Connect with us

Berita

Sekda-Kepala BPPD “Ribut” Soal Manipulasi Absensi Pegawai

Published

on

Foto kiri : Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin. Foto kanan : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa.

Orator.id,Palembang-Peringatan keras yang dilayangkan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada 60 pegawai di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang akhirnya menuai polemik. Kepala BPPD, Sulaiman Amin justru membela pegawainya dan menilai Sekda tak adil.

Menurut Sulaiman, jam kerja para pegawai BPPD dipastikan bisa sampai malam hari. Karena itu, para pegawai bisa saja melakukan manipulasi absensi atau melakukan absen finger print dengan menggunakan tangan teman sekantornya.

“Tuntutan kerja tinggi, Kadang mereka ada yang kerja sampai malam, pagi harus ke lapangan dan belum ke kantor lagi untuk absen. Dengan kondisi ini mungkin terbesit mereka untuk nitip absen. Tapi prinsipnya mereka masuk kerja. Silakan saja cek di semua OPD ada yang seperti ini,” katanya, Selasa (14/1/2020).

Sulaiman mengatakan, di balik tindakan tidak disiplin itu pihaknya sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 11 pajak menjadi Rp836 miliar di 2019 ini dibandingkan tahun sebelumnya Rp760 miliar.

“Pegawai kami ini banyak di lapangan, jadi kadang tidak sempat absen. Tapi pendapatan kita dalam 6 bulan kerja sudah bagus dari tahun lalu,” katanya.

Meski demikian, tindakan tegas berupa surat peringatan tetap diberikan pada para pegawainya agar tidak mengulangi hal serupa. BKPSDM pun telah mereset mesin absensi sehingga tidak akan terjadi lagi.

“Sudah direset, ditutup bahkan diawasi BKPSDM rasanya tidak mungkin lagi. Sebenarnya hal ini terjadi bukan di kita saja tapi di tempat lain juga ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, tidak ada pengecualian bagi 60 pegawai BPPD yang sudah diberi Surat Peringatan (SP) 1 tersebut. Harusnya, mereka langsung diberikan SP 3. Setelah nantinya diawasi, jika ada pengulangan lagi diberlakukan sanksi sedang yakni penundaan gaji berkala.

“Tugasnya sebagai penghimpun pendapatan daerah bukan alasan. Tetap masuk kerja 7.30 – 16.00. Tidak bisa ‘selonong boy’, karena defenisi disiplin tidak seperti itu,” katanya.

Oleh karenanya, dirinya telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengecek seluruh OPD.

“Mereka itu modusnya begini, dari lima jari itu bisa untuk beda-beda orang. Ketika sudah dua kali muncul dan ketahuan sidik jarinya di BKPSDM berbeda,” jelasnya.

Selama ini mesin absensi yang digunakan di masing-masing OPD, bentuknya hanya jenis sidik jari (finger print) tanpa dilengkapi dengan kamera. Inilah yang menurut Dewa, menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki. Pemerintah berupaya untuk mengalokasikan anggaran penyediaan alat absensi rekam wajah.

“Kedepan kita akan lengkapi dengan mesin absensi yang juga merekam wajah, sehingga sulit untuk di manipulasi,” ujarnya.

Tindakan manipulasi data absensi, kata Dewa sebenarnya hal yang fatal dan melanggar disiplin seorang pegawai. Oleh karenanya, Pemerintah tak segan untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan tertulis SP 1, SP 2, hingga SP3.

“Kalau sudah tiga kali terima surat peringatan maka dampaknya akan ada penundaan pembayaran gaji berkala, penurunan pangkat sampai pemberhentian. Seperti kemarin, Surat peringatan sudah kita berikan ke yang bersangkutan,” katanya.

Ke depan, Pemkot Palembang menindak tegas dan tidak segan memberikan label tertulis bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner disaat apel pagi.

“Seperti di MOS lah bentuknya, isi tulisannya ‘saya tidak disiplin’,” ujarnya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Korban Virus Corona Tewas di China Naik Jadi 106, Jerman Umumkan Kasus Pertama

Published

on

WUHAN-Para pejabat di China mengatakan, Selasa (28/1/2020), Beijing, Ibu Kota China, mencatat korban pertama yang meninggal akibat infeksi virus corona jenis baru. Sementara itu, jumlah total korban meninggal akibat virus corona di negara itu bertambah menjadi 106 orang.

Kantor berita Reuters melaporkan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak virus corona terhadap perekonomian terbesar di dunia, otoritas kesehatan melapokan kenaikan baru kasus penyakit tersebut. Dari jumlah tersebut enam kasus kematian berasal dari luar Kota Wuhan.

Meski kasus virus yang seperti flu itu sudah menyebar di banyak negara, termasuk yang terbaru di Sri Lanka dan Kamboja, belum ada kematian akibat virus corona yang dilaporkan terjadi di luar China.

Wuhan, kota berpenduduk 11 juta jiwa di Provinsi Hubei, di mana virus itu muncul akhir tahun lalu sudah dikarantina. Pemerintah menutup semua transportasi dan tempat-tempat umum. Virus corono jenis baru itu tampaknya merebak dari sebuah pasar yang menjual satwa liar.

Puluhan juta warga lainnya di Hubei juga terkena pembatasan perjalanan untuk membasmi virus itu sebelum menyebar ke seluruh China dan keluar negara itu.

Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan, seperti dilansir Reuters, angka kematian akibat virus corona tercata 106 orang pada Selasa (28/1/2020), naik dari 81 orang pada sehari sebelumnya. Total kasus yang terkonfirmasi di China naik menjadi 4.515 kasus pada Senin (27/1/2020), dari 2.835 kasus pada Minggu (26/1/2020).

Pakar China: Virus Corona Jenis Baru Bisa Jadi Semakin Kuat

Sementara itu, Jerman menyatakan telah mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona.

Kementerian Kesehatan Bavaria mengatakan, Senin (27/1/2020), seorang pria di Kota Starnberg, sekitar 30 kilometer barat daya Kota Munich, dipastikan positif terjangkit virus tersebut.

Kementerian dalam pernyataannya yang diunggah di situs web mengatakan pasien “dalam keadaan baik” dan diisolasi untuk observasi medis. Kementerian tidak memberikan rincian usia atau kewarganegaraan pasien, tetapi akan menggelar konferensi pers pada pukul 10.00 pagi waktu setempat hari ini, Selasa.

Continue Reading

Berita

Tim Jatanras Polda Sumsel Bekuk Pemalak dan Penusuk Anggota Polisi

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang – Roni (19), pelaku pemalakan sopir truk dan penusuk anggota polisi Aiptu EL ditangkap Tim Jatanras Polda Sumsel.

“Pelaku Roni ini pemain lama dan memalak di Macan Lindungan. Ia ternyata masih keluarga dengan pemalak-pemalak yang telah ditangkap lebih dulu,” kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Polda Sumsel, Kompol Suryadi, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan Suryadi, para pelaku seperti Roni, April, dan Muslim Hermanto tinggal tidak jauh dari lokasi pemalakan. Muslim ditangkap tim Subdit Jatanras setelah aksi pemalakan viral pada akhir September 2019.

“Ada beberapa kejadian pemalakan sopir truk di lokasi sehingga dianggap neraka bagi sopir truk. Setelah kami telusuri ternyata mereka ini masih keluarga, masih dalam satu kartu keluarga,” imbuh Suryadi.

Muslim ditangkap pada akhir September tahun lalu bersama rekannya Fadly. Sementara April dan Roni kembali beraksi pada 17 Desember 2019 dan menyebabkan Aiptu EL mengalami luka tusuk di perut. (den)

Continue Reading

Pendidikan

Sekolah Gratis Terkesan Dihapuskan, Ini Tanggapan Kadisdik Reza Fahlevi

Published

on

Kadisdik Provinsi Sumsel, Reza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis (PSG) yang sudah berjalan selama ini dibuat menjadi Program Sekolah Gratis Berkeadilan.

Pasalnya, sekolah gratis hanya diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu.
Bahkan, bagi siswa yang tidak mampu bukan hanya diberikan gratis masuk sekolah tapi juga diberikan pakaian dan juga sepatu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel Drs H Reza Fahlevi MM, Selasa (28/1/2020)

“Kalau bicara sekolah gratis, maka sangat menarik, Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sangat care. Siswa yang tak berkemampuan, bila perlu bukan hanya gratis, termasuk pakaian dan sepatu,”ujarnya.

Namun bagi yang berkemampuan dan kaya menurutnya banyak juga yang tak mau gratis dan ingin bayar. Sehingga kualitas pendidikan juga tidak baik kalau semua digratiskan.

“Jadi kita ganti menjadi gratis berkeadilan, namun kadang ada individu atau kelompok salah mengartikan, dan jangan dibuat politis,”tegasnya.

Pihaknya memastikan bagi siswa yang tidak mampu tidak akan ada ancaman dikeluarkan seperti ada informasi yang telah didapatkan. Menurutnya pihaknya memastikan jika ada siswa yang dikeluarkan gara-gara tak punya uang, maka pihaknya meminta siappun untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Sumsel.

“Jadi kalau ada anak dikeluarkan hanya karena tak mampu bayar laporkan kami. Jangan kadang ada yang keluar, memang keinginan siswanya,”jelasnya.

Terkait program sekolah gratis berkeadilan yang berjalan saat ini pihaknya meminta komite jangan hanya mengelola dana wali murid saja tapi lebih luas dengan menjalin kerjasama.

“Jadi komite ke depan jangan hanya mengelola, cari akses, dari CSR misalnya,”tegasnya.

Jadi, dikatakan Riza, komite harus benar mendata detail mana yang harus dibantuk sekolah gratis dan mana yang bayar akan tetapi harus rapat semua wali murid.

“Misal, ada 300 siswa 50 siswa yang tak mampu, maka sisanya itulah yang diajak kompromi, bagaimana mengelola BOS, PSG, dan kalau kurang cari dukungan kerjasama,”pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending