Connect with us

Berita

Disnaker : Perusahaan Pekerjakan Lebih dari 10 Orang Wajib Terapkan UMK

Published

on

Orator.id,Palembang-Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) telah dibahas bersama dewan pengupahan dan sedang dalam tahap persetujuan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Pemerintah Kota Palembang memastikan UMK Palembang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp3.043.111.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, penetapan UMK yang segera disetujui ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Besarannya dipastikan edison lebih dari ketetapan UMP dan lebih besar dari tahun lalu Rp2.917.260.

“Ketetapan besaran UMK pasti lebih besar dari UMP, selalu naik tiap tahun, ini pasti jadi tantangan perusahaan untuk mengikuti aturan ini,” katanya, Minggu (3/11/2019).

Edison mengatakan, besaran UMK mengacu pada UMP yang ditetapkan pada tahun itu. Maka setelah pembahasan, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil persetujuan Gubernur Sumsel.

“Setelah ini disetujui, selanjutnya diberitahukan kepada Wali Kota dan ditandatangani kemudian diumumkan di bulan November ini juga,” katanya.

Dalam penerapannya, perusahaan diberikan penangguhan selama tiga bulan setelah mengajukan.

“Tapi bukan berarti lepas tanggung jawab. Misalnya perusahaan itu alasannya pailit, diberi penangguhan tiga bulan, setelah itu harus dibayar sesuai aturan,” jalasnya.

Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, pihaknya mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,” katanya.

Ia mengatakan, seharusnya perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang wajib menerapkan UMK ini.

“Jika perusahaan tidak menerapkan UMK, karyawan dipersilakan untuk mengadukan ke Disnaker Kota Palembang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, instansi terkait diharapkan dapat monitoring perusahaan yang tidak memberikan upah layak kepada pegawainya. Sebab, kesejahteraan masyarakat Palembang mendorong pertumbuhan pembangunan di Palembang juga menurunkan angka kriminalitas.

“Tidak ada sanksi khusus tetapi dinas terkait dapat memonitor, memberi imbauan kepada pemberi kerja,” katanya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

2021 Ujian Nasional Dihapus, Nadiem Siapkan Penggantinya

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim

JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan Ujian Nasional (UN) akan dihapus pada 2021 mendatang. Dia menyebut Ujian Nasional yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020.

Nadiem menyampaikan itu dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akandiubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem.

Nadiem mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk mengganti sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal yang paling utama, sambung Nadiem, karena ujian nasional selama ini dinilai banyak bermasalah.

Nadiem mengatakan berdasarkan survei dan diskusi dari orang tua, siswa, hingga guru dan kepala sekolah disebutkan bahwa materi yang digunakan dalam UN cenderung padat. Walhasi, para siswa hanya berfokus pada penghafalan materi bukan kompetensi.

Tak hanya itu, Nadiem juga menyebut UN yang digelar di akhir jenjang sekolah banyak membuat siswa cenderung stres.

“Bagi banyak sekali siswa guru dan orangtua, sebab sebenarnya ini jadi berubah sebagai indikator keberhasilan siswa, sebagai individu padahal maksudnya UN adalah untuk asesmen sistem pendidikan,” kata Nadiem.

“Yakni sekolahnya maupun geografi maupun sistem pendidikannya secara nasional. Dan, UN ini hanya menilai satu aspek saja yakni kognitifnya,” sambung pria yang lebih dulu dikenal sebagai pengusaha teknologi tersebut

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menjelaskan soal Asesmen Kompetisi Minimum yang akan menjadi pengganti ujian nasional tersebut.

Dia mengklaim sistem tersebut kelak tak tak hanya menilai siswa, juga mampu memetakan sekolah berdasarkan pada kompetensi materi yang diujiankan.

“Asesmen Kompetensi Minimun, adalah kompetensi yang benar-benar minumum di mana kita bisa memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimum apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitif ada dua. Satu adalah literasi dan kedua adalah numerasi,” ujar Nadiem.

Sebelumnya, seperti dilansir CNNIndonesia,  soal Ujian Nasional untuk menentukan kelulusan siswa di akhir masa sekolah menjadi perdebatan. Tingkat destruksi seperti pada pengaruh mental hingga tujuan pembelajaran membuat pemerhati pendidikan menuntut ujian nasional dihapuskan.

Continue Reading

Berita

Tagih Janji Wali Kota Perbaiki Jalan HBR Motik. Dinas PUPR : Sudah Dianggarkan

Published

on

Orator.id,Palembang-Bertahun-tahun ruas Jalan HBR Motik, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL) selalu dalam keadaan amblas dan kondisinya rusak parah. Hanya saja hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Jalan HBR Motik terpantau bergelombang, untuk itu, pengguna kendaraan harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas. Bahkan, tidak jarang terjadi kecelakaan lantaran jalan yang berlubang.

Tina (30) pengendara yang kerap melintas di wilayah itu mengeluhkan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Bertahun-tahun jalan yang merupakan tembusan Soekarno Hatta ke Jalan Kolonel H Burlian selalu dalam keadaan rusak.

“Pada 2018 lalu jalan ini pernah diperbaiki, namun tidak berlangsung lama karena jalan kembali amblas,” katanya, Rabu(11/12/2019).

Tina mengatakan, kekuatan jalan tidak sesuai volume kendaraan yang lewat. Setelah kerusakan berkali-kali tetapi pemerintah tidak juga memperbaiki. Menurutnya, perbaikan jalan seharusnya menyeluruh sehingga pengguna jalan lebih nyaman melintas.

“Dulu pemerintah berjanji mau memperbaiki jalan HBR Motik ini dari pangkal sampai keujung tembus ke Soekarno Hatta, tapi nyatanya perbaikan hanya dilakukan di depan reader saja,” katanya.

Pengendara lainnya, Candra mengatakan, pengguna jalan juga mengalu kesulitan saat melintas, karena lubang cukup dalam. Memang diakunya, jalan tersebut sempat diperbaiki tetapi kembali amblas.

“Dulu pernah saya dengar ingin diperbaiki secara keseluruhan dari pangkal jalan sampai keujung tembus ke Soekarno Hatta, tapi rupanya hanya sebatas wacana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Akhmad Bastari Yusak membenarkan, jika ruas jalan tersebut rusak rusak parah. Pihaknya sudah menganggarkan tahun depan untuk memperbaiki ruas jalan HBR Motik.

“Kita sudah lihat langsung lokasi kerusakan jalan, memang kerusakan masih di tempat yang sama, ini akan kita perbaiki,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Kawasan Kumuh di Sumsel Tercatat 5.777 Hektare

Published

on

Orator.id, Palembang-Dinas Perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) Sumatera Selatan mencatat kawasan kumuh di Bumi Sriwijaya mencapai 5.777 hektare. Jumlah ini sendiri terus meningkat setiap tahunnya.

“Data di tahun 2019 kawasan kumuh ada sebanyak 5.777 hektare yang ada di 42 kawasan yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel,” kata Kepala Dinas Perkim Sumsel Basyaruddin Akhmad, Rabu (11/12/2019).

Akhmad mengatakan pihaknya menargetkan pada tahun 2020 mendatang kawasan kumuh di Sumsel bisa berkurang 100 hektare pertahunnya.

“Kota Palembang penyumbang terbesar kawasan kumuh sedangkan Kabupaten Lahat dan Musi Banyuasin yang paling sedikit,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kawasan kumuh, lanjut Akhmad, pihaknya akan membangun rumah melaui Program pembangunan baru Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun rumah berbasis komunitas.

Rumah berbasis komunitas itu diperuntukkan untuk Ojek Online (Ojol), peternak lele, penyapu jalan, pembersih sungai, dan buruh harian lepas.

“Tahun depan program rumah komunitas itu akan membangun sebanyak 1.200 rumah. Kita juga punya program Kotaku dan mendorong pihak pengembang atau developer untuk sebanyak-banyaknya membangun rumah di Sumsel,” jelasnya.

Menurutnya, indikator wilayah kumuh bisa dilihat dari bagaimana kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau/publik dan drainase lingkungan dan perumahan tidak layak huni.

“Asal mula kawasan kumuh itu adanya lahan kosong seperti di pinggiran sungai yang membuat masyarakat yang belum mempunyai rumah itu membangunnya disana. Mereka juga mengajak orang lain untuk membangun rumah disana,” pungkasnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement

Trending