Connect with us

Politik

Massa Gruduk Mapolda Sumsel, Minta Usut Kasus Pembakaran Bendera PDIP saat Unjuk Rasa Tolak RUU HIP

Published

on

Orator.id,Palembang – Ratusan Massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kota Palembang menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan Mapolda Sumsel, Senin (29/6/2020). Mereka menuntut aksi pembakaran bendara PDI Perjuangan di Jakarta dalam aksi tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI Rabu (24/6/2020) lalu yang kini menjadi pembicaraan hangat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas meminta semua kader PDIP tetap tenang dan jangan terpancing emosi oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Selain itu kami juga akan menyelesaikan melalui jalur hukum dan kami sangat percaya bahwa jalur hukum adalah jalur yang harus ditempuh,” ujarnya

Ia pun mengimbau jalur hukum diambil lantaran Indonesia adalah negara hukum sehingga ia mempercayai kepolisian untuk mengusut tuntas pembakaran tersebut.

Sementara itu di tempat yang sama, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menyambut baik aksi damai PDIP dan pihaknya akan menjaga supaya Sumsel tetap aman dan Indonesia aman.

“Kami akan teruskan aspirasi ini apalagi mereka melakukan aksi unjuk rasa secara damai, ” ujarnya. (den)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pemprov Sumsel Siapkan 3 Opsi Sikapi Penundaan Pilkada Serentak

Published

on

Orator.id, Palembang–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan 3 opsi mengantisipasi tertundanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dampak Covid-19.

Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Akhmad Najib mengatakan seharusnya pelaksanaan Pilkada Serentak digelar pada 23 September 2020 mendatang. Namun, karena ada Virus Corona ini maka diperkirakan pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada Juni 2021.

“Tiga opsi yang telah kita siapkan yaitu opsi bila dilaksanakan pada bulan Desember 2020 maka kita akan menyiapkan Pjs dan Plt bupati selama petahana cuti kampanye. Opsi kedua bila dilaksanakan pada Maret 2021 kita akan menyiapkan Pjs dan Plt bupati selama petahana cuti kampanye dan menyiapkan penjabat Bupati tanggal 17 Februari 2021 saat akhir masa jabatannya (AMJ) sampai dengan dilantiknya Bupati / Wakil Bupati terpilih dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, untuk opsi yang ketiga yaitu opsi bila dilaksanakan September 2021 maka kita akan menyiapkan Pjs dan Plt bupati selama petahana cuti kampanye dan menyiapkan penjabat Bupati tanggal 17 Februari 2021 saat akhir masa jabatannya sampai dengan dilantiknya bupati/wakil bupati terpilih dan revisi NPHD,” ungkap Najib. (mna)

Continue Reading

Politik

Imbas Virus Corona, Pilkada 2020 Sepakat Ditunda

Published

on

Jakarta-Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda Pilkada 2020. Penundaan akibat pandemi virus korona (covid-19).

“Bahwa tahapan yang tersisa dan belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid ini ya ditunda,” kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Dia berharap aturan segera dibuat dan segera disahkan di DPR.

“Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” ujar dia.

Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan ketentuan yang diubah terkait tahapan pilkada kepada pemerintah. Pihaknya mengusulkan beberapa ketentuan, seperti kewenangan KPU membatalkan pilkada.

Arief menuturkan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), kewenangan pembatalan pilkada hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara, gangguan bersifat nasional belum terakomodasi dalam aturan tersebut.

“Nah kalau terjadi di beberpa provinsi itu kan ga diatur. Nanti mungkin kami mengusulkan KPU diberikan kewenangan menunda kalau lebih di beberapa provinsi,” kata Arief.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menetapkan virus korona sebagai bencana nasional. Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Keputusan tersebut berimplikasi pada berbagai sektor, salah satunya tahapan Pilkada 2020. Seperti dilansir medcom.id, KPU menunda empat tahapan karena melibatkan orang banyak dan berpotensi memperluas penyebaran virus korona.

Adapun empat tahapan Pilkada 2020 yang tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020, yaitu pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih serta keempat, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Continue Reading

Politik

AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketum Demokrat 2020-2025

Published

on

AHY dan istri

JAKARTA-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokratperiode 2020-2025.

“Sah, AHY (terpilih) Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025,” kata Juru Bicara Kongres V Partai Demokrat Irwan seperti dilansir¬†CNNIndonesia.com, Minggu (15/3).

Dia menerangkan bahwa AHY terpilih secara aklamasi setelah seluruh pemilik hak suara dalam pemilihan Ketum Partai Demokrat periode 2020-2025 sepakat untuk memilih AHY.

Jumlah pemilik suara dalam pemilihan Ketum Partai Demokrat periode 2020-2025 sendiri diketahui berjumlah 604 orang.

“Seluruh peserta yang punya hak suara secara bulat aklamasi memilih AHY untuk memimpin Partai Demokrat,” kata Irwan.

AHY akan meneruskan tugas ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat sejak 2013.

SBY sebelumnya memastikan bahwa partainya akan memiliki pemimpin baru pasca-penyelenggaraan Kongres V Demokrat. Ia meyakini Demokrat akan semakin cerah di tangan sosok pemimpin baru itu.

Setelah Kongres Partai Demokrat 2020 ini, kita akan memiliki dewan pimpinan partai yang baru. Saya punya keyakinan yang tinggi, di tangan para pemimpin baru nanti, masa depan Partai Demokrat akan makin cerah,” kata SBY saat berpidato dalam pembukaan Kongres V Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu (15/3).

Presiden keenam RI itu menyatakan bahwa sosok yang mengemban tugas sebagai pemimpin Demokrat periode 2020-2025 adalah kader yang kapabel, memiliki visi dan kompetensi, setia kepada perjuangan partai, serta punya komitmen yang tinggi untuk membesarkan Demokrat.

Namun, SBY berkata, bahwa pemimpin-pemimpin lama di Demokrat tidak akan pergi dan tetap berjuang bersama agar Demokrat semakin kuat di masa mendatang. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya akan tetap berada di Demokrat.

“Sebenarnya, ketika para pemimpin baru itu datang, pemimpin-pemimpin lama tidak pergi. Kami-kami akan tetap di sini dan berjuang bersama. Justru, partai kita akan makin kuat, Di manapun saya berada, apapun posisi saya, saya akan tetap berada di rumah ini,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending