Connect with us

Berita

BNN dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran Sabu 35 Kg

Published

on

35 kg sabu dan 34 ribu berhasil digagalkan BNN Sumsel dan Bea Cukai.

Orator.id,Palembang – Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bea Cukai Palembang berhasil menggagalkan peredaran Sabu 35 kg dan pil ekstasi 34.570 butir.

Kepala BNN Sumsel Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan menjelaskan ada tiga pelaku yang ditangkap terkait sabu dan ekstasi itu. Mereka ditangkap berkat kerja sama dan laporan dari masyarakat yang mana ketiga orang tersebut mendapat instruksi dari seorang bandar narkotika asal Tembilahan berinisial AC.

“Selain itu menurut pihaknnya, kedua jenis narkotika dalam jumlah besar tersebut didapat dari tiga orang tersangka yakni Joni dan Riyan warga Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau serta Yabot yang merupakan warga Palembang,” ujarnya, Selasa (11/2/2020).

Ia pun menambahkan Narkotika yang berasal dari Malaysia itu akan dipasarkan di Sumatera Selatan melalui rute Pulau Batam, Provinsi Riau melalui jalur darat hingga ke Sumatera Selatan.

“Rencananya dari 35 kilogram sabu, 29 kilogram untuk dipasarkan di Kabupaten PALI dan 6 kilogram lainnya untuk di Palembang,” terang Jhon.

Namun upaya penyelundupan narkotika tersebut gagal setelah ketiga tersangka ditangkap pada akhir Desember lalu di hari yang sama.

“Tersangka Joni dan Riyan ditangkap di Betung, Banyuasin, sementara tersangka Yabot ditangkap di Palembang di hari yang sama pada 31 Desember lalu,” ungkap jenderal bintang satu itu.

Selain tersangka dan beserta barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan dua unit mobil minibus yang digunakan ketiga tersangka dalam mendistribusikan narkotika.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 112 dan 114 Junto Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

“Sesuai komitmen BNN untuk memberantas narkotika, kami akan terus menelusuri dan menindak jaringan narkotika, khususnya yang akan masuk Sumatera Selatan,” tandas Jhon.

Di balik kesuksesan menggagalkan penyelundupan narkotika tersebut, petugas BNNP Sumsel punya cerita menarik saat penyergapan ketiga tersangka.

Selasa pagi tanggal 31 Desember sekitar pukul 07.10, petugas BNN yang mendapat informasi keberadaan tersangka, bertolak menuju lokasi penangkapan di Betung, Kabupaten Banyuasin.

“Saat berada di SPBU di Betung, tim kami mengidentifikasi sebuah kendaraan roda empat yang ciri-cirinya mirip dengan yang dilaporkan informan kami yakni Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1671 BE. Diduga kendaraan tersebut dikemudikan tersangka Joni dan Riyan,” kata Kepala Bidang Penindakan BNNP Sumsel, AKBP Agung Sugiyono.

Petugas lalu membuntuti kendaraan tersebut sambil memastikan kevalidan informasi mengenai ciri-ciri kendaraan yang dimaksud.

Setelah diyakini kendaraan tersebutlah yang membawa narkotika, petugas melakukan penyergapan di jalan lintas Betung-Sekayu, tepatnya di Kecamatan Betung.

“Namun saat akan diberhentikan, kendaraan tersebut berusaha kabur sehingga terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan menembak body kanan depan mobil,” jelasnya.

Sementara seorang tersangka saat diwawancarai bernama Joni mengaku telah mengakui perbuatannya, pelaku ini mendapat upah sebesar Rp 15 juta dari AC.

“Dikasih DP (uang muka upah mengantar sabu dan ekstasi) Rp 15 juta, uang jalan Rp 5 juta,” kata pria 29 tahun itu.

Joni mengaku sebelumnya ia juga pernah ditugaskan mengantar sabu ke Sumatera Selatan.

“Sudah dua kali ditugaskan bos (AC) antar narkoba, tapi yang kedua kali ini tertangkap,” kata dia. (den)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tak Adil, Ratusan Guru Honorer di Palembang Gigit Jari Tak Dapat Insentif

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto

Orator.id,Palembang-Pembayaran insentif selama enam bulan untuk tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang ternyata tidak untuk semuanya. Masih ada ratusan orang ternyata tidak mendapatkan bagian.

Seperti diketahui, Insentif baru dibayarkan setelah menunggak lantaran keuangan terkendala Covid-19. Sesuai dengan SK dari Januari sampai Maret tenaga kependidikan dan guru honorer mendapatkan Rp700 ribu dan ada yang Rp1 juta. Sedangkan di SK baru ini April – Juli semuanya dapat Rp1 juta. Disdik membayarkan untuk Januari sampai Juli.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, insentif yang sudah dicairkan itu hanya untuk 2000 guru honorer dan tenaga kependidikan pemegang SK. Hal ini sesuai dengan usulan pemberian insentif pada 2017 lalu, ada 2000 honorer yang sudah memiliki SK wali kota mendapatkan insentif setiap bulannya.

“Kami memberikan insentif bagi pemilik SK sekitar 2000an orang. Selebihnya masih ratusan honorer lagi tidak punya SK tidak dapat insentif,” katanya.

Zulinto mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki SK akan kembali didata kembali. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dan keuangan daerah. Selain itu sebelumnga akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wali kota.

“Kita akan data ulang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai melebihi. Berapa kebutuhannya bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya gaji honorer bersumber dari dana BOS dan APBD. Sementara yang tidak memiliki NUPTK penggajian langsung dari sekolah sesuai kebijakan kepala sekolah. “Kan sudah dibayar gaji mereka itu, saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Puluhan Warga Diamankan Lantaran Tak Pakai Masker

Published

on

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra saat menggelar operasi yustisi di perbatasan jalan masuk kota Palembang, Senin (21/9/2020)

Orator.id, Palembang-Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (PolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, pada hari ini pihaknya menggelar operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

“Kita tidak hanya fokus di pusat kota, operasi tersebut juga dilakukan di perbatasan Kota Palembang. Dalam operasi yustisi tersebut, tim Satgas berjumlah sekitar 108 orang dan dibantu juga dari Pol-PP Kabupaten Banyuasin. Selain itu, dari kota Palembang ada 20 orang dan total semuanya ada 120 orang,” katanya, Senin (21/9/2020)

Sementara dari operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring tersebut terdapat 30 warga terjaring karena tidak menggunakan masker.

“Operasi ini kita gelar dari pukul 09.20 WIB hingga pukul 09.50 WIB. Kurang lebih satu jam, tercatat 30 warga yang terjaring. Mereka tidak memakai masker di pandemi Covid-19 ini, padahal sudah ada aturan Pergub dan Perwalinya,” ujar Aris

Aris menjelaskan, banyak pendatang yang masuk ke kota Palembang, namun tidak menggunakan masker. Karena itu, diberikan tindakan untuk edukasi dan pembinaan, serta kedisiplinan, mematuhi protokoler kesehatan.

“Sanksinya, kalau laki-laki push up sesuai kemampuannya, kalau perempuan kita minta untuk membersihkan fasos dan fasum yang ada di sekitaran lokasi. Tentunya, saat menjalani hukuman, diawasi petugas gabungan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, sanksi ini masih bersifat longgar dan memberikan pembelajaran, bahwa masker ini sangat penting dan menjadi gaya hidup pada masa Covid-19.

“Kami imbau agar warga membiasakan diri, berdisiplin untuk melaksanakan protokoler kesehatan covid-19, untuk sama-sama memakai masker di manapun berada kemudian membiasakan hidup bersih, kalau tidak terlalu perlu hindari kerumunan yang terpenting guna memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Aris

Aris menambahkan, untuk semua masyarakat Sumsel harus tetap beraktivitas dengan mempedomani protokol kesehatan.

“Saya harap masyarakat Sumsel harus terbiasa disiplin untuk melaksanakan pola hidup baru, dengan pola pikir untuk hidup lebih bersih, dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan virus covid-19,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending