Connect with us

Berita

PPDB 2020 di Palembang Banyak Keluhan. Pengamat : Ini Jadi Koreksi Semua Pihak

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 di Palembang dituding banyak masalah. Protes dan kritikan datang baik jenjang SMP maupun SMA.

Kritik pedas bukan hanya saja keberanian menggelar tes offline atau tatap muka saat Pandemi Covid-19 namun juga carut marutnya teknologi online pada pengumuman PPDB jalur zonasi SMA.

Adi, orang tua yang putrinya mengikuti PPDB jenjang SMP kecewa dan merasa dizalimi dengan kebijakan pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Di tengah Pandemi Virus Corona, pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang memberlakukan tes offline atau tatap muka di jalur Tes Potensi Akademik (TPA) dari empat jalur PPDB lain yang dilakukan secara online yakni Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik (PMPA), jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur zonasi.

“Kami orang tua was-was, karena lihat angka penyebaran virus ini terus naik. Kok, ini bisa-bisanya tes tatap muka. Ujian Nasional saja oleh Mendikbud dihapuskan demi menghindari munculnya kluster baru penyebaran Covid-19 ini,” sesalnya, Minggu (21/6/2020).

Selain itu, ia juga menyesalkan portal PPDB online yang terus mengalami gangguan. Akibatnya masyarakat bingung dan akhirnya datang ke sekolah.

Seharusnya, portal yang disiapkan itu benar-benar mudah diakses karena secara bersamaan masyarakat sangat membutuhkan, baik informasi jadwal pendaftaran, ujian, maupun pengumuman.

“Ini bukan keluhan saya saja, ini banyak keluhan orang tua, karena pada saat saya datang ke sekolah karena akses portal PPDB sulit dibuka, ternyata di sekolah juga banyak orang tua yang datang dan masalahnya sama. Saat itu saya datang ternyata bukan hari itu jadwal tes anak saja,” urainya.

Senada dengan itu dikatakan oleh Muhammad Dani, orang tua yang anaknya mengikuti pengumuman PPDB jalur zonasi jenjang SMA.

Mengenai masalah aplikasi pengumuman yang berubah cepat sehingga menimbulkan spekulasi negatif.

Bagaimana tidak, saat pengumuman anaknya dinyatakan lulus di salah satu SMA Negeri di Palembang tapi beberapa menit kemudian pengumuman itu berubah menjadi tidak lulus.

“Kami kaget, kok tiba-tiba berubah sampai empat kali. Lulus, tidak lulus, lulus dan tidak lulus lagi. Anak saya kan kecewa, kenapa bisa begini,” sesalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H Ahmad Zulinto menanggapi PPDB jalur TPA jenjang SMP yang dilakukan secara offline mengatakan bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan sebagai kehati-hatiannya, tes dilakukan di sekolah tujuan tapi di sekolah asal agar tak ber kerumunan.

“Jadi peserta itu tidak datang ke SMP atau sekolah tujuan, tapi di SD atau sekolah asal. Sehingga hanya sedikit, itu pun kita bagi dalam setiap ruangan, tidak boleh lebih dari 15 orang,” terangnya.

Begitu juga dengan aturannya, termasuk datang di cek suhu, baik peserta maupun orang tua, kemudian wajib masker, wajib cuci tangan dan disediakan hand sanitizer.

Menanggapi soal permasalahan IT pada pengumuman PPDB jalur zonasi jenjang SMA, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel H Riza Pahlevi meminta kepada semua kepala sekolah untuk tak memakai lagi jasa aplikasi yang dipakai sekolah tersebut.

“Ini jadi koreksi dan catatan dari kepala sekolah. Kalau sudah tahu bermasalah, ya nanti jangan pakai lagi aplikasi itu, pakai server yang benar-benar mendunia,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa jangan sampai kepala sekolah memilih aplikasi yang kurang profesional dan mampu dijebol oleh hacker dan bisa membuat sistem jadi bermasalah seperti yang telah terjadi saat pengumuman PPDB jalur zonasi.

Riza menegaskan kepada masyarakat yang mengalami kebingungan agar segera berkordinasi dengan sekolah agar hasilnya benar-benar akurat dan tak mengalami masalah.

“Kalau ada pengumuman lulus, tidak lulus, lulus dan tak lulus. Ambil yang pengumuman pertama yang disahkan oleh kepala PPDB Pak Bonny Syafrian,” urainya.

Pihaknya mengaku pihak sekolah agar mengatasi masalah yang terjadi terkait permasalahan pengumuman sehingga masyarakat tak berprasangka yang tak baik.

Pasalnya, jalur zonasi merupakan jalur yang secara otomatis diatur oleh sistem dan diatur oleh jarak yang ada di sekolah.

“Kalau yang ada gangguan atau trouble, mungkin ini persaingan aplikasi. Sehingga bisa di hacker atau bisa di jebol. Jadi harus diantisipasi, yang penting pengesahan yang pertama,” pungkasnya.

Pengamat Pendidikan Sumsel Dr Mulyadi MA mengatakan bahwa momen Pandemi Covid-19 memang memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Baik beradaptasi soal IT sebagai upaya social distancing maupun beradaptasi dengan keadaan atau oleh banyak orang disebut New Normal.

“Soal salah siapa? Mungkin ini jadi koreksi semua pihak. Kita masyarakat sekarang ini jadi dipaksa beradaptasi bisa menggunakan IT, kalau tidak mungkin akan sulit beraktivitas di profesi-profesi tertentu,” urainya.

Disamping itu, Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Palembang tentu juga menjadi koreksi soal bagaimana menyiapkan IT dengan baik dan berbagai solusi agar masyarakat benar-benar bisa mengakses tanpa gangguan.

“Mengenai ujian tes secara offline, kalau di zona merah mungkin sebaiknya dikaji. Tapi di Palembang saat ini sudah zona orange. Apalagi jika tes itu dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, saya pikir itu tidak apa-apa,” terangnya.

Menurutnya, mau tak mau masyarakat akan berhadapan dengan tatanan baru atau New Normal sehingga masyarakat tak dihantui dengan ketakutan dan berdiam di rumah. Pun juga saat di luar rumah dengan aktivitas apapun tetap mengedepankan protokol kesehatan. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mahfud MD : Ini Bedanya Korupsi Zaman Orba dengan Reformasi

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok : Humas Polhukam)

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut sistem demokrasi di Indonesia yang lahir dari reformasi bukan menghilangkan korupsi, melainkan malah melahirkan pola korupsi baru.

Mahfud mengatakan sistem demokrasi yang dijalankan di masa sekarang ini justru tak menghilangkan korupsi yang memang telah mendarah daging di Indonesia.

“Kita membangun demokrasi tapi faktanya korupsi makin banyak, sejarah reformasi coba, korupsi makin kurang gak dari Orde Baru. Tidak, itu makin banyak dan korupsi di era sekarang ini dibangun melalui demokrasi,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Kemerdekaan-Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka, Selasa (11/8/2020).

Korupsi, kata Mahfud, meskipun telah terjadi reformasi pemerintahan di Indonesia pada 1998 lalu, dari masa Orde Baru ke masa Reformasi, namun justru tak menghilangkan jejak korupsi dan nepotisme.

Bedanya kata dia, hanya dari proses terjadinya korupsi itu sendiri. Jika di masa pemerintahan orde baru korupsi dibangun melalui otoriterisme yang kekuasaan sangat terpusat untuk mengatur korupsi di Indonesia.

Saat ini, korupsi justru dilakukan secara demokrasi dan bebas. Dengan berbagai cara dan dilakukan hampir semua lapisan masyarakat.

“Nah sekarang semua orang karena demokrasi, karena kebebasan, itu sudah melakukan korupsinya sendiri-sendiri melalui berbagai cara,” kata dia.

Tak hilangnya budaya korupsi di Indonesia ini kata Mahfud tak kepas dari gambaran sifat manusia Indonesia yang digambarkan oleh Jurnalis dan Pengarang Mochtar Lubis. Lubis kata Mahfud menggambarkan bangsa Indonesia sebagai manusia-manusia dengan sifat hipokrit dan munafik.

“Ya misal kita bilang mau berantas korupsi, tapi dia sendiri dapat kesempatan (ikut) korupsi juga. Itu kan munafik,” kata Mahfud seperti dilansir CNNIndonesia.

Mahfud menyebut tak sedikit bangsa Indonesia yang telah mendapat kekuasaan membuat jalan sendiri untuk melakukan aksi korupsi. Korupsi-korupsi inilah kata dia yang dibangun melalui jalam demokrasi.

“Misal gini, kalau mau berbuat sesuatu yang salah nanti dibuat Undang-undangnya nya lewat DPR. Berdebat-debat, akhirnya lawan-melawan (antarfraksi atau pemerintah) ‘mau masukan pasal itu saya minta masukan pasal ini, kalau anda mau ini saya minta itu’,” kata Mahfud menjelaskan.”Ternyata korupsi-korupsi itu dibangun melalui demokrasi, karena jalan untuk korupsi itu sering sekali disepakati. Jalan salah itu disepakati melalui kekuatan formal demokrasi. Sehingga di situlah korupsi itu masuk,” katanya.

Dari sinilah kata Mahfud korupsi itu dibangun melalui jalan demokrasi. Sehingga korupsi tampak menjadi jalan yang legal karena tak sedikit aturan yang kemudian dibuat para pemangku kepentingan justru memudahkan proses tersebut.

“Nah di situ kemudian korupsi dibangun melalui jalan demokrasi,” kata dia.

Continue Reading

Pendidikan

Pelajar Ini Kritik Pembelajaran Jarak Jauh: Buat Apa Kalau Fasilitas Kita Nggak Mendukung?

Published

on

JAKARTA-Video seorang pelajar yang mengkritisi kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi viral di sosial media. Pelajar berseragam SMA ini mengaku, kendala mengenai sistem sekolah daring kurang lebih sama di berbagai penjuru Indonesia.

Di antaranya seperti kendala gadget, kuota, sinyal, hingga kerap mati lampu.

Ia bercerita, temannya mengaku mendapat subsidi pulsa sebesar Rp 25 ribu, tetapi harga kuota internet beberapa daerah sangatlah mahal.

Selain itu, ia mengaku pembelajaran secara daring kurang efektif, lantaran tidak adanya sosok guru yang mengawasi anak didiknya ketika belajar.

“Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru.”

“Dan ada wacana saya lihat di berita, saya gak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini akan dilaksanakan dengan permanen.

Sedangkan kalau kita belajar cuma mau pintar, Google juga lebih pintar daripada sekolah,” ujar sosok pelajar ini dalam videonya.

Saat dikonfirmasi, sosok pelajar bernama Syamil Shafa Besayef ini menuturkan, kritikan tersebut ia sampaikan kala menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, pada Kamis (23/7/2020) lalu.

Ia termasuk satu di antara 21 pelajar yang ikut menghadiri secara langsung, kegiatan yang disaksikan 500 orang peserta se-Indonesia melalui virtual Zoom ini.

Terkait kritikannya yang menjadi viral, Syamil memang mempermasalahkan wacana soal PJJ akan dipermanenkan.

Pasalnya, ia merasa tidak ada lagi interaksi dengan sekolah, bila PJJ menjadi permanen.

“Saya mempermasalahkan wacana PJJ akan dipermanenkan karena seperti orang banyak kutip, google lebih pintar dari sekolah.”

“Tapi kalau dipermanenkan kita tidak ada interaksi dengan sekolah, kurang dapat karakternya,” ujar pelajar kelas 12 di SMAN 7 Jakarta seperti dilansir Tribunnews, Senin (10/8/2020).

Sementara, fasilitas dan penunjang pendidikan di masa pandemi ini belum banyak tercukupi.

Tidak hanya di pelosok negeri saja, bahkan di Ibukota seperti Jakarta pun, masih ada kendala terkait belajar online ini.

Misalnya, adanya orang tua dari tiga anak yang sama-sama belajar online, tetapi hanya memiliki satu gadget. Bahkan, Syamil juga menceritakan adanya driver ojek yang harus menunggu pukul 12.00 siang untuk bekerja, lantaran gadget miliknya dipakai sang anak untuk belajar online.

“Kalau hal seperti itu masih terjadi, masa mau dipermanenin?”

“Buat apa kalau fasilitas kita ngga mendukung? Padahal pendidikan offline pun di Indonesia masih belum merata,” terangnya.

Continue Reading

Berita

Aneh, Pelaku Hilangnya Bollar di Jembatan Ampera Belum Tersentuh

Published

on

Ilustrasi

Orator.id, Palembang-Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 telah terjadi insiden kerusakan bollar (besi pembatas trotoar) di atas Jembatan Ampera. Diketahui Sebanyak 33 buah bollar pembatas Jembatan Ampera yang semula rapi berjejer di sisi kanan dan kiri pedestrian Jembatan Ampera ditemukan dengan kondisi hancur berantakan.

Setelah dilakukan investigasi dan identifikasi oleh pihak PPK.3.6 Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan, pada lokasi kejadian ditemukan jejak ban mobil di atas pedestrian.

“Kesimpulan yang kami dapat ambil sementara adanya kelalaian pengendara mobil yang sampai saat ini belom dapat diketahui identitasnya yang menabrak bolar tersebut hingga keramik di atas pedestrian juga ikut terlepas sebagian,” kata Kepala BBPJN Wilayah III Syaiful Anwar, Selasa (11/8/2020).

Menurut Syaiful, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui identitas penabrak bolar tersebut.

“Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi dan dituntut ganti rugi, untuk itu semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya

Pihaknya pun akan segera melakukan perbaikan pada bolar tersebut dengan esitimasi pekerjaan selama 30 hari perbaikan.

“Kami berharap agar masyarakat kota Palembang dapat berpartisipasi untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun oleh negara dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan pencurian,” ungkap Syaiful. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending