Connect with us

Nasional

Ini Data dan Fakta Bahwa Pengangguran Meningkat

Published

on

Suasana Job Fair selalu kebanjiran para pencari kerja. BPS mencatat lebih dari 7 Juta orang menganggur dan hal ini berpotensi terus bertambah jika tak ada langkah kongkret dari Pemerintah.

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase pada Agustus 2019 dibandingkan Agustus 2018. Namun jika dilihat secara jumlahnya justru meningkat.

Sumbangsih terbesar dari TPT hingga Agustus 2019 masih dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 10,42%. Padahal lulusan SMK seharusnya dipersiapkan untuk siap kerja.

Sementara jika dilihat dari masing-masing provinsi, jumlah pengangguran paling besar masih berada dari Banten. Jumlahnya mencapai 8,11%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan TPT pada Agustus 2019 sebesar 5,28%. Angka itu menurun jika dibandingkan TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,34%.

“Trennya juga terus menurun selama 4 tahun terakhir,” ujarnya baru-baru ini.

Jika dilihat angka TPT 5,28% itu setara dengan 7,05 juta orang. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2018 sebesar 7,001 juta orang.

Perbedaan jumlah tersebut dikarenakan metode penghitungan survei indikator tenaga kerja sedikit berbeda. Perbedaannya berada pada jumlah sampel yang disurvei.

“Indikator tenaga kerja surveinya Agustus 2019, jumlah sampelnya diperbesar dari 200 ribu jadi 300 ribuan,” kata Suhariyanto.

Selain itu faktornya pada Agustus 2019 jumlah angkatan kerja 133,56 juta orang. Naik 2,55 juta orang dibandingkan Agustus 2018.

Dari angka itu sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang menganggur.

1.Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika dilihat dari jenjang pendidikan, TPT yang paling tinggi terjadi untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Jumlahnya mencapai 10,42%.

“TPT paling tinggi mereka yang berpendidikan SMK. Tapi trennya mengalami penurunan. Jadi perbaikan kurikulum tentu harus terus dilakukan,” ujarnya seperti dilansir detikfinance.

TPT kedua yang paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,92%. Sementara untuk TPT paling rendah terjadi pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,41%.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, TPT laki-lali mencapai 5,31% secara keseluruhan. Angka itu lebih tinggi dari TPT perempuan yang mencapai 5,23%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Banten pada periode Agustus 2019 paling tinggi se-Indonesia. Banten jadi daerah paling buncit dibandingkan provinsi lain dengan tingkat pengangguran sebesar 8,11%.

2. Lima Provinsi dengan Pengangguran Terbanyak

Kepala BPS Banten Adhi Wiriana mengatakan, pada Agustus 2019, ada 5,56 juta penduduk bekerja di daerah ini dan naik sekitar 230 ribu pekerja dibandingkan pada Agustus tahun 2018. Pada periode yang sama, terjadi penurunan pengangguran dari 8,52% menjadi 8,11%.

Akan tetapi, angka 8,11% jadi yang tertinggi dibandingkan angka pengangguran nasional sebesar 5,28%. Sebanyak 490,8 ribu orang di Banten artinya pengangguran.

“Angka pengangguran di Banten menempati peringkat pertama terbesar nasional,” kata Adhi di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (5/11/2019).

Pengangguran di Banten juga didominasi oleh lulusan SMK dibandingkan jenjang pendidikan lain. Ada sekitar 13,03 persen pengangguran disumbangkan lulusan SMK.

Adhi melanjutkan bahwa pengangguran paling banyak terjadi di Kabupaten Serang sebesar 10,54 persen dan disusul Kabupaten Tangerang. Selain itu, daerah yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran terjadi di Pandeglang yang pada periode Agustus 2018 sebesar 8,33% menjadi 8,71%.

Ardhi mengatakan, ada beberapa penyebab angka pengangguran Banten jadi yang tertinggi. Pertama, menurutnya pada Februari-September daerah ini mengalami kemarau panjang. Hal ini mengakibatkan petani menganggur karena tidak bisa menanam karena pasokan air yang kurang.

Kedua, ada beberapa industri yang merumahkan karyawan dan peralihan industri yang mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah. Salah satunya, perumahan karyawan di Krakatau Steel (KS) dan tutupny perusahaan Sandratex di Tangerang Selaan.

“Peralihan indusri di Tangsel pindah, Sandratex tutup mengakibatkan angka pengangguran (Banten) meningkat,” kata Adhi.

Berikut 5 provinsi dengan TPT paling tinggi pada Agustus 2019:
Banten 8,11%
Jawa Barat 7,99%
Maluku 7,08%
Kepulauan Riau 6,91%
Papua Barat 6,24%

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100% Mencekik Rakyat

Published

on

Ilustrasi

JAKARTA-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bakal mencekik rakyat kecil.

Dalam Perpres tersebut, iuran kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi 42 ribu per peserta per bulan, kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, serta kelas I dari 80 ribu menjadi 160 ribu. Tarif baru itu berlaku per 1 Januari 2020.

Menurut Said, pemerintah harus sadar iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka untuk masyarakat yang mengambil iuran kelas 3 harus membayar Rp 210 ribu per bulan.

“Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil,” kata Said seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Said mengatakan untuk menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, ribuan buruh dari kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam KSPI akan turun aksi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, besok.

“KSPI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit,” tuturnya.

Selain soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Said menyebut ribuan buruh juga menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015.

Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besarnya inflasi yang digunakan adalah sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%. Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah sebesar 8,51%.

Dalam hal ini, KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10%-15%. Kenaikan sebesar ini, kata Iqbal, didasarkan pada survei pasar mengenai kebutuhan hidup laik yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Said, ribuan buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh. Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

“Selama ini Pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Nyamar Jadi Laki-Laki, Pernikahan Sejenis Hampir Terjadi

Published

on

Ilustrasi

Orator.id, OKU –Pernikahan  sesama jenis hampir terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Nyiur Sayak Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Lamaran NI (25) terhadap pujaan hatinya, YE (15), kandas setelah dirinya ketahuan berjenis kelamin wanita.

Hal tersebut dibenarkan Kasat Reskrim Polres OKU Ajun Komisaris Alex Andrian. Alex menjelaskan, kejadian diketahui sehari sebelum keluarga dari TE dan NI bertemu untuk melangsungkan lamaran, Sabtu (31/9).

Keluarga TE curiga, sehingga meminta untuk melaksanakan pertemuan kedua keluarga sebelum lamaran.

“Keluarga TE curiga, NI ini penampilan fisiknya memang sangat mirip dengan pria namun suaranya seperti perempuan. Keluarga TE meminta NI diperiksa oleh bidan, ternyata benar dia wanita yang menyamar sebagai pria,” ujar Alex, Minggu (1/9).

Lihat Juga  Sertu Rikson Edi Chandra Warga Sumsel Banyak Terima Penghargaan

Setelah ketahuan bahwa NI wanita, keluarga TE pun terkejut dan membatalkan lamaran. Keluarga TE melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat.

“Dari pengakuan NI, mereka berkenalan lewat medsos. Sempat bertemu beberapa kali sebelum akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah,” kata Alex.

NI yang merupakan warga Lubuk Batang, OKU ini sempat diamankan di Polsek Semidang Aji. Namun seperti dilansir CNNIndonesia, keluarga TE memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan petugas polisi pun memediasi kedua keluarga.

“Kita mediasi saja keduanya, tidak dilaporkan ke polisi. Lagian belum ada kerugian apapun, masih anter-anteran [lamaran-red]. Untuk alasan mengapa si NI ini senang dengan sesama wanita, perlu pemeriksaan lebih lanjut,” imbuh Alex.

Kabar tersebut viral melalui unggahan akun Instagram @baturajatoday pada Sabtu (31/8) pukul 10.03. Unggahan yang terdiri dari 1 foto dan 2 video tersebut sudah disukai 849 kali dan 59 kali dikomentari.

Dalam keterangan foto disebutkan bahwa sehari sebelum menggelar prosesi lamaran, keluarga kedua pasangan tersebut bertemu. Karena ada kecurigaan dari keluarga mempelai wanita, sang calon mempelai pria dipaksa diperiksa di bidan desa.

Benar saja setelah diperiksa bidan, sang mempelai pria ternyata berjenis kelamin wanita.

“Nyamar jadi laki-laki. Tenda sudah dipasang, keluarga sudah siap bertemu. Untung belum terjadi akad,” tulis akun tersebut.

Continue Reading

Nasional

Istana Undang Organisasi Pers Bahas Papua

Published

on

Jakarta – Sejumlah organisasi jurnalis memenuhi undangan Kedeputian V Kantor Staf Presiden untuk membahas strategi penanganan komunikasi publik di Papua. Pertemuan dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat (30/8/2019). Adapun organisasi wartawan yang hadir antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers.

Ketua AJI Abdul Manan mengusulkan pencabutan pemblokiran internet karena kebijakan tersebut membuat jurnalis mengalami kesulitan melakukan verifikasi informasi terkait aksi-aksi dan kekerasan di Papua dan Papua Barat.

“Kita belum tahu persis manfaat pemblokiran bagi penanggulangan hoaks yang dijadikan alasan pemerintah. Tapi kami menilai kerugian yang diakibatkan pemblokiran itu lebih banyak. Karena membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar,” jelas Abdul Manan dilansir VOA, Jumat (30/8/2019).

Abdul Manan menambahkan pemblokiran data seluler juga merugikan pemerintah. Sebab, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat Papua. Semisal soal penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan rasisme di Surabaya, Jawa Timur. Padahal tindakan rasisme itulah yang menjadi pemicu rentetan aksi di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah jangan sibuk mengatasi asap tapi kurang serius atasi apinya. Apinya itu kan soal rasisme oleh aparat keamanan seperti dalam kasus di Surabaya. Dengan memproses hukum secara serius pelakunya,” tambahnya.

Sementara Sekjen IJTI Indria Purnama Hadi mengatakan lembaganya mengusulkan agar pemerintah menunjuk orang atau lembaga yang dapat memberikan semua informasi tentang peristiwa Papua kepada jurnalis. Hal tersebut untuk mencegah timbulnya informasi yang simpang siur di masyarakat dan mencegah kericuhan di Papua meluas di tengah pemblokiran internet.

“Papua ini kalau kita ibaratkan misalkan kalau gempa bumi bencana alam, ini adalah bencana sosial sehingga harus ditangani khusus. Jadi, kita usulkan dibuat semacam gugus tugas yang menangani itu, sehingga jurnalis ketika menghubungi orang atau lembaga yang ditunjuk mendapatkan konfirmasi dari semua peristiwa di Papua,” jelas Indria.

Indria menjelaskan orang atau lembaga yang ditunjuk pemerintah nantinya harus memiliki akses ke semua pihak seperti Polri dan TNI. Sehingga juru bicara Papua ini memiliki informasi yang valid dari berbagai pihak.

Secara lembaga, IJTI belum mengusulkan orang yang pantas menjadi juru bicara tersebut. Namun, Indria menilai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi juru bicara soal Papua. Alasannya Doni Monardo pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer Pattimura yang pernah menangani konflik di Ambon.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani terkait pertemuan dengan komunitas pers ini. Namun, menurut Abdul Manan, Dani menyimpulkan dua poin, yaitu pencabutan pemblokiran data seluler dan perlunya juru bicara Papua dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, dua usulan ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Hasil konfirmasi yang dilakukan VOA ke jurnalis di Manokwari Papua menyebutkan akses data seluler dan internet di sana belum pulih. Para jurnalis menggunakan SMS atau pesan pendek untuk mengirim berita ke redaksi masing-masing.

“Wi-Fi hanya satu titik saja yang bisa. Di hotel Swissbel karena mereka pakai satelit,” jelas jurnalis yang tidak mau disebut namanya.

Continue Reading
Advertisement

Trending