Connect with us

Berita

Rentetan Perampokan Disertai Pembunuhan Sopir Taksi Online di Palembang. Terbaru, Korban Ruslan Tewas

Published

on

Orator.id,Palembang -Upaya perampokan disertai pembunuhan sopir taksi online di Kota Palembang menjadi momok yang kian menakutkan. Buktinya saja sejak 2018 hingga 2019 sedikitnya enam kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Dan umumnya motifnya karena ingin menguasai harta korban.

Dari aksi kejahatan itu , tak sedikit sopir taksi online tewas mengenaskan dan banyak juga sopir mendapatkan kekerasan benda tajam dan tumpul. Para sopir pun nyaris tewas dengan luka tusukan dan pukulan.

Tahun 2018 ada tiga kasus menghebohkan dengan tiga korban sopir taksi online tewas mengenaskan. Seperti sopir taksi online, Try Widyantoro (44) tewas dengan luka tusuk dan mayatnya dibuang di Banyuasin. Mayat korban baru ditemukan sudah menjadi tulang belulang. Korban Keduanya, Aji Saputra (25) juga tewas dengan luka tusuk dan mayatnya dibuang di daerah Musi Banyuasin. Ketiga, Sofyan (43) tewas mengenaskan dan ketiga kasus itu berhasil ungkap polisi.

Rupanya kawanan perampok tidak juga jera, tahun 2019, upaya perampokan masih saja terjadi. Dua korban berikutnya, nyaris tewas ditangan perampok. Mereka Heriyanto, sopir taksi online ini sempat ditusuk pakai obeng oleh penumpangnya pada 22 Maret 2019 namun sopir masih selamat.

Kemudian aksi terjadi pada bulan November 2019, korbannya Nova (37) yang menderita luka tusukan hingga puluhan kali. Ia berhasil selamat setelah keluar dari mobil dan teriak minta tolong.

Dan baru ini kejadian terjadi pada Sabtu (28/12/2019), sopir taksi online bernama
Ruslan Sani (43) tewas mengenaskan dengan luka tusuk hingga belasan kali. Korban warga Jalan Sematang Borang, Komplek RSC Blok 3E, Sako tewas di dalam mobil oleh pembunuhan sadis tersebut.

Dua pelaku pun perampokan disertai pembunuhan berhasil dibekuk polisi dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setyadji.

Pelakunya yakni Sulaiman (37) warga Jalan Untung Suropati Rt 47, Jelutung Kota Jambi dan Abib Samudra (36) Jalan KH Azhari, Lorong Amal, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang.

“Alhamdulillah kita berhasil mengamankan kedua pelaku usai aksi yang mereka lakukan terhadap korban hingga meninggal dunia,” ujar Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji melalui Kasat Reskrim Kompol Nuryono,Minggu (29/12/2019).

Menurut dia, kronologis peristiwa perampokan itu yakni kedua pelaku memesan taksi online dengan menggunakan akun Antoni, dengan tujuan ke Komp Perum Griya Asri Kel Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang. Dengan Titik jemput di Simp Kol Atmo Sekitar SMA Xaverius, Sabtu (28/12/2019) sekitar pukul 22.00 WIB.

Kemudian kedua pelaku dijemput oleh Korban dengan mengendarai Toyota Avanza Warna Hitam  No Pol BG 1442 RP. Setelah berhasil di jemput, ditengah jalan tersangka menjerat korban pada bagian leher dan menusuknya di bagian dada empat tusukan. Juga terdapat dua luka tusuk di perut sebelah kiri di leher sebelah kiri bagian belakang satu luka tusukan, di bagian kepala sebelah kiri enam luka tusukan sehingga korban meninggal dunia.

“Kita mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut dari warga yang memergoki kedua pelaku sedang membuang mayat korban, sehingga kita melakukan gerak cepat dan berhasil mengamankan kedua pelaku serta satu unit mobil korban, satu bila sajam stainless gagang kayu, satu buah gagang Senpi jenis Softgun warna hitam dan satu helai tali tambang warna Orange,” katanya.

Hingga kini, kedua pelaku sedang diinterogasi lebih lanjut oleh aparat kepolisian Polrestabes Palembang. (den)

Berita

Keraguan kepada KPK, Pengamat : Status ASN Hilangkan Independensi

Published

on

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practice lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara,” ujar Syarif dalam diskusi daring ‘Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK’, Selasa (11/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk Pasal 1 Ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Eks Wakil Ketua KPK itu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles,” tegas Syarif.

Atas hal itu, dirinya beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK. “Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain,” ucapnya.

Selain itu, Syarif juga menyoroti sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah pasca beralih status menjadi ASN. Kini, penggajian para pegawai KPK mengikuti sistem yang selama ini diterapkan pada ASN, yakni berupa gaji dan tunjangan sesuai Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020.

Selain kedua pendapatan tersebut, para pegawai juga dimungkinkan untuk menerima tunjangan khusus yang ditetapkan melalui peraturan presiden berdasarkan Pasal 9 Ayat (2).

Syarif menuturkan, sistem penggajian tersebut berbeda dengan yang selama ini diterima para pegawai. Semasa kepemimpinannya dulu, kata dia, para pegawai menerima pendapatan menggunakan sistem penggajian tunggal.

Menurut dia sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

“Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu ya gaji supaya gampang dikontrol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alih status pegawai KPK semakin mengikis nilai independensi yang selama ini teguh diperjuangkan lembaga antirasuah. PP 41/2020, kata dia, merupakan efek domino dari revisi UU KPK.

Ia menyampaikan, dengan beralih status menjadi ASN, maka keberanian KPK dalam menindak pelaku korupsi menjadi diragukan. Sebab, kini KPK telah menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif.

“Penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status, hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN maka kapan saja mereka (pegawai) dapat dipindahkan ke lembaga negara lain,” kata Kurnia.

Keraguan terkait independensi juga dikhawatirkan menimpa penyidik. Menurut dia, alih status pegawai menyebabkan penyidik yang selama ini bekerja di KPK akan berada di bawah koordinasi Pengawas Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

“Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 Tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK,” tuturnya seperti dilansir JPNN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, dalam UU KPK disebutkan lembaga antirasuah itu tetap bekerja secara independen dan tanpa intervensi siapapun.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Dini dalam keterangan tertulis.

Continue Reading

Berita

Rumah Sehat Covid-19 di Wisma Atlet Jakabaring Setop Terima Pasien

Published

on

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang siap mendirikan tempat isolasi darurat karena Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring Sport City (JSC) sudah tidak menerima pasien lagi.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor 044/SE/Dinkes/2020, dimana operasional Rumah Sehat Covid-19 Jakabaring dihentikan pada 31 Agustus mendatang.

Juru Bicara Gugus Tugas Bidang Kesehatan Yudhi Setiawan mengatakan, Rumah Sehat Covid-19 di Jakabaring tidak lagi menerima pasien mulai hari ini, Senin 10 Agustus 2020 dan resmi tutup pada 31 Agustus.

Bagi yang telah melakukan uji kesehatan dan masuk dalam kategori pasien Covid-19 akan langsung diajukan ke rumah sakit rujukan.

“Pasien dengan gejala baik ringan maupun berat yang telah menjalani swab isolasinya akan dialihkan ke Rumah Sakit,” katanya, Senin (10/8/2020).

Yudhi mengatakan, saat ini memang telah ditetapkan 16 rumah sakit penanganan Covid. Namun, bila di rumah sakit rujukan kamar rawat inap penuh, maka contoh di RSUD BARI milik Pemerintah Kota Palembang bakal ada penyediaan rumah sakit tambahan atau istilahnya darurat.

“Kita bisa gunakan halaman depan dan belakang sebagai isolasi pasien, jika darurat,” katanya.

Berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Palembang rumah sakit yang siap menangani kasus Covid-19 ada sebanyak 16 rumah sakit. Namun untuk penelitian hasil uji sample, sebagian rumah sakit masih mengandalkan laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK).

“Karena yang punya lab PCR tidak semua rumah sakit. Dimana saja yang menerima pasien Covid-19 termasuk RSMH dan BARI, tapi kalau nanti ada lonjakkan pasien kami siap mendirikan lokasi isolasi darurat,” katanya.

Menurutnya, optimalkan pemindahan pasien isolasi ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai RS penanganan Covid-19. “Baik ODP, PDP dan OTG yang dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai kasus Suspect, Probable, ataupun Positif Covid-19,” katanya.

Sejauh ini untuk pemeriksaan pasien dengan gejala ringan bisa dilakukan di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti balai pengobatan, praktek dokter mandiri.

“Gejala ringan dan berat isolasi di rumah sakit, tapi kalau dia tanpa gejala tetap isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Yudhi menambahkan, Isitilah ODP dan PDP kini tidak dipakai lagi, diganti dengan Suspect dan Probable. Suspect adalah pasien ODP atau PDP yang punya gejala ringan dan berat. “Sementara Probable adalah pasien PDP yang tidak sempat diambil swab dengan berbagai alasan,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Mengawal Jurnalisme di Masa Pandemi

Published

on

JAKARTA-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-26 di tahun 2020 ini dalam suasana istimewa, yaitu saat dunia menghadapi pandemi Covid-19. Virus yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir Desember 2019 ini kemudian meluas ke seluruh dunia dan kini sudah menginfeksi 19,264,609 dan menyebabkan kematian 717,754 jiwa.

Sejak diakui secara resmi masuk Indonesia pada Maret lalu, virus Covid-19 ini berdampak luas bagi media dan jurnalis di Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasi penyebaran wabah itu dengan melakukan sejumlah pembatasan wilayah, yang itu berdampak bagi ekonomi. Bagi media, dampak itulah yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK, efsiensi dan tindakan penghematan lainnya.

AJI menilai pandemi ini memiliki dampak yang sangat serius bagi pers saat ini, dan juga masa depan. Dampak nyata dari pandemi tentu saja yang utama bagi bisnis media, yang itu juga akan berakibat langsung pada kesejahteraan jurnalis. Dampak lainnya adalah pada kualitas jurnalisme karena banyaknya proses news gathering dengan cara daring.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, situasi ini menjadi kepedulian serius bagi AJI, yang memiliki concern soal kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Situasi sulit media saat ini tentu berdampak langsung pada tiga hal tersebut. “AJI berharap media bisa menghadapi masa-masa sulit ini, dengan tetap menjaga nilai utama profesi ini, yaitu bekerja untuk menemukan kebenaran dan memprioritaskan kepentingan publik,” kata Abdul Manan, Jumat, 7 Agustus 2020.

Situasi baru inilah yang mendorong AJI memilih “Jurnalisme di Era Pandemi” sebagai tema HUT tahun 2020 ini. Sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ini, AJI menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Masing-masing: enam seri webinar pada 27-29 Juli 2020 dan 3-5 Agustus 2020, penerbitan buku laporan tahunan tentang situasi pers Indonesia, orasi budaya oleh Dr. Nasir Tamara, dan pemberian penghargaan: Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award, dan Pers Mahasiswa terbaik.

Dalam Malam Penganugerahan AJI yang diselenggarakan pada Jumat, 7 Agustus 2020, AJI mengumumkan para pemenang. Penghargaan Udin Award 2020 diberikan kepada Majalah TEMPO. Penghargaan Tasirf Award kepada 1. The Jakarta Post, BBC Indonesia, Vice Indonesia, Tirto.id dalam kolaborasi liputan Atas Nama Baik Kampus, dan 2. The Jakarta Post, Tirto.id, Jubi dalam kolaborasi liputan Kerusuhan Wamena.
Pemenang SK Trimurti Award 2020 dimenangkan oleh Gadrida Rosdiana Djukana, jurnalis asal Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Untuk penghargaan terhadap pers mahasiswa, Dewan Juri menetapkan para pemenangnya sebagai berikut:
Juara 1 : Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Double Kill: Penghasilan Hilang, Pungutan Selain UKT akan Diterapkan. Juara 2 : LPM Progress dengan judul : Pembuat Konten Dewasa Diantara Passion, Profesi dan Pelecehan Seksual yang Dialami

Mr Allaster Cox, Charge d’Affaires ai / Kuasa Usaha of the Australian Embassy, yang memberikan pidato dalam Malam Penghargaan AJI itu menyatakan, “Media yang kuat dan bersemangat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat adalah hal baik untuk demokrasi, hal baik untuk pemerintahan dan membantu memberi hasil lebih baik bagi masyarakat,” kata Cox. “Saya memuji pekerjaan yang AJI lakukan untuk mengeksplorasi peran jurnalisme di Indonesia selama pandemi ini dan mempromosikan pentingnya pers yang bebas.”

Continue Reading
Advertisement

Trending