Connect with us

Berita

Berlaku 30 Januari, Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak

Published

on

Ilustrasi

Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.

Dalam aturan ini Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$ 75 menjadi US$ 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar ± 27,5% – 37,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 0%).

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa meskipun bea masuk terhadap barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan yang disampaikan pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri.

“Hal ini mengakibatkan produk tas, sepatu, dan garmen dalam negeri tidak laku. Seperti yang diketahui beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk China,” ungkapnya.

Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen sebesar 15%-20% untuk tas, 25%-30% untuk sepatu, dan 15%-25% untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10%, dan PPh sebesar 7,5% hingga 10%.

“Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum,” ujar Syarif.

Di kesempatan yang sama, sehubungan dengan penerapan aturan baru ini, Syarif mengimbau kepada masyarakat, khususnya perusahaan jasa titipan (PJT) untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran antara lain memecah barang kiriman (splitting) atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing).

Dalam menyusun perubahan aturan ini, seperti dilansir detik.com, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.

“Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM. Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” ucap Syarif.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Korban Virus Corona Tewas di China Naik Jadi 106, Jerman Umumkan Kasus Pertama

Published

on

WUHAN-Para pejabat di China mengatakan, Selasa (28/1/2020), Beijing, Ibu Kota China, mencatat korban pertama yang meninggal akibat infeksi virus corona jenis baru. Sementara itu, jumlah total korban meninggal akibat virus corona di negara itu bertambah menjadi 106 orang.

Kantor berita Reuters melaporkan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak virus corona terhadap perekonomian terbesar di dunia, otoritas kesehatan melapokan kenaikan baru kasus penyakit tersebut. Dari jumlah tersebut enam kasus kematian berasal dari luar Kota Wuhan.

Meski kasus virus yang seperti flu itu sudah menyebar di banyak negara, termasuk yang terbaru di Sri Lanka dan Kamboja, belum ada kematian akibat virus corona yang dilaporkan terjadi di luar China.

Wuhan, kota berpenduduk 11 juta jiwa di Provinsi Hubei, di mana virus itu muncul akhir tahun lalu sudah dikarantina. Pemerintah menutup semua transportasi dan tempat-tempat umum. Virus corono jenis baru itu tampaknya merebak dari sebuah pasar yang menjual satwa liar.

Puluhan juta warga lainnya di Hubei juga terkena pembatasan perjalanan untuk membasmi virus itu sebelum menyebar ke seluruh China dan keluar negara itu.

Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan, seperti dilansir Reuters, angka kematian akibat virus corona tercata 106 orang pada Selasa (28/1/2020), naik dari 81 orang pada sehari sebelumnya. Total kasus yang terkonfirmasi di China naik menjadi 4.515 kasus pada Senin (27/1/2020), dari 2.835 kasus pada Minggu (26/1/2020).

Pakar China: Virus Corona Jenis Baru Bisa Jadi Semakin Kuat

Sementara itu, Jerman menyatakan telah mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona.

Kementerian Kesehatan Bavaria mengatakan, Senin (27/1/2020), seorang pria di Kota Starnberg, sekitar 30 kilometer barat daya Kota Munich, dipastikan positif terjangkit virus tersebut.

Kementerian dalam pernyataannya yang diunggah di situs web mengatakan pasien “dalam keadaan baik” dan diisolasi untuk observasi medis. Kementerian tidak memberikan rincian usia atau kewarganegaraan pasien, tetapi akan menggelar konferensi pers pada pukul 10.00 pagi waktu setempat hari ini, Selasa.

Continue Reading

Berita

Tim Jatanras Polda Sumsel Bekuk Pemalak dan Penusuk Anggota Polisi

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang – Roni (19), pelaku pemalakan sopir truk dan penusuk anggota polisi Aiptu EL ditangkap Tim Jatanras Polda Sumsel.

“Pelaku Roni ini pemain lama dan memalak di Macan Lindungan. Ia ternyata masih keluarga dengan pemalak-pemalak yang telah ditangkap lebih dulu,” kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Polda Sumsel, Kompol Suryadi, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan Suryadi, para pelaku seperti Roni, April, dan Muslim Hermanto tinggal tidak jauh dari lokasi pemalakan. Muslim ditangkap tim Subdit Jatanras setelah aksi pemalakan viral pada akhir September 2019.

“Ada beberapa kejadian pemalakan sopir truk di lokasi sehingga dianggap neraka bagi sopir truk. Setelah kami telusuri ternyata mereka ini masih keluarga, masih dalam satu kartu keluarga,” imbuh Suryadi.

Muslim ditangkap pada akhir September tahun lalu bersama rekannya Fadly. Sementara April dan Roni kembali beraksi pada 17 Desember 2019 dan menyebabkan Aiptu EL mengalami luka tusuk di perut. (den)

Continue Reading

Pendidikan

Sekolah Gratis Terkesan Dihapuskan, Ini Tanggapan Kadisdik Reza Fahlevi

Published

on

Kadisdik Provinsi Sumsel, Reza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis (PSG) yang sudah berjalan selama ini dibuat menjadi Program Sekolah Gratis Berkeadilan.

Pasalnya, sekolah gratis hanya diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu.
Bahkan, bagi siswa yang tidak mampu bukan hanya diberikan gratis masuk sekolah tapi juga diberikan pakaian dan juga sepatu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel Drs H Reza Fahlevi MM, Selasa (28/1/2020)

“Kalau bicara sekolah gratis, maka sangat menarik, Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sangat care. Siswa yang tak berkemampuan, bila perlu bukan hanya gratis, termasuk pakaian dan sepatu,”ujarnya.

Namun bagi yang berkemampuan dan kaya menurutnya banyak juga yang tak mau gratis dan ingin bayar. Sehingga kualitas pendidikan juga tidak baik kalau semua digratiskan.

“Jadi kita ganti menjadi gratis berkeadilan, namun kadang ada individu atau kelompok salah mengartikan, dan jangan dibuat politis,”tegasnya.

Pihaknya memastikan bagi siswa yang tidak mampu tidak akan ada ancaman dikeluarkan seperti ada informasi yang telah didapatkan. Menurutnya pihaknya memastikan jika ada siswa yang dikeluarkan gara-gara tak punya uang, maka pihaknya meminta siappun untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Sumsel.

“Jadi kalau ada anak dikeluarkan hanya karena tak mampu bayar laporkan kami. Jangan kadang ada yang keluar, memang keinginan siswanya,”jelasnya.

Terkait program sekolah gratis berkeadilan yang berjalan saat ini pihaknya meminta komite jangan hanya mengelola dana wali murid saja tapi lebih luas dengan menjalin kerjasama.

“Jadi komite ke depan jangan hanya mengelola, cari akses, dari CSR misalnya,”tegasnya.

Jadi, dikatakan Riza, komite harus benar mendata detail mana yang harus dibantuk sekolah gratis dan mana yang bayar akan tetapi harus rapat semua wali murid.

“Misal, ada 300 siswa 50 siswa yang tak mampu, maka sisanya itulah yang diajak kompromi, bagaimana mengelola BOS, PSG, dan kalau kurang cari dukungan kerjasama,”pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending