Connect with us

Berita

Begini Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban

Published

on

Orator.id,Palembang – Perintah berkurban berlaku bagi setiap muslim dimuka bumi yang mampu dan dilaksanakan sekali dalam setahun, yaitu pada Hari Raya Idul Adha.

Tujuan berkurban semata mata untuk mendekatkan diri, mengabdi, dan beribadah kepada Allah SWT. Namun, dalam berkurban tentunya ada tim khusus untuk menyembelih hewan kurban dan tidak sembarangan.

Ketua PPPA Darul Qur’an Palembang Ustadz Ferdi Said menjelaskan bahwa perintah berkurban jatuh pada tanggal 10,11,12,13 dibulan dzulhijah kita di anjurkan dalam syariat islam untuk menyembelih hewan kurban dihari tersebut.

Dalil untuk melaksanakan berkurban terdapat dalam surah Al Kautsar di ayat kedua nya “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berqurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah”

“Kita diperintahkan sama allah untuk menyembelih. Hukumnya Sunnah muaqodah (dianjurkan) bagi yang mampu mencakupi pokoknya,”katanya.

Dalam menyembelih hewan kurban tentu ada tata cara dan tidak sembarang potong. Dimulai dari jenis dan usia hewan yaitu unta berusia lima tahun masuk tahun keenam, sapi berusia dua tahun keatas masuk tahun ketiga, kambing berusia satu tahun keatas masuk tahun kedua, dan domba minimal usia 6 bulan.

Di tengah pandemi Covid 19 yang mengharuskan untuk tidak berkumpul. Tentunya kita harus ada beberapa langkah yang sama sama kita patuhi sehingga hari raya berkurban tetap khidmat dan tidak menyebabkan mudorat nantinya.

Tata cara sebelum pemotongan tentunya melakukan perencanaan dengan penentuan panitia qurban. Untuk lebih efektif sekitar 8 sampai 12 orang cukup.
“Sebelumnya kita ramai panitia, sekarang kita batasi Ada ketua penanggung jawab, penyambutan hewan ketika datang sekitar dua orang, juru sembelih cukup satu orang, merobohkan sapi cukup dengan 3-4 orang cukup dengan gunakan teknik, menyayat daging cukup 2 atau 3 orang, setelah penyayatan dibagi untuk pemisahan daging dan tulang cukup dengan 3 orang,”ungkapnya.

untuk pendistribusian daging, kita berpola seperti pembagian sedekah. Jika biasanya pakai kupon, sekarang tidak lagi. Panitia bisa bekerjasama dengan remaja masjid untuk membagikannya secara langsung datang kerumah, namun sebelumnya didata terlebih dahulu.

“Dalam syariat diberi waktu 4 hari maka jika masjid dapat banyak qurban, maka Polanya di bagi karena ada waktu 4 hari. Untuk menjaga daging tetap bagus, jeroan dan daging tidak digabubgkan karena bisa menimbulkan mikroba, ketika di sembelih langsung harus diurus dan dibagikan. Selanjutnya diteruskan esoknya,”katanya, Jumat (17/07/2020).

Tahun ini juga, Panitia harus menyiapkan masker dan sarung tangan, bekerja dengan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk tata cara menyembelih hewan kurban adalah penyembelih beragama Islam, memahami tata cara dan menggunakan pisau yang tajam agar sekali potong sehingga tidak mendzolimi hewan, menyebut nama Allah sebelum menyembelih.

“Dalam penyebutan nama bisa disebutkan oleh panitia tidak mesti si penyembelih yang menyebutkan,”katanya.

Lubang penampung darah juga ada ukurannya, Seperti kambing dibuat lubang ukuran persegi kedalaman setengah meter, sedangjan Sapi kedalaman satu meter bisa menampung 10 ekor sapi dan harus segera di timbun agar tidak menyebabkan bau.

Penting sekali dalam penyembelihan untuk tidak mendzolimi hewan kurban. Untuk menyembelih gunakan pisau pendek yang tajam. Untuk menentukan pisau tersebut tajam bisa di test pakai kertas apakah tajam atau tidak.
“Dalam syariat Nabi tidak diperbolehkan mengasah pisau didekat hewan kurban yang mau di sembelih, karena hewan sensitif pendengaran,”katanya.

Dalam pemotongan haruslah sempurna. Sempurna pemotongan ada tiga yaitu saluran darah, kerongkongan dan saluran pernapasan. cukup dua kali tarikan saat pemotongan.

“Cara mengukurnya dibatasi dengan kelima jari di leher hewan lalu di potong, jika sempurna cukup sekali potong jika tidak bisa dua kali.

Dalam dua tarikan harus terpotong sempurna jaringan tersebut karena sapi tidak merasakan sakit ketika disembelih dengan pisau tajam dan sekali putus jaringan tersebut,”katanya.

Cara pengikatan kaki tidak perlu gunakan balok, misalkan kaki depan diikat menggunakan simpul pramuka untuk mengikat kaki sapi pada saat merobohkan sapi.

Berbeda dengan sapi, daging kambing biasanya menyebabkan bau yang menyengat. Namun, ternyata hal tersebut dikarenakan tata cara yang salah.

“Yang menyebabkan daging bau, adalah cara penyembelih dan pengulitan. Salah satu penyebabnya kaki belum dipotong. Kaki di potong terlebih dahulu sebelum kambing dikuliti agar tidak bau,”katanya. (tji)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tak Adil, Ratusan Guru Honorer di Palembang Gigit Jari Tak Dapat Insentif

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto

Orator.id,Palembang-Pembayaran insentif selama enam bulan untuk tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang ternyata tidak untuk semuanya. Masih ada ratusan orang ternyata tidak mendapatkan bagian.

Seperti diketahui, Insentif baru dibayarkan setelah menunggak lantaran keuangan terkendala Covid-19. Sesuai dengan SK dari Januari sampai Maret tenaga kependidikan dan guru honorer mendapatkan Rp700 ribu dan ada yang Rp1 juta. Sedangkan di SK baru ini April – Juli semuanya dapat Rp1 juta. Disdik membayarkan untuk Januari sampai Juli.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, insentif yang sudah dicairkan itu hanya untuk 2000 guru honorer dan tenaga kependidikan pemegang SK. Hal ini sesuai dengan usulan pemberian insentif pada 2017 lalu, ada 2000 honorer yang sudah memiliki SK wali kota mendapatkan insentif setiap bulannya.

“Kami memberikan insentif bagi pemilik SK sekitar 2000an orang. Selebihnya masih ratusan honorer lagi tidak punya SK tidak dapat insentif,” katanya.

Zulinto mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki SK akan kembali didata kembali. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dan keuangan daerah. Selain itu sebelumnga akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wali kota.

“Kita akan data ulang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai melebihi. Berapa kebutuhannya bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya gaji honorer bersumber dari dana BOS dan APBD. Sementara yang tidak memiliki NUPTK penggajian langsung dari sekolah sesuai kebijakan kepala sekolah. “Kan sudah dibayar gaji mereka itu, saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Puluhan Warga Diamankan Lantaran Tak Pakai Masker

Published

on

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra saat menggelar operasi yustisi di perbatasan jalan masuk kota Palembang, Senin (21/9/2020)

Orator.id, Palembang-Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (PolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, pada hari ini pihaknya menggelar operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

“Kita tidak hanya fokus di pusat kota, operasi tersebut juga dilakukan di perbatasan Kota Palembang. Dalam operasi yustisi tersebut, tim Satgas berjumlah sekitar 108 orang dan dibantu juga dari Pol-PP Kabupaten Banyuasin. Selain itu, dari kota Palembang ada 20 orang dan total semuanya ada 120 orang,” katanya, Senin (21/9/2020)

Sementara dari operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring tersebut terdapat 30 warga terjaring karena tidak menggunakan masker.

“Operasi ini kita gelar dari pukul 09.20 WIB hingga pukul 09.50 WIB. Kurang lebih satu jam, tercatat 30 warga yang terjaring. Mereka tidak memakai masker di pandemi Covid-19 ini, padahal sudah ada aturan Pergub dan Perwalinya,” ujar Aris

Aris menjelaskan, banyak pendatang yang masuk ke kota Palembang, namun tidak menggunakan masker. Karena itu, diberikan tindakan untuk edukasi dan pembinaan, serta kedisiplinan, mematuhi protokoler kesehatan.

“Sanksinya, kalau laki-laki push up sesuai kemampuannya, kalau perempuan kita minta untuk membersihkan fasos dan fasum yang ada di sekitaran lokasi. Tentunya, saat menjalani hukuman, diawasi petugas gabungan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, sanksi ini masih bersifat longgar dan memberikan pembelajaran, bahwa masker ini sangat penting dan menjadi gaya hidup pada masa Covid-19.

“Kami imbau agar warga membiasakan diri, berdisiplin untuk melaksanakan protokoler kesehatan covid-19, untuk sama-sama memakai masker di manapun berada kemudian membiasakan hidup bersih, kalau tidak terlalu perlu hindari kerumunan yang terpenting guna memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Aris

Aris menambahkan, untuk semua masyarakat Sumsel harus tetap beraktivitas dengan mempedomani protokol kesehatan.

“Saya harap masyarakat Sumsel harus terbiasa disiplin untuk melaksanakan pola hidup baru, dengan pola pikir untuk hidup lebih bersih, dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan virus covid-19,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending