Connect with us

Pendidikan

Sekolah Gratis Terkesan Dihapuskan, Ini Tanggapan Kadisdik Reza Fahlevi

Published

on

Kadisdik Provinsi Sumsel, Reza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis (PSG) yang sudah berjalan selama ini dibuat menjadi Program Sekolah Gratis Berkeadilan.

Pasalnya, sekolah gratis hanya diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu.
Bahkan, bagi siswa yang tidak mampu bukan hanya diberikan gratis masuk sekolah tapi juga diberikan pakaian dan juga sepatu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel Drs H Reza Fahlevi MM, Selasa (28/1/2020)

“Kalau bicara sekolah gratis, maka sangat menarik, Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sangat care. Siswa yang tak berkemampuan, bila perlu bukan hanya gratis, termasuk pakaian dan sepatu,”ujarnya.

Namun bagi yang berkemampuan dan kaya menurutnya banyak juga yang tak mau gratis dan ingin bayar. Sehingga kualitas pendidikan juga tidak baik kalau semua digratiskan.

“Jadi kita ganti menjadi gratis berkeadilan, namun kadang ada individu atau kelompok salah mengartikan, dan jangan dibuat politis,”tegasnya.

Pihaknya memastikan bagi siswa yang tidak mampu tidak akan ada ancaman dikeluarkan seperti ada informasi yang telah didapatkan. Menurutnya pihaknya memastikan jika ada siswa yang dikeluarkan gara-gara tak punya uang, maka pihaknya meminta siappun untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Sumsel.

“Jadi kalau ada anak dikeluarkan hanya karena tak mampu bayar laporkan kami. Jangan kadang ada yang keluar, memang keinginan siswanya,”jelasnya.

Terkait program sekolah gratis berkeadilan yang berjalan saat ini pihaknya meminta komite jangan hanya mengelola dana wali murid saja tapi lebih luas dengan menjalin kerjasama.

“Jadi komite ke depan jangan hanya mengelola, cari akses, dari CSR misalnya,”tegasnya.

Jadi, dikatakan Riza, komite harus benar mendata detail mana yang harus dibantuk sekolah gratis dan mana yang bayar akan tetapi harus rapat semua wali murid.

“Misal, ada 300 siswa 50 siswa yang tak mampu, maka sisanya itulah yang diajak kompromi, bagaimana mengelola BOS, PSG, dan kalau kurang cari dukungan kerjasama,”pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Kerjasama dengan Bank SumselBabel dan Alfamart, SMKN 1 Palembang Miliki Bank Mini dan Mini Market

Published

on

Launching Bank Mini di SMK Negeri 1 Palembang,Rabu (5/2/2020).

Orator.id,Palembang– SMK Negeri 1 Palembang melaunching Bank Mini dan One Mart atau mini market di lingkungan sekolah, Rabu (5/1/2020).

Kedua bisnis yang dikelola siswa sebagai pelaksana tersebut langsung dilaunching Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Reza Fahlevi MM dan dihadiri Manager Pemasaran BSB Oktaviandi, Rabu (5/1/2020).

“Kita langsung kerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk Bank Mini dan Alfamart untuk One Mart. Dan ini kita lakukan agar siswa nanti benar siap masuk Dudi dan bahkan kemarin siswa yang belum lulus sudah ditarik perusahaan-perusahaan,”jelasnya.

Hijrah menambahkan bahwa Bank Mini dan One Mart yang terletak di Kompleks Sekolah di belakang Pasar Cinde ini bisa melayani masyarakat baik berbelanja, menabung, bayar pajak, dan lain-lain.

Senada dengan itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Reza Fahlevi MM mengaku apresiasi dengan Kepala SMKN 1 Palembang dimasa-masa penghujung purnaakti tapi terus melakukan terobosan.

“Dan ini harus dicontoh kepala sekolah lain. Karena jadi kepala sekolah itu harus 4G yaitu Gagasan, Gerakan, Gaul dan Gila. Nah Gila ini adalah gerakan dan terobosan,”jelasnya.

Sementara itu dikatakan Direktur Operasional Bank Sumsel Babel (BSB( Oktiandi mengatakan ini merupakan Bank Mini pertama yang launching di sekolah. Ia berharap mereka pelajar yang di bawah binaan BSB nanti bisa terserap dan bekerja di BSB.

“Tapi tetap mereka juga akan melalui seleksi. Karena BSB juga konsen di pendidikan dalam mendukung literasi,”jelasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Dana BOS Bagi Guru Honorer Ditambah

Published

on

Orator.id,Palembang-Jika sebelumnya sering terdengar gaji guru honorer yang kerap telat, bahkan hingga tiga bulan, di tahun 2020 di pastikan tak terjadi.

Pasalnya, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk poin pembayaran gaji guru honorer akan ditambah dari 15 persen menjadi 50 persen.

“Karena dengan 15 persen sering telat, kadang kepala sekolah harus cari dana talangan, kadang pakai uang pribadi dulu itu yang terjadi. Sehingga turunlah kebijakan ini dari Pemerintah Pusat,”ujar Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Herman Wijaya, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan berdasarkan hasil rakor di Jakarta pada 28 Januari lalu, bahwa bakal ada perubahan juklak dan juknis dana bos di tahun 2020.

“Berdasarkan hasil rakor beberapa waktu lalu, Mendikbud akan melakukan perubahan terkait dana bos ditahun 2020 ini,” jelasnya.

Terutama untuk anggaran dana pembiayaan atau pembayaran guru honor yang melalui dana BOS akan diperbesar lagi porsinya.

Rencananya, kata Herman dana untuk pembayaran guru honor akan diperbesar menjadi 50 persen alokasinya dari dana bos.

“Selama ini kan hanya 15 persen untuk sekolah negeri dan 13 persen untuk sekolah swasta. Kedepan berdasarkan wacana dari kementrian akan disamakan 50 persen porsinya dari dana bos,” jelasnya.

Sehingga, kata dia akan ada keleluasaan untuk pembayaran guru honorer sehingga tidak lagi menunggak atau pun kepala sekolah harus nombok terlebih dahulu.

“Selama ini kan kendalanya karena porsinya kecil jadi banyak yang kekurangan. Jadi porsinya tetap diperbesar sehingga pembayaran guru honorer ini tidak lagi terkendala,” ungkap Herman.

Sedangkan untuk peruntukan lainnya seperti pembelian alat-alat sarana dan prasarana, rehab dan lain sebagainya tidak diatur secara persentase melainkan digunakan sesuai kebutuhan.

“Misal sekolah butuh lima komputer silakan beli tapi sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Namun, kata dia untuk pengawasan dan laporan akan tetap dipantau.

“Nantinya juga dana ini akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah dari pusat tidak lagi melalui pemerintah daerah. Begitu juga pengawasannya dan laporan setiap sekolah juga melalui online e-laporan dan kita hanya menerima tembusannya saja,” pungkasnya.

Herman menambahkan wacana ini akan diberlakukan tahun 2020 ini sesuai dengan intruksi atau kebijakan pemerintah pusat.

“Kita belum tahu kapan pastinya sesuai rakor kemarin ini akan diberlakukan pada tahun ini, kita tunggu saja,” tegas Herman.

Ia pun berharap dengan adanya perubahan ini dapat lebih efisien dan lebih baik lagi.

“Tentu kita sangat mendukung dan hal ini sangat baik sehingga pembayaran guru honorer dapat berjalan lancar,”pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Mahasiswa Keguruan Diminta Pahami Budaya Sekolah, Tak Hanya Paham Mengajar

Published

on

Orator.id,Palembang-Pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) mewajibkan mahasiswa memahami budaya sekolah sebelum melakukan praktek mengajar atau kerap disebut Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Pola itu diterapkan FKIP Unsri agar, seorang calon guru tak hanya paham bagaimana mengajar tapi juga menguasai standar capaian yang harus dilakukan sekolah.

“Untuk itu hari ini sekitar 200an mahasiswa kita lepas secara resmi untuk mengikuti Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP. Pelepasan ini juga sekaligus diisi dengan pembinaan dengan mengundang dari Dinas Pendidikan,” ujar Wakil Dekan 1 FKIP Unsri Dr Hartono MA usai membuka pelepasan PLP di Aula FKIP Unsri, Kamis (30/1/2020).

Ia menambahkan bahwa dari 200an mahasiswa tersebut terdiri dari enam program studi yang tengah menempuh studi di Unsri. Keenam program studi tersebut adalah ekonomi, sejarah, PKN, bimbingan konseling, PGSD dan PG PAUD.

“Mereka akan melakukan observasi di sekolah yang dituju dari SD sampai SMA selama satu bulan,”jelasnya.

Sementara itu dikatakan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Herman Wijaya bahwa seorang mahasiswa dan calon guru memang harus memahami culture atau budaya di sekolah sebelum nantinya mengajar. Sehingga setelah mengikuti PLP di sekolah, mereka nanti akan PPL mengajar.

“Nah, dalam PLP ini mahasiswa wajib mengetahui mengenai 8 standar pendidikan nasional,”jelasnya.

Delapan standar pendidikan nasional yang harus dicapai sekolah tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending