Connect with us

Berita

Kabupaten dan Kota Diminta Anggarkan Dana Darurat Penanggulangan Bencana

Published

on

Orator.id, Palembang-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menganggarkan biaya tak terduga dalam menanggulangi bencana.

Hal itu diperkuat dengan Instruksi Gubernur dalam Surat Edaran No 360/040/BPBD-SS/2020 tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan longsor.

Dalam surat tersebut, Gubernur meminta Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang dalam penanggulangan bencana longsor dan banjir. Pada saat terjadinya bencana, pemerintah daerah dapat melakukan upaya seperti menetapkan status kedaruratan bencana sesuai dengan skala bencana yang diatur dalam perundang-undangan. Lalu, memberikan pelayanan kebutuhan dasar warga yang terdampak korban bencana.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, swasta serta masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Kemudian, memetakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Mewaspadai daerah dataran tinggi yang ada retakan tanahnya dan secepatnya melakukan upaya mitigasi struktural untuk menghindari tanah longsor.

Mengalokasikan dana penanggulangan bencana di APBD daerahnya. Menyiagakan personel, alat berat, logistik, peralatan evakuasi dan juga peralatan lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ataupun korban yang ditimbulkan dari bencana. Membentuk posko siaga dan melaporkan setiap perkembangan penanggulangan ke Gubernur Sumsel.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan melalui surat edaran yang sudah dibuat, pihaknya menginstruksikan kepada Pemerintah kabupaten/kota yang rawan bencana untuk mengambil tindakan. Mulai dari menyiapkan peralatan dan juga mengalokasikan anggaran lewat pos Biaya Tidak Terduga.

“Sudah ada edaran dari Mendagri juga untuk menggunakan anggaran yang ada menanggulangi bencana yang terjadi,” katanya.

Lanjutnya, Pemprov Sumsel juga siap menggelontorkan dana untuk membantu Pemda yang kesulitan anggaran. Walaupun hingga saat ini, masih belum ada Pemda yang mengajukan bantuan.

“Untuk (dana) bencana, masih belum. Tapi kami siap jika diminta bantuan,” ujar Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, bencana banjir yang menjadi langganan setiap tahun tentunya menjadi atensi khusus dirinya. Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan penelusuran penyebab terjadinya bencana tersebut.

“Kalau disebabkan aliran sungai yang belum lancar, kita akan lakukan normalisasi. Kalau akibat hutan yang gundul, akan kita lakukan antisipasi lainnya,” ungkapnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Karhutla Kembali Terjadi, Lahan 4 Hektare di OI Terbakar

Published

on

Kondisi lahan yang terbakar di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel, Selasa (11/8/2020) (foto: BPBD Sumsel)

Orator.id, Palembang-Sekitar 4 hektare Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthula) terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8/2020).

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel), Ansori mengatakan kejadian Karthula terjadi pada pukul 09.30 WIB hingga 13.15 WIB. “Luasan yang terbakar sekitar 4 hektare, Setelah 3 jam 45 menit alhamdulillah api berhasil dipadamkan,” katanya

Selain itu, asap dari Karthula sempat masuk ke Jalan Tol Palembang – Indralaya (Palindra) yang mengakibatkan mengganggu para pengendara yang melintas.

“Angin membawa kabut asap dari Karthula masuk ke tol Palindra,” ujar Ansori.

Ansori menjelaskan lahan mineral memiliki kandungan air yang membuat pemadaman dapat dengan cepat. “Syukur berkat kerja keras tim, kebakaran ini bisa dengan cepat kita padamkan,” jelasnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Prof Jalaluddin Wafat, Sumsel Kehilangan Tokoh Pendidikan

Published

on

Prof DR Jalaluddin

Orator.id,Palembang -Kabar duka datang dari dunia Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel). Prof. Dr. H. Jalaluddin, seorang tokoh pendidikan panutan yang pernah menjadi Rektor IAIN Raden Fatah Palembang telah berpulang ke Rahmatullah.

Sosok kharismatik Almarhum meninggalkan kenangan terdalam bagi orang-orang terdekat termasuk mahasiswa serta murid yang pernah ia ajarkan sewaktu menjadi sosok guru yang mendidik.

Almarhum merupakan Rektor ke-8 IAIN Raden Fatah Palembang (sekarang UIN Raden Fatah) periode 1998-2003, Profesor Dr H Jalaluddin dikenal sebagai seorang penulis handal. Ia juga mengajar di Fakultas Syari’ah dan menjadi dosen tetap dari Fakultas Tarbiyah.

Salah satu Mahasiswi almarhum Prof. H. Jalaludin di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, K.A bukhori mengungkapkan kenangan pribadinya selama menjadi mahasiswa yang dididiknya.

“Saya ingat sekali, tahun 1989 beliau mengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan memberikan tugas penelitian. Penelitian saya waktu itu tentang Porkas (SDSB) yang Akhirnya mengantarkan nilai A satu satunya di kelas,”katanya.

“Pernah juga Ketika saya di Badan Penerbitan ICMI Sumsel. Beliau minta dieditkan buku sekaligus minta dicarikan hadis ttg ibu untuk ditempatkan di halaman awal buku beliau yg berjudul “IBU”. Sebenarnya masih banyak lagi kenangan yang tidak dapat dituliskan tentang almarhum, apalagi humor beliau ketika mengisi kuliah dan ceramah yang tidak disia-siakan dan saya jadikan bahan dakwah,”katanya.

Selamat guruku kembali kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi, semoga diakui sebagai hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, Amin.

Lain hal,Siti Alfiatun Hasanah, Mahasiswi Prof Jalaludin mengatakan pertama kali mengikuti perkuliahan Almarhum pada semester satu PPS UIN Raden Fatah. Almarhum merupakan dosen yang sangat berkarakter, disiplin,objektif dan benar-benar mendidik mahasiswanya.

Tak pernah menyangka, beliau yang juga pernah mengajar almarhumah ibu akhirnya mengajar anaknya. Jika dulu saya hanya tau joke cerdas almarhun dari ibu, akhirnya saya merasakannya sendiri. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau adalah ilmu, tidak lupa beliau juga menyelipkan candaan yang membuat kami tertawa.

“Yang saya ingat adalah filosofi WC, “ketika seseorang berada di luar WC, yang ada hanyalah bau yang tercium menyengat, tapi ketika kita ada di dalamya, baupun menjadi hilang, bahkan mungkin menjadi wangi”, ujarnya.

Ia bercerita, walaupun sempat diajar hanya dua semester, yaitu pada Mata Kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan MK Filsafat Pendidikan Islam, tapi banyak ilmu dan teladan yang kami dapatkan. Almarhum tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, walau terkadang didikan beliau cukup tegas.

Di usia senjanya beliau jg masih sangat produktif, terbukti dengan diterbitkannya buku dan artikel Almarhum di media massa lokal.

“Almarhum juga sempat mengisi kuliah iftitah di stiq al-Lathifiyyah pada tahun 2018 lalu. Subhanallah, beliau memang sosok guru, dosen, pendidik yang patut diteladani,” katanya.

Selamat jalan Prof, nasehatmu, karyamu dan teladanmu akan selalu kami amalkan, semoga Allah memberikan tempat terbaik kepada Prof di sana, sebagaimana pesan almarhum saat kuliah kepada kami, bahwasanya kita manusia akan melewati empat alam, alam arwah, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maka dengan pendidikan Islam kita berusaha mempersiapkan diri menjadi hamba terbaik yang mampu melewati berbagai alam tersebut dengan cahaya keimanan.

Seperti diketahui Prof DR Jalaluddin meninggal dunia pada, Selasa 11 Agustus 2020 di RS Siti Khadijah Palembang pada subuh tadi sekira pukul 04.50 di kediamannya Jalan Tanah Merah, lorong Cendana 3, no. 4178 RT.42/11, Way hitam, Demang lebar Daun Palembang.

Rencananya Prof Dr H Jalaluddin akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanjung Bakiak yang terletak di Jalan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. (tji)

Continue Reading

Berita

Keraguan kepada KPK, Pengamat : Status ASN Hilangkan Independensi

Published

on

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practice lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara,” ujar Syarif dalam diskusi daring ‘Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK’, Selasa (11/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk Pasal 1 Ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Eks Wakil Ketua KPK itu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles,” tegas Syarif.

Atas hal itu, dirinya beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK. “Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain,” ucapnya.

Selain itu, Syarif juga menyoroti sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah pasca beralih status menjadi ASN. Kini, penggajian para pegawai KPK mengikuti sistem yang selama ini diterapkan pada ASN, yakni berupa gaji dan tunjangan sesuai Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020.

Selain kedua pendapatan tersebut, para pegawai juga dimungkinkan untuk menerima tunjangan khusus yang ditetapkan melalui peraturan presiden berdasarkan Pasal 9 Ayat (2).

Syarif menuturkan, sistem penggajian tersebut berbeda dengan yang selama ini diterima para pegawai. Semasa kepemimpinannya dulu, kata dia, para pegawai menerima pendapatan menggunakan sistem penggajian tunggal.

Menurut dia sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

“Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu ya gaji supaya gampang dikontrol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alih status pegawai KPK semakin mengikis nilai independensi yang selama ini teguh diperjuangkan lembaga antirasuah. PP 41/2020, kata dia, merupakan efek domino dari revisi UU KPK.

Ia menyampaikan, dengan beralih status menjadi ASN, maka keberanian KPK dalam menindak pelaku korupsi menjadi diragukan. Sebab, kini KPK telah menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif.

“Penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status, hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN maka kapan saja mereka (pegawai) dapat dipindahkan ke lembaga negara lain,” kata Kurnia.

Keraguan terkait independensi juga dikhawatirkan menimpa penyidik. Menurut dia, alih status pegawai menyebabkan penyidik yang selama ini bekerja di KPK akan berada di bawah koordinasi Pengawas Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

“Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 Tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, dalam UU KPK disebutkan lembaga antirasuah itu tetap bekerja secara independen dan tanpa intervensi siapapun.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Dini dalam keterangan tertulis.

Continue Reading
Advertisement

Trending