Connect with us

Berita

Pegawai Pemprov Sumsel Diminta Kurangi Sampah Plastik

Published

on

Orator.id, Palembang-Mengurangi keberadaan sampah plastik di lingkungan kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai menggagas Gerakan Mengurangi Sampah Plastik.

Peluncuran gerakan tersebut dilakukan langsung oleh Sekda Provinsi Sumsel H.Nasrun Umar bersama Kepala BKD Provinsi Sumsel, Hj Nora Elisya di halaman kantor Gubernur Sumsel, Jumat (11/10/2019).

Peluncuran tersebut ditandai dengan Komitmen Bersama sekaligus pembagian secara cuma-cuma ratusan botol air atau tumbler untuk kalangan ASN maupun tenaga honorer Pemprov Sumsel.

Sekda Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar mengatakan gerakan ini murni merupakan inisiasi BKD untuk menjadikan Pemprov Sumsel sebagai pelopor gerakan mengurangi sampah plastik di institusi  pemeritahan resmi. Terlebih saat ini keberadaan sampah plastik di beberapa daerah di Indonesia menjadi isu yang begitu hangat  di dunia internasional.

“Begitu banyak sampah plastik yang dibuang dan ditemukan di tengah laut dan ini akan mengganggu biota dan habitat lingkungan hidup. Apalagi plastik adalah sampai yang sulit terurai,” jelasnya.

Oleh karena itu Nasrun menilai inisiasi yang digagas oleh BKD merupakan suatu inisiasi yang sangat positif khususnya dalam rangka menyelamatkan dunia kedepan.

“Kita harus mulai dari yang kecil karena yang kecil inilah kemudian menjadi besar menjadi mengglobal,” imbuhnya.

Menurut Nasrun, kewajiban menyelamatkan dunia dari ancaman sampah plastik ini bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya membuang sampah dengan sebaik-baiknya usai menggunakan air dalam kemasan plastik.

Bahkan lebih baik lagi jika mulai membiasakan diri membawa botol air minum atau tumbler dalam berkegiatan sehari-hari.

“Target saya ini dimulai dari Setda dan BKD setelah itu saya akan mengampaikan usulan pada Pak Gubernur agar ini bisa dilakukan pada semua OPD. Tapi untuk tahap awal ini akan saya mulai dulu dari lingkungan Setda dan sekitarnya.  Kebetulan semua sudah ikut kepala badan Kesbangpol, Pertanian, Inspektorat dan BKD sendiri sebagai inisiator,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala BKD Provinsi Sumsel Hj Nora Elisya mengatakan gerakan ini memang tengah digalakkan secara  nasional. Karena itu untuk mengurangi sampah plastik di Sumsel mereka berinisiatif menggagas hal tersebut.

“Ya jadi memang kami menjadi pelopor untuk di lingkungan Setda. Kami berharap gerakan ini segera diikuti oleh semua OPD dan organisasi yang lain,” jelasnya.

Setelah ada komitmen bersama mengurangi sampah plastik ini Nora berharap tidak ada pegawai yang menggunakan cangkir kemasan plastik. “Ayo sama-sama kita bawa termos atau botol air sekarang lebih dikenal tumbler ya,” tambah Nora.

Untuk mendukung gerakan tersebut menurut Nora, dirinya juga mengimbau agar kantor kantor mulai menyiapkan dispenser berikut gelas. Sehingga saat rapat peserta tinggal mengisi gelas masing-masing atau mengisi tumbler yang sudah dibawa. “Jadi kita cuma bawa tumbler saja untuk  diisi ulang,” jelasnya. Setelah peluncuran ini, Nora menargetkan agar gerakan ini segera diikuti OPD lainnya di Sumsel.

Tak hanya melakukan komitmen bersama, peluncuran gerakan tersebut juga diisi dengan serangkaian kegiatan lain seperti olahraga pagi dan senam bersama. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending