Connect with us

Berita

Titik Api Capai 342, Helikopter Boombing di Riau Dialihkan ke Sumsel

Published

on

Orator.id, Palembang-Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) belum juga berakhir. Meski sudah diguyur hujan, namun kebakaran lahan masih saja berlangsung.

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ansori mengatakan, berdasar data satelit Lapan, ada 342 titik panas di Sumsel pada 10 Oktober 2019 dengan dimana 120 titik panas dengan tingkat kepercayaan diatas 80 persen.

“Kami sudah cek di lapangan dengan helikopter patroli, kebakaran terbanyak masih terjadi di OKI. Juga ada di Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim dan lainnya, namun jumlah titiknya tidak banyak,” katanya.

Pihaknya sudah menurunkan satgas darat dan satgas udara untuk pemadaman di OKI.

“Kita sudah turunkan tiga helikopter waterbombing ke OKI. Karena memang lokasi terbakar sulit diakses tim darat. Sementara dua helikopter waterboombing diarahkan ke Musi Banyuasin,” ujar Ansori.

Ansori menjelaskan, karena masih banyaknya daerah terbakar di Sumsel, pihaknya mendapatkan bantuan helikopter tambahan dari BNPB. Satu helikopter waterboombing itu merupakan peralihan bantuan BNPB yang selama ini memadamkan karhutla di Riau.

“Karena Riau dinilai sudah tidak banyak karhutla, BNPB menempatkan satu helikopter ke Sumsel. Sebab di Sumsel, karhutla masih terjadi dan meluas. Hujan memang terjadi di Sumsel tapi sporadis, dan belum mampu memadamkan semua daerah yang terbakar di Sumsel,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkan, dengan begitu, saat ini di Sumsel ada 10 helikopter, dimana dua diantaranya difokuskan untuk patroli. Terkait dengan upaya TMC (teknik modifikasi cuaca), saat ini belum bisa dilakukan karena mengingat awan penghujan belum ditemukan.

“TMC agak sulit karena awan penghujan tidak ada. Pesawat TMC standby di Lanud Sri Mulyono Herlambang,” ungkap Ansori

Ansori menambahkan, luas area terbakar di wilayahnya akibat bencana karhutla mencapai 106.307 hektare. Total luasan itu tersebar di 11 daerah di wilayah Sumsel.

Untuk luasan lahan terbakar lainnya di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten OKI dengan luas lahan yang terbakar mencapai 40.165 hektare, Kabupaten Muba seluas 30.279 hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 18.094 hektare, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) 6.276, Kabupaten Ogan Ilir (OI) 5.418 hektare, Kabupaten Muara Enim 2.019 hektare, Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2.047 hektare, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 1.561 hektare, Kota Palembang 264 hektare, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 152 hektare. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Rusaknya Alam Terulang Lagi..

Published

on

Kondisi banjir di salah satu wilayah Kalimantan Selatan. (foto:ist)

BANJARMASIN-Berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Karena itu LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan perkebunan sawit di provinsi itu lantaran menjadi pemicu degradasai hutan secara masif.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Sebaliknya, kata Rokhis, area perkebunan meluas “cukup signifikan” 219.000 hektare.

Kondisi tersebut, ia melanjutkan, “memungkinkan terjadinya banjir” di Kalimantan Selatan, apalagi curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2020 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta.

“Ya itu analisis kami, makanya disebutkan kemungkinan. Kalau dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang besar sehingga perlu analisis pemodelan yang memperlihatkan apakah pengaruh penutup lahan berpengaruh signifikan,” ujar Rokhis, Minggu (17/1/2021).

Data yang ia pegang menunjukkan total area perkebunan di sepanjang Daerah Sungai (DAS) Barito kini mencapai 650.000 hektare.

Jika dibandingkan dengan luasan hutan di sekitar DAS yang mencapai 4,5 juta hektare, maka perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14% dari keseluruhan area.

Kendati area hutan masih mendominasi, tapi Rokhis berharap tidak terus tergerus. Sebab kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Kalimantan Selatan termasuk daerah yang berisiko terhadap bencana banjir.

“Kita paham bahwa perkebunan itu berhubungan dengan ekonomi, tapi harus diperhatikan unsur lingkungannya,” imbuh Rokhis.

Pantauan LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan banjir mencapai 10.000 sampai 60.000 hektare.

“Kabupaten Barito luas genangan 60.000 hektare, Kabupaten Banjar 40.000 hektare, Kabupaten Tanah Laut sekitar 29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kira-kira 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11.000 hektare, dan Kabupaten Tapin 11.000 hektare.”

Evaluasi izin perkebunan sawit dan tambang

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat 50% dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

“Tambang 33%, sawit 17%,” ujar Kiworo.

Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kali memperingatkan bahwa provinsi tersebut dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar.

Oleh karena itu, ia tak kaget jika bencana ekologis itu terjadi saat ini dan yang “terparah dari tahun-tahun sebelumnya”.

“Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 tapi tidak sampai merendam 13 kabupaten dan kota. Ini yang terbesar. Kalau hujan, banjir setiap tahun kalau kemarau kebakaran lahan.”

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan. Sebab ia meyakini “alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan”.

Jika dalam audit ada operasi tambang maupun perusahaan sawit yang dianggap memicu bencana, maka ia berharap pemerintah berani mencabut izin tersebut.

“Misalnya izin ini dicabut, yang ini digugat, ini izin masih diperlukan. Meskipun kalau Walhi minta cabut semua. Tapi kebijakan pemerintah kan tidak bisa sampai ke sana. Nah evaluasi itu inginnya melibatkan masyarakat sipil jangan hanya konsultan.”

“Dan di-share hasil dan kesimpulannya.”

“Karena dampak lingkungan ini sampai ke anak cucu. Kalau hanya denda pasti mereka (perusahaan) sanggup membayar. Kalaupun ditutup bisa bikin perusahaan baru.”

Selain bertindak tegas pada perusahaan, Walhi juga meminta pemerintah daerah meninjau Kembali aturan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Selatan.

Apa tanggapan pemerintah?

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menjanjikan bakal melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan di provinsinya untuk mengetahui penyebab banjir terbesar ini dalam waktu dekat.

Namun begitu, ia tidak memberikan target kapan evaluasi itu selesai.

“Kami akan kaji secara komprehensif apa penyebabnya sehingga tidak terulang. Karena yang terdampak sangat luas hamper 2,6 juta hektare. Kita kaji dari sisi penggunaan lahan, aliran sungai, permukiman,” ujar Roy Rizali Anwar seperti dilansir BBCIndonesia.com.

Sejauh ini, pemprov terkendala dalam mengevakuasi dan menyelurkan bantuan kepada warga yang paling terdampak banjir yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya dua jalan nasional terputus.

Karena itu pada Minggu (17/01), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan satu helikopter bantuan.

Sementara itu korban meninggal tercatat 16 orang dan ratusan ribu orang mengungsi.

Roy mengatakan pihaknya berusaha tetap menerapkan protokol Kesehatan di lokasi pengungsian mengingat kondisi pandemic Covid-19.

“Yang pasti karena masih pandemi kami libatkan satgas uuntuk memastikan protokol kesehatan di pengungsian berjalan.”

‘Ini banjir terparah sepanjang hidup saya’

Kepala Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Muhamad Asfi, mengatakan seribuan orang telah diungsikan ke sejumlah rumah kerabat, masjid, dan stadion di Kecamatan Martapura Kota.

Mereka yang prioritas mengungsi yakni lansia dan anak-anak. Sementara beberapa pemuda masih berada di rumah untuk menjaga harta benda.

Asfi bercerita, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Selatan bencana banjir tahun ini menjadi yang terparah. Kalau saban tahun banjir merendam persawahan warga, kini termasuk rumah dengan ketinggian hampir satu meter.

“Ini banjir terparah dalam hidup saya,” kata Asfi. “Pada hari pertama banjir, kita angkut warga pakai truk. Tapi karena banjir semakin tinggi pakai perahu klotok.”

Kata dia, Sungai Martapura yang dekat dengan desanya sudah bertahun-tahun tidak dikeruk sehingga tak sanggup menampung deras air hujan dari hulu.

“Karena sungai-sungai itu dangkal, jadi ke lautnya lambat.”

Hingga kini, bantuan makanan dan pakaian sudah dibagikan kepada para pengungsi. Tapi ia memperkirakan makanan berupa beras hanya bertahan dua hari sementara banjir akan surut dalam beberapa hari mendatang.

Karena itu ia berharap pemprov segera mendistribusikan bantuan tambahan. Termasuk pula, popok untuk anak-anak dan bayi.

“Bantuan agar diperbanyak. Karena banjir masih satu mingguan, soalnya banjir lama surut.”

Di lokasi pengungsian, lanjut Asfi, tak ada pembatas untuk menghindari penularan virus corona. Sebab tempatnya yang terlalu kecil untuk menampung banyak orang.

“Kami enggak ada jarak lagi. Selamat saja sudah mending, jaga-jaga jarak sudah enggak ada lagi,” kata Asfi.

Continue Reading

Berita

Dinas Pendidikan Imbau Guru Mau Divaksin Covid-19

Published

on

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Riza Fahlevi

Orator.id,Palembang-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel masih menunggu tersedianya vaksin Covid-19 bagi kalangan pendidikan baik guru, tenaga pendidik atau karyawan di lingkungan sekolah yang ada di Sumsel.

Hal tersebut menyusul perpanjangan pembelajaran dalam jaringan (daring) akan habis di penghujung Februari 2021 dan diharapkan bisa digelar tatap muka.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Riza Fahlevi menyadari bahwa vaksin pertama saat ini diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan penanganan pasien COVID-19.

“Kami berharap pada saatnya nanti, vaksin bisa digunakan di kalangan pendidikan, karena sampai sekarang kita belum tahu tentang wacana kapan untuk vaksin ke sekolah,” ujarnya, Minggu (17/1/2021).

Ia menambahkan jika proses vaksin di kalangan pendidikan sudah berjalan dan kondisi kurva Pandemi Covid-19 terus melandai maka pembelajaran tatap muka pun tak ada alasan untuk tidak digelar.

Sehingga pihaknya berharap jika Pemerintah telah menyediakan vaksin untuk kalangan pendidikan, pihaknya mengimbau agar para guru, tenaga pendidik dan karyawan di lingkungan sekolah untuk mengikuti vaksin.

Riza mengimbau kepada para guru, tenaga pendidik dan karyawan di lingkungan sekolah tak perlu takut di vaksin karena sebelum di vaksin nanti di cek, mana yang boleh di vaksin dan mana yang tidak boleh di vaksin karena kondisi kesehatan.

“Bagi yang tidak mau di vaksin, silahkan itu hak mereka. Tapi kita imbau agar divaksin sebagaimana ajakan Pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar kalangan pendidikan tetap terus memenuhi protokol kesehatan karena sembari menunggu vaksin, guru dan tenaga pendidik tetap melakukan pembelajaran baik secara daring maupun luring. (abl)

Continue Reading

Berita

BNPB Catat Sementara 136 Bencana Alam Terjadi Sejak Awal Tahun

Published

on

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Dari sekian banyak bencana alam itu, sudah merenggut 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka.

Bencana alam terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian dan gelombang pasang 2 kejadian. Akibatnya, sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi.

Kejadian bencana alam tersebut belum memasukkan data awan panas gunung Semeru yang belakangan terjadi. Sementara bencana alam besar yang baru-baru saja terjadi yakni gempa di Majene Sulawesi, dan banjir di Kalimantan Selatan.

Hingga Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 20.00 tercatat sebanyak 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 9 orang di Kabupaten Majene. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat terus bertambah akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter (SR) mengguncang Sulawesi Barat pada sehari sebelumnya.

“Korban luka mencapai 637 orang di Kabupaten Majene dengan rincian sejumlah 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang dan 425 orang luka ringan. Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang mengalami luka berat atau rawat inap,” seperti dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu, 17 Januari 2021.

Saat ini sebagian aliran listrik di Kabupaten Majene sudah menyala. Sedangkan aliran listrik di Kabupaten Mamuju setengahnya masih mengalami gangguan. Selanjutnya, seperti dikutip dari tempo.co, jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan pada Sabtu sore kemarin.

Jalur tersebut dapat kembali dilalui setelah Dandim 1401/Majene, Letkol Inf Yudi Rombe dari Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, menugaskan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 8/SMG untuk membuka akses menggunakan alat berat.

BNPB kemarin juga telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan gempa bumi Sulawesi Barat sebesar Rp 4 miliar. Bantuan itu diserahkan Rp 2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp 1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Continue Reading
Advertisement

Trending