Connect with us

Pendidikan

SBMPN di Polsri Tanpa Tes Tertulis, Hanya Seleksi Raport dan Ijazah

Published

on

Orator.id,Palembang-Politeknik Negeri se-Indonesia sepakat meniadakan tes tertulis dengan alasan dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut juga akan diterapkan Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang tahun ajaran 2020-2021 ini. Jalur Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) dilakukan melalui seleksi nilai raport dan ijazah.

“Berkenaan dengan dampak Pandemi Covid-19 dilakukan tidak seperti tahun sebelumnya sehingga dari pusat agar tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga tes tertulis ditiadakan dan diganti dengan verifikasi nilai raport semester 1 sampai 6 dan ijazah SMA atau sederajat,” ujar Kepala Divisi Humas Polsri Edi Aswan MKom, Rabu (13/5/2020).

Lanjut Edi, bahwa peserta yang ingin mendaftar jalur SBMPN dibuka pada 19 Mei -25 Juni 2020 dengan melakukan pendaftaran di portal resmi secara nasional di www://sbmpn.polteknik.or.id dengan pilihan 23 program studi di Polsri. Dan pengumuman SBMPN sendiri dijadwalkan akan diumumkan pada 4 Juli 2020.

Dikatakannya bahwa total penerimaan mahasiswa baru Polsri tahun ini adalah sebanyak 2.900 mahasiswa melalui tiga jalur yakni SNMPN yang sudah berjalan dengan kuota minimal 30 persen dan SBMPN yang akan segera dibuka dengan kuota minimal 35 persen dan maksimal 40 persen.

“Sementara jalur terakhir adalah UMM dengan kuota maksimal 30 persen nanti masih menunggu jadwal lebih lanjut setelah jalur SBMPN selesai,” terangnya.

Edi menegaskan bagi para calon peserta agar berhati-hati dalam input data saat proses pendaftaran karena jika sudah mendaftar maka tak bisa daftar lagi karena sudah dikunci oleh sistem.

Menurutnya, dari 23 program studi yang ada di Polsri, biasanya dari tahun sebelumnya jumlah peminat membludak pada jurusan favorit seperti akuntansi, teknik mesin, dan juga manajemen informatika. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Sudah Enam Bulan Insentif Ribuan Guru Honorer Belum Dibayar

Published

on

Orator.id,Palembang-Sekitar 2000an guru honorer di Kota Palembang belum menerima insentif sejak Januari 2020. Diduga keterlambatan tersebut lantaran ada gangguan pada keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, H Ahmad Zulinto mengakui bahwa secara administrasi semua sudah selesai diajukan ke Pemerintah Kota Palembang.

Pihaknya mendesak bagian keuangan daerah segera membayarkan insentif gaji guru honorer di Kota Palembang.

“Kami ingin segera dibayarkan, kasihan guru honorer. Ada sekitar 2.000 lebih guru honorer yang belum terima insentif sejak Januari 2020,” tegas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) itu, Selasa (23/6/2020).

Ia meminta agar masalah tersebut bisa dicarikan solusi. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, guru banyak kebutuhan untuk belajar dalam jaringan atau daring dengan siswa-siswanya.

“Informasinya keuangan daerah belum membaik, kami coba meminta kepada Pak Wali Kota, Ibu Wawako dan Pak Sekda, kalau memang belum ada, coba bayarkan dua bulan dulu,” urainya.

Menurut Zulinto, proses administrasi sudah selesai dilaksanakan, sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang.

Zulinto juga mengimbau kepada para guru honorer hendaklah bersabar meski sejak Januari 2020 belum cair insentifnya.

“Jadi para teman guru jangan patah semangat, target kita secepatnya mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Pengumuman PPDB Jalur Zonasi Bermasalah, Disdik Minta Tak Gunakan Lagi Jasa Aplikasi Bermasalah

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H Riza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) baru saja diumumkan. Namun orang tua/wali murid dan warga lainnya mengeluhkan berbagai informasi pengumuman yang berubah-ubah.

Mulai dari pengumuman lulus, tidak lulus, lulus dan berubah kembali tidak lulus. Pengumuman tersebut dikabarkan mengalami masalah di sejumlah sekolah. Sebut saja di SMAN 2, 4, 5, 16, 21 dan beberapa sekolah lain.

Kepala Dinas Pendidikan (KaDisdik) Provinsi Sumsel H Riza Fahlevi meminta kepada semua kepala sekolah untuk tak memakai lagi jasa aplikasi yang dipakai sekolah tersebut.

“Ini jadi koreksi dan catatan dari kepala sekolah. Kalau sudah tahu bermasalah, ya nanti jangan pakai lagi aplikasi itu, pakai server yang benar-benar mendunia,” tegasnya, Jumat (19/6/2020).

Ia menambahkan, bahwa jangan sampai kepala sekolah memilih aplikasi yang kurang profesional dan mampu dijebol oleh hacker dan bisa membuat sistem jadi bermasalah seperti yang telah terjadi saat pengumuman PPDB jalur zonasi.

Riza menegaskan kepada masyarakat yang mengalami kebingungan agar segera berkordinasi dengan sekolah agar hasilnya benar-benar akurat dan tak mengalami masalah.

“Kalau ada pengumuman lulus, tidak lulus, lulus dan tak lulus. Ambil yang pengumuman pertama yang disahkan oleh kepala PPDB Pak Bonny Syafrian,” urainya.

Pihaknya mengaku pihak sekolah agar mengatasi masalah yang terjadi terkait permasalahan pengumuman sehingga masyarakat tak berprasangka yang tak baik.

Pasalnya, jalur zonasi merupakan jalur yang secara otomatis diatur oleh sistem dan diatur oleh jarak yang ada di sekolah.

“Kalau yang ada gangguan atau trouble, mungkin ini persaingan aplikasi. Sehingga bisa dihacker atau dijebol. Jadi harus diantisipasi,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Selaras Arahan Mendikbud, Palembang Tetap Arahkan Siswa Belajar dari Rumah

Published

on

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa

Orator.id,Palembang-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan di rumah karena penyebaran Covid-19 masih tinggi.

“Kita memang sudah zona orange, tapi sesuai tingkatannya ada kriterianya. Untuk zona orange pun bukan berarti bisa membuka sekolah untuk belajar mengajar, belajar tetap sistem daring. Keputusan untuk mulai memberlakukan sistem belajar tatap muka nantinya akan mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya di Palembang, Selasa (16/6/2020).

Di zona orange ini ,jelasnya, pembatasan untuk di tempat-tempat tertentu masih dilakukan serta protokol kesehatan pun wajib diberlakukan. Pemerintah terus mengupayakan agar jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Palembang terus menurun sehingga nantinya Palembang benar-benar berada di posisi zona hijau.

“Khusus sektor pendidikan kita tetap akan mengacu pada arahan Kemendikbud. Sama seperti soal aturan ASN berpedoman Kemenpan-RB dan BKN, walaupun memang ada kebijakan yang bisa disesuaikan dengan hasil keputusan PPK dalam hal ini Walikota,” katanya.

Saat ini untuk tenaga pengajar dan pendidik telah mulai bertugas sejak tanggal 3 Juni. Namun pemerintah akan tetap melakukan evaluasi setiap per 14 hari terhitung dimulainya pelaksanaan kegiatan.

“Per 14 hari harus dievaluasi apakah ini efektif atau tidak. Sejauh ini untuk pelayanan masih berjalan seperti biasa,” ujarnya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending