Connect with us

Pendidikan

Sudah Enam Bulan Insentif Ribuan Guru Honorer Belum Dibayar

Published

on

Orator.id,Palembang-Sekitar 2000an guru honorer di Kota Palembang belum menerima insentif sejak Januari 2020. Diduga keterlambatan tersebut lantaran ada gangguan pada keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, H Ahmad Zulinto mengakui bahwa secara administrasi semua sudah selesai diajukan ke Pemerintah Kota Palembang.

Pihaknya mendesak bagian keuangan daerah segera membayarkan insentif gaji guru honorer di Kota Palembang.

“Kami ingin segera dibayarkan, kasihan guru honorer. Ada sekitar 2.000 lebih guru honorer yang belum terima insentif sejak Januari 2020,” tegas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) itu, Selasa (23/6/2020).

Ia meminta agar masalah tersebut bisa dicarikan solusi. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, guru banyak kebutuhan untuk belajar dalam jaringan atau daring dengan siswa-siswanya.

“Informasinya keuangan daerah belum membaik, kami coba meminta kepada Pak Wali Kota, Ibu Wawako dan Pak Sekda, kalau memang belum ada, coba bayarkan dua bulan dulu,” urainya.

Menurut Zulinto, proses administrasi sudah selesai dilaksanakan, sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang.

Zulinto juga mengimbau kepada para guru honorer hendaklah bersabar meski sejak Januari 2020 belum cair insentifnya.

“Jadi para teman guru jangan patah semangat, target kita secepatnya mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Pengumuman PPDB Jalur Zonasi Bermasalah, Disdik Minta Tak Gunakan Lagi Jasa Aplikasi Bermasalah

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H Riza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) baru saja diumumkan. Namun orang tua/wali murid dan warga lainnya mengeluhkan berbagai informasi pengumuman yang berubah-ubah.

Mulai dari pengumuman lulus, tidak lulus, lulus dan berubah kembali tidak lulus. Pengumuman tersebut dikabarkan mengalami masalah di sejumlah sekolah. Sebut saja di SMAN 2, 4, 5, 16, 21 dan beberapa sekolah lain.

Kepala Dinas Pendidikan (KaDisdik) Provinsi Sumsel H Riza Fahlevi meminta kepada semua kepala sekolah untuk tak memakai lagi jasa aplikasi yang dipakai sekolah tersebut.

“Ini jadi koreksi dan catatan dari kepala sekolah. Kalau sudah tahu bermasalah, ya nanti jangan pakai lagi aplikasi itu, pakai server yang benar-benar mendunia,” tegasnya, Jumat (19/6/2020).

Ia menambahkan, bahwa jangan sampai kepala sekolah memilih aplikasi yang kurang profesional dan mampu dijebol oleh hacker dan bisa membuat sistem jadi bermasalah seperti yang telah terjadi saat pengumuman PPDB jalur zonasi.

Riza menegaskan kepada masyarakat yang mengalami kebingungan agar segera berkordinasi dengan sekolah agar hasilnya benar-benar akurat dan tak mengalami masalah.

“Kalau ada pengumuman lulus, tidak lulus, lulus dan tak lulus. Ambil yang pengumuman pertama yang disahkan oleh kepala PPDB Pak Bonny Syafrian,” urainya.

Pihaknya mengaku pihak sekolah agar mengatasi masalah yang terjadi terkait permasalahan pengumuman sehingga masyarakat tak berprasangka yang tak baik.

Pasalnya, jalur zonasi merupakan jalur yang secara otomatis diatur oleh sistem dan diatur oleh jarak yang ada di sekolah.

“Kalau yang ada gangguan atau trouble, mungkin ini persaingan aplikasi. Sehingga bisa dihacker atau dijebol. Jadi harus diantisipasi,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Selaras Arahan Mendikbud, Palembang Tetap Arahkan Siswa Belajar dari Rumah

Published

on

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa

Orator.id,Palembang-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan di rumah karena penyebaran Covid-19 masih tinggi.

“Kita memang sudah zona orange, tapi sesuai tingkatannya ada kriterianya. Untuk zona orange pun bukan berarti bisa membuka sekolah untuk belajar mengajar, belajar tetap sistem daring. Keputusan untuk mulai memberlakukan sistem belajar tatap muka nantinya akan mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya di Palembang, Selasa (16/6/2020).

Di zona orange ini ,jelasnya, pembatasan untuk di tempat-tempat tertentu masih dilakukan serta protokol kesehatan pun wajib diberlakukan. Pemerintah terus mengupayakan agar jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Palembang terus menurun sehingga nantinya Palembang benar-benar berada di posisi zona hijau.

“Khusus sektor pendidikan kita tetap akan mengacu pada arahan Kemendikbud. Sama seperti soal aturan ASN berpedoman Kemenpan-RB dan BKN, walaupun memang ada kebijakan yang bisa disesuaikan dengan hasil keputusan PPK dalam hal ini Walikota,” katanya.

Saat ini untuk tenaga pengajar dan pendidik telah mulai bertugas sejak tanggal 3 Juni. Namun pemerintah akan tetap melakukan evaluasi setiap per 14 hari terhitung dimulainya pelaksanaan kegiatan.

“Per 14 hari harus dievaluasi apakah ini efektif atau tidak. Sejauh ini untuk pelayanan masih berjalan seperti biasa,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Pendidikan

Terdampak Langsung Covid-19, Mahasiswa UIN Raden Fatah Dapat Keringanan

Published

on

Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H M Sirozi

Orator.id,Palembang-Surat Imbauan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru terkait bantuan mahasiswa terdampak Pandemi Covid-19 ditanggapi positif.

Surat imbauan yang ditujukan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) wilayah II Sumbagsel dan Seluruh Perguruan Tinggi di Sumsel sedikit banyaknya dapat mengurangi beban mahasiswa.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H M Sirozi langsung mengambil langkah cepat. Pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan pengumuman bagi mahasiswa terdampak Covid-19 untuk bisa mengajukan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Untuk besarannya kita masih menunggu Juknis dari Gubernur, apakah nanti dikurangi setengah atau seperempat atau bagaimana,” ujar Sirozi, Selasa (9/6/2020).

Ia menambahkan bahwa secara teknis memang belum diatur tentang besaran, tapi berdasarkan surat dari Gubernur Sumsel sebelumnya sudah diatur mengenai yang bisa mengajukan surat keringanan stimulus biaya UKT untuk mahasiswa.

Mulai dari mereka yang orang tuanya terkena PHK, dirumahkan dan hanya digaji setengah, sakit keras atau ada yang terinfeksi Covid-19 atau mereka yang dari para sejahtera. Mulai dari anak supir angkot, tukang ojek dan lainnya.

Namun keringan itu tak berlaku bagi anak pengusaha, anak ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD dan bagi mereka yang tak memiliki KTP Sumsel.

“Jadi bantuan stimulus UKT mahasiswa ini memang bagi mereka yang terdampak secara langsung, makanya dibuat syarat-syarat, bukan mempersulit. Supaya bantuan ini tepat sasaran, agar jangan sampai mereka yang anak pengusaha nanti dapat keringanan,” urainya.

Pihaknya mengaku sejak Maret lalu memang sudah mulai menggodok bagaimana UKT mahasiswa diberi keringanan, akan tetapi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memang butuh aturan yang jelas agar bisa dilakukan.

Bahkan menurut Sirozi, di Indonesia hanya dua provinsi yang Pemimpin Daerahnya mengajak PTN/PTS untuk memberi keringanan biaya UKT yakni Bali dan Sumsel.

“Sebenarnya kami PTN juga terdampak.
Tidaklah benar jika dimasa krisis UKT ini dana UKT tak terpakai, karena yang kurang hanya sewa listrik, PDAM saja. Kalau dosen dan karyawan, tenaga kependidikan semua diberi gaji full,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh PTN khususnya dibawah Kementerian Agama anggaran dipotong hingga Rp13 miliar. Dan ada Rp20 miliar masih di tertunda.

“Dari pemotongan dana operasional Rp13 miliar, otomatis 8 jenis kegiatan di UIN ditiadakan. Termasuk tak ada lagi kegiatan yang sifatnya workshop, pelatihan dan lainnya,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending