Connect with us

Berita

Dinas Pendidikan Dilaporkan ke Ombudsman. Ini Pernyataan Kadisdik

Published

on

Kadisdik Palembang H Ahmad Zulinto disamping Kabid SMP Hasodo dan Ketua Dana BOS Sumiatul.

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang dilaporkan penerbit ke Ombudsman karena dinilai memonopoli pembelian buku pelajaran di sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Para penerbit resah karena pembelian buku hanya kepada penerbit tertentu. Padahal menurut pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang semua berdasarkan Perwali tahun 2017 bahwa semua penggunaan dana BOS tak lagi menggunakan tunai tapi menggunakan dana non tunai. Hal tersebut dilakukan karena pembelian buku saat ini berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Sipla).

“Kalau bicara monopoli, nanti dulu. Karena ini bicara tentang aturan. Ini demi menjaga kerugian uang negara. Sejak 2017 sebagaimana Perwali Kota Palembang mengenai dana BOS kondisi sudah berubah non tunai. Jadi semua sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS),” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang H Ahmad Zulinto didampingi para Kabid SD dan SMP, Senin (29/6/2020).

Atas aturan ini, menurut Zulinto Kepala Sekolah mulai kebakaran jenggot, karena dengan non tunai, semua tidak bisa diubah. Misalnya, belanja lain, rencana lain, laporan lain, semua tidak bisa.

“Tapi kepala sekolah keberatan, alasannya apa? Bapak/ibu yang bisa nilai. Kalau saya yang mengatakan, nanti saya dikira menuduh,” tegasnya.

Pasalnya, dalam penjualan buku pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang mengarahkan pembelian buku sesuai zona II dan sesuai HET dari Kemendikbud dengan hanya Rp256.400, dan siswa mendapatkan 13 buku mata pelajaran. Sementara di penerbit yang bukan HET bisa mencapai Rp113.834.000.

“Kalau masyarakat pasti setuju, yang tidak setuju itu kemungkinan kepala sekolah dan penerbit tertentu,” tegasnya

Sementara itu, Sumiatul, Ketua BOS Dinas Pendidikan Kota Palembang mengatakan bahwa penyelenggaraan pembelian buku dengan dana BOS melalui non tunai sudah sejak 2017.

Dan dari tahun 2017 sudah dilakukan bertahap yakni empat sekolah sebagai sample dan di tahun ini pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang berupaya menerapkan belanja BOS menggunakan sistem SIPLA.

“Sudah dilakukan sosialisasi ke kepala sekolah dan operator. Jadi di SIPLA itu seperti kalau kita belanja di Shopee. Yang ibarat mall dengan ada toko A, B dan C dan kita bisa memilih mana yang baik dan berkualitas dengan kualitas pelanggan yang sudah pernah memakai,” jelasnya.

Untuk diketahui, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Muhammad Adrian Agustiyansyah mengaku, belum lama ini menerima konsultasi asosiasi penerbit yang mengeluhkan adanya pembelian buku pelajaran sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 20 persen, pada penerbit tertentu. “Tapi mereka baru sebatas konsultasi,” ungkap Adrian.

Menurutnya, pembelian buku mata pelajaran dari 20 persen dana BOS, seharusnya pihak sekolah tidak harus berpindah pindah pembelian buku pelajaran berpindah ke penerbit, ini bertujuan untuk melengkapi buku yang ada untuk digunakan, pada tahun ketiga ajaran.

“Kami meminta agar mencari dulu fakta di lapangan, jika memang ada upaya dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, untuk mengarahkan ke satu penerbit, ini ada apa?,”terangnya

Dia mencontohkan, kejadian hampir serupa ini, juga pernah terjadi di NTB, dari Kantor Kementrian Agama mengarahkan langsung untuk memesan buku di satu tempat tertentu.

“Kami akan melihat terlebih dahulu, persoalan apa yang terjadi. Karena, yang mengetahui persis persoalan ini dan data di lapangan adalah pihak penerbit,” tegasnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata Adrian, pihaknya akan memanggil pihak terkait, jika laporan konsultasi ini ada indikasi kebenarannya.

“Kalau ada praktek seperti ini, maka silakan laporkan ke kami agar kami dapat segera melakukan investigasi ke lapangan,” imbuhnya.

Adrian menerangkan, terkait penggunaan aplikasi Sipla, menjadi salah satu langkah Kementrian Pendidikan, agar tidak ada permainan yang dilakukan pihak sekolah.

“Mungkin dulu banyak yang melihat dana BOS ini, terkesan diragukan pembelian barang yang dilakukan. Saya juga melihat, ini juga dilakukan agar harga-harga tersebut bisa bersaing,” ulasnya.

Ia menegaskan, seluruh penerbit dan rekanan, mempunyai hak yang sama untuk melakukan penjualan dalam system online ini, terlebih penerbit dan rekanan ini, juga terdaftar resmi dalam Sipla tersebut.

“Ini akan kita tindaklanjuti. Jika memang mekanisme pembelian dilakukan dengan Siplah mekanisme BOS, kalau tidak salah memakai dana triwulan pertama turunannya, kalau ada sekolah yang sudah berani pesan buku, di awal tahun itu juga sudah menyalhi aturan,” terangnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pengamat : Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Politik Dinasti Koruptif

Published

on

JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur disebut sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

“Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku koruptif kepala daerah.

“Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” timpalnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata Castro.

“Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.Dia juga mengatakan OTT ini merupakan pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” dia menambahkan.

Castro berpendapat keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam kasus ini menandakan OPD-OPD itu telah menjadi sapi perah kepala daerah.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut,” katanya.

“Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelas Castro seperti dilansir CNNIndonesia.

Continue Reading

Berita

Pasien Sembuh dan Positif Corona Bertambah

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumsel yang juga Ahli Epidemiologi Sumsel, dr Iche Andriani Liberty mengatakan berdasarkan data yang masuk dipihaknya Sabtu (4/7/2020) jumlah total orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) di Provinsi Sumsel mencapai angka 2000 keatas.

“Ya, per hari ini jumlah total pasien yang positif virus Corona di Provinsi Sumsel sebanyak 2.205 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (4/7/2020)

Untuk hari ini saja terdapat penambahan sebanyak 49 orang atau kasus pasien yang Positif Virus Corona se-Sumsel.

“Dari 49 penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) yakni 26 orang dari Palembang, 3 orang dari Banyuasin, 2 orang dari Lahat dan 1 orang dari Ogan Ilir (OI). Untuk pasien yang meninggal akibat virus Corona (Covid19) pada hari ini tidak ada penambahan atau masih tetap berjumlah 104 orang atau kasus,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pasien yang sembuh dari Virus Corona (Covid-19) terdapat penambahan sebanyak 34 orang atau kasus.

“34 orang atau kasus sembuh, untuk Palembang sebanyak 16 orang, Banyuasin sebanyak 10 orang, Muara Enim sebanyak 5 orang dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 3 orang. Dengan penambahan ini maka jumlah total pasien yang sembuh sebanyak 1.147 orang atau kasus,” ungkap Iche

Iche menambahkan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 8.797, yang selesai pemantauan 7.202 dan masih dalam pemantauan 1.590.

“Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 1.036, selesai pengawasan 714 orang dan masih dalam pengawasan 322 orang,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Satres Narkoba Polrestabes Palembang Gelar Tes Urine Mendadak. Ini Hasilnya

Published

on

Orator.id,Palembang – Secara mendadak, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Palembang melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (4/7/2020).

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi mengatakan seluruh anggota Sat Narkoba berjumlah 59 orang sudah dilakukan tes urine.

Tes urine tersebut sebagai implementasi dari instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri agar personil Polda Sumsel harus bersih dari narkoba.

“Instruksi Pak Kapolda, anggota harus bersih dulu dari dalam. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga harus memberikan contoh pada masyarakat,” jelas Siswandi.

Siswandi bersyukur hasilnya seluruh anggota Sat Narkoba dinyatakan negatif narkoba.

Menurutnya, tes urine ini akan dilakukan secara berkala dan waktunya tidak ditentukan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, tes urine terus dilaksanakan. Selain memberantas peredaran narkotika khususnya di Palembang, kami juga terus mengecek anggota,” tukas Siswandi. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending