Connect with us

Berita

Penyebaran Covid-19 di Palembang Belum Terkendali, Pasien Positif Terus Bertambah

Published

on

Orator.id,Palembang-Angka penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang semakin mengkhawatirkan. Per 28 Juni 2020 saja positif Covid-19 bertambah 40 atau menjadi 1331 kasus sejak periode 1 Februari lalu.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang dr Fauziah, melalui Juru Bicara Dinkes Yudhi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil tracking Dinas Kesehatan Kota Palembang, 18 kecamatan di Palembang sudah terpapar Covid-19.

Saat ini total pemantauan ada 7.324 orang. Diantaranya Orang Dalam Pemantauan (ODP) 5.426 orang, selesai pemantauan 14 hari dan sehat ada 3.821 orang dan proses pemantauan 1.605 orang.

Untuk kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yakni orang 567 orang, dengan proses pemeriksaan 251 orang dan terkonfirmasi lab negatif Covid-19 sebanyak 316 orang.

“Total yang terkonfirmasi positif ada 1.331 orang, diantaranya 769 orang dirawat, 505 orang sembuh, dan 57 orang meninggal dunia,” katanya, Minggu (28/6/2020).

Maka, sebaran yang sudah sangat tinggi ini perlu diwaspadai oleh semua masyarakat sebab perharinya puluhan orang terkonfirmasi positif.

“Hingga 28 Juni 2020, kasus positif di Palembang bertambah 40, meninggal dunia bertambah 2 orang, dan yang sembuh bertambah 21 orang,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Kesehatan Kota Palembang, pasien positif Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia dengan penyakit penyerta diantaranya Diabetes Militus, Hypertensi, Jantung, Gagal Ginjal Kronis, Stroke, Penyakit Paru-paru Obstruktif Kronis (PPOK).

Masih tingginya angka sebaran kasus ini, bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar rumah, diharapkan tetap stay at home. Sebab tempat yang rawan penularan adalah tempat-tempat dimana banyak orang berkerumun.

“Seperti pasar, mall, angkutan umum, tempat layanan publik. Kami berpesan agar protokol kesehatan harus dijalankan. Seperti jaga jarak, sering mencuci tangan, sosial distancing,” katanya. (kar)

Data Penyebaran Covid-19 hingga Minggu (28/6/2020) :

Alang-Alang Lebar, Positif 72
Bukit Kecil, Positif 33
Gandus, Positif 32
Ilir Barat Satu, Positif 115
Ilir Barat Dua, Positif 24
Ilir Timur Satu, Positif 69
Ilir Timur Dua, Positif 109
Ilir Timur Tiga, Positif 67
Jakabaring, Positif 80
Kalidoni, Positif 92
Kemuning, Positif 137
Kertapati, Positif 51
Plaju, Positif 61
Sako, Positif 77
Seberang Ulu Satu, Positif 62
Seberang Ulu Dua, Positif 71
Sematang Borang, Positif 30
Sukarami, Positif 117
Luar Wilayah/ Wilayah Tidak Jelas, Positif 32
Total Terkonfirmasi Positif 1.331

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pengamat : Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Politik Dinasti Koruptif

Published

on

JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur disebut sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

“Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku koruptif kepala daerah.

“Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” timpalnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata Castro.

“Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.Dia juga mengatakan OTT ini merupakan pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” dia menambahkan.

Castro berpendapat keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam kasus ini menandakan OPD-OPD itu telah menjadi sapi perah kepala daerah.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut,” katanya.

“Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelas Castro seperti dilansir CNNIndonesia.

Continue Reading

Berita

Pasien Sembuh dan Positif Corona Bertambah

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumsel yang juga Ahli Epidemiologi Sumsel, dr Iche Andriani Liberty mengatakan berdasarkan data yang masuk dipihaknya Sabtu (4/7/2020) jumlah total orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) di Provinsi Sumsel mencapai angka 2000 keatas.

“Ya, per hari ini jumlah total pasien yang positif virus Corona di Provinsi Sumsel sebanyak 2.205 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (4/7/2020)

Untuk hari ini saja terdapat penambahan sebanyak 49 orang atau kasus pasien yang Positif Virus Corona se-Sumsel.

“Dari 49 penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) yakni 26 orang dari Palembang, 3 orang dari Banyuasin, 2 orang dari Lahat dan 1 orang dari Ogan Ilir (OI). Untuk pasien yang meninggal akibat virus Corona (Covid19) pada hari ini tidak ada penambahan atau masih tetap berjumlah 104 orang atau kasus,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pasien yang sembuh dari Virus Corona (Covid-19) terdapat penambahan sebanyak 34 orang atau kasus.

“34 orang atau kasus sembuh, untuk Palembang sebanyak 16 orang, Banyuasin sebanyak 10 orang, Muara Enim sebanyak 5 orang dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 3 orang. Dengan penambahan ini maka jumlah total pasien yang sembuh sebanyak 1.147 orang atau kasus,” ungkap Iche

Iche menambahkan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 8.797, yang selesai pemantauan 7.202 dan masih dalam pemantauan 1.590.

“Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 1.036, selesai pengawasan 714 orang dan masih dalam pengawasan 322 orang,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Satres Narkoba Polrestabes Palembang Gelar Tes Urine Mendadak. Ini Hasilnya

Published

on

Orator.id,Palembang – Secara mendadak, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Palembang melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (4/7/2020).

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi mengatakan seluruh anggota Sat Narkoba berjumlah 59 orang sudah dilakukan tes urine.

Tes urine tersebut sebagai implementasi dari instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri agar personil Polda Sumsel harus bersih dari narkoba.

“Instruksi Pak Kapolda, anggota harus bersih dulu dari dalam. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga harus memberikan contoh pada masyarakat,” jelas Siswandi.

Siswandi bersyukur hasilnya seluruh anggota Sat Narkoba dinyatakan negatif narkoba.

Menurutnya, tes urine ini akan dilakukan secara berkala dan waktunya tidak ditentukan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, tes urine terus dilaksanakan. Selain memberantas peredaran narkotika khususnya di Palembang, kami juga terus mengecek anggota,” tukas Siswandi. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending