Connect with us

Berita

Kasus Suap Bupati Muara Enim, Kontraktor Robi Hanya Dituntut Hukuman 3 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa Robi Okta Fahlevi (35) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Selasa (14/1/2020).

Orator.id,Palembang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Robi Okta Fahlevi (35) sebagai terdakwa penyuap Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani selama tiga tahun penjara dan denda Rp 250 Juta subsider enam bulan kurungan.

Pembacaan tuntutan tersebut dilakukan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Selasa (14/1/2020).

Seraya memejamkan mata dan terus menundukkan kepala, bibir Robi tak henti-hentinya komat-kamit bahkan hingga tuntutan terhadapnya selesai dibacakan.

JPU KPK Roy Riadi yang membacakan tuntutanmemberatkan terdakwa, dimana perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur undang-undang korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan koorperatif selama persidangan serta terdakwa tidak pernah berbuat pidana sebelumnya.

Adapun tuntutan tersebut dijatuhkan kepada Robi, sebab JPU KPK menilai Pemilik sekaligus Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co itu terbukti melanggar ketentuan pasal
Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana pasal tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa terbukti melakukan pemufakatan melakukan suap dengan sadar dengan harapan terus mendapat proyek di dinas Muara Enim,” ujar Roy.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini yaitu uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000.

Selain itu terdakwa dinilai terbukti telah melakukan suap dengan nilai dalam uang rupiah sebesar Rp22.001.000.000,00. Serta dua unit kendaraan bermotor yakni, satu unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih, satu unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS sebagai bagian dari realisasi pemberian komitmen fee proyek 15% di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Suap tersebut secara sadar diberikan oleh terdakwa ke beberapa pejabat di dinas Muara Enim termasuk Bupati Ahmad Yani yang saat ini berstatus non aktif dalam jabatannya,” ujarnya.

Sementara itu, setelah selesai menjalani persidangan, Robi yang kembali duduk di kursi pengunjung, langsung disambut pelukan hangat sang istri yang tak kuasa menahan tangis.

Semula terlihat tegar, pria berkacamata itu langsung ikut meneteskan air mata dan terlihat berusaha menenangkan istrinya yang tampak terpukul atas tuntutan tersebut.

Dalam menyikapi tuntutan terhadap dirinya, Robi bersama kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi. Dua pledoi telah disiapkan sebagai pembelaan terhadap dirinya yang akan dibacakan pada sidang pekan depan.

“Kami izin mengajukan pembelaan yang mulia. Ada dua pledoi yang akan kami sampaikan. Pertama dari pak Robi langsung dan yang kedua dari kami selaku kuasa hukum,” ujar Niken Susanti, Kuasa Hukum Robi dalam persidangan.

Sidang ini akan dilanjutkan pekan depan yakni Selasa (21/1/2020). (den)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Prof Jalaluddin Wafat, Sumsel Kehilangan Tokoh Pendidikan

Published

on

Prof DR Jalaluddin

Orator.id,Palembang -Kabar duka datang dari dunia Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel). Prof. Dr. H. Jalaluddin, seorang tokoh pendidikan panutan yang pernah menjadi Rektor IAIN Raden Fatah Palembang telah berpulang ke Rahmatullah.

Sosok kharismatik Almarhum meninggalkan kenangan terdalam bagi orang-orang terdekat termasuk mahasiswa serta murid yang pernah ia ajarkan sewaktu menjadi sosok guru yang mendidik.

Almarhum merupakan Rektor ke-8 IAIN Raden Fatah Palembang (sekarang UIN Raden Fatah) periode 1998-2003, Profesor Dr H Jalaluddin dikenal sebagai seorang penulis handal. Ia juga mengajar di Fakultas Syari’ah dan menjadi dosen tetap dari Fakultas Tarbiyah.

Salah satu Mahasiswi almarhum Prof. H. Jalaludin di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, K.A bukhori mengungkapkan kenangan pribadinya selama menjadi mahasiswa yang dididiknya.

“Saya ingat sekali, tahun 1989 beliau mengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan memberikan tugas penelitian. Penelitian saya waktu itu tentang Porkas (SDSB) yang Akhirnya mengantarkan nilai A satu satunya di kelas,”katanya.

“Pernah juga Ketika saya di Badan Penerbitan ICMI Sumsel. Beliau minta dieditkan buku sekaligus minta dicarikan hadis ttg ibu untuk ditempatkan di halaman awal buku beliau yg berjudul “IBU”. Sebenarnya masih banyak lagi kenangan yang tidak dapat dituliskan tentang almarhum, apalagi humor beliau ketika mengisi kuliah dan ceramah yang tidak disia-siakan dan saya jadikan bahan dakwah,”katanya.

Selamat guruku kembali kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi, semoga diakui sebagai hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, Amin.

Lain hal,Siti Alfiatun Hasanah, Mahasiswi Prof Jalaludin mengatakan pertama kali mengikuti perkuliahan Almarhum pada semester satu PPS UIN Raden Fatah. Almarhum merupakan dosen yang sangat berkarakter, disiplin,objektif dan benar-benar mendidik mahasiswanya.

Tak pernah menyangka, beliau yang juga pernah mengajar almarhumah ibu akhirnya mengajar anaknya. Jika dulu saya hanya tau joke cerdas almarhun dari ibu, akhirnya saya merasakannya sendiri. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau adalah ilmu, tidak lupa beliau juga menyelipkan candaan yang membuat kami tertawa.

“Yang saya ingat adalah filosofi WC, “ketika seseorang berada di luar WC, yang ada hanyalah bau yang tercium menyengat, tapi ketika kita ada di dalamya, baupun menjadi hilang, bahkan mungkin menjadi wangi”, ujarnya.

Ia bercerita, walaupun sempat diajar hanya dua semester, yaitu pada Mata Kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan MK Filsafat Pendidikan Islam, tapi banyak ilmu dan teladan yang kami dapatkan. Almarhum tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, walau terkadang didikan beliau cukup tegas.

Di usia senjanya beliau jg masih sangat produktif, terbukti dengan diterbitkannya buku dan artikel Almarhum di media massa lokal.

“Almarhum juga sempat mengisi kuliah iftitah di stiq al-Lathifiyyah pada tahun 2018 lalu. Subhanallah, beliau memang sosok guru, dosen, pendidik yang patut diteladani,” katanya.

Selamat jalan Prof, nasehatmu, karyamu dan teladanmu akan selalu kami amalkan, semoga Allah memberikan tempat terbaik kepada Prof di sana, sebagaimana pesan almarhum saat kuliah kepada kami, bahwasanya kita manusia akan melewati empat alam, alam arwah, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maka dengan pendidikan Islam kita berusaha mempersiapkan diri menjadi hamba terbaik yang mampu melewati berbagai alam tersebut dengan cahaya keimanan.

Seperti diketahui Prof DR Jalaluddin meninggal dunia pada, Selasa 11 Agustus 2020 di RS Siti Khadijah Palembang pada subuh tadi sekira pukul 04.50 di kediamannya Jalan Tanah Merah, lorong Cendana 3, no. 4178 RT.42/11, Way hitam, Demang lebar Daun Palembang.

Rencananya Prof Dr H Jalaluddin akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanjung Bakiak yang terletak di Jalan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. (tji)

Continue Reading

Berita

Keraguan kepada KPK, Pengamat : Status ASN Hilangkan Independensi

Published

on

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practice lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara,” ujar Syarif dalam diskusi daring ‘Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK’, Selasa (11/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk Pasal 1 Ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Eks Wakil Ketua KPK itu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles,” tegas Syarif.

Atas hal itu, dirinya beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK. “Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain,” ucapnya.

Selain itu, Syarif juga menyoroti sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah pasca beralih status menjadi ASN. Kini, penggajian para pegawai KPK mengikuti sistem yang selama ini diterapkan pada ASN, yakni berupa gaji dan tunjangan sesuai Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020.

Selain kedua pendapatan tersebut, para pegawai juga dimungkinkan untuk menerima tunjangan khusus yang ditetapkan melalui peraturan presiden berdasarkan Pasal 9 Ayat (2).

Syarif menuturkan, sistem penggajian tersebut berbeda dengan yang selama ini diterima para pegawai. Semasa kepemimpinannya dulu, kata dia, para pegawai menerima pendapatan menggunakan sistem penggajian tunggal.

Menurut dia sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

“Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu ya gaji supaya gampang dikontrol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alih status pegawai KPK semakin mengikis nilai independensi yang selama ini teguh diperjuangkan lembaga antirasuah. PP 41/2020, kata dia, merupakan efek domino dari revisi UU KPK.

Ia menyampaikan, dengan beralih status menjadi ASN, maka keberanian KPK dalam menindak pelaku korupsi menjadi diragukan. Sebab, kini KPK telah menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif.

“Penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status, hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN maka kapan saja mereka (pegawai) dapat dipindahkan ke lembaga negara lain,” kata Kurnia.

Keraguan terkait independensi juga dikhawatirkan menimpa penyidik. Menurut dia, alih status pegawai menyebabkan penyidik yang selama ini bekerja di KPK akan berada di bawah koordinasi Pengawas Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

“Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 Tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, dalam UU KPK disebutkan lembaga antirasuah itu tetap bekerja secara independen dan tanpa intervensi siapapun.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Dini dalam keterangan tertulis.

Continue Reading

Berita

Rumah Sehat Covid-19 di Wisma Atlet Jakabaring Setop Terima Pasien

Published

on

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang siap mendirikan tempat isolasi darurat karena Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring Sport City (JSC) sudah tidak menerima pasien lagi.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor 044/SE/Dinkes/2020, dimana operasional Rumah Sehat Covid-19 Jakabaring dihentikan pada 31 Agustus mendatang.

Juru Bicara Gugus Tugas Bidang Kesehatan Yudhi Setiawan mengatakan, Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring tidak lagi menerima pasien mulai hari ini, Senin 10 Agustus 2020 dan resmi tutup pada 31 Agustus.

Bagi yang telah melakukan uji kesehatan dan masuk dalam kategori pasien Covid-19 akan langsung diajukan ke rumah sakit rujukan.

“Pasien dengan gejala baik ringan maupun berat yang telah menjalani swab isolasinya akan dialihkan ke Rumah Sakit,” katanya, Senin (10/8/2020).

Yudhi mengatakan, saat ini memang telah ditetapkan 16 rumah sakit penanganan Covid. Namun, bila di rumah sakit rujukan kamar rawat inap penuh, maka contoh di RSUD BARI milik Pemerintah Kota Palembang bakal ada penyediaan rumah sakit tambahan atau istilahnya darurat.

“Kita bisa gunakan halaman depan dan belakang sebagai isolasi pasien, jika darurat,” katanya.

Berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Palembang rumah sakit yang siap menangani kasus Covid-19 ada sebanyak 16 rumah sakit. Namun untuk penelitian hasil uji sample, sebagian rumah sakit masih mengandalkan laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK).

“Karena yang punya lab PCR tidak semua rumah sakit. Dimana saja yang menerima pasien Covid-19 termasuk RSMH dan BARI, tapi kalau nanti ada lonjakkan pasien kami siap mendirikan lokasi isolasi darurat,” katanya.

Menurutnya, optimalkan pemindahan pasien isolasi ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai RS penanganan Covid-19. “Baik ODP, PDP dan OTG yang dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai kasus Suspect, Probable, ataupun Positif Covid-19,” katanya.

Sejauh ini untuk pemeriksaan pasien dengan gejala ringan bisa dilakukan di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti balai pengobatan, praktek dokter mandiri.

“Gejala ringan dan berat isolasi di rumah sakit, tapi kalau dia tanpa gejala tetap isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Yudhi menambahkan, Isitilah ODP dan PDP kini tidak dipakai lagi, diganti dengan Suspect dan Probable. Suspect adalah pasien ODP atau PDP yang punya gejala ringan dan berat. “Sementara Probable adalah pasien PDP yang tidak sempat diambil swab dengan berbagai alasan,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending