Connect with us

Berita

Pembangunan Flyover Terkendala Pembebasan Lahan

Published

on

Orator.id,Palembang–Rencana pembangunan Flyover Angkatan 66 untuk mengurai kemacetan masih belum terlaksana. Sejak rapat antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V dilakukan pada awal tahun lalu terungkap bahwa masih terkendala pembebasan lahan.

Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sumsel BBPJN Wilayah V, Dadi Muradi mengatakan, pembangunan tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan di sekitar kawasan Angkatan 66, Sekip Ujung. Dalam pembangunan flyover tersebut, pembebasan lahan termasuk yang paling penting yang harus dilakukan dan hal itu menjadi kewajiban Pemkot Palembang.

Dadi Muradi

“Kami minta agar Pemkot segera menyelesaikan lahan, karena kalau readinis kriteria belum siap, proyek tidak bisa dilelangkan,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Awalnya, pembangunan FO Simpang Angkatan 66 ini direncanakan akan diajukan tahun ini dan akan direalisasikan 2020. Pembanguan flyover Angkatan 66 ini direncanakan akan dilakukan secara multi years 2 tahun, mulai dari 2019. Dana yang diperlukan untuk pembangunan FO ini sebesar Rp300 miliar.

“Tetapi karena lahan belum siap, maka pengerjaan Flyover Angkatan 66 ditunda. Kita tunda pengerjaannya 2021,” jelasnya.

Menurutnya, kepastian ketersedian lahan ini penting karena ini menjadi salah satu bahan untuk pengajuan ke pusat.

“Desainnya sudah ada, studi kelayakan sudah ada, setelah lahannya sudah pasti baru kami akan melakukan presentasi ke pusat. Tapi kalau lahannya saja belum siap bagaimana mau disetujui,” terangnya.

Dikatakannya, lahan yang harus dibebaskan seluas 741,94 hektare. Pada lahan yang harus dibebaskan terdapat lahan dan bangunan milik masyarakat dan pemerintah.

“Pembebasan lahan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dananya juga dianggarkan oleh pemerintah,” terangnya.

Secara umum, flyover yang juga berada di Simpang Sekip Ujung ini tidak akan jauh berbeda dengan flyover sebelumnya.

“Flyover ini nanti akan membentang sepanjang 456 meter mulai dari Basuk Rahmat hingga R Soekamto dengan lebar jembatan 22 meter,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu hasil pemetaan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita tunggu sampai mereka melakukan pemetaan dulu, setelah selesai nanti diinformasikan,” ujarnya.

Setelah dilakukan pemetaan lahan, Bastari mengatakan, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Kita belum tahu berapa persil yang harus dibebaskan dan nilainya berapa, tapi 2020 akan dianggarkan untuk ini,” ujarnya. (Kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending