Connect with us

Berita

PT Tri Patria Jadi Pengusul Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus TAA

Published

on

Wagub Sumsel, H Mawardi Yahya saat memimpin rapat membahas usulan pembangunan KEK TAA,  di ruang rapat gubernur, Senin (13/1/2020).

Orator.id, Palembang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menunjuk PT Tri Patria untuk menjadi pengusul Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA).

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Mawardi Yahya saat diwawancarai usai memimpin rapat membahas usulan pembangunan KEK TAA di ruang Rapat Gubernur, Senin (13/1/2020).

Mawardi mengatakan penunjukkan ini sesuai dengan saran atau masukan dari Sekretariat Dewan Nasional.

Dalam pembangunan KEK TAA tersebut, PT Tri Patria harus mengandeng atau melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Provinsi Sumsel.

“Untuk BUMD yang dilibatkan adalah PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) yang merupakan BUMD milik Sumsel dan PT Sei Sembilang yang merupakan BUMD milik Kabupaten Banyuasin,” ujar Mawardi

Mawardi menjelaskan, penunjukan tersebut nantinya segera diwujudkan melalui Surat Gubernur yang  menunjuk PT Tri Patria sebagai pengusul.  Sehingga PT Tria Patria bersama PT SMS dan PT Sei Sembilang bisa bekerjasama melaksanakan pembangunan KEK TAA.

“Surat penunjukan itu kita tembuskan ke Menko Perekonomian,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, pengembangan TAA harus disertai dengan adanya ketersediaan di bidang gas, pengolahan air limbah dan  listrik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta segera menyusun detil tata ruang KEK TAA.

“Pada prinsipnya Pemprov Sumsel dan Pemkab Banyuasin mendorong agar KEK TAA bisa segera keluar Keppres dan menindaklanjuti tahapan pembangunan,” ungkap Mawardi

Sementara itu, Direktur Utama PT Tri Patria, Yusuf Lubis mengatakan, jauh sebelum tahun 2020 pihaknya telah berpikir banyak tentang arahan dewan nasional untuk pengembangan KEK TAA.

“Ketika PT Tri Patria ditunjuk sebagai pengusul,  maka lantas muncul pertanyaan bagaimana dengan PT SMS dan PT Sei Sembilang? Untuk itu kami mempunyai beberapa usulan,” katanya

Usulan yang diajukan PT Tri Patria, setiap investasi yang masuk KEK TAA , PT SMS sebagai BUMD milik Sumsel mempunyai hak saham yang dicadangkan tergantung nilai investasinya. Begitu juga dengan PT Sei Sembilang mempunyai hak saham sesuai nilai industri.

“Dengan bersama-sama adanya kepemilikan saham, ini akan muncul rasa memiliki bersama. Dari hasil  kajian juga diketahui potensi perekonomian Sumsel dan Banyuasin bisa melampaui provinsi lain jika KEK TAA berhasil diwujudkan,” ujar Yusuf. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tanpa Kebijakan Matang, LockDown di India Rusuh

Published

on

Ribuan warga India memilih mudik jalan kaki saat lockdown. (foto: Reuters)

NewDelhi-Perdana Menteri India Narendra Modi meminta maaf pada warga miskin negara itu, menyusul tingginya angka korban jiwa dan kemiskinan yang timbul akibat kebijakan lockdown nasional selama 21 hari.

Kebijakan yang diumumkan Modi pada Selasa (24/3) untuk menekan laju penyebaran virus Corona itu, banyak menuai kritik karena tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Jutaan rakyat miskin India dirugikan. Banyak orang kelaparan. Puluhan ribu buruh migran yang menganggur, berjalan ratusan kilometer dari kota ke desa-desa asal mereka.

“Pertama-tama, saya meminta maaf kepada semua warga negara saya,” kata Modi dalam pidato yang disiarkan stasiun radio setempat, Minggu (29/3/2020).

“Kaum miskin pastinya berpikir, perdana menteri macam apa saya ini, yang telah menempatkan kita pada banyak masalah. Tapi, tidak ada pilihan lain untuk mengatasi kasus ini. Langkah-langkah yang kami lakukan sejauh ini, akan mengantar India pada kemenangan melawan Corona,” imbuhnya.

Kamis (26/3), pemerintahan Modi telah mengumumkan rencana stimulus ekonomi sebesar 22,6 miliar dolar AS untuk menyediakan bantuan tunai langsung dan pemberian makanan kepada warga miskin India. Namun, solusi itu tidak menawarkan kejelasan tentang rencana masa depan negara tersebut.

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan Indian Express pada Minggu (29/3), Abhijit Banerjee dan Esther Duo – peraih Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2019 – mengingatkan, kaum miskin butuh lebih banyak bantuan. “Tanpa itu, krisis permintaan akan menjadi bola salju ekonomi. Orang-orang tidak punya pilihan selain melanggar kebijakan,” tulis mereka.

Masih ada dukungan luas untuk berbagai upaya menghindari meluasnya pandemi Corona di India, negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa dengan sistem kesehatan masyarakat yang relatif buruk.
Namun para pemimpin oposisi, analis dan bahkan beberapa warga semakin mengkritik implementasinya.

“Sangat memalukan bahwa kami telah mengizinkan setiap warga negara India diperlakukan dengan cara ini. Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana darurat untuk eksodus ini,” cuit politisi oposisi Rahul Gandhi, mengomentari gambar dan rekaman buruh migran menempuh perjalanan jauh pulang ke kampung halaman dengan berjalan kaki, yang menjadi berita utama media.

Polisi mengatakan, empat migran tewas pada Sabtu (28/3), ketika sebuah truk menabrak mereka di negara bagian barat Maharashtra.

“Kami akan mati karena berjalan dan kelaparan, sebelum terbunuh Corona, ”kata pekerja migran Madhav Raj, 28, saat berjalan di Uttar Pradesh.

Hingga Minggu (29/3), total kasus positif Covid-19 di India mencapai angka 979, dengan 25 kasus kematian.

Meski sebagian besar ahli sepakat bahwa India butuh lockdown untuk mengurangi meluasnya wabah Covid-19, namun dampak ekonomi yang timbul malah memantik kemarahan warga miskin.

“Kami tidak punya makanan atau minuman. Saya pusing memikirkan, bagaimana cara memberi makan keluarga saya,” kata Amkirbee Shaikh Yusuf (50), ibu rumah tangga di perkampungan kumuh Dharavi di Mumbai, saat jam makan siang pada Sabtu (28/3) kemarin. “Tak ada kebaikan dari lockdown ini. Orang-orang marah, dan tak ada yang menghargai kita,” ujarnya.

Continue Reading

Berita

Pemuda di Palembang Ditangkap Polisi Karena Sebarkan Berita Bohong Tentang Pasien Positif Corona

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang – Deprianti (33) berprofesi sebagai juru parkir warga Jalan A Yani Kecamatan Jakabaring harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ia dibawa ke Polrestabes Palembang akibat ulahnya dengan sengaja menyebarkan video dan berita bohong seputar virus corona atau covid-19.

Pelaku merekam pasien yang sedang dibawa oleh dua orang perawat yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan tanpa konfirmasi bahwa pasien yang dimasukan ke dalam mobil ambulance adalah pasien positif virus corona pada Sabtu (28/3/2020) sekitar pukul 11.49 WIB di salah satu Rumah Sakit yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Kemuning Palembang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiadji membenarkan bahwa polisi dari SatIntel Polrestabes Palembang mengamankan pelaku penyebaran video dengan tuduhan pasien corona.

“Pelaku ini dengan sengaja menyebarkan video adanya pasien corona di rumah sakit tersebut,” katanya, Minggu (29/3/2020).

Lebih lanjut pihaknya pun sebelum mengamankan pelaku mengecek dulu kebenarannya. Sekitar pukul 13.00 WIB di hari yang sama pelaku sempat mendistribusikan video yang berdurasi 2:03 menit tersebut ke group wa dengan Judul Sahabat Nusapala yang beranggotakan 20 orang.

“Lalu akibat ulah nya itu anggota Sat Intel Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku ini,” jelasnya.

Selain itu pihaknya pun mengaku untuk pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim Unit Pidsus dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan dugaan sengaja menyebar video yang meresahkan masyarakat tersebut.

Sedangkan di tempat terpisah Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nuryono melalui Kanit Pidsus Iptu Hary Dinar menjelaskan bahwa pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. (den)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel : Karantina Wilayah Cegah Virus Corona Kewenangan Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel H Herman Deru

Orator.id,Palembang-Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengaku ogah berinisiatif memberlakukan karantina wilayah atau lockdown wilayah. Pasalnya, kebijakan lockdown tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

“Jika suatu wilayah ingin melakukan lockdown maka akan mempunyai resiko yang bisa menimbulkan beberapa dampak yang luas bagi masyarakat,” ujar Gubernur, Minggu (28/3/2020).

Padahal seperti diketahui berdasarkan data yang diperoleh kecenderungan terjangkit virus corona terus meningkat. Saat ini Sumsel sudah ada dua orang dinyatakan positif corona. Data resmi dari pemerintah Minggu (29/3/2020) jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 555 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 24 orang. Jumlah ini meningkat cukup signifikan.

Gubernur menuturkan bahwa penerapan lockdown harus dipikirkan secara matang dengan cara berkoordinasi serta melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Sejauh ini saya belum menerima laporan di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel belum ada suatu wilayah yang menerapkan lockdown,” jelasnya.

Herman Deru mengungkapkan, meski tidak menerapkan lockdown, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat baik itu melalui jalur udara, laut, dan darat untuk mencegah kunjungan orang yang datang dari suatu wilayah yang telah terpapar virus corona.

“Saya sudah memberikan peringatan kepada Bupati atau Wali Kota untuk menjaga ketat wilayahnya dan jika ditemukan adanya pemudik yang berasal dari luar wilayah Sumsel yang terpapar corona untuk segera dilacak riwayatnya,” ungkapnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement

Trending