Connect with us

Pendidikan

Guru Honorer di Sumsel Kecam Kebijakan Pemerintah Pusat Mau Hapuskan Tenaga Honorer

Published

on

Orator.id,Palembang-Keinginan pemerintah pusat menghapus semua tenaga honorer membuat mereka merasa dizalimi.

Apalagi, perjuangan para guru honorer terhadap pengabdian untuk mencerdaskan anak bangsa hingga puluhan tahun. Para guru honorer merasa disakiti terkait wacana pemerintah itu.

Rita Hadi, guru honorer di SMP Negeri 47 Palembang mengatakan wacana penghapusan tenaga honorer bentuk kezaliman.

“Contoh saja di SMPN 47 Palembang ini ada yang 15 tahun jadi honorer, saya sudah 10 tahun, kemudian tiba-tiba dirumahkan, ini kan zalim,” tegasnya, Senin (27/1/2020).

Dikatakannya, bahwa perjuangan guru honorer, kalau tidak demi siswa-siswi tentulah pekerjaannya tak sepadan dengan apa yang ia dapat. Apalagi 10 tahun lalu ketika awal menjadi guru honorer yang digaji Rp100.000 setiap bulannya. Dan sampai saat ini hingga Rp300.000 perbulan.

“Untungnya ini ada SK dari Wali Kota Rp1 juta. Kalau tidak gimana. Ini ada isu mau dirumahkan. Seharusnya wacana yang benar adalah diangkat PNS tanpa tes karena sudah berjuang puluhan tahun,” jelasnya.

Menurutnya isu guru honorer akan diangkat juga harus diatur sedemikian rupa. Baik dengan skema, maupun aturan. Sebut saja yang mengabdi 5 tahun, atau 10 tahun atau juga 15 tahun.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 47 Palembang Drs Hazairin MSi mengatakan jika wacana guru honorer dirumahkan maka akan lumpuh pembelajaran di sekolah. Apalagi di sekolahnya ada 9 guru honorer yang mengajar siswa-siswi, dan 29 guru PNS.

“Kalau tak ada guru honorer bisa 30 jam dalam seminggu. Apalagi tahun ini ada juga guru yang pensiun. Ini masih lumayan 9 guru honorer, 29 guru PNS, ada sekolah yang lebih banyak guru honorernya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto mendukung penuh protes Ketua PB PGRI Ibu Unifah Rosyidi mengomentari pernyataan Kemenpan RB bahwa hati-hati mau menghapus guru honorer.

Di Sumsel saja berdasarkan data PGRI ada 98.646 orang dengan berbagai kategori dan jenjang yang berstatus guru honorer. Terbanyak ada di Palembang dengan total guru honorer sebanyak 15.981 guru. Kemudian jika perjenjang, jumlah guru honorer untuk jenjang SD sebanyak 53.508, jenjang SMP 24.441, jenjang SMA 13.355, jenjang SMK 6.910 dan jenjang SLB 490. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Kerjasama dengan Bank SumselBabel dan Alfamart, SMKN 1 Palembang Miliki Bank Mini dan Mini Market

Published

on

Launching Bank Mini di SMK Negeri 1 Palembang,Rabu (5/2/2020).

Orator.id,Palembang– SMK Negeri 1 Palembang melaunching Bank Mini dan One Mart atau mini market di lingkungan sekolah, Rabu (5/1/2020).

Kedua bisnis yang dikelola siswa sebagai pelaksana tersebut langsung dilaunching Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Reza Fahlevi MM dan dihadiri Manager Pemasaran BSB Oktaviandi, Rabu (5/1/2020).

“Kita langsung kerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk Bank Mini dan Alfamart untuk One Mart. Dan ini kita lakukan agar siswa nanti benar siap masuk Dudi dan bahkan kemarin siswa yang belum lulus sudah ditarik perusahaan-perusahaan,”jelasnya.

Hijrah menambahkan bahwa Bank Mini dan One Mart yang terletak di Kompleks Sekolah di belakang Pasar Cinde ini bisa melayani masyarakat baik berbelanja, menabung, bayar pajak, dan lain-lain.

Senada dengan itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Reza Fahlevi MM mengaku apresiasi dengan Kepala SMKN 1 Palembang dimasa-masa penghujung purnaakti tapi terus melakukan terobosan.

“Dan ini harus dicontoh kepala sekolah lain. Karena jadi kepala sekolah itu harus 4G yaitu Gagasan, Gerakan, Gaul dan Gila. Nah Gila ini adalah gerakan dan terobosan,”jelasnya.

Sementara itu dikatakan Direktur Operasional Bank Sumsel Babel (BSB( Oktiandi mengatakan ini merupakan Bank Mini pertama yang launching di sekolah. Ia berharap mereka pelajar yang di bawah binaan BSB nanti bisa terserap dan bekerja di BSB.

“Tapi tetap mereka juga akan melalui seleksi. Karena BSB juga konsen di pendidikan dalam mendukung literasi,”jelasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Dana BOS Bagi Guru Honorer Ditambah

Published

on

Orator.id,Palembang-Jika sebelumnya sering terdengar gaji guru honorer yang kerap telat, bahkan hingga tiga bulan, di tahun 2020 di pastikan tak terjadi.

Pasalnya, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk poin pembayaran gaji guru honorer akan ditambah dari 15 persen menjadi 50 persen.

“Karena dengan 15 persen sering telat, kadang kepala sekolah harus cari dana talangan, kadang pakai uang pribadi dulu itu yang terjadi. Sehingga turunlah kebijakan ini dari Pemerintah Pusat,”ujar Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Herman Wijaya, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan berdasarkan hasil rakor di Jakarta pada 28 Januari lalu, bahwa bakal ada perubahan juklak dan juknis dana bos di tahun 2020.

“Berdasarkan hasil rakor beberapa waktu lalu, Mendikbud akan melakukan perubahan terkait dana bos ditahun 2020 ini,” jelasnya.

Terutama untuk anggaran dana pembiayaan atau pembayaran guru honor yang melalui dana BOS akan diperbesar lagi porsinya.

Rencananya, kata Herman dana untuk pembayaran guru honor akan diperbesar menjadi 50 persen alokasinya dari dana bos.

“Selama ini kan hanya 15 persen untuk sekolah negeri dan 13 persen untuk sekolah swasta. Kedepan berdasarkan wacana dari kementrian akan disamakan 50 persen porsinya dari dana bos,” jelasnya.

Sehingga, kata dia akan ada keleluasaan untuk pembayaran guru honorer sehingga tidak lagi menunggak atau pun kepala sekolah harus nombok terlebih dahulu.

“Selama ini kan kendalanya karena porsinya kecil jadi banyak yang kekurangan. Jadi porsinya tetap diperbesar sehingga pembayaran guru honorer ini tidak lagi terkendala,” ungkap Herman.

Sedangkan untuk peruntukan lainnya seperti pembelian alat-alat sarana dan prasarana, rehab dan lain sebagainya tidak diatur secara persentase melainkan digunakan sesuai kebutuhan.

“Misal sekolah butuh lima komputer silakan beli tapi sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Namun, kata dia untuk pengawasan dan laporan akan tetap dipantau.

“Nantinya juga dana ini akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah dari pusat tidak lagi melalui pemerintah daerah. Begitu juga pengawasannya dan laporan setiap sekolah juga melalui online e-laporan dan kita hanya menerima tembusannya saja,” pungkasnya.

Herman menambahkan wacana ini akan diberlakukan tahun 2020 ini sesuai dengan intruksi atau kebijakan pemerintah pusat.

“Kita belum tahu kapan pastinya sesuai rakor kemarin ini akan diberlakukan pada tahun ini, kita tunggu saja,” tegas Herman.

Ia pun berharap dengan adanya perubahan ini dapat lebih efisien dan lebih baik lagi.

“Tentu kita sangat mendukung dan hal ini sangat baik sehingga pembayaran guru honorer dapat berjalan lancar,”pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Mahasiswa Keguruan Diminta Pahami Budaya Sekolah, Tak Hanya Paham Mengajar

Published

on

Orator.id,Palembang-Pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) mewajibkan mahasiswa memahami budaya sekolah sebelum melakukan praktek mengajar atau kerap disebut Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Pola itu diterapkan FKIP Unsri agar, seorang calon guru tak hanya paham bagaimana mengajar tapi juga menguasai standar capaian yang harus dilakukan sekolah.

“Untuk itu hari ini sekitar 200an mahasiswa kita lepas secara resmi untuk mengikuti Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP. Pelepasan ini juga sekaligus diisi dengan pembinaan dengan mengundang dari Dinas Pendidikan,” ujar Wakil Dekan 1 FKIP Unsri Dr Hartono MA usai membuka pelepasan PLP di Aula FKIP Unsri, Kamis (30/1/2020).

Ia menambahkan bahwa dari 200an mahasiswa tersebut terdiri dari enam program studi yang tengah menempuh studi di Unsri. Keenam program studi tersebut adalah ekonomi, sejarah, PKN, bimbingan konseling, PGSD dan PG PAUD.

“Mereka akan melakukan observasi di sekolah yang dituju dari SD sampai SMA selama satu bulan,”jelasnya.

Sementara itu dikatakan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Herman Wijaya bahwa seorang mahasiswa dan calon guru memang harus memahami culture atau budaya di sekolah sebelum nantinya mengajar. Sehingga setelah mengikuti PLP di sekolah, mereka nanti akan PPL mengajar.

“Nah, dalam PLP ini mahasiswa wajib mengetahui mengenai 8 standar pendidikan nasional,”jelasnya.

Delapan standar pendidikan nasional yang harus dicapai sekolah tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending