Connect with us

Berita

Jokowi Diancam Dimakzulkan Jika Terbitkan Perppu KPK?

Published

on

Jakarta–Pembawa acara Najwa Shihab mencurigai Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, ada niatan untuk mengancam akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika sampai menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate memberi pembelaan dan menyebut Surya Paloh hanya memberi peringatan kepada Jokowi.

Dilansir Tribunnews, hal tersebut disampaikan Johnny G Plate dalam tayangan ‘Mata Najwa’ di TRANS7, Rabu (9/10/2019).

Awalnya, tayangan tersebut menampilkan perkataan Surya Paloh tentang Perppu KPKsaat di Kompleks DPR dan MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dalam ucapannya itu, Surya Palohmenganggap tindakan mahasiswa dan masyarakat yang demo meminta Jokowi menerbitkan Perppu bukanlah tindakan tepat.

Bagi Surya Paloh, bisa-bisa protes rakyat dimanfaatkan pihak tertentu atau dipolitisasi dan berujung pada pemakzulan atau menjatuhkan Jokowi.

“Salah loh, mungkin masyarakat tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah loh,” ucap Surya Paloh.

Najwa Shihab mengaku penasaran dengan maksud pernyataan Surya Paloh yang baginya ada nada ancaman kepada Jokowi.

“Saya penasaran apa maksudnya Ketua Partai NasDem mengatakan salah-salah di-impeach, apakah NasDem mengancam presiden?” tanya Najwa Shihab.

Johnny G Plate kemudian menjelaskan bahwa Surya Paloh bersama parpol pendukung Jokowi lainnya memiliki kewajiban utnuk mengingatkan Jokowi.

Ia menegaskan ucapan Surya Paloh semata hanya mengingatkan, bukan sebagai ancaman kepada presiden.

“Bang Surya sebagai seorang tokoh partai senior, Ketua Umum Partai Politik, pengusung utama bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi presiden 2014, kebetulan memenangkan kembali 2019, mempunyai kewajiban mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa, bahwa kita perlu berhati-hati mengurus negara ini,” ujarnya.

“Termasuk di dalamnya kepada presiden. Bukan mengancam presiden. Salah.”

Johnny G Plate juga menyebut peringatan Surya Paloh tertuju untuk para anggota DPR dan MPR.

“Mengingatkan berhati-hati?” tanya Najwa Shihab.

“Mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa, bahwa di dalam mengurus negara harus berhati-hati, termasuk karena ini ngomongnya di Senayan ya, termasuk yang di Senayan sana, DPR dan MPR,” jawabnya.

Dengan peringatan itu, Najwa Shihabmenangkap kesan dengan Jokowi menerbitkan Perppu maka dianggap tidak berhati-hati.

“Apakah kalau mengeluarkan Perppu itu artinya tidak berhati-hati?” tanya Najwa Shihab.

“Oh tidak,” jawab Johnny G Plate.

“Kenapa diucapkan kalau begitu?” tanya Najwa Shihab lagi.

“Kalau keluarkan Perppu itu hal yang biasa,” ucap Johnny G Plate.

Namun Najwa Shihab masih penasaran dan menggarisbawahi kata ‘impeach’ atau dakwaan yang baginya sudah luar biasa untuk ditujukan kepada presiden.

Johnny G Plate tidak menutup kemungkinan ada pemakzulan presiden jika sampai mengeluarkan Perppu yang salah.

“‘Salah-salah bisa di-impeach‘, luar biasa dong itu?” tanya Najwa Shihab.

“Ya kalau Perppu yang salah bisa juga, itu bisa men-trigger satu proses politik yang mengakibatkan impeachment, bisa, itu yang diingatkan,” ujar Johnny G Plate.

Najwa Shihab masih terlihat heran apakah hanya dengan menerbitkan Perppu maka ada tindakan besar seperti menjatuhkan presiden.

Johnny G Plate memberi contoh tak ada yang tak mungkin dalam perpolitikan Indonesia, seperti ketika presiden terdahulu dijatuhkan.

“Anda percaya Bang Johny bisa sejauh itu kalau Perppu dikeluarkan?” tanya Najwa Shihab.

“Di Indonesia ini politik apa yang tidak bisa? Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Gus Dur dijatuhkan, semua bisa,” jawab Johnny G Plate.

Johnny G Plate menegaskan NasDem berada di garda terdepan untuk menghindarkan Jokowi dari pengambilan keputusan yang salah.

“Dalam konteks impeachment dijatuhkan oleh DPR, apakah NasDem ada rencana untuk menjatuhkan kalau Perppu akan dikeluarkan?” tanya Najwa Shihab.

“Justru NasDem ingin menjaga agar tidak ada impeachment dan mengatakannya terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai ada impeachment presiden,” tutur Johnny G Plate.

“Hati-hati, peringatan atau ancaman itu ya?” cecar Najwa Shihab yang memancing tepuk tangan penonton.

“Ya, hati-hati, kepada komponen bangsa seluruhnya, karena ini disampaikan di Senayan, tentu ditujukan kepada Senayan,” kata Johnny G Plate.

“Apabila proses itu dilakukan, kami akan paling depan untuk mengawal presiden, kecuali ada alasan-alasan yang secara konstitusional itu dimungkinkan.” 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending