Connect with us

Berita

Peluang dan Tantangan Industri Media di Tengah Tatanan Kenormalan Baru

Published

on

Orator.id,PALEMBANG – Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya Universitas Sriwijaya (LPM GS Unsri) dengan Ikatan Alumni (IKA) LPM GS, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Komunitas Mobile Journalism (MOJO) Palembang menyelenggarakan Webinar Nasional bertemakan “Peluang dan Tantangan Industri Media di Tengah Tatanan Kenormalan Baru”, melalui Zoom Meeting, Sabtu (18/7/2020). Webinar Nasional ini dimulai pukul 10.00 s.d 11.30 WIB, yang diikuti lebih dari 50 peserta dari berbagai kalangan.

Webinar nasional ini mengadirkan 4 narasumber yakni Andra Lesmana selaku Produser dan Presenter Berita Satu TV, Firdaus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus Komar Ketua PWI Sumsel, dan Muzhar Apandi ketua MOJO Palembang.

Webinar ini berlangsung selama kurang lebih 1jam 11menit, dimana kesempatan pertama berbicara ialah Andra Lesmana selaku Produser dan Presenter Berita Satu TV yang menjelaskan bahwa kita semua terkena dampak termasuk orang-orang yang ada dimedia, tantangan yang paling sulit adalah ketika harus mencari informasi langsung kelapangan dimana dalam kondisi saat ini bisa saja tertular Covid-19, karena ada beberapa teman media yang juga terkena Covid-19, peluangnya lebih ke individu masing-masing ketika kita banyak bekerja dirumah justru media sosial seperti youtube dan instagram menjadi peluang pekerjaan baru dan tentunya harus ada ide kreatif dan inovatif.

Setelah itu, Firdaus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), mengatakan bahwa Sesungguhnya ketika berbicara jurnalis dan bicara bisnis medianya terdapat plus minus. Seperti media elektronik dan siber, biaya produksinya rendah tetapi pendapatan iklannya meningkat dan pemirsanya meningkat karena orang-orang beralih menggunakan televisi atau gadget. Untuk media kita harus menjaga kualitas jurnalistik, karena media produknya adalah produk jurnalistik, di era new normal media online jadi primadona. Ketika berbicara industri media bagaimana kita tidak meninggalkan pendoman bisnis media, dan mengkombinasi media tradisioal ke teknologi, serta mengoptimlakan media sosoial.

Sementara itu, Bagaimana pengelolaan media itu memanfaatkan kanal informasi dan menciptakan konten yang bisa memenuhi kebutuhan publik atau lebih lengkap, pada saat kita punya peluang maka tantangannya kita harus bersaing dengan media lain, hal ini dijabarkan oleh Firdaus Komar selaku Ketua PWI Sumsel, ia juga menambahkan bahwa kita harus bisa eksis dengan membuat konten yang menarik, apapun perubahannya atau apapun kanalnya media tetap dibutuhkan dengan mengacu pada pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi.

Selanjutnya, narasumber terakhir yakni Muzhar Apandi selaku ketua komunitas MOJO Palembang, mengatakan bahwasanya MOJO diciptakan dengan dalil bahwa siapapun bisa menjadi seorang jurnalis.

“Di zaman yang semakin canggih ini untuk menjadi seorang jurnalis tidak harus memiliki kamera khusus, tetapi dengan menggunakan handphone pun sekarang kita sudah dapat merekam video dengan kualitas cukup memadai. Sehingga, proses reportasi pun dapat dilakukan dengan mudah,”ucapnya seperti rilis yang disampaikan ke redaksi Orator.id.

Di Indonesia kasus Covid-19 ini sangat mengkhawatirkan, maka dari itu segala bentuk aktivitas dipindahkan menjadi online, mau tidak mau media harus mampu membuat konten yang menarik dan juga menyediakan infromasi yang tentunya menggunakan data yang faktual.

Maka dari itu, kesimpulan dari Webinar Nasional yakni kuasai teknologi, konten yang berkualitas, wartawan akan tetap hidup, berfikir positif, amati tiru dan modifikasi, kualitas data biar tidak hoak dan uji kompetensi wartawan. Saat media ini butuh banyak iklan tapi tidak hanya itu saja, dengan membuat event yang bisa memberikan informasi sekaligus promosi. Media sosial harus diikut sertakan atau digabungkan dengan media mainstream seperti koran, majalah, dsb.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tak Adil, Ratusan Guru Honorer di Palembang Gigit Jari Tak Dapat Insentif

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto

Orator.id,Palembang-Pembayaran insentif selama enam bulan untuk tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang ternyata tidak untuk semuanya. Masih ada ratusan orang ternyata tidak mendapatkan bagian.

Seperti diketahui, Insentif baru dibayarkan setelah menunggak lantaran keuangan terkendala Covid-19. Sesuai dengan SK dari Januari sampai Maret tenaga kependidikan dan guru honorer mendapatkan Rp700 ribu dan ada yang Rp1 juta. Sedangkan di SK baru ini April – Juli semuanya dapat Rp1 juta. Disdik membayarkan untuk Januari sampai Juli.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, insentif yang sudah dicairkan itu hanya untuk 2000 guru honorer dan tenaga kependidikan pemegang SK. Hal ini sesuai dengan usulan pemberian insentif pada 2017 lalu, ada 2000 honorer yang sudah memiliki SK wali kota mendapatkan insentif setiap bulannya.

“Kami memberikan insentif bagi pemilik SK sekitar 2000an orang. Selebihnya masih ratusan honorer lagi tidak punya SK tidak dapat insentif,” katanya.

Zulinto mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki SK akan kembali didata kembali. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dan keuangan daerah. Selain itu sebelumnga akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wali kota.

“Kita akan data ulang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai melebihi. Berapa kebutuhannya bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya gaji honorer bersumber dari dana BOS dan APBD. Sementara yang tidak memiliki NUPTK penggajian langsung dari sekolah sesuai kebijakan kepala sekolah. “Kan sudah dibayar gaji mereka itu, saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Puluhan Warga Diamankan Lantaran Tak Pakai Masker

Published

on

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra saat menggelar operasi yustisi di perbatasan jalan masuk kota Palembang, Senin (21/9/2020)

Orator.id, Palembang-Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (PolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, pada hari ini pihaknya menggelar operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

“Kita tidak hanya fokus di pusat kota, operasi tersebut juga dilakukan di perbatasan Kota Palembang. Dalam operasi yustisi tersebut, tim Satgas berjumlah sekitar 108 orang dan dibantu juga dari Pol-PP Kabupaten Banyuasin. Selain itu, dari kota Palembang ada 20 orang dan total semuanya ada 120 orang,” katanya, Senin (21/9/2020)

Sementara dari operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring tersebut terdapat 30 warga terjaring karena tidak menggunakan masker.

“Operasi ini kita gelar dari pukul 09.20 WIB hingga pukul 09.50 WIB. Kurang lebih satu jam, tercatat 30 warga yang terjaring. Mereka tidak memakai masker di pandemi Covid-19 ini, padahal sudah ada aturan Pergub dan Perwalinya,” ujar Aris

Aris menjelaskan, banyak pendatang yang masuk ke kota Palembang, namun tidak menggunakan masker. Karena itu, diberikan tindakan untuk edukasi dan pembinaan, serta kedisiplinan, mematuhi protokoler kesehatan.

“Sanksinya, kalau laki-laki push up sesuai kemampuannya, kalau perempuan kita minta untuk membersihkan fasos dan fasum yang ada di sekitaran lokasi. Tentunya, saat menjalani hukuman, diawasi petugas gabungan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, sanksi ini masih bersifat longgar dan memberikan pembelajaran, bahwa masker ini sangat penting dan menjadi gaya hidup pada masa Covid-19.

“Kami imbau agar warga membiasakan diri, berdisiplin untuk melaksanakan protokoler kesehatan covid-19, untuk sama-sama memakai masker di manapun berada kemudian membiasakan hidup bersih, kalau tidak terlalu perlu hindari kerumunan yang terpenting guna memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Aris

Aris menambahkan, untuk semua masyarakat Sumsel harus tetap beraktivitas dengan mempedomani protokol kesehatan.

“Saya harap masyarakat Sumsel harus terbiasa disiplin untuk melaksanakan pola hidup baru, dengan pola pikir untuk hidup lebih bersih, dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan virus covid-19,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending