Connect with us

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Survei : Masyarakat Takut Keluarkan Pendapat Saat Ini

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan ‘setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?’. Sebanyak 21,9 persen menyatakan sangat setuju dan 47,7 persen menjawab agak setuju.

Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini.

“Sangat setuju 21,9 persen, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7 persen, yang kurang setuju 22,0 persen dan yang tidak setuju sama sekali 3,6 persen,” katanya dalam rilis survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apa pun pendapatnya.

“Ini alarming, lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya, terlepas berkualitas atau tidak berkualitas apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang propemerintah,” ujarnya.

“Tertinggi 53 persen responden menyatakan agak setuju, dan 20,8 persen sangat setuju dan 19,6 persen kurang setuju,” ucapnya.Responden juga ditanya terkait sulit atau tidaknya berdemonstrasi saat ini. Lagi-lagi hasil menyatakan masyarakat cenderung sulit berdemonstrasi.

Lebih lanjut, Indikator juga mengaitkan sikap aparat keamanan saat warga berdemonstrasi. Pertanyaan yang diberikan yakni ‘setuju atau tidaknya dengan pendapat kalau aparat makin semena-mena dengan massa demonstrasi?’.

“Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9 persen, kemudian yang sangat setuju 19,8 persen, dan kurang setuju 31,8 persen. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi, hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan,” ungkap Burhanuddin seperti dilansir detik.com.

Continue Reading

Berita

Tukang Ojek Ditipu Oknum Polisi Gadungan. Uang Jutaan Rupiah Dibawa Kabur

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,PALEMBANG-Khairul Amar (58) seorang tukang ojek yang biasa mangkal Monpera Palembang melaporkan peristiwa pencurian dan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes palembang, Senin (26/10/2020).

Di hadapan polisi, korban mengaku peristiwa pencurian dan penipuan terjadi Minggu (25/10/202) sekitar 07.00 WIB, tepatnya di Jalan Dr Ak Gani, belakang Monpera, 19 ilir, bukit kecil,Palembang.

Dimana kejadian bermula ketika korban sedang mengendarai motor untuk menuju ke sebuah bengkel motor. Lalu tiba – tiba di perjalanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), motor korban didekati pelaku seraya meminta menghentikan kendaran korban dengan paksa.

Untuk menekan korban, pelaku mengaku sebagai anggota Polri. Dan langsung menanyai korban bahwa korban membawa narkoba.

” Dia mengaku dari anggota polri, saya langsung menuruti perintahnya. Dan pelaku mencurigai saya membawa narkoba, lalu memeriksa tas saya dan mengambil uang saya terus melarikan diri. Saya baru sadar bahwa saya ditipu,” ujar korban warga Lorong Cahaya Bulan, RT 012, RW 005, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang.

Lebih lanjut ungkapnya uang korban yang dicuri merupakan uang dari hasil ngojek sejak lama.

“Niatnya mau saya gunakan untuk memperbaiki motor saya yang rusak,” ujarnya.

Adapun ciri-ciri korban, jelasnya, berbadan gemuk dan menggunakan motor Yamaha Aerox.

” Pelaku satu orang, untuk nomor BG nya saya tidak terlalu memperhatikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Irene membenarkan laporan tersebut. Pihaknya masih akan menyelidikinya. (edp)

Continue Reading

Berita

Dinilai Banyak Manfaat, Pengolahan Aspal Karet Dikembangkan di Muba

Published

on

Orator.id,SEKAYU – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Sebab, hal itu dinilai mampu sedikit mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.

“Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini tentu akan menyerap produksi karet kita,” kata HD, saat menghadiri Peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Tervulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10).

Hadirnya pabrik pengolahan aspal karet tersebut diyakininya akan memberi keuntungan bagi para petani karet di Sumsel yang luasannya mencapai 1,3 juta hektar dengan jumlah produksi karet di Sumsel pada tahun ini diprediksi mencapai 978.611 ton karet kering. Dimana aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 60 kilogram karet.

“Memang hanya 7 persen, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah.

“Kita sepakat akan membuatnya menjadi e-Katalog. Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap,” terangnya.

Disisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet tersebut, dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot lainnya.

“Sinergitas itu harus ada. Aspal harus digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita,” paparnya.

Bahkan, dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet tersebut digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

“Termasuk juga saya akan mengajak Bupati dan Wali kota lain untuk turut menggunakannya,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.

“Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300 ribu hektar lahan karet,” tuturnya.

Menurutnya, ada empat keuntungan dari aspal karet ini. Dimana aspal karet ini dapat bermanfaat berbagai aspek ekonomi masyarakat. Karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.

“Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet. Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah,” pungkasnya. (riz/rel)

Continue Reading
Advertisement

Trending