Connect with us

Berita

Bank Dunia Rilis Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun

Published

on

JAKARTA-Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan total kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Angka ini setara dengan 0,5% dari Produk Domestik Bruto Indonesia.

Berdasarkan publikasi World Bank dengan judul Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) menyebutkan, penghitungan kerugian ekonomi ini berdasarkan kebakaran hutan massif terjadi di delapan provinsi prioritas, yakni, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kalaimantan Barat, Jambi, Kalimantan Timur dan Papua.

“Kerusakan dan kerugian ekonomi terjadi di delapan provinsi di sepanjang Juni-Oktober 2019 diperkirakan mencapai US$5,2 miliar atau 0,5% dari GDP Indonesia,” kata Frederico Gil Sander, Lead Economist World Bank Indonesia.

Penghitungan karhutla itu, kurun waktu Januari-September 2019 dengan luasan 620.201 hektar. Luasan ini naik dua kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata kebakaran hutan sepanjang 2016-2018.

Dampak kebakaran dan kabut asap itu, katanya, sampai September 2019, lebih 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan. Ada 12 bandar udara nasional berhenti beroperasi. Bukan hanya Indonesia yang alami kerugian dari kebakaran hutan, tetapi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Juga ada ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia dan Singapura, harus menghentikan belajar mengajar karena kebakaran hutan.

Karhutla juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri, yakni, terhadap produksi dari komoditas seperti tanaman hutan tahunan dan kayu yang memerlukan setidaknya dua sampai lima tahun untuk bisa panen.

Laporan ini memperkirakan penurunan 0,09% dan 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing tahun 2019 dan 2020 dampak kebakaran hutan.

“Tidak seperti kebakaran di hutan Amerika Utara, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah perbuatan manusia dan jadi permasalahan kronis,” sebut laporan itu.

Dalam laporan ini juga menyebutkan kebakaran hutan dan kabut asap secara berulang meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Kondisi ini terlihat dari permintaan dari negara-negara Eropa merosot dan rencana Uni Eropa tak lagi masukkan bahan bakar alami berbasis minyak sawit dalam kategori energi bersih terbarukan mulai 2030.

Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditanya soal ini mengatakan, belum bisa merespon hal ini. ”Belum bisa karena banyak yang nanganin,” katanya.

Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, tak memiliki kapasitas dalam menilai ini. ”Tapi itu rujukan yang bisa diterima. Artinya, itu kan pernah disampaikan oleh sejumlah petinggi pemerintah dan para pejabat,” katanya seperti dilansir  Mongabay. Doni sebutkan, pada 2015 World Bank juga rilis kerugian dari karhutla.

Dia bilang, Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan, kalau karhutla menilmbulkan kerugian dari berbagai aspek baik kesehatan warga, ekonomi, pendidikan, keamanan dan lain-lain. ”Ini sangat merugikan, kepentingan nasional akan terganggu (dengan ada karhutla).”

Menurut Doni, kunci menangani masalah ini dengan pencegahan. Karhutla akan terus berlangsung kalau berbagai pihak kurang memberikan perhatian. Persoalan karhutla ini, katanya, tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, juga kepedulian banyak pihak.

”Ini masalah kompleks, kalau sebenarnya semua mau memenuhi regulasi, aturan, meski kebakaran tetap ada tapi tidak meluas seperti ini.”

Selama ini, katanya, gambut telah ‘diperkosa’ oleh manusia dan manusia telah melanggar hak asasi gambut. ”Dengan gambut dikeringkan berarti telah terjadi pemaksaan.” Untuk itu, dia menekankan soal mengembalikan kodrat gambut, yakni, basah.

Ada sekitar 80% lahan bekas terbakar menjadi perkebunan. ”Yang terbakar itu banyak lahan tak bertuan, grey area.”

Bahan gugatan

Isna Fatimah, Kepala Divisi Tata Kelola dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, pemerintah bisa menggunakan data itu dan memasukkan dalam materi gugatan kepada perusahaan. “Mereka bisa menggunakan pertimbangan aspek-aspek di luar dari kerusakan dan pemulihan lingkungan,” katanya.

Dia bilang, ada biaya-biaya dan potensi biaya oleh negara untuk menutupi dampak dari asap. Pemerintah, katanya, perlu mengkaji mekanisme biaya dampak karhutla yang bisa minta penggantian, misal, melalui gugatan atau lain-lain.

Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah secara umum juga bisa mempertimbangkan membuat gugatan.

Marsya Mutmainah Handayani, peneliti ICEL mengatakan, selama ini gugatan kebakaran hutan dan gambut itu hanya mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 7/2014, antara lain kerugian karena dilampaui baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban pengolaha air limbah, emisi, dan/atau pengolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Juga kerugian untuk penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kerugian mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan maupun kerugian ekosistem.

”Selain itu penanggulangan masih kurang dielaborasi.”

Dia contohkan, kalau terjadi kebakaran lahan di konsesi, kemudian helikopter yang punya pemerintah melakukan pemadaman. Seharusnya, kata Marsya ada biaya ganti rugi dari perusahaan karena ada dana pemerintah keluar dari kelalaian perusahaan. “Seharusnya itu juga bisa masuk dalam gugatan,” katanya.

Selain itu, Indonesia juga sulit melepas emisis karbon yang lepas meski ilmu pengetahuan sudah berkembang. ”Dengan penghitungan semua itu, angka gugatan kemungkinan meningkat.”

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tak Adil, Ratusan Guru Honorer di Palembang Gigit Jari Tak Dapat Insentif

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto

Orator.id,Palembang-Pembayaran insentif selama enam bulan untuk tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang ternyata tidak untuk semuanya. Masih ada ratusan orang ternyata tidak mendapatkan bagian.

Seperti diketahui, Insentif baru dibayarkan setelah menunggak lantaran keuangan terkendala Covid-19. Sesuai dengan SK dari Januari sampai Maret tenaga kependidikan dan guru honorer mendapatkan Rp700 ribu dan ada yang Rp1 juta. Sedangkan di SK baru ini April – Juli semuanya dapat Rp1 juta. Disdik membayarkan untuk Januari sampai Juli.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, insentif yang sudah dicairkan itu hanya untuk 2000 guru honorer dan tenaga kependidikan pemegang SK. Hal ini sesuai dengan usulan pemberian insentif pada 2017 lalu, ada 2000 honorer yang sudah memiliki SK wali kota mendapatkan insentif setiap bulannya.

“Kami memberikan insentif bagi pemilik SK sekitar 2000an orang. Selebihnya masih ratusan honorer lagi tidak punya SK tidak dapat insentif,” katanya.

Zulinto mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memiliki SK akan kembali didata kembali. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dan keuangan daerah. Selain itu sebelumnga akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wali kota.

“Kita akan data ulang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai melebihi. Berapa kebutuhannya bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya gaji honorer bersumber dari dana BOS dan APBD. Sementara yang tidak memiliki NUPTK penggajian langsung dari sekolah sesuai kebijakan kepala sekolah. “Kan sudah dibayar gaji mereka itu, saya tidak hafal jumlahnya,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Puluhan Warga Diamankan Lantaran Tak Pakai Masker

Published

on

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra saat menggelar operasi yustisi di perbatasan jalan masuk kota Palembang, Senin (21/9/2020)

Orator.id, Palembang-Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (PolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, pada hari ini pihaknya menggelar operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

“Kita tidak hanya fokus di pusat kota, operasi tersebut juga dilakukan di perbatasan Kota Palembang. Dalam operasi yustisi tersebut, tim Satgas berjumlah sekitar 108 orang dan dibantu juga dari Pol-PP Kabupaten Banyuasin. Selain itu, dari kota Palembang ada 20 orang dan total semuanya ada 120 orang,” katanya, Senin (21/9/2020)

Sementara dari operasi yustisi yang dilakukan di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring tersebut terdapat 30 warga terjaring karena tidak menggunakan masker.

“Operasi ini kita gelar dari pukul 09.20 WIB hingga pukul 09.50 WIB. Kurang lebih satu jam, tercatat 30 warga yang terjaring. Mereka tidak memakai masker di pandemi Covid-19 ini, padahal sudah ada aturan Pergub dan Perwalinya,” ujar Aris

Aris menjelaskan, banyak pendatang yang masuk ke kota Palembang, namun tidak menggunakan masker. Karena itu, diberikan tindakan untuk edukasi dan pembinaan, serta kedisiplinan, mematuhi protokoler kesehatan.

“Sanksinya, kalau laki-laki push up sesuai kemampuannya, kalau perempuan kita minta untuk membersihkan fasos dan fasum yang ada di sekitaran lokasi. Tentunya, saat menjalani hukuman, diawasi petugas gabungan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, sanksi ini masih bersifat longgar dan memberikan pembelajaran, bahwa masker ini sangat penting dan menjadi gaya hidup pada masa Covid-19.

“Kami imbau agar warga membiasakan diri, berdisiplin untuk melaksanakan protokoler kesehatan covid-19, untuk sama-sama memakai masker di manapun berada kemudian membiasakan hidup bersih, kalau tidak terlalu perlu hindari kerumunan yang terpenting guna memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Aris

Aris menambahkan, untuk semua masyarakat Sumsel harus tetap beraktivitas dengan mempedomani protokol kesehatan.

“Saya harap masyarakat Sumsel harus terbiasa disiplin untuk melaksanakan pola hidup baru, dengan pola pikir untuk hidup lebih bersih, dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan virus covid-19,” katanya. (mna)

Continue Reading

Berita

Temukan Produk Makanan Tak Sesuai Aturan, Pemkot-BBPOM Tak Berani Berikan Sanksi Tegas

Published

on

BBPOM bersama Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak produk makanan ke sejumlah mall dan pasar swalayan, Senin (21/9/2020).

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah mall dan Pasar Swalayan, Senin (21/9/2020). Hasilnya, ditemukannya tujuh item produk yang tidak memenuhi kreteria izin edar, seperti di supermarker Super Indo dan Mall International Plaza (IP), seperti pelanggarannya produk dengan kemasan rusak yang terjadi pada bakso siap saji, susu kental manis dan bihun.

Ada juga Produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan khas Palembang berupa kerupuk dan kemplang

Ironinya, meski telah ditemukan pelanggaran namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah dan BBPOM Kota Palembang kepada pemilik usaha atau distributor produk tersebut. Tak heran bila masih sering ditemukannya produk yang tidak memiliki izin edar tapi dijual di supermarket lantaran mimimnya pengawasan dan sanksi tegas.

Kepala BBPOM Kota Palembang, Arofah mengatakan, kerupuk/ kemplang yang tidak memenuhi ketentuan lebel tersebut terlihat dari nomor Pangan Produksi IRTP (P-IRT) yang seharusnya 15 digit, namun ini hanya 14 digit angka.

“Makanan ini tidak boleh beredar, karena izin IRT dari Dinkes itu 15 digit, maka ini tidak memenuhi standar layak edar,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke tempat produksi kerupuk Palembang tersebut. BBPOM memberikan sanksi pembinaan atas pelanggaran tersebut. Termasuk untuk beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya seperti di Pasar 16 Ilir tidak ada sanksi hukum.

“Ya kita berikan pembinaan, karena UMKM ini aset daerah. Untuk di Pasar 16 Ilir itu baru pertama kali kita berikan teguran lisan, belum ada sanksi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pihak manajemen Super Indo pun BBPOM hanya memberikan sanksi administrasi berupa pernyataan untuk tidak lagi menjual produk dengan kemasan yang sudah rusak.

“Barang yang rusak ini dikembalikan lagi ke pabrik,” katanya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, untuk sanksi pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan terlebih dulu. Namun, jika masih melanggar, bisa pencabutan izin usaha.

“Sebaiknya pengelola supermarket memperhatikan barang yang dijual, baik dari kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement

Trending