Connect with us

Berita

Ikut Kuliah Online dari Atap Rumah

Published

on

Namitha Narayanan mengikuti perkuliahan online dari atap rumahnya.

JAKARTA-Selama pandemi virus corona, internet menjadi salah satu kebutuhan penting yang memungkinkan jutaan orang bekerja dari rumah, melaksanakan konsultasi medis dan berkomunikasi.

Namun bagi jutaan orang, jaringan internet berkecepatan tinggi merupakan sesuatu yang tidak terjangkau atau bahkan tidak tersedia.

Kebutuhan jaringan internet menjadi sorotan di tengah kebijakan karantina di berbagai wilayah dalam mengatasi wabah virus corona, yang akhirnya mengungkap ketidaksetaraan terhadap akses internet dan dampaknya terhadap peluang hidup.

Hal ini juga memberikan dorongan baru agar akses internet yang berkualitas dipandang sebagai suatu hak asasi manusia.

Perjuangan belajar online dari rumah

“Saya berkeliling rumah dan lingkungan saya dan mencoba di berbagai tempat. Saya masih tidak bisa mendapatkan sinyal yang tepat,” kenang Namitha Narayanan.

Pelajar berusia 20 tahun dari Kerala di India selatan ini telah berjuang dengan jaringan yang buruk selama bertahun-tahun, baik internet maupun sinyal seluler.

“Setiap kali kami menerima panggilan telepon, kami berlari ke luar rumah untuk menjawab,” katanya.

Namitha tinggal di sebuah desa yang tidak memiliki jaringan internet kabel berkecepatan tinggi. Dia mengandalkan internet seluler dan telah mencoba beralih penyedia layanan, namun – seperti jutaan warga lain – dia tidak bisa mendapatkan koneksi yang layak.

Dengan semakin banyak orang menggunakan jaringan telepon dan mengakses internet selama karantina, layanannya berubah dari yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi.

“Aku pergi ke sana-sini tetapi tetap tidak bisa mendapatkan sinyal yang pas.”

Universitasnya dibuka kembali pada 1 Juni dan beralih dari pengajaran di kelas ke perkuliahan siaran langsung di internet. Hal itu berarti Namitha tidak bisa hadir.

“Saya tidak bisa melihat atau mendengar ceramah. Saya stres karena jaringan yang buruk. Bahkan jika saya mendapatkan koneksi pun, jaringannya tidak stabil.”

Dia mematikan video untuk meningkatkan kualitas audio, tetapi masih tidak dapat mendengar ceramah tanpa gangguan.

“Banyak teman saya mengalami masalah yang sama. Beberapa membeli telepon baru dan mengganti penyedia layanan.”

Belajar di atap

Internet adalah satu-satunya cara Namitha bisa mendapat akses ke pendidikan, karena dia tidak bisa pergi ke perpustakaan atau menghadiri kelas pelajaran selama karantina.

“Lalu ayah saya memberitahu saya, ‘coba kamu di atap’. Saya naik menggunakan tangga yang biasanya kita gunakan untuk memetik mangga.”

Idenya berhasil.

“Di atap, saya bisa menonton dan mencatat perkuliahan,” katanya.

Setiap hari dia mulai menghabiskan empat jam di atap, yang berada sekitar 10 meter di atas tanah.

“Saya juga membawa payung karena terkadang hujan,” tambahnya.

Namitha bercita-cita untuk bekerja di sektor layanan sipil. Untuk itu dia perlu mengikuti ujian nasional. Dia mengatakan konektivitas yang buruk akan benar-benar melukai peluangnya untuk bersaing dengan siswa yang berada kota.

Manfaat konektivitas

Pengalaman Namitha bukan merupakan hal yang unik. Lebih dari empat miliar orang memiliki akses internet, dan dengan meningkatnya popularitas serta keterjangkauan telepon pintar, hal itu telah membuka jalan bagi perkembangan berbasis internet yang telah membawa manfaat ekonomi dan sosial yang luar biasa.

Sebagai contoh, internet telah memungkinkan petani dan nelayan di beberapa komunitas termiskin untuk mengakses informasi tentang cuaca, pengendalian hama, skema pemerintah dan pasar.

Di negara-negara seperti Myanmar di mana sangat sedikit yang memiliki rekening bank, transfer uang melalui jaringan seluler membantu keluarga mengirim dan menerima uang. Pada tahun 2000, kartu SIM bernilai $ 5.000 (sekitar Rp 71 juta) – atau hampir senilai mobil bekas. Sekarang kartu SIM gratis, sehingga mengubah perbankan di negara itu.

Akses tersebut adalah kunci untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan mencapai kesetaraan gender, menurut PBB.

Komisi broadband PBB ingin meningkatkan penggunaan internet broadband hingga 75% dari populasi global pada tahun 2025 – data terakhir menunjukkan saat ini hanya sekitar 60%, dengan Afrika dan Asia menjari daerah-daerah tertinggal.

Kesenjangan digital

Namun, angka-angka ini tidak mengungkap ketidaksetaraan yang terjadi besar-besaran.

Menurut International Telecommunication Union, di negara-negara kaya, hampir 87% penduduk memiliki akses ke internet pada 2019, tetapi angka ini hanya mencapai 19% di negara-negara yang tergolong paling kurang berkembang.

Laporan yang sama mengatakan di setiap wilayah di dunia, pengguna internet pria melebihi jumlah pengguna wanita.

Proporsi perempuan yang menggunakan internet secara global adalah 48%, dibandingkan dengan 58% pria, dan di negara-negara paling kurang berkembang, sekitar satu dari empat pria memiliki akses internet, sementara hanya ada satu dari delapan bagi perempuan.

Selain itu, jenis jaringan bagi orang di daerah pedesaan di negara miskin bahkan terlalu lambat untuk mendukung pekerjaan rumahan. Ini menghasilkan beberapa kesulitan untuk melakukan tugas-tugas sederhana seperti membayar tagihan.

“Orang-orang yang memiliki internet dengan kecepatan rendah atau berkualitas rendah mungkin tidak dapat belajar dan bekerja dari jarak jauh, meningkatkan keterampilan digital mereka maupun menumbuhkan peluang mereka untuk pekerjaan bergaji yang lebih baik. Mereka mungkin tidak dapat terhubung dengan keluarga dan teman untuk mempertahankan kesehatan mereka dengan baik,” kata Alex Wong, Penasihat Strategi Senior, International Telecommunication Union.

Keterjangkauan

Sekitar 750 juta orang sama sekali tidak memiliki akses ke internet seluler, menurut laporan yang sama, dan biaya tetap menjadi penghalang utama bagi lebih banyak lagi orang.

“Setidaknya 1,3 miliar orang tinggal di negara-negara di mana paket data seluler tingkat awal (1GB per bulan) tidak terjangkau,” kata Wong.

Alliance for Affordable Internet adalah koalisi global yang mendorong akses yang lebih murah. Mereka ingin satu GB data dijual kurang dari 2% dari pendapatan bulanan rata-rata negara.

“Ada banyak cara untuk melakukannya. Berbagi infrastruktur, mendukung persaingan pasar, mengurangi biaya operasi jaringan, dan mendukung akses publik adalah semua keputusan kebijakan yang dapat diadopsi negara-negara untuk membuat akses internet lebih terjangkau,” kata Manajer Riset Teddy Woodhouse.

“Tidak memiliki akses internet di dunia saat ini menempatkan Anda pada kerugian yang luar biasa,” katanya seperti dilansir  BBC, “dan kecuali kami berinvestasi untuk membawa lebih banyak orang online, kesenjangan digital ini berisiko membuat ketidaksetaraan yang ada semakin buruk.”

“Sudah saatnya kita mengakui akses internet sebagai barang publik yang esensial dan hak dasar yang memang sesungguhnya begitu.”

Hak dasar

Penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, juga menyerukan tindakan untuk segera membuat internet lebih inklusif.

“Fokus nomor satu kami adalah menutup kesenjangan digital,” katanya dalam pertemuan PBB bulan ini.

Internet telah menyediakan “kehidupan” bagi miliaran orang di tengah wabah virus corona, memungkinkan pekerjaan, pendidikan, dan koneksi sosial secara online, kata Berners-Lee, tetapi sekitar 3,5 miliar orang tidak mendapatkanya.

“Ketidaksetaraan ini merupakan penghalang bagi kesetaraan yang lebih luas, dan kami tahu itu paling mempengaruhi mereka yang sudah terpinggirkan – orang-orang di negara berkembang, mereka yang berpenghasilan rendah, dan tentu saja, perempuan,” katanya.

Berners-Lee dan yayasannya membantu PBB untuk mengembangkan pemetaan untuk menutup kesenjangan digital dan mendesak pemerintah untuk menargetkan kelompok yang terabaikan, seperti mereka yang berpenghasilan rendah, perempuan dan rumah tangga pedesaan.

PBB menekankan dorongan untuk kesetaraan dalam resolusi 2016, yang menyatakan bahwa kebebasan online adalah hak asasi manusia yang harus dipertahankan.

Resolusi itu mengusulkan “menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang komprehensif ketika menyediakan dan memperluas akses ke internet dan agar internet menjadi terbuka, dapat diakses, dan dipelihara”.

Kesempatan yang sama

Berbicara dari rumahnya di Kerala, Namitha menyatakan ia setuju.

“Internet adalah alat yang sangat kuat. Tetapi ketika koneksi terputus, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan pelajaran. Setiap orang harus mendapatkan jaringan internet berkualitas dan berkecepatan tinggi. Hanya dengan demikian semua orang akan dapat bersaing dengan setara.”

Sementara itu, nasib Namitha kini tengah membaik setelah adiknya mengunggah foto dirinya sedang belajar di atap dan kemudian menjadi viral.

Setelah itu penyedia layanan datang ke rumah mereka dan meningkatkan kekuatan sinyal. Hal itu memungkinkannya untuk turun dari atap dan belajar dari kamarnya. Dia dapat mengakses bahan pelajaran dan berbagi catatannya dengan teman-temannya.

Meskipun koneksi yang baru itu masih tidak cukup kuat untuk memungkinkan akses WiFi ke komputernya, dia senang bahwa dia dapat berbicara dengan gurunya dan mengajukan pertanyaan melalui telepon.

“Sekarang saya bisa menonton video siaran langsung kuliah dan berpartisipasi penuh di kelas,” katanya.

Tidak semua temannya di daerah pedesaan bisa mengatakan itu. Dengan musim hujan yang akan datang, naik ke atap juga tidak akan bisa menjadi pilihan bagi mereka.

Berita

Pengamat : Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Politik Dinasti Koruptif

Published

on

JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur disebut sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

“Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku koruptif kepala daerah.

“Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” timpalnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata Castro.

“Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.Dia juga mengatakan OTT ini merupakan pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” dia menambahkan.

Castro berpendapat keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam kasus ini menandakan OPD-OPD itu telah menjadi sapi perah kepala daerah.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut,” katanya.

“Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelas Castro seperti dilansir CNNIndonesia.

Continue Reading

Berita

Pasien Sembuh dan Positif Corona Bertambah

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumsel yang juga Ahli Epidemiologi Sumsel, dr Iche Andriani Liberty mengatakan berdasarkan data yang masuk dipihaknya Sabtu (4/7/2020) jumlah total orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) di Provinsi Sumsel mencapai angka 2000 keatas.

“Ya, per hari ini jumlah total pasien yang positif virus Corona di Provinsi Sumsel sebanyak 2.205 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (4/7/2020)

Untuk hari ini saja terdapat penambahan sebanyak 49 orang atau kasus pasien yang Positif Virus Corona se-Sumsel.

“Dari 49 penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) yakni 26 orang dari Palembang, 3 orang dari Banyuasin, 2 orang dari Lahat dan 1 orang dari Ogan Ilir (OI). Untuk pasien yang meninggal akibat virus Corona (Covid19) pada hari ini tidak ada penambahan atau masih tetap berjumlah 104 orang atau kasus,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pasien yang sembuh dari Virus Corona (Covid-19) terdapat penambahan sebanyak 34 orang atau kasus.

“34 orang atau kasus sembuh, untuk Palembang sebanyak 16 orang, Banyuasin sebanyak 10 orang, Muara Enim sebanyak 5 orang dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 3 orang. Dengan penambahan ini maka jumlah total pasien yang sembuh sebanyak 1.147 orang atau kasus,” ungkap Iche

Iche menambahkan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 8.797, yang selesai pemantauan 7.202 dan masih dalam pemantauan 1.590.

“Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 1.036, selesai pengawasan 714 orang dan masih dalam pengawasan 322 orang,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Satres Narkoba Polrestabes Palembang Gelar Tes Urine Mendadak. Ini Hasilnya

Published

on

Orator.id,Palembang – Secara mendadak, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Palembang melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (4/7/2020).

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi mengatakan seluruh anggota Sat Narkoba berjumlah 59 orang sudah dilakukan tes urine.

Tes urine tersebut sebagai implementasi dari instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri agar personil Polda Sumsel harus bersih dari narkoba.

“Instruksi Pak Kapolda, anggota harus bersih dulu dari dalam. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga harus memberikan contoh pada masyarakat,” jelas Siswandi.

Siswandi bersyukur hasilnya seluruh anggota Sat Narkoba dinyatakan negatif narkoba.

Menurutnya, tes urine ini akan dilakukan secara berkala dan waktunya tidak ditentukan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, tes urine terus dilaksanakan. Selain memberantas peredaran narkotika khususnya di Palembang, kami juga terus mengecek anggota,” tukas Siswandi. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending