Connect with us

Berita

Terima Sembako Gratis, Warga Plaju dan Kertapati Paling Banyak Terdampak Covid-19

Published

on

Orator.id,Palembang-Warga Kecamatan Plaju dan Kertapati Kota Palembang terdata paling banyak terima bantuan Sembako gratis. Hal ini terlihat saat pembagian sembako oleh Pemerintah Kota Palembang kepada 49.669 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 yang telah dilakukan sejak Jumat lalu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang Heri Aprian mengatakan, pelaksanaan pemberian paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 salah satunya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Palembang No 103/kpts/dinsos/2020 tentang kreteria penduduk penerima bantuan sosial terdampak ekonomi karena Covid-19 Palembang.

“Penerima terbanyak berdasarkan data Kecamatan Kertapati 4.193 KK dan Plaju 4.610 KK,” katanya, Senin (11/5/2020).

Data yang dipergunakan adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah sebanyak 49.669 KK baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS, maka kriteria yang bisa mendapatkan bantuan yakni memiliki sumber mata pencarian dengan penghasilan di bawah Rp2 juta perbulan dan mengalami PHK, atau pendapatan usaha merosot akibat Covid-19.

Pembagian sembako tersebut berupa bahan pangan senilai Rp179.000 dengan rincian beras premium Rp104.500, minyak goreng 2 liter Rp25.000, tepung terigu 1 kg Rp8.500, gula pasir 2 kg Rp25.000 dan biaya lain-lain (packing kardus, stiker, pengantaran dan angkutan) Rp16.000.

“Sistem pendistribusian paket sembako juga butuh biaya sebesar Rp6.000. Pembagian ditarget hingga tanggal 15 Mei ini,” katanya.

Ia mengatakan, mekanisme distribusi paket sembako kepada warga yakni, Bulog menyerahkan paket sembako kepada Lurah disertai dengan berita acara serah terima barang dari sebelumnya didata lewat RT/RW masing-masing yang telah tercatat di Dinas Sosial Palembang.

“Kemudian, lurah menyerahkan paket sembako kepada masing-masing RT, didampingi pihak keamanan Babinkamtibmas dan Babinsa yang wajib melakukan serah terima dengan tanda terima oleh daftar warga penerima paket Sembako,” katanya.

Setelahnya, RT, Babinkamtibmas dan Babinsa membagikan paket sembako kepada masing-masing warga berdasarkan daftar warga penerima paket sembako dan meminta warga mengecek kembali paket yang diterima, kemudian menandatangani tanda terima barang.

Apabila dalam pelaksanaan pendistribusian paket sembako terdapat margin error atau data penerima sembako berubah karena meninggal, penerima pindah alamat, warga ditemukan mampu atau sudah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya, Maka, camat diminta mengganti penerima bantuan melalui konfirmasi lurah yang datanya diambil dari usulan data miskin baru oleh Dinas Sosial Palembang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

“Bagi warga meninggal bisa diganti atau tidak diganti jika masih ada anggota keluarga dalam satu KK untuk menerimanya. Data pengganti penerima bantuan dilaporkan kepada kami melalui surat dan melampirkan data pengganti sesuai format, jadi ada tanda terima,” jelasnya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pengamat : Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Politik Dinasti Koruptif

Published

on

JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur disebut sebagai bukti bahwa politik dinasti memberi jalan lapang pada korupsi.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balance system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

“Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku koruptif kepala daerah.

“Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” timpalnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata Castro.

“Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.Dia juga mengatakan OTT ini merupakan pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” dia menambahkan.

Castro berpendapat keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam kasus ini menandakan OPD-OPD itu telah menjadi sapi perah kepala daerah.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut,” katanya.

“Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelas Castro seperti dilansir CNNIndonesia.

Continue Reading

Berita

Pasien Sembuh dan Positif Corona Bertambah

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumsel yang juga Ahli Epidemiologi Sumsel, dr Iche Andriani Liberty mengatakan berdasarkan data yang masuk dipihaknya Sabtu (4/7/2020) jumlah total orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) di Provinsi Sumsel mencapai angka 2000 keatas.

“Ya, per hari ini jumlah total pasien yang positif virus Corona di Provinsi Sumsel sebanyak 2.205 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Center Pemprov Sumsel, Sabtu (4/7/2020)

Untuk hari ini saja terdapat penambahan sebanyak 49 orang atau kasus pasien yang Positif Virus Corona se-Sumsel.

“Dari 49 penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona (Covid19) yakni 26 orang dari Palembang, 3 orang dari Banyuasin, 2 orang dari Lahat dan 1 orang dari Ogan Ilir (OI). Untuk pasien yang meninggal akibat virus Corona (Covid19) pada hari ini tidak ada penambahan atau masih tetap berjumlah 104 orang atau kasus,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pasien yang sembuh dari Virus Corona (Covid-19) terdapat penambahan sebanyak 34 orang atau kasus.

“34 orang atau kasus sembuh, untuk Palembang sebanyak 16 orang, Banyuasin sebanyak 10 orang, Muara Enim sebanyak 5 orang dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 3 orang. Dengan penambahan ini maka jumlah total pasien yang sembuh sebanyak 1.147 orang atau kasus,” ungkap Iche

Iche menambahkan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 8.797, yang selesai pemantauan 7.202 dan masih dalam pemantauan 1.590.

“Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 1.036, selesai pengawasan 714 orang dan masih dalam pengawasan 322 orang,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Satres Narkoba Polrestabes Palembang Gelar Tes Urine Mendadak. Ini Hasilnya

Published

on

Orator.id,Palembang – Secara mendadak, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Palembang melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (4/7/2020).

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi mengatakan seluruh anggota Sat Narkoba berjumlah 59 orang sudah dilakukan tes urine.

Tes urine tersebut sebagai implementasi dari instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri agar personil Polda Sumsel harus bersih dari narkoba.

“Instruksi Pak Kapolda, anggota harus bersih dulu dari dalam. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga harus memberikan contoh pada masyarakat,” jelas Siswandi.

Siswandi bersyukur hasilnya seluruh anggota Sat Narkoba dinyatakan negatif narkoba.

Menurutnya, tes urine ini akan dilakukan secara berkala dan waktunya tidak ditentukan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, tes urine terus dilaksanakan. Selain memberantas peredaran narkotika khususnya di Palembang, kami juga terus mengecek anggota,” tukas Siswandi. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending