Connect with us

Pendidikan

Pro Kontra Penghapusan Ujian Nasional

Published

on

Orator.id,Palembang—Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI yang akan menghapuskan Ujian Nasional (UN) disambut baik oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel Riza Pahlevi mengatakan pihaknya setuju wacana penghapusan UN.

Meski demikian setiap keputusan memang ada efek positif dan juga efek negatifnya.

“Apapun kebijakan dari pusat kita welcome, artinya kita siap. Kalau masih dijalankan ya kita jalankan dan jika tidak ya kita tidak kita jalankan,” ujar Riza, Kamis (28/11/2019).

Ia menambahkan bahwa wacana ini telah dinilai oleh pemerintah pusat terkait baik buruknya sehingga apapun hasilnya dijalankan saja.

“Selama ini UN kan tidak menjadi penentu kelulusan karena kembali ke pihak sekolah yang menentukan,” terangnya.

Menurutnya, sebaiknya tetap dilakukan tapi bukan UN melainkan sampel saja untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia.

“Misal ada 35 ribu yang ikut UN ambil saja sampel 5000 untuk sampel dan dievaluasi,” tegas dia.

Namun ia mengatakan banyak dampak positif jika UN ini ditiadakan. Pertama penghematan anggaran juga bisa dilakukan dan bisa dialihkan untuk yang lain.

“Anggaran ini bisa dialihkan ke yang lain seperti peningkatan kualitas guru atau pun fasilitas pendidikan,” jelas Mantan Kadisdik Kota Palembang.

Tak hanya itu, dampak lainnya yakni memberikan dampak positif kepada siswa agar mereka tahu kalau dinilai oleh guru seutuhnya.

“Sehingga karakter siswa ini dapat lebih baik lagi karena penilaian bukan ditentukan UN melainkan karakter siswa yang dibentuk oleh guru,” kata dia.

Ditahun 2020, Riza mengatakan ada sebanyak kurang lebih 103 ribu siswa SMA/SMK /MA se Sumsel mengikuti ujian nasional ini.

“Ini datanya kita update terus dan persiapan terus kita lakukan. Sejauh ini rencana UN akan digelar sekitar bulan 3 atau 4,” jelasnya.

Sehingga semua aspek harus dipersiapkan baik itu kesiapan siswa maupun kesiapan sekolah.

Sementara itu, sebelumnya mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak setuju dihapuskannya UN. Menurutnya, UN memberikan dampak positif yakni menumbuhkan semangat bersaing untuk maju.

“Kenapa saya membela ujian nasional? Bukan soal ujiannya tapi soal semangatnya hilang, semangat persaingan hilang kalau tidak ada aturan standar-standar yang diperjuangkan,” kata Jusuf Kalla

Ia mengatakan jika tidak ada ujian nasional maka semangat bersaing yang selama ini tumbuh akan pudar.

Persaingan yang naik, jelasnya, akan membuat mental generasi penerus yang mampu berdaya saing untuk mencapai kemajuan demi kemajuan untuk diri sendiri dan bangsa, apalagi di tengah tantangan global yang semakin beragam di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan politik.

“Harus dibiasakan kita bersaing, dibiasakan kita untuk mempunyai kemajuan terus menerus,” tutur Jusuf Kalla. (abl)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Disdik Bolehkan Pengenalan Lingkungan Sekolah Digelar Tatap Muka

Published

on

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan bahwa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada 13 Juli 2020 dilakukan tatap muka. Namun pemberlakuannya bersifat fleksibel dan tanpa paksaan.

Kepala Disdik Sumsel H Riza Fahlevi mengatakan tak ada paksaan siswa mengikuti PLS namun harus melalui persetujuan orang tua/wali murid.

“Bagi orang tua yang takut, sah-sah saja gak ikut PLS. Tapi harus kordinasi dengan sekolah,” ujar Kadisdik H Riza Pahlevi, Sabtu (11/7/2020).

Namun demikian, Riza menghimbau agar siswa baru SMA/SMK di Sumsel untuk tetap hadir mengikuti PLS di sekolahnya guna mengetahui siapa gurunya, siapa wali kelasnya, kurikulum dan sebagainya.

Karena pihak Dinas Pendidikan Sumsel mengimbau sekolah untuk seketat mungkin menjalankan protokol kesehatan. Dan mengenai teknis pihak Dinas Pendidikan menyerahkan konsep PLS ke sekolah, karena ini merupakan awal tahun ajaran baru. Lain halnya bagi yang kelas XI dan XII yang sebelumnya mengenal lingkungan dan gurunya karena sudah menjalani proses belajar selama satu tahun.

“PPDB saja kita lakukan tatap muka, kemudian Unsri saja menggelar UTBK juga tatap muka. Hanya saja, yang perlu di garis bawahi lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Terkait proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lanjut Riza, sesuai arahan Gubernur Sumsel H Herman Deru bahwa bagi daerah yang zona merah, orange dan kuning dilarang untuk melakukan KBM tatap muka kecuali zona hijau.

Bagi zona hijau juga meski diperbolehkan melakukan KBM tatap muka tetap harus kordinasi dengan tim Gugus Tugas Covid-19 di daerahnya masing-masing.

“Karena zona ini kadang berubah-ubah, misal saat ini zona hijau, belum tahu 8 jam lagi bisa saja berubah,” urainya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Siswa Tetap “Stay At Home”, Belajar Daring Diperpanjang Hingga 30 September

Published

on

Belajar daring (ilustrasi)

Orator.id,Palembang-Meski tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai 13 Juli 2020, Namun siswa tetap belajar di rumah atau stay at home dengan konsep Daring (dalam jaringan) hingga 30 September 2020.

Pernyataan itu dipertegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H Ahmad Zulinto. Menurutnya, surat edaran perpanjangan belajar Daring telah diedarkan ke sekolah.

“Oleh karena itu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dijadwalkan pada 13 Juli 2020 ini dilakukan secara daring hingga akhir September 2020 nanti,” ujarnya, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan ini adalah kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Makanya sekolah yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau sekolah.

“Sehubungan hal tersebut tahun Pelajaran 2020-2021 dimulai 13 Juli 2020 dengan melanjutkan pembelajaran jarak jauh sampai dengan 30 September 2020 atau hingga pemberitahuan lebih lanjut,”tegasnya.

Selama masa pembelajaran Daring, pihak sekolah, guru dan semua pihak terkait, untuk memperhatikan Kurikulum Tahun Pelajaran 2020/2021.

“Seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari sekolah melalui program belajar dari rumah dengan bimbingan/pemantauan oleh guru dan orang tua,”jelasnya.

Kemudian, Semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi pandemi yang terdapat dan dirasakan oleh setiap sekolah.

“Dalam menyusun kurikulum, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi KTSP, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolahnya,”jelasnya.

Sementara itu kata Zulinto untuk pengelolaan kelas jarak jauh, guru dapat membentuk kelas virtual. Dalam membentuk kelas virtual, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu/pengaturan kelas virtual.

“Pada kegiatan pembelajaran bentuk kelas virtual, sebaiknya sekolah mengatur jadwal kelas secara proporsional, misalnya dalam sehari hanya ada satu atau dua atau tiga mata pelajaran tiap kelas virtual, agar peserta didik tidak berada di depan komputer/laptop/HP seharian penuh. Di samping itu juga untuk menghemat penggunaan paket data internet,”terangnya.

Zulinto meminta, sebelum guru bersama siswa melakukan aktifitas pembelajaran, maka guru wajib menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sedapat mungkin RPP disusun yang simple/sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja.

Untuk penilaian dimasa pandemi ini kata Zulinto, mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

“Penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya, yang diperoleh melalui tes daring, dan/atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan atau keamanan,”ujarnya.

Ditambahkannya, untuk penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

“Pemberian tugas kepada siswa dan penilaian hasil belajar pada masa Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading

Pendidikan

Sudah Enam Bulan Insentif Ribuan Guru Honorer Belum Dibayar

Published

on

Orator.id,Palembang-Sekitar 2000an guru honorer di Kota Palembang belum menerima insentif sejak Januari 2020. Diduga keterlambatan tersebut lantaran ada gangguan pada keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, H Ahmad Zulinto mengakui bahwa secara administrasi semua sudah selesai diajukan ke Pemerintah Kota Palembang.

Pihaknya mendesak bagian keuangan daerah segera membayarkan insentif gaji guru honorer di Kota Palembang.

“Kami ingin segera dibayarkan, kasihan guru honorer. Ada sekitar 2.000 lebih guru honorer yang belum terima insentif sejak Januari 2020,” tegas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) itu, Selasa (23/6/2020).

Ia meminta agar masalah tersebut bisa dicarikan solusi. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, guru banyak kebutuhan untuk belajar dalam jaringan atau daring dengan siswa-siswanya.

“Informasinya keuangan daerah belum membaik, kami coba meminta kepada Pak Wali Kota, Ibu Wawako dan Pak Sekda, kalau memang belum ada, coba bayarkan dua bulan dulu,” urainya.

Menurut Zulinto, proses administrasi sudah selesai dilaksanakan, sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang.

Zulinto juga mengimbau kepada para guru honorer hendaklah bersabar meski sejak Januari 2020 belum cair insentifnya.

“Jadi para teman guru jangan patah semangat, target kita secepatnya mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending