Connect with us

Berita

Kemendikbud Minta Ospek Kampus Digelar Daring

Published

on

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, bahwa kegiatan pengenalan kampus pada mahasiswa baru atau yang dikenal dengan istilah ospek di seluruh perguruan tinggi akan digelar secara daring.

Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, Nizam menegaskan, bahwa tahun ini masa pengenalan mahasiswa (Ospek) dilakukan secara daring, tidak ada kegiatan tatap muka maupun pengumpulan massa.

“Masa pengenalan mahasiswa (Ospek) dipastikan semuanya dilakukan secara daring, tidak ada pertemuan fisik,” kata Nizam baru-baru ini.

Nizam menyatakan, bahwa pihaknya sudah mengeluarkan pedoman pengenalan kampus untuk mahasiswa baru secara daring sejak tiga pekan lalu yang berisikan tentang pengenalan kampus, kegiatan-kegiatan kampus hingga pengembangan diri.

“Pedoman sudah disebarkan ke perguruan tinggi terkait pengenalan kehidupan kampus, organisasi kampus, kegiatan di kampus, cara belajar di perguruan tinggi,” terangnya.

Selain itu, lanjut Nizam, terkait pedoman untuk pengembangan diri untuk meraih kesuksesan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tata krama dan etika di kampus.

“Itu sudah kita siapkan dan Kami dorong untuk membangun kreativitas,” ujarnya.

Nizam menyebutkan, Perguruan Tinggi yang sudah siap dengan pengenalan kampus secara daring ini salah satunya adalah UGM. Saat ini, materi untuk Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB) telah disiapkan untuk digelar secara daring.

“Nantinya kegiatan PPSMB atau pengenalan kampus UGM ini akan dikemas secara menarik, meski mahasiswa baru tidak dapat bertatap muka secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Rektor UGM, Panut Mulyono.

Panut mengakui, bahwa masa pengenalan kampus merupakan kegiatan yang paling dinanti mahasiswa (maba) UGM. Namun, karena kondisi pandemi covid-19, pengenalan kampus tersebut tidak bisa digelar secara tatap muka untuk tahun ini.

“Ini memang event yang hilang bagi mahasiswa baru, karena mahasiswa baru ini sangat menikmati, sangat bergembira ketika melaksanakan PPSMB di lapangan, setiap tahun Saya bisa merasakan kegembiraan mereka. Tapi tahun ini terpaksa kami rancang daring,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Kendati demikian, Panut berharap, upaya yang dilakukan oleh panitia agar pengelanan kampus tetap menarik dan gembira ini, bisa dirasakan mahasiswa baru yang mengikuti dari tempat tinggal masing-masing.

“Panitia PSSMB akan berusaha merancang pengenalan kampus berlangsung semenarik mungkin meski digelar daring,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pengamat : Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Politik Dinasti Koruptif

Published

on

JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur disebut sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

“Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku koruptif kepala daerah.

“Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” timpalnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata Castro.

“Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.Dia juga mengatakan OTT ini merupakan pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” dia menambahkan.

Castro berpendapat keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam kasus ini menandakan OPD-OPD itu telah menjadi sapi perah kepala daerah.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut,” katanya.

“Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelas Castro seperti dilansir CNNIndonesia.

Continue Reading

Berita

Pasien Sembuh dan Positif Corona Bertambah

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumsel yang juga Ahli Epidemiologi Sumsel, dr Iche Andriani Liberty mengatakan berdasarkan data yang masuk dipihaknya Sabtu (4/7/2020) jumlah total orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) di Provinsi Sumsel mencapai angka 2000 keatas.

“Ya, per hari ini jumlah total pasien yang positif virus Corona di Provinsi Sumsel sebanyak 2.205 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (4/7/2020)

Untuk hari ini saja terdapat penambahan sebanyak 49 orang atau kasus pasien yang Positif Virus Corona se-Sumsel.

“Dari 49 penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) yakni 26 orang dari Palembang, 3 orang dari Banyuasin, 2 orang dari Lahat dan 1 orang dari Ogan Ilir (OI). Untuk pasien yang meninggal akibat virus Corona (Covid19) pada hari ini tidak ada penambahan atau masih tetap berjumlah 104 orang atau kasus,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pasien yang sembuh dari Virus Corona (Covid-19) terdapat penambahan sebanyak 34 orang atau kasus.

“34 orang atau kasus sembuh, untuk Palembang sebanyak 16 orang, Banyuasin sebanyak 10 orang, Muara Enim sebanyak 5 orang dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 3 orang. Dengan penambahan ini maka jumlah total pasien yang sembuh sebanyak 1.147 orang atau kasus,” ungkap Iche

Iche menambahkan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 8.797, yang selesai pemantauan 7.202 dan masih dalam pemantauan 1.590.

“Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 1.036, selesai pengawasan 714 orang dan masih dalam pengawasan 322 orang,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Satres Narkoba Polrestabes Palembang Gelar Tes Urine Mendadak. Ini Hasilnya

Published

on

Orator.id,Palembang – Secara mendadak, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Palembang melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (4/7/2020).

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi mengatakan seluruh anggota Sat Narkoba berjumlah 59 orang sudah dilakukan tes urine.

Tes urine tersebut sebagai implementasi dari instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri agar personil Polda Sumsel harus bersih dari narkoba.

“Instruksi Pak Kapolda, anggota harus bersih dulu dari dalam. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga harus memberikan contoh pada masyarakat,” jelas Siswandi.

Siswandi bersyukur hasilnya seluruh anggota Sat Narkoba dinyatakan negatif narkoba.

Menurutnya, tes urine ini akan dilakukan secara berkala dan waktunya tidak ditentukan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, tes urine terus dilaksanakan. Selain memberantas peredaran narkotika khususnya di Palembang, kami juga terus mengecek anggota,” tukas Siswandi. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending