Connect with us

Berita

Belum Signifikan, Investasi Masuk ke Sumsel Meningkat

Published

on

Ilustrasi

Orator.id, Palembang-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan investasi di Provinsi Sumsel meningkat.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sumsel, Megaria mengatakan pihaknya optimistis investasi akan meningkat pada tahun ini karena berkaca atau melihat pada investasi pada tahun yang lalu (2019).

Kepala DPMPTSP Provinsi Sumsel, Megaria

“Realisasi pencapaian invetasi pada 2019 kemarin tercatat lebih dari Rp26 triliun masuk sebagai investasi di Sumsel. Nah jumlah ini naik sedikit dibanding pencapaian investasi pada 2018 lalu yaitu berkisar Rp25 triliun,” ujar Megaria

Megaria menjelaskan, dari pencapaian di 2019 lalu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi yakni berkisar 60 persen. Selebihnya yakni sekitar 40 persen merupakan penanaman modal asing (PMA).

“Tercatat selama 2019 ada 461 proyek PMA dan 744 proyek PMDN di Sumsel. Jumlahnya ini kita yakini akan bertambah pada 2020 ini,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, kenaikan investasi di Provinsi Sumsel dikarenakan banyak hal. Diantaranya karena koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengenai data investor di Sumsel yang semakin baik.

“Kami bersama BKPM melakukan pemantauan ke lapangan, terkait masalah-masalah yang selama ini ada, sehingga bisa diatasi dan pencatatan dan penyampaian LKPM investor di lapangan semakin aktif dan akurat. Contohnya lokasi yang selama ini sulit dijangkau, sekarang sudah disediakan anggaran untuk pemantauan di lapangan. Kita intensifkan di awal tahun ini,” ungkap Megaria

Megaria menambahkan, untuk meningkatkan minat investor, pihaknya juga akan menggaungkan kembali KEK Tanjung Api-Api. Apalagi di tahun ini pihaknya akan mengajukan kembali revisi KEK yakni PP nomor 51 tahun 2014.

“KEK TAA ini dapat menjadi peluang besar untuk menarik investasi masuk ke Sumsel. Insya Allah revisi kita ajukan tahun ini, karena kita baru menyelesaikan RTRW dan kedepan akan menyelesaikan Amdal. Selain itu, pihaknya juga terus menyosialisasikan investasi di Sumsel melalui sejumlah kegiatan di 2020 ini. Diantaranya Infrada 2020 pada April mendatang, bersamaan dengan launching pelayanan notice ‘srikandi’ yang merupakan pelayanan baru dari DPMPTSP Sumsel dan maaih banyak lainnya,” katanya. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Keraguan kepada KPK, Pengamat : Status ASN Hilangkan Independensi

Published

on

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practice lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara,” ujar Syarif dalam diskusi daring ‘Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK’, Selasa (11/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk Pasal 1 Ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Eks Wakil Ketua KPK itu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles,” tegas Syarif.

Atas hal itu, dirinya beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK. “Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain,” ucapnya.

Selain itu, Syarif juga menyoroti sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah pasca beralih status menjadi ASN. Kini, penggajian para pegawai KPK mengikuti sistem yang selama ini diterapkan pada ASN, yakni berupa gaji dan tunjangan sesuai Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020.

Selain kedua pendapatan tersebut, para pegawai juga dimungkinkan untuk menerima tunjangan khusus yang ditetapkan melalui peraturan presiden berdasarkan Pasal 9 Ayat (2).

Syarif menuturkan, sistem penggajian tersebut berbeda dengan yang selama ini diterima para pegawai. Semasa kepemimpinannya dulu, kata dia, para pegawai menerima pendapatan menggunakan sistem penggajian tunggal.

Menurut dia sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

“Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu ya gaji supaya gampang dikontrol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alih status pegawai KPK semakin mengikis nilai independensi yang selama ini teguh diperjuangkan lembaga antirasuah. PP 41/2020, kata dia, merupakan efek domino dari revisi UU KPK.

Ia menyampaikan, dengan beralih status menjadi ASN, maka keberanian KPK dalam menindak pelaku korupsi menjadi diragukan. Sebab, kini KPK telah menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif.

“Penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status, hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN maka kapan saja mereka (pegawai) dapat dipindahkan ke lembaga negara lain,” kata Kurnia.

Keraguan terkait independensi juga dikhawatirkan menimpa penyidik. Menurut dia, alih status pegawai menyebabkan penyidik yang selama ini bekerja di KPK akan berada di bawah koordinasi Pengawas Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

“Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 Tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, dalam UU KPK disebutkan lembaga antirasuah itu tetap bekerja secara independen dan tanpa intervensi siapapun.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Dini dalam keterangan tertulis.

Continue Reading

Berita

Rumah Sehat Covid-19 di Wisma Atlet Jakabaring Setop Terima Pasien

Published

on

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang siap mendirikan tempat isolasi darurat karena Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring Sport City (JSC) sudah tidak menerima pasien lagi.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor 044/SE/Dinkes/2020, dimana operasional Rumah Sehat Covid-19 Jakabaring dihentikan pada 31 Agustus mendatang.

Juru Bicara Gugus Tugas Bidang Kesehatan Yudhi Setiawan mengatakan, Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring tidak lagi menerima pasien mulai hari ini, Senin 10 Agustus 2020 dan resmi tutup pada 31 Agustus.

Bagi yang telah melakukan uji kesehatan dan masuk dalam kategori pasien Covid-19 akan langsung diajukan ke rumah sakit rujukan.

“Pasien dengan gejala baik ringan maupun berat yang telah menjalani swab isolasinya akan dialihkan ke Rumah Sakit,” katanya, Senin (10/8/2020).

Yudhi mengatakan, saat ini memang telah ditetapkan 16 rumah sakit penanganan Covid. Namun, bila di rumah sakit rujukan kamar rawat inap penuh, maka contoh di RSUD BARI milik Pemerintah Kota Palembang bakal ada penyediaan rumah sakit tambahan atau istilahnya darurat.

“Kita bisa gunakan halaman depan dan belakang sebagai isolasi pasien, jika darurat,” katanya.

Berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Palembang rumah sakit yang siap menangani kasus Covid-19 ada sebanyak 16 rumah sakit. Namun untuk penelitian hasil uji sample, sebagian rumah sakit masih mengandalkan laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK).

“Karena yang punya lab PCR tidak semua rumah sakit. Dimana saja yang menerima pasien Covid-19 termasuk RSMH dan BARI, tapi kalau nanti ada lonjakkan pasien kami siap mendirikan lokasi isolasi darurat,” katanya.

Menurutnya, optimalkan pemindahan pasien isolasi ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai RS penanganan Covid-19. “Baik ODP, PDP dan OTG yang dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai kasus Suspect, Probable, ataupun Positif Covid-19,” katanya.

Sejauh ini untuk pemeriksaan pasien dengan gejala ringan bisa dilakukan di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti balai pengobatan, praktek dokter mandiri.

“Gejala ringan dan berat isolasi di rumah sakit, tapi kalau dia tanpa gejala tetap isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Yudhi menambahkan, Isitilah ODP dan PDP kini tidak dipakai lagi, diganti dengan Suspect dan Probable. Suspect adalah pasien ODP atau PDP yang punya gejala ringan dan berat. “Sementara Probable adalah pasien PDP yang tidak sempat diambil swab dengan berbagai alasan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Mengawal Jurnalisme di Masa Pandemi

Published

on

JAKARTA-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-26 di tahun 2020 ini dalam suasana istimewa, yaitu saat dunia menghadapi pandemi Covid-19. Virus yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir Desember 2019 ini kemudian meluas ke seluruh dunia dan kini sudah menginfeksi 19,264,609 dan menyebabkan kematian 717,754 jiwa.

Sejak diakui secara resmi masuk Indonesia pada Maret lalu, virus Covid-19 ini berdampak luas bagi media dan jurnalis di Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasi penyebaran wabah itu dengan melakukan sejumlah pembatasan wilayah, yang itu berdampak bagi ekonomi. Bagi media, dampak itulah yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK, efsiensi dan tindakan penghematan lainnya.

AJI menilai pandemi ini memiliki dampak yang sangat serius bagi pers saat ini, dan juga masa depan. Dampak nyata dari pandemi tentu saja yang utama bagi bisnis media, yang itu juga akan berakibat langsung pada kesejahteraan jurnalis. Dampak lainnya adalah pada kualitas jurnalisme karena banyaknya proses news gathering dengan cara daring.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, situasi ini menjadi kepedulian serius bagi AJI, yang memiliki concern soal kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Situasi sulit media saat ini tentu berdampak langsung pada tiga hal tersebut. “AJI berharap media bisa menghadapi masa-masa sulit ini, dengan tetap menjaga nilai utama profesi ini, yaitu bekerja untuk menemukan kebenaran dan memprioritaskan kepentingan publik,” kata Abdul Manan, Jumat, 7 Agustus 2020.

Situasi baru inilah yang mendorong AJI memilih “Jurnalisme di Era Pandemi” sebagai tema HUT tahun 2020 ini. Sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ini, AJI menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Masing-masing: enam seri webinar pada 27-29 Juli 2020 dan 3-5 Agustus 2020, penerbitan buku laporan tahunan tentang situasi pers Indonesia, orasi budaya oleh Dr. Nasir Tamara, dan pemberian penghargaan: Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award, dan Pers Mahasiswa terbaik.

Dalam Malam Penganugerahan AJI yang diselenggarakan pada Jumat, 7 Agustus 2020, AJI mengumumkan para pemenang. Penghargaan Udin Award 2020 diberikan kepada Majalah TEMPO. Penghargaan Tasirf Award kepada 1. The Jakarta Post, BBC Indonesia, Vice Indonesia, Tirto.id dalam kolaborasi liputan Atas Nama Baik Kampus, dan 2. The Jakarta Post, Tirto.id, Jubi dalam kolaborasi liputan Kerusuhan Wamena.
Pemenang SK Trimurti Award 2020 dimenangkan oleh Gadrida Rosdiana Djukana, jurnalis asal Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Untuk penghargaan terhadap pers mahasiswa, Dewan Juri menetapkan para pemenangnya sebagai berikut:
Juara 1 : Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Double Kill: Penghasilan Hilang, Pungutan Selain UKT akan Diterapkan. Juara 2 : LPM Progress dengan judul : Pembuat Konten Dewasa Diantara Passion, Profesi dan Pelecehan Seksual yang Dialami

Mr Allaster Cox, Charge d’Affaires ai / Kuasa Usaha of the Australian Embassy, yang memberikan pidato dalam Malam Penghargaan AJI itu menyatakan, “Media yang kuat dan bersemangat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat adalah hal baik untuk demokrasi, hal baik untuk pemerintahan dan membantu memberi hasil lebih baik bagi masyarakat,” kata Cox. “Saya memuji pekerjaan yang AJI lakukan untuk mengeksplorasi peran jurnalisme di Indonesia selama pandemi ini dan mempromosikan pentingnya pers yang bebas.”

Continue Reading
Advertisement

Trending