Connect with us

Berita

Urus Perizinan di Palembang Maksimal 3 Hari, Bisa Lewat Online

Published

on

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan bahwa pengurusan segala perizinan maksimal tiga hari. Dan bisa dilakukan secara online melalui website Mpp.palembang.go.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya terus melakukan jemput bola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dengan perizinan secara online tidak dikenakan biaya dalam pembuatan izin.

“Jika ada petugas yang pungli, langsung diberi sanksi berat,” katanya usai sosialisasi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR), di Jalan Letkol Iskandar, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, target PAD 2020 harus mencapai Rp1,8 triliun dan agar tercapai salah satunya dengan jemput bola perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR).

“Target dalam dua hari kedepan akan mengumpulkan OPD yang menghasilkan retribusi, kita akan evaluasi apa saja kendalanya. Agar target Rp1,8 triliun tercapai,” katanya.

Kepala DPMPTSP Kota Palembang Akhmad Mustain mengatakan, membuat perizinan apapun cukup melalui Mpp.palembang.go.id dan melengkapi syarat. Contohnya akan izin reklame, cukup membuat akun lewat website itu, isi data, scan KTP, gambar reklame, sketsa dan alamat menggunakan GPS.

“Prosesnya bisa 1 hari selesai setelah datanya benar, maksimal 3 hari bisa jadi mengupload data salah. Akan diberi tahu oleh admin dan nanti pemohon yang perbaiki,” jelasnya.

Setelah adanya perizinan secara online ini, setidaknya dalam sehari ada 10-20 pemohon yang langsung diselesaikan. Baik itu izin praktek, IMB dan lainnya dimana didominasi oleh bidang kesehatan.

“Saat ini perizinan sudah dipermudah, seperti reklame di bawah 12 meter persegi tanpa disurvey petugas, sedangkan di atas 3 meter persegi tetap disurvey,” katanya.

Menurutnya, pihaknya mempermudah Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang untuk mencapai target pendapatan. Berdasarkan temuan seperti di Jalan Kolonel Atmo, ada yang sudah bayar pajak tapi belum mengurus izin.

“Ada juga yang sudah mengurus izin tapi belum kena pajak, ini kita data dan tertibkan,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tak Adil, Ratusan Guru Honorer di Palembang Gigit Jari Tak Dapat Insentif

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto

Orator.id,Palembang-Pembayaran insentif selama enam bulan untuk tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang ternyata tidak untuk semuanya. Masih ada ratusan orang ternyata tidak mendapatkan bagian.

Seperti diketahui, Insentif baru dibayarkan setelah menunggak lantaran keuangan terkendala Covid-19. Sesuai dengan SK dari Januari sampai Maret tenaga kependidikan dan guru honorer mendapatkan Rp700 ribu dan ada yang Rp1 juta. Sedangkan di SK baru ini April – Juli semuanya dapat Rp1 juta. Disdik membayarkan untuk Januari sampai Juli.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, insentif yang sudah dicairkan itu hanya untuk 2000 guru honorer dan tenaga kependidikan pemegang SK. Hal ini sesuai dengan usulan pemberian insentif pada 2017 lalu, ada 2000 honorer yang sudah memiliki SK wali kota mendapatkan insentif setiap bulannya.

“Kami memberikan insentif bagi pemilik SK sekitar 2000an orang. Selebihnya masih ratusan honorer lagi tidak punya SK tidak dapat insentif,” katanya.

Zulinto mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki SK akan kembali didata kembali. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dan keuangan daerah. Selain itu sebelumnga akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wali kota.

“Kita akan data ulang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai melebihi. Berapa kebutuhannya bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya gaji honorer bersumber dari dana BOS dan APBD. Sementara yang tidak memiliki NUPTK penggajian langsung dari sekolah sesuai kebijakan kepala sekolah. “Kan sudah dibayar gaji mereka itu, saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Puluhan Warga Diamankan Lantaran Tak Pakai Masker

Published

on

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra saat menggelar operasi yustisi di perbatasan jalan masuk kota Palembang, Senin (21/9/2020)

Orator.id, Palembang-Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (PolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, pada hari ini pihaknya menggelar operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

“Kita tidak hanya fokus di pusat kota, operasi tersebut juga dilakukan di perbatasan Kota Palembang. Dalam operasi yustisi tersebut, tim Satgas berjumlah sekitar 108 orang dan dibantu juga dari Pol-PP Kabupaten Banyuasin. Selain itu, dari kota Palembang ada 20 orang dan total semuanya ada 120 orang,” katanya, Senin (21/9/2020)

Sementara dari operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring tersebut terdapat 30 warga terjaring karena tidak menggunakan masker.

“Operasi ini kita gelar dari pukul 09.20 WIB hingga pukul 09.50 WIB. Kurang lebih satu jam, tercatat 30 warga yang terjaring. Mereka tidak memakai masker di pandemi Covid-19 ini, padahal sudah ada aturan Pergub dan Perwalinya,” ujar Aris

Aris menjelaskan, banyak pendatang yang masuk ke kota Palembang, namun tidak menggunakan masker. Karena itu, diberikan tindakan untuk edukasi dan pembinaan, serta kedisiplinan, mematuhi protokoler kesehatan.

“Sanksinya, kalau laki-laki push up sesuai kemampuannya, kalau perempuan kita minta untuk membersihkan fasos dan fasum yang ada di sekitaran lokasi. Tentunya, saat menjalani hukuman, diawasi petugas gabungan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, sanksi ini masih bersifat longgar dan memberikan pembelajaran, bahwa masker ini sangat penting dan menjadi gaya hidup pada masa Covid-19.

“Kami imbau agar warga membiasakan diri, berdisiplin untuk melaksanakan protokoler kesehatan covid-19, untuk sama-sama memakai masker di manapun berada kemudian membiasakan hidup bersih, kalau tidak terlalu perlu hindari kerumunan yang terpenting guna memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Aris

Aris menambahkan, untuk semua masyarakat Sumsel harus tetap beraktivitas dengan mempedomani protokol kesehatan.

“Saya harap masyarakat Sumsel harus terbiasa disiplin untuk melaksanakan pola hidup baru, dengan pola pikir untuk hidup lebih bersih, dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan virus covid-19,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending