Connect with us

Berita

60 Pegawai BPPD Palembang Manipulasi Absensi Finger Print

Published

on

Orator.id,Palembang-Sebanyak 60 pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS terbukti memalsukan data absensi. Akibat pelanggaran tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang langsung memberikan sanksi Surat Peringatan (SP) 1.

Hal ini diketahui dari hasil laporan data absensi ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang pada evalusi 2019 lalu dan ditemukan hasil print out absensi yang digandakan. Bahkan yang paling mencolok terjadi di BPPD yang sampai 60 orang PNS dan non PNS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa langsung menindak laporan ini dan melakukan sidak ke BPPD. Lantaran terbukti salah, ia langsung memberikan sanksi SP 1.

Sekda Ratu Dewa saat Sidak ke BPPD Palembang,Senin (13/1/2020).

“Langsung kita berikan peringatan pertama (SP 1) bagi yang memanipulasi ini,” katanya, Senin (13/1/2020).

Dewa mengatakan, dari hasil temuan ini diketahui bahwa modus pegawai memanipulasi data absensi ini mulai 2 sampai 6 kali, dan bahkan ada yang bisa titip absen, meski absensi sudah menggunakan sistem finger print.

“Mereka mengakali absensi, jadi waktu absen pagi titip dengan teman, nanti absen lagi dan modus ini bisa dilakukan dengan menggunakan jari teman (pegawai lainnya) waktu di awal memasukan data ke operator,” katanya.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan pegawai, diketahui bahwa titip absen ini dilakukan untuk menghindari telat absen, karena jika telat dari jadwal masuk 07.30 WIB, maka akan langsung dipotong tunjangan kinerja. Ini juga tidak ada pengeculian dan harus dipatuhi semua pegawai.

“Kalau ada dinas keluar kota juga jelas ada surat tugas yang diketahui atasan,” ujarnya.

Dewa mengatakan, semua pegawai ini sudah diberikan Tunjangan kinerja (Tukin). Bahkan untuk BPPD itu ada tambahan lagi dari hasil tagih (pajak) dan termasuk OPD yang masuk zona integritas, serta memiliki kewajiban memberikan kinerja maksimal, agar capaian pajak daerah dapat optimal.

“Hasil data ini, selain diberikan SP 1, kemudian di rekomendasi BKPSDM untuk ditindak lanjut serta evalusi selama 1 bulan kedepan. Jika masih mengulangi akan kita mutasi ke tempat yang jauh (kalau pulang ke Sematang Borang kita Mutasi ke Gandus, intinya biar jadi pelajaran, sedangkan bagi non PNS kita putus kontrak di bulan berikutnya,” jelasnya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Karhutla Kembali Terjadi, Lahan 4 Hektare di OI Terbakar

Published

on

Kondisi lahan yang terbakar di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel, Selasa (11/8/2020) (foto: BPBD Sumsel)

Orator.id, Palembang-Sekitar 4 hektare Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthula) terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8/2020).

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel), Ansori mengatakan kejadian Karthula terjadi pada pukul 09.30 WIB hingga 13.15 WIB. “Luasan yang terbakar sekitar 4 hektare, Setelah 3 jam 45 menit alhamdulillah api berhasil dipadamkan,” katanya

Selain itu, asap dari Karthula sempat masuk ke Jalan Tol Palembang – Indralaya (Palindra) yang mengakibatkan mengganggu para pengendara yang melintas.

“Angin membawa kabut asap dari Karthula masuk ke tol Palindra,” ujar Ansori.

Ansori menjelaskan lahan mineral memiliki kandungan air yang membuat pemadaman dapat dengan cepat. “Syukur berkat kerja keras tim, kebakaran ini bisa dengan cepat kita padamkan,” jelasnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Prof Jalaluddin Wafat, Sumsel Kehilangan Tokoh Pendidikan

Published

on

Prof DR Jalaluddin

Orator.id,Palembang -Kabar duka datang dari dunia Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel). Prof. Dr. H. Jalaluddin, seorang tokoh pendidikan panutan yang pernah menjadi Rektor IAIN Raden Fatah Palembang telah berpulang ke Rahmatullah.

Sosok kharismatik Almarhum meninggalkan kenangan terdalam bagi orang-orang terdekat termasuk mahasiswa serta murid yang pernah ia ajarkan sewaktu menjadi sosok guru yang mendidik.

Almarhum merupakan Rektor ke-8 IAIN Raden Fatah Palembang (sekarang UIN Raden Fatah) periode 1998-2003, Profesor Dr H Jalaluddin dikenal sebagai seorang penulis handal. Ia juga mengajar di Fakultas Syari’ah dan menjadi dosen tetap dari Fakultas Tarbiyah.

Salah satu Mahasiswi almarhum Prof. H. Jalaludin di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, K.A bukhori mengungkapkan kenangan pribadinya selama menjadi mahasiswa yang dididiknya.

“Saya ingat sekali, tahun 1989 beliau mengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan memberikan tugas penelitian. Penelitian saya waktu itu tentang Porkas (SDSB) yang Akhirnya mengantarkan nilai A satu satunya di kelas,”katanya.

“Pernah juga Ketika saya di Badan Penerbitan ICMI Sumsel. Beliau minta dieditkan buku sekaligus minta dicarikan hadis ttg ibu untuk ditempatkan di halaman awal buku beliau yg berjudul “IBU”. Sebenarnya masih banyak lagi kenangan yang tidak dapat dituliskan tentang almarhum, apalagi humor beliau ketika mengisi kuliah dan ceramah yang tidak disia-siakan dan saya jadikan bahan dakwah,”katanya.

Selamat guruku kembali kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi, semoga diakui sebagai hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, Amin.

Lain hal,Siti Alfiatun Hasanah, Mahasiswi Prof Jalaludin mengatakan pertama kali mengikuti perkuliahan Almarhum pada semester satu PPS UIN Raden Fatah. Almarhum merupakan dosen yang sangat berkarakter, disiplin,objektif dan benar-benar mendidik mahasiswanya.

Tak pernah menyangka, beliau yang juga pernah mengajar almarhumah ibu akhirnya mengajar anaknya. Jika dulu saya hanya tau joke cerdas almarhun dari ibu, akhirnya saya merasakannya sendiri. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau adalah ilmu, tidak lupa beliau juga menyelipkan candaan yang membuat kami tertawa.

“Yang saya ingat adalah filosofi WC, “ketika seseorang berada di luar WC, yang ada hanyalah bau yang tercium menyengat, tapi ketika kita ada di dalamya, baupun menjadi hilang, bahkan mungkin menjadi wangi”, ujarnya.

Ia bercerita, walaupun sempat diajar hanya dua semester, yaitu pada Mata Kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan MK Filsafat Pendidikan Islam, tapi banyak ilmu dan teladan yang kami dapatkan. Almarhum tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, walau terkadang didikan beliau cukup tegas.

Di usia senjanya beliau jg masih sangat produktif, terbukti dengan diterbitkannya buku dan artikel Almarhum di media massa lokal.

“Almarhum juga sempat mengisi kuliah iftitah di stiq al-Lathifiyyah pada tahun 2018 lalu. Subhanallah, beliau memang sosok guru, dosen, pendidik yang patut diteladani,” katanya.

Selamat jalan Prof, nasehatmu, karyamu dan teladanmu akan selalu kami amalkan, semoga Allah memberikan tempat terbaik kepada Prof di sana, sebagaimana pesan almarhum saat kuliah kepada kami, bahwasanya kita manusia akan melewati empat alam, alam arwah, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maka dengan pendidikan Islam kita berusaha mempersiapkan diri menjadi hamba terbaik yang mampu melewati berbagai alam tersebut dengan cahaya keimanan.

Seperti diketahui Prof DR Jalaluddin meninggal dunia pada, Selasa 11 Agustus 2020 di RS Siti Khadijah Palembang pada subuh tadi sekira pukul 04.50 di kediamannya Jalan Tanah Merah, lorong Cendana 3, no. 4178 RT.42/11, Way hitam, Demang lebar Daun Palembang.

Rencananya Prof Dr H Jalaluddin akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanjung Bakiak yang terletak di Jalan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. (tji)

Continue Reading

Berita

Keraguan kepada KPK, Pengamat : Status ASN Hilangkan Independensi

Published

on

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practice lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara,” ujar Syarif dalam diskusi daring ‘Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK’, Selasa (11/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk Pasal 1 Ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Eks Wakil Ketua KPK itu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles,” tegas Syarif.

Atas hal itu, dirinya beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK. “Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain,” ucapnya.

Selain itu, Syarif juga menyoroti sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah pasca beralih status menjadi ASN. Kini, penggajian para pegawai KPK mengikuti sistem yang selama ini diterapkan pada ASN, yakni berupa gaji dan tunjangan sesuai Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020.

Selain kedua pendapatan tersebut, para pegawai juga dimungkinkan untuk menerima tunjangan khusus yang ditetapkan melalui peraturan presiden berdasarkan Pasal 9 Ayat (2).

Syarif menuturkan, sistem penggajian tersebut berbeda dengan yang selama ini diterima para pegawai. Semasa kepemimpinannya dulu, kata dia, para pegawai menerima pendapatan menggunakan sistem penggajian tunggal.

Menurut dia sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

“Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu ya gaji supaya gampang dikontrol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alih status pegawai KPK semakin mengikis nilai independensi yang selama ini teguh diperjuangkan lembaga antirasuah. PP 41/2020, kata dia, merupakan efek domino dari revisi UU KPK.

Ia menyampaikan, dengan beralih status menjadi ASN, maka keberanian KPK dalam menindak pelaku korupsi menjadi diragukan. Sebab, kini KPK telah menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif.

“Penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status, hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN maka kapan saja mereka (pegawai) dapat dipindahkan ke lembaga negara lain,” kata Kurnia.

Keraguan terkait independensi juga dikhawatirkan menimpa penyidik. Menurut dia, alih status pegawai menyebabkan penyidik yang selama ini bekerja di KPK akan berada di bawah koordinasi Pengawas Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

“Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 Tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, dalam UU KPK disebutkan lembaga antirasuah itu tetap bekerja secara independen dan tanpa intervensi siapapun.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Dini dalam keterangan tertulis.

Continue Reading
Advertisement

Trending