Connect with us

Berita

Buang Sampah Kulit Durian Berkarung-Karung ke Sungai Musi, Empat Pemuda di Palembang Masuk Bui

Published

on

Sejumlah pemuda tertangkap kamera membuang sampah kulit durian ke Sungai Musi dari atas Jembatan Musi IV Palembang. Akibat perbuatan yang melanggar aturan itu, mereka ditangkap petugas dan harus menjalani hukuman kurungan sambil menunggu persidangan. (foto:ist)

Orator.id,Palembang-Beredarnya video di media sosial adanya sejumlah pemuda membuang sampah berkarung-karung ke Sungai Musi, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang gerah.

Setelah ditelusuri ternyata para pelaku berjumlah empat orang dan diupah untuk membuang sampah kulit durian dari Pasar Durian Kuto ke Sungai Musi. Atas tindakan itu, mereka ditangkap tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang.

Keempat pelaku (sebelah kanan) saat diinterogasi petugas.

Keempat pelaku yang ditangkap yakni Agus Harianto sebagai sopir mobil, Ade Rio sebagai kondektur, Nevri sebagai pemilik angkot rute Lemabang – Sayangan dan Ari Juliansah sebagai penjual durian di Kuto. Keempatnya ditangkap pukul 08.00 di terminal Lemabang.

Perbuatan para pelaku viral setelah videonya diunggah ke media sosial usai mereka melancarkan aksinya melempar sampah kulit durian berkarung-karung dari atas Jembatan Musi IV ke Sungai Musi, Minggu (12/1/2020) malam.

Mobil angkot yang digunakan pelaku membawa sampah kulit durian dari Pasar Durian Kuto akhirnya ditemukan.

Sopir tembak Lemabang – Sayangan, Agus Harianto warga 13 Ilir, mengaku disuruh membuang sampah dan mendapat bayaran bukan kali ini saja. Tapi membuang sampah ke sungai baru kali ini.

“Membuang kulit durian itu mendapat upah hanya Rp20.000.Biasanya ke kotak sampah, tapi di tempat sampah Boom Baru ini dilarang penjaganya, kami juga tidak tahu kenapa, makanya kami reflek saja membuang dari Jembatan Musi IV,” katanya, Senin (13/1/2020).

Ari Juliansah, Pedagang Durian Kuto, mengatakan sampah kulit durian itu sebanyak tujuh karung, setiap karung seharga Rp7.000.

“Bos pemilik durian kami tidak tahu, dia hanya menyuruh buang sampah saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Palembang GA Putra Jaya mengatakan, keempat pelaku melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan pasal 55 tentang larangan. Pembuang sampah sembarangan dikenakan sanksi 3 bulan kurungan dan atau denda Rp50 juta.

“Mereka kita kenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan kurungan 1×24 jam, kemudian akan disidang untuk menentukan sanksi,” katanya.

Sanksi ini sebagai shock teraphy kepada masyarakat Kota Palembang untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan.

“Jangan membuang sampah sembarangan, kemarin-kemarin masih imbauan,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Rizal mengatakan, setelah melihat laporan, pihaknya bersama Satpol PP kemudian melacak nomor lambung angkot yang digunakan untuk membuang sampah sembarangan itu.

“Angkot itu juga izin trayeknya Lemabang – Sayangan telah habis dan uji KIR sudah mati dna harus diperbaharui enam bulan sekali,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mahfud MD : Ini Bedanya Korupsi Zaman Orba dengan Reformasi

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok : Humas Polhukam)

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut sistem demokrasi di Indonesia yang lahir dari reformasi bukan menghilangkan korupsi, melainkan malah melahirkan pola korupsi baru.

Mahfud mengatakan sistem demokrasi yang dijalankan di masa sekarang ini justru tak menghilangkan korupsi yang memang telah mendarah daging di Indonesia.

“Kita membangun demokrasi tapi faktanya korupsi makin banyak, sejarah reformasi coba, korupsi makin kurang gak dari Orde Baru. Tidak, itu makin banyak dan korupsi di era sekarang ini dibangun melalui demokrasi,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Kemerdekaan-Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka, Selasa (11/8/2020).

Korupsi, kata Mahfud, meskipun telah terjadi reformasi pemerintahan di Indonesia pada 1998 lalu, dari masa Orde Baru ke masa Reformasi, namun justru tak menghilangkan jejak korupsi dan nepotisme.

Bedanya kata dia, hanya dari proses terjadinya korupsi itu sendiri. Jika di masa pemerintahan orde baru korupsi dibangun melalui otoriterisme yang kekuasaan sangat terpusat untuk mengatur korupsi di Indonesia.

Saat ini, korupsi justru dilakukan secara demokrasi dan bebas. Dengan berbagai cara dan dilakukan hampir semua lapisan masyarakat.

“Nah sekarang semua orang karena demokrasi, karena kebebasan, itu sudah melakukan korupsinya sendiri-sendiri melalui berbagai cara,” kata dia.

Tak hilangnya budaya korupsi di Indonesia ini kata Mahfud tak kepas dari gambaran sifat manusia Indonesia yang digambarkan oleh Jurnalis dan Pengarang Mochtar Lubis. Lubis kata Mahfud menggambarkan bangsa Indonesia sebagai manusia-manusia dengan sifat hipokrit dan munafik.

“Ya misal kita bilang mau berantas korupsi, tapi dia sendiri dapat kesempatan (ikut) korupsi juga. Itu kan munafik,” kata Mahfud seperti dilansir CNNIndonesia.

Mahfud menyebut tak sedikit bangsa Indonesia yang telah mendapat kekuasaan membuat jalan sendiri untuk melakukan aksi korupsi. Korupsi-korupsi inilah kata dia yang dibangun melalui jalam demokrasi.

“Misal gini, kalau mau berbuat sesuatu yang salah nanti dibuat Undang-undangnya nya lewat DPR. Berdebat-debat, akhirnya lawan-melawan (antarfraksi atau pemerintah) ‘mau masukan pasal itu saya minta masukan pasal ini, kalau anda mau ini saya minta itu’,” kata Mahfud menjelaskan.”Ternyata korupsi-korupsi itu dibangun melalui demokrasi, karena jalan untuk korupsi itu sering sekali disepakati. Jalan salah itu disepakati melalui kekuatan formal demokrasi. Sehingga di situlah korupsi itu masuk,” katanya.

Dari sinilah kata Mahfud korupsi itu dibangun melalui jalan demokrasi. Sehingga korupsi tampak menjadi jalan yang legal karena tak sedikit aturan yang kemudian dibuat para pemangku kepentingan justru memudahkan proses tersebut.

“Nah di situ kemudian korupsi dibangun melalui jalan demokrasi,” kata dia.

Continue Reading

Pendidikan

Pelajar Ini Kritik Pembelajaran Jarak Jauh: Buat Apa Kalau Fasilitas Kita Nggak Mendukung?

Published

on

JAKARTA-Video seorang pelajar yang mengkritisi kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi viral di sosial media. Pelajar berseragam SMA ini mengaku, kendala mengenai sistem sekolah daring kurang lebih sama di berbagai penjuru Indonesia.

Di antaranya seperti kendala gadget, kuota, sinyal, hingga kerap mati lampu.

Ia bercerita, temannya mengaku mendapat subsidi pulsa sebesar Rp 25 ribu, tetapi harga kuota internet beberapa daerah sangatlah mahal.

Selain itu, ia mengaku pembelajaran secara daring kurang efektif, lantaran tidak adanya sosok guru yang mengawasi anak didiknya ketika belajar.

“Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru.”

“Dan ada wacana saya lihat di berita, saya gak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini akan dilaksanakan dengan permanen.

Sedangkan kalau kita belajar cuma mau pintar, Google juga lebih pintar daripada sekolah,” ujar sosok pelajar ini dalam videonya.

Saat dikonfirmasi, sosok pelajar bernama Syamil Shafa Besayef ini menuturkan, kritikan tersebut ia sampaikan kala menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, pada Kamis (23/7/2020) lalu.

Ia termasuk satu di antara 21 pelajar yang ikut menghadiri secara langsung, kegiatan yang disaksikan 500 orang peserta se-Indonesia melalui virtual Zoom ini.

Terkait kritikannya yang menjadi viral, Syamil memang mempermasalahkan wacana soal PJJ akan dipermanenkan.

Pasalnya, ia merasa tidak ada lagi interaksi dengan sekolah, bila PJJ menjadi permanen.

“Saya mempermasalahkan wacana PJJ akan dipermanenkan karena seperti orang banyak kutip, google lebih pintar dari sekolah.”

“Tapi kalau dipermanenkan kita tidak ada interaksi dengan sekolah, kurang dapat karakternya,” ujar pelajar kelas 12 di SMAN 7 Jakarta seperti dilansir Tribunnews, Senin (10/8/2020).

Sementara, fasilitas dan penunjang pendidikan di masa pandemi ini belum banyak tercukupi.

Tidak hanya di pelosok negeri saja, bahkan di Ibukota seperti Jakarta pun, masih ada kendala terkait belajar online ini.

Misalnya, adanya orang tua dari tiga anak yang sama-sama belajar online, tetapi hanya memiliki satu gadget. Bahkan, Syamil juga menceritakan adanya driver ojek yang harus menunggu pukul 12.00 siang untuk bekerja, lantaran gadget miliknya dipakai sang anak untuk belajar online.

“Kalau hal seperti itu masih terjadi, masa mau dipermanenin?”

“Buat apa kalau fasilitas kita ngga mendukung? Padahal pendidikan offline pun di Indonesia masih belum merata,” terangnya.

Continue Reading

Berita

Aneh, Pelaku Hilangnya Bollar di Jembatan Ampera Belum Tersentuh

Published

on

Ilustrasi

Orator.id, Palembang-Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 telah terjadi insiden kerusakan bollar (besi pembatas trotoar) di atas Jembatan Ampera. Diketahui Sebanyak 33 buah bollar pembatas Jembatan Ampera yang semula rapi berjejer di sisi kanan dan kiri pedestrian Jembatan Ampera ditemukan dengan kondisi hancur berantakan.

Setelah dilakukan investigasi dan identifikasi oleh pihak PPK.3.6 Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan, pada lokasi kejadian ditemukan jejak ban mobil di atas pedestrian.

“Kesimpulan yang kami dapat ambil sementara adanya kelalaian pengendara mobil yang sampai saat ini belom dapat diketahui identitasnya yang menabrak bolar tersebut hingga keramik di atas pedestrian juga ikut terlepas sebagian,” kata Kepala BBPJN Wilayah III Syaiful Anwar, Selasa (11/8/2020).

Menurut Syaiful, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui identitas penabrak bolar tersebut.

“Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi dan dituntut ganti rugi, untuk itu semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya

Pihaknya pun akan segera melakukan perbaikan pada bolar tersebut dengan esitimasi pekerjaan selama 30 hari perbaikan.

“Kami berharap agar masyarakat kota Palembang dapat berpartisipasi untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun oleh negara dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan pencurian,” ungkap Syaiful. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending