Connect with us

Berita

18 Hari Berstatus Tersangka, Harun Masiku Masih Buron

Published

on

Harun Masiku (foto: facebook.com)

Jakarta – Sudah 18 hari sejak Harun Masiku berstatus tersangka, namun aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kepolisian, belum juga bisa menangkap tersangka perkara suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan polisi belum bisa menemukan Harun. “Belum ada,” kata Argo saat dihubungi pada Ahad, 26 Januari 2020.

KPK memang meminta bantuan polisi untuk menangkap Harun yang saat ini sudah berstatus buron.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah ini masih mencari keberadaan Harun KPK saat ini masih mengumpulkan seluruh informasi mengenai keberadaan Harun.

“Kami masih mengejar keberadaan yang bersangkutan. Kami bekerja sama dengan Polri. Informasi-informasi yang masuk kami tindaklanjuti dan kami kejar terus yang bersangkutan di tempat-tempat yang sudah ada di masyarakat,” kata Ali di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

KPK menetapkan Harun menjadi tersangka pada Kamis, 9 Januari 2020. Selain Harun, lembaga ini juga menetapkan Wahyu Setiawan; mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina; dan salah seorang penyuap Wahyu, Saeful Bahri.

Seperti dilansir tempo.co, Harun diduga menyuap Wahyu lewat Agustiani dan Saeful untuk memuluskan jalan calon anggota legislatif dari daerah Pemilihan I Sumatera Selatan ini menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

KPK menangkap Wahyu, Agustiani, dan Saeful dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang digelar pada Rabu, 8 Januari 2020. Secara keseluruhan, KPK menyita duit Rp 600 juta dari total nilai suap yang dijanjikan Rp 900 juta. Sayangnya, Harun lolos dalam rangkaian operasi tangkap tangan ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sempat menyebut Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan belum kembali ke Indonesia. Namun, Tempo mendapatkan rekaman kamera pengawas di Bandara Soekarno-Hatta dan manifes penerbangan yang menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Istri Harun, Hildawati Jamrin, pun menyebut sang suami sudah di Indonesia pada 7 Januari.

Belakangan, Imigrasi mengakui bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari. Lembaga ini berdalih ada kesalahan sistem sehingga data telat masuk.

Kementerian Hukum dan HAM serta kepolisian mengumumkan pembentukan tim gabungan untuk mencari Harun pada Jumat, 24 Januari 2020.

Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong kepada publik soal keberadaan Harun. Yasonna sebelumnya berkukuh tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi pada Rabu, 22 Januari 2020.

Kurnia pun mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tanpa Kebijakan Matang, LockDown di India Rusuh

Published

on

Ribuan warga India memilih mudik jalan kaki saat lockdown. (foto: Reuters)

NewDelhi-Perdana Menteri India Narendra Modi meminta maaf pada warga miskin negara itu, menyusul tingginya angka korban jiwa dan kemiskinan yang timbul akibat kebijakan lockdown nasional selama 21 hari.

Kebijakan yang diumumkan Modi pada Selasa (24/3) untuk menekan laju penyebaran virus Corona itu, banyak menuai kritik karena tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Jutaan rakyat miskin India dirugikan. Banyak orang kelaparan. Puluhan ribu buruh migran yang menganggur, berjalan ratusan kilometer dari kota ke desa-desa asal mereka.

“Pertama-tama, saya meminta maaf kepada semua warga negara saya,” kata Modi dalam pidato yang disiarkan stasiun radio setempat, Minggu (29/3/2020).

“Kaum miskin pastinya berpikir, perdana menteri macam apa saya ini, yang telah menempatkan kita pada banyak masalah. Tapi, tidak ada pilihan lain untuk mengatasi kasus ini. Langkah-langkah yang kami lakukan sejauh ini, akan mengantar India pada kemenangan melawan Corona,” imbuhnya.

Kamis (26/3), pemerintahan Modi telah mengumumkan rencana stimulus ekonomi sebesar 22,6 miliar dolar AS untuk menyediakan bantuan tunai langsung dan pemberian makanan kepada warga miskin India. Namun, solusi itu tidak menawarkan kejelasan tentang rencana masa depan negara tersebut.

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan Indian Express pada Minggu (29/3), Abhijit Banerjee dan Esther Duo – peraih Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2019 – mengingatkan, kaum miskin butuh lebih banyak bantuan. “Tanpa itu, krisis permintaan akan menjadi bola salju ekonomi. Orang-orang tidak punya pilihan selain melanggar kebijakan,” tulis mereka.

Masih ada dukungan luas untuk berbagai upaya menghindari meluasnya pandemi Corona di India, negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa dengan sistem kesehatan masyarakat yang relatif buruk.
Namun para pemimpin oposisi, analis dan bahkan beberapa warga semakin mengkritik implementasinya.

“Sangat memalukan bahwa kami telah mengizinkan setiap warga negara India diperlakukan dengan cara ini. Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana darurat untuk eksodus ini,” cuit politisi oposisi Rahul Gandhi, mengomentari gambar dan rekaman buruh migran menempuh perjalanan jauh pulang ke kampung halaman dengan berjalan kaki, yang menjadi berita utama media.

Polisi mengatakan, empat migran tewas pada Sabtu (28/3), ketika sebuah truk menabrak mereka di negara bagian barat Maharashtra.

“Kami akan mati karena berjalan dan kelaparan, sebelum terbunuh Corona, ”kata pekerja migran Madhav Raj, 28, saat berjalan di Uttar Pradesh.

Hingga Minggu (29/3), total kasus positif Covid-19 di India mencapai angka 979, dengan 25 kasus kematian.

Meski sebagian besar ahli sepakat bahwa India butuh lockdown untuk mengurangi meluasnya wabah Covid-19, namun dampak ekonomi yang timbul malah memantik kemarahan warga miskin.

“Kami tidak punya makanan atau minuman. Saya pusing memikirkan, bagaimana cara memberi makan keluarga saya,” kata Amkirbee Shaikh Yusuf (50), ibu rumah tangga di perkampungan kumuh Dharavi di Mumbai, saat jam makan siang pada Sabtu (28/3) kemarin. “Tak ada kebaikan dari lockdown ini. Orang-orang marah, dan tak ada yang menghargai kita,” ujarnya.

Continue Reading

Berita

Pemuda di Palembang Ditangkap Polisi Karena Sebarkan Berita Bohong Tentang Pasien Positif Corona

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang – Deprianti (33) berprofesi sebagai juru parkir warga Jalan A Yani Kecamatan Jakabaring harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ia dibawa ke Polrestabes Palembang akibat ulahnya dengan sengaja menyebarkan video dan berita bohong seputar virus corona atau covid-19.

Pelaku merekam pasien yang sedang dibawa oleh dua orang perawat yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan tanpa konfirmasi bahwa pasien yang dimasukan ke dalam mobil ambulance adalah pasien positif virus corona pada Sabtu (28/3/2020) sekitar pukul 11.49 WIB di salah satu Rumah Sakit yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Kemuning Palembang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiadji membenarkan bahwa polisi dari SatIntel Polrestabes Palembang mengamankan pelaku penyebaran video dengan tuduhan pasien corona.

“Pelaku ini dengan sengaja menyebarkan video adanya pasien corona di rumah sakit tersebut,” katanya, Minggu (29/3/2020).

Lebih lanjut pihaknya pun sebelum mengamankan pelaku mengecek dulu kebenarannya. Sekitar pukul 13.00 WIB di hari yang sama pelaku sempat mendistribusikan video yang berdurasi 2:03 menit tersebut ke group wa dengan Judul Sahabat Nusapala yang beranggotakan 20 orang.

“Lalu akibat ulah nya itu anggota Sat Intel Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku ini,” jelasnya.

Selain itu pihaknya pun mengaku untuk pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim Unit Pidsus dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan dugaan sengaja menyebar video yang meresahkan masyarakat tersebut.

Sedangkan di tempat terpisah Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nuryono melalui Kanit Pidsus Iptu Hary Dinar menjelaskan bahwa pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. (den)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel : Karantina Wilayah Cegah Virus Corona Kewenangan Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel H Herman Deru

Orator.id,Palembang-Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengaku ogah berinisiatif memberlakukan karantina wilayah atau lockdown wilayah. Pasalnya, kebijakan lockdown tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

“Jika suatu wilayah ingin melakukan lockdown maka akan mempunyai resiko yang bisa menimbulkan beberapa dampak yang luas bagi masyarakat,” ujar Gubernur, Minggu (28/3/2020).

Padahal seperti diketahui berdasarkan data yang diperoleh kecenderungan terjangkit virus corona terus meningkat. Saat ini Sumsel sudah ada dua orang dinyatakan positif corona. Data resmi dari pemerintah Minggu (29/3/2020) jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 555 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 24 orang. Jumlah ini meningkat cukup signifikan.

Gubernur menuturkan bahwa penerapan lockdown harus dipikirkan secara matang dengan cara berkoordinasi serta melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Sejauh ini saya belum menerima laporan di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel belum ada suatu wilayah yang menerapkan lockdown,” jelasnya.

Herman Deru mengungkapkan, meski tidak menerapkan lockdown, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat baik itu melalui jalur udara, laut, dan darat untuk mencegah kunjungan orang yang datang dari suatu wilayah yang telah terpapar virus corona.

“Saya sudah memberikan peringatan kepada Bupati atau Wali Kota untuk menjaga ketat wilayahnya dan jika ditemukan adanya pemudik yang berasal dari luar wilayah Sumsel yang terpapar corona untuk segera dilacak riwayatnya,” ungkapnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement

Trending