Connect with us

Nasional

Ini Data dan Fakta Bahwa Pengangguran Meningkat

Published

on

Suasana Job Fair selalu kebanjiran para pencari kerja. BPS mencatat lebih dari 7 Juta orang menganggur dan hal ini berpotensi terus bertambah jika tak ada langkah kongkret dari Pemerintah.

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase pada Agustus 2019 dibandingkan Agustus 2018. Namun jika dilihat secara jumlahnya justru meningkat.

Sumbangsih terbesar dari TPT hingga Agustus 2019 masih dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 10,42%. Padahal lulusan SMK seharusnya dipersiapkan untuk siap kerja.

Sementara jika dilihat dari masing-masing provinsi, jumlah pengangguran paling besar masih berada dari Banten. Jumlahnya mencapai 8,11%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan TPT pada Agustus 2019 sebesar 5,28%. Angka itu menurun jika dibandingkan TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,34%.

“Trennya juga terus menurun selama 4 tahun terakhir,” ujarnya baru-baru ini.

Jika dilihat angka TPT 5,28% itu setara dengan 7,05 juta orang. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2018 sebesar 7,001 juta orang.

Perbedaan jumlah tersebut dikarenakan metode penghitungan survei indikator tenaga kerja sedikit berbeda. Perbedaannya berada pada jumlah sampel yang disurvei.

“Indikator tenaga kerja surveinya Agustus 2019, jumlah sampelnya diperbesar dari 200 ribu jadi 300 ribuan,” kata Suhariyanto.

Selain itu faktornya pada Agustus 2019 jumlah angkatan kerja 133,56 juta orang. Naik 2,55 juta orang dibandingkan Agustus 2018.

Dari angka itu sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang menganggur.

1.Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika dilihat dari jenjang pendidikan, TPT yang paling tinggi terjadi untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Jumlahnya mencapai 10,42%.

“TPT paling tinggi mereka yang berpendidikan SMK. Tapi trennya mengalami penurunan. Jadi perbaikan kurikulum tentu harus terus dilakukan,” ujarnya seperti dilansir detikfinance.

TPT kedua yang paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,92%. Sementara untuk TPT paling rendah terjadi pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,41%.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, TPT laki-lali mencapai 5,31% secara keseluruhan. Angka itu lebih tinggi dari TPT perempuan yang mencapai 5,23%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Banten pada periode Agustus 2019 paling tinggi se-Indonesia. Banten jadi daerah paling buncit dibandingkan provinsi lain dengan tingkat pengangguran sebesar 8,11%.

2. Lima Provinsi dengan Pengangguran Terbanyak

Kepala BPS Banten Adhi Wiriana mengatakan, pada Agustus 2019, ada 5,56 juta penduduk bekerja di daerah ini dan naik sekitar 230 ribu pekerja dibandingkan pada Agustus tahun 2018. Pada periode yang sama, terjadi penurunan pengangguran dari 8,52% menjadi 8,11%.

Akan tetapi, angka 8,11% jadi yang tertinggi dibandingkan angka pengangguran nasional sebesar 5,28%. Sebanyak 490,8 ribu orang di Banten artinya pengangguran.

“Angka pengangguran di Banten menempati peringkat pertama terbesar nasional,” kata Adhi di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (5/11/2019).

Pengangguran di Banten juga didominasi oleh lulusan SMK dibandingkan jenjang pendidikan lain. Ada sekitar 13,03 persen pengangguran disumbangkan lulusan SMK.

Adhi melanjutkan bahwa pengangguran paling banyak terjadi di Kabupaten Serang sebesar 10,54 persen dan disusul Kabupaten Tangerang. Selain itu, daerah yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran terjadi di Pandeglang yang pada periode Agustus 2018 sebesar 8,33% menjadi 8,71%.

Ardhi mengatakan, ada beberapa penyebab angka pengangguran Banten jadi yang tertinggi. Pertama, menurutnya pada Februari-September daerah ini mengalami kemarau panjang. Hal ini mengakibatkan petani menganggur karena tidak bisa menanam karena pasokan air yang kurang.

Kedua, ada beberapa industri yang merumahkan karyawan dan peralihan industri yang mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah. Salah satunya, perumahan karyawan di Krakatau Steel (KS) dan tutupny perusahaan Sandratex di Tangerang Selaan.

“Peralihan indusri di Tangsel pindah, Sandratex tutup mengakibatkan angka pengangguran (Banten) meningkat,” kata Adhi.

Berikut 5 provinsi dengan TPT paling tinggi pada Agustus 2019:
Banten 8,11%
Jawa Barat 7,99%
Maluku 7,08%
Kepulauan Riau 6,91%
Papua Barat 6,24%

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

4900 Lebih Jamaah Umrah Batal Berangkat, Kerugian Bisa di Atas Rp2 Triliun

Published

on

Orator.id,JAKARTA-Industri travel umrah dan haji Indonesia diperkirakan merugi sekitar Rp 2 triliun per bulan, akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh Kerajaan Arab Saudi.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan solusi atas dampak dari pelarangan penerbitan yang dialami para travel haji dan umrah kepada para jamaah di Indonesia.

Dia mengatakan akibat pelarangan itu, pihaknya mengalami kerugian paling tidak sekitar Rp2 triliun per bulan.

“Sebulan paling tidak Rp2 triliun kurang lebih,” katanya seperti dilansir Bisnis, Kamis (27/2).

Dalam hal ini, jamaah yang sudah terlanjut mendaftar dan bahkan akan berangkan mau tidak mau harus dijadwal ulang.

“Kami usahakan dijadwalkan ulang,” lanjutnya.

Dia pun meminta seluruh mitra dalam hal ini mitra penerbangan, hotel, bus, katering, handling dan vendor lainnya untuk membantu proses penjadwalan ulang (reschedule) dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa syarat yang memberatkan agen perjalanan.

Di sisi lain dia juga berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi di jakarta untuk membantu proses perpanjangan masa berlaku visa jamaah umroh yang sudah terbit tanpa syarat yang memberatkan travel umrah dan jamaahnya. Seperti diketahui, Arab Saudi memutuskan menutup sementara akses masuk bagi warga negara asing lantaran sebagai antisipasi merebaknya virus corona atau COVID-19.

“Kami juga meminta para anggota travel umroh untuk melakukan perencanaan kembali tentang jadwal penerbangan jamaah sehingga hak jamaah tetap bisa ditunaikan.”

Adapun, pada 2019 lalu, Syam mengatakan total jamaah umrah yang berangkat dari travel umrah dan haji yang terdaftar sebagai anggota Sapuhi sebanyak 4.900 orang jamaah.

Daerah Tunggu Pusat

Sementara, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih menunggu rilis dari Kemenag Pusat terkait adanya pemberlakuan penangguhan jamaah umrah oleh Arab Saudi. Hal ini diungkapkan Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel, Saefudin Latif saat diwawancarai awak media di kantornya, Kamis (27/2/2020).

“Saat ini sedang proses rilis resmi Kemenag, pihak Kedutaan besar RI tengah melakukan lobby dengan kerajaan Arab Saudi agar Indonesia jangan dimasukkan di daftar list negara yang tertangguhkan,” katanya

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa mengeluarkan pernyataan resmi mengenai langkah yang diambil untuk Jamaah Umrah, serta sikap Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

“Ada 50 travel umrah resmi yang beroperasi di Sumsel terkait adanya kejadian ini kami terus komunikasikan kepada semua perusahaan travel umroh, selagi menunggu sikap resmi Kemenag pusat,” ujar Saefudin.

Saefudin mengungkapkan, ketika rilis kedutaan besar RI di Arab Saudi sudah keluar maka akan menjadi bahan Kemenag untuk mengambil langkah selanjutnya. Mengenai jika ada jamaah yang sudah terlanjur berangkat atau tiket sudah terpesan pasti ada penundaan penerbangan dan akan di schedule ulang.

“Pihak kedutaan masih melakukan upaya lobby kepada kerajaan Arab Saudi agar jamaah Indonesia tetap bisa melakukan umrah. Saya belum pegang rilisnya jadi tak bisa berandai-andai, kalau sudah ada akan saya bagikan,” ungkapnya

Kepala Imigrasi Palembang, Hasrullah mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan pasti dari Arab Saudi. Mengingat semua jemaah sudah menyelesaikan pengurusan visa.

“Kami akan terus update informasi dari sana (Arab Saudi). Tetapi sejauh ini untuk visa nggak masalah karena sudah diurusi pihak travel, tapi kalau dari negara asalnya melarang ya tunggu dulu seperti apa,” katanya

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, sangat wajar jika negara seperti Arab Saudi, mengkhawatirkan warganya akan tertular virus corona yang asalnya bisa datang dari mana saja. Tapi ia meminta agar masyarakat Sumsel tidak khawatir atas adanya penangguhan keberangkatan jemaah umrah ke tanah suci tersebut.

“Bukan ditahan, tapi Arab Saudi belum bisa menerima jemaah umrah. Wajar saja jika negara itu (Arab Saudi) kuatir warganya akan tertular virus corona yang asalnya bisa datang darimana saja dan tidak diketahui. Kita tunggu saja, tapi rasanya jangan dikhawatirkan masalah itu. Tuhan juga tahu, itu kan namanya juga ibadah,” katanya.

Presiden Hormati Keputusan Arab Saudi

Presiden Joko Widodo menghargai keputusan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara visa umrah tengah merebaknya Virus Corona.

Aturan ini membuat jemaah umrah peziarah tidak bisa mengunjungi kota suci Mekkah untuk sementara waktu.

“Itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sangat menghargai,” ujar Jokowi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (27/2).

Jokowi meyakini keputusan Arab Saudi itu juga diterapkan ke negara lain. Ia sendiri belum membahas lebih lanjut keputusan tersebut dengan Kementerian Agama selaku pihak yang berwenang mengelola umrah.

“Saya baru dapat informasi kemarin. Saya kira ini tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara karena mereka ingin melindungi warga negaranya dari Virus Corona. Kita sangat menghargai itu,” katanya.

Aturan penangguhan umrah dirilis Kerajaan Arab Saudi pada Kamis (27/2) dini hari. Dalam rilis itu, Kementerian Luar Negeri Saudi melarang sementara warga negara asing yang ingin masuk ke negara dalam rangka ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawai di Madinah.

Selain berhenti mengeluarkan visa umrah, Saudi juga menyetop pemberian visa wisata bagi wisatawan asing yang berasal dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona. (mna/tji)

Continue Reading

Nasional

Penyerang Novel Baswedan Mirip di Sketsa Tempo

Published

on

Jakarta – Dua tersangka penyerang Novel Baswedan dibawa ke Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu, 28 Desember 2019. Wajah dua orang berinisial RM dan RB ini akhirnya bisa dilihat saat mereka dibawa dari Polda Metro Jaya.

Salah seorang tersangka berinisial RB wajahnya mirip dengan sketsa yang pernah dikeluarkan Tempo pada Juli 2017 silam. Dalam sketsa yang dibuat Tempo berdasarkan saksi-saksi di lapangan, pria itu berwajah agak bulat dengan rambut disisir ke belakang.

Adapun ciri-ciri yang tertulis saat itu adalah berusia 35-an, tinggi sekitar 165 cm berkulit agak gelap dan bertubuh gempal. Saat penyerangan, pelaku mengenakan jaket denim berpenutup kepala.

Sketsa ini berbeda dengan yang pernah diungkap Polri sebelumnya. Pada Juli 2017, Kepala Kepolisian RI saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian, merilis sketsa wajah seorang pria. Menurut Tito, sketsa itu digambar setelah seorang saksi mengaku melihat wajah pelaku lima menit sebelum Novel diserang.

Namun Jenderal Idham Azis, sewaktu menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Raya, mengatakan sketsa wajah yang dirilis Tito bukan pelaku.

Pada akhir November 2017, Polda Metro Jaya merilis dua sketsa wajah pria yang berbeda. Idham mengklaim kemiripan sketsa itu sudah 90 persen sesuai dengan wajah terduga penyerang. Namun, dalam catatan Tempo, sketsa wajah yang dibuat ini pun tak mirip dengan dua wajah penyerang Novel yang ditangkap Kamis lalu.

Tim teknis yang dipimpin Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo menangkap dua tersangka penyerang Novel Baswedan pada Kamis malam 26 Desember 2019. Listyo kemudian mengumumkan keduanya adalah anggota Polri aktif berinisial RM dan RB.

Listyo memastikan keduanya adalah penyerang Novel Baswedan. “Yang paling penting dan harus diyakinkan kami tidak salah tangkap dan itu pelaku sebenarnya. Itu yang terpenting,” ujar dia seperti Dilansir Tempo, Sabtu, 28 Desember 2019. Keduanya kini sudah ditahan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri.

Ketika akan dipindah, RB sempat buka suara mengatakan alasan mengapa dirinya menyerang Novel. “Tolong dicatat saya tak suka Novel karena dia pengkhianat,” ujar RB di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Sabtu, 28 Desember 2019.

Continue Reading

Nasional

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100% Mencekik Rakyat

Published

on

Ilustrasi

JAKARTA-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bakal mencekik rakyat kecil.

Dalam Perpres tersebut, iuran kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi 42 ribu per peserta per bulan, kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, serta kelas I dari 80 ribu menjadi 160 ribu. Tarif baru itu berlaku per 1 Januari 2020.

Menurut Said, pemerintah harus sadar iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka untuk masyarakat yang mengambil iuran kelas 3 harus membayar Rp 210 ribu per bulan.

“Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil,” kata Said seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Said mengatakan untuk menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, ribuan buruh dari kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam KSPI akan turun aksi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, besok.

“KSPI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit,” tuturnya.

Selain soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Said menyebut ribuan buruh juga menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015.

Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besarnya inflasi yang digunakan adalah sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%. Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah sebesar 8,51%.

Dalam hal ini, KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10%-15%. Kenaikan sebesar ini, kata Iqbal, didasarkan pada survei pasar mengenai kebutuhan hidup laik yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Said, ribuan buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh. Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

“Selama ini Pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending