasal Undang Undang Ketenagakerjaan, yang semangatnya terlihat untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha tapi itu justru merugikan pekerja. Undang-undang baru ini juga melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi namun akan memiliki implikasi yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.

Menyikapi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, AJI menyatakan sikap:

1. Mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik. Pembahasan undang-undang dipersoalkan sejak awal karena rendahnya partisipasi publik dalam pembahasannya, terutama dari kelompok yang terdampak langsung dari regulasi tersebut, di antaranya adalah buruh. Pertanyaan soal partisipasi itu makin besar karena DPR dan pemerintah ngotot tetap melakukan pembahasan pada saat negara ini menghadapi pandemi. Saat undang-undang ini disahkan, kasus infeksi sudah lebih dari 311.000 dan lebih dari 11.000 meninggal.

Sikap ngotot pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan soal apa motif sebenarnya dari pembuatan undang-undang ini. Kami menilai bahwa pembahasan yang cenderung tidak transparan dan mengabaikan aspirasi kepentingan publik ini karena pemerintah ingin memberikan insenstif yang besar kepada pengusaha agar investasi makin besar meski mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup. Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menggenjot investasi.

2. Mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena merevisi pasal-pasal dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan. Hal ini ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak. Omnibus law ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi.

Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap. Ketentuan baru ini membuat status kontrak semacam ini akan semakin luas dan merugikan pekerja media. Omnibus law juga mengurangi hari libur, dari semula bisa dua hari selama seminggu, kini hanya 1 hari dalam seminggu. Pasal soal cuti panjang juga dihapus dan menyebut soal pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Ketentuan soal ini juga disebut harus diatur dalam perjanjian kerja bersama. Padahal kita tahu bahwa mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya sehingga sebagian besar media kita tidak memiliki serikat pekerja. Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan, Ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu karena peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi.

3. Mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang Undang Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran. Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perijinan penyiaran, dihilangkan. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain. Ketentuan penting lain yang diubah Omnibus Law adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah. Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di Peraturan Pemerintah.

Jakarta, 7 Oktober 2020
Abdul Manan, Ketua Umum
Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Survei : Masyarakat Takut Keluarkan Pendapat Saat Ini

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan ‘setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?’. Sebanyak 21,9 persen menyatakan sangat setuju dan 47,7 persen menjawab agak setuju.

Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini.

“Sangat setuju 21,9 persen, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7 persen, yang kurang setuju 22,0 persen dan yang tidak setuju sama sekali 3,6 persen,” katanya dalam rilis survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apa pun pendapatnya.

“Ini alarming, lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya, terlepas berkualitas atau tidak berkualitas apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang propemerintah,” ujarnya.

“Tertinggi 53 persen responden menyatakan agak setuju, dan 20,8 persen sangat setuju dan 19,6 persen kurang setuju,” ucapnya.Responden juga ditanya terkait sulit atau tidaknya berdemonstrasi saat ini. Lagi-lagi hasil menyatakan masyarakat cenderung sulit berdemonstrasi.

Lebih lanjut, Indikator juga mengaitkan sikap aparat keamanan saat warga berdemonstrasi. Pertanyaan yang diberikan yakni ‘setuju atau tidaknya dengan pendapat kalau aparat makin semena-mena dengan massa demonstrasi?’.

“Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9 persen, kemudian yang sangat setuju 19,8 persen, dan kurang setuju 31,8 persen. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi, hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan,” ungkap Burhanuddin seperti dilansir detik.com.

Continue Reading

Berita

Tukang Ojek Ditipu Oknum Polisi Gadungan. Uang Jutaan Rupiah Dibawa Kabur

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,PALEMBANG-Khairul Amar (58) seorang tukang ojek yang biasa mangkal Monpera Palembang melaporkan peristiwa pencurian dan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes palembang, Senin (26/10/2020).

Di hadapan polisi, korban mengaku peristiwa pencurian dan penipuan terjadi Minggu (25/10/202) sekitar 07.00 WIB, tepatnya di Jalan Dr Ak Gani, belakang Monpera, 19 ilir, bukit kecil,Palembang.

Dimana kejadian bermula ketika korban sedang mengendarai motor untuk menuju ke sebuah bengkel motor. Lalu tiba – tiba di perjalanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), motor korban didekati pelaku seraya meminta menghentikan kendaran korban dengan paksa.

Untuk menekan korban, pelaku mengaku sebagai anggota Polri. Dan langsung menanyai korban bahwa korban membawa narkoba.

” Dia mengaku dari anggota polri, saya langsung menuruti perintahnya. Dan pelaku mencurigai saya membawa narkoba, lalu memeriksa tas saya dan mengambil uang saya terus melarikan diri. Saya baru sadar bahwa saya ditipu,” ujar korban warga Lorong Cahaya Bulan, RT 012, RW 005, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang.

Lebih lanjut ungkapnya uang korban yang dicuri merupakan uang dari hasil ngojek sejak lama.

“Niatnya mau saya gunakan untuk memperbaiki motor saya yang rusak,” ujarnya.

Adapun ciri-ciri korban, jelasnya, berbadan gemuk dan menggunakan motor Yamaha Aerox.

” Pelaku satu orang, untuk nomor BG nya saya tidak terlalu memperhatikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Irene membenarkan laporan tersebut. Pihaknya masih akan menyelidikinya. (edp)

Continue Reading

Berita

Dinilai Banyak Manfaat, Pengolahan Aspal Karet Dikembangkan di Muba

Published

on

Orator.id,SEKAYU – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Sebab, hal itu dinilai mampu sedikit mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.

“Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini tentu akan menyerap produksi karet kita,” kata HD, saat menghadiri Peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Tervulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10).

Hadirnya pabrik pengolahan aspal karet tersebut diyakininya akan memberi keuntungan bagi para petani karet di Sumsel yang luasannya mencapai 1,3 juta hektar dengan jumlah produksi karet di Sumsel pada tahun ini diprediksi mencapai 978.611 ton karet kering. Dimana aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 60 kilogram karet.

“Memang hanya 7 persen, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah.

“Kita sepakat akan membuatnya menjadi e-Katalog. Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap,” terangnya.

Disisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet tersebut, dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot lainnya.

“Sinergitas itu harus ada. Aspal harus digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita,” paparnya.

Bahkan, dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet tersebut digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

“Termasuk juga saya akan mengajak Bupati dan Wali kota lain untuk turut menggunakannya,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.

“Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300 ribu hektar lahan karet,” tuturnya.

Menurutnya, ada empat keuntungan dari aspal karet ini. Dimana aspal karet ini dapat bermanfaat berbagai aspek ekonomi masyarakat. Karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.

“Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet. Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah,” pungkasnya. (riz/rel)

Continue Reading
Advertisement

Trending