Connect with us

Berita

Survei LSI : Publik Percaya Demo Mahasiswa tidak Ditunggangi

Published

on

JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati, bahwa masyarakat percaya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak ditunggangi. Survei dilakukan berangkat dari demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Hasil survei menunjukkan bahwa, 59,7 persen masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3 persen saja yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.

Dari 59,7 persen yang mengetahui aksi demonstrasi itu, sebesar 46,8 persen responden berpendapat jika ada dua kelompok berbeda antara demonstasi mahasiswa dan kelompok aksi unjuk rasa anti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan survei itu, mereka percaya jika kedua aksi dilakukan secara terpisah.

Sementara 16,4 persen percaya kalau demonstrasi digerakan oleh orang yang anti-Presiden Jokowi. Sedangkan 11,8 persen berpendapat jika demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi orang-orang anti Jokowi. Sebesar 25 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Hasil survei juga mendapati bahwa 43,9 persen masyarakat tidak setuju jika aksi demonstrasi itu dianggap dilakukan untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti. Sementara, hanya 35,2 persen yang sepakat bila aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengganggu pelantikan kepala negara terpilih.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei itu memperlihatkan bahwa, masyarakat melihat aksi unjuk rsa yang telah dilakukan itu murni untuk menentang revisi UU KPK. Menurutnya, ada perbedaan sangat besar kalau dilihat dari hasil survei yang mendapati kalau sikap publik bersama mahasiswa yang menentang revisi UU KPK dalam demonstrasi tersebut.

“Jadi masyarakat bisa membedakan mana yang anti-Jokowi atau menggagalkan pelantikan presiden dengan mahasiswa yang arus utamanya menentang revisi UU KPK,” kata Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Hasil survei LSI juga mendapati bahwa, masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perppu) berkenaan resivi UU KPK. sebesar 76,3 persen setuju agar presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Sikap publik itu dikeluarkan setelah menilai, bahwa revisi UU KPK telah melemahkan upaya penanggulangan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut. Sebanyak 70,9 persen responden menyebut jika revisi UU telah melemahkan KPK.

Sebelumnya, survei dilakukan melalui wawancara telepon secara acak dari data responden yang dimiliki LSI. Dari total responden sebanyak 23.760 dipilih 17.425 yang memiliki telepon.

Survei dilakukan pada 4 hingga 5 Oktober tahun ini. Toleransi kesalahan survei diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh LSI.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris mengatakan, hasil survei telah memperlihatkan penilaian masyarakat yang mengatakam bahwa reviai UU telah melemahkan KPK. Dia kemudian menagih janji kampanye presiden terpilih akan komitmennya menguatkan KPK dengan mengeluarkan Perppu KPK.

“Jadi nggak ada alasan bagi presiden untuk menunda terbitnya Perppu KPK,” kata Syamsudin Haris.

Menurutnya, pelemahan lembaga antirasuah akibat revisi UU nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu membawa negara pada ketidakpastian hukum. Hal itu, seperti dilansir Republika.co.id,  berdampak pada kaburnya investor yang awalnya ingin menanamkan modal mereka di Indonesia.

Dia menilai, UU KPK hasil revisi juga bertentangan dengan visi Jokowi yang ingin meningkatkan investasi. Marak dan merajalelanya korupsi, dia mengatakan, membuat para investor enggan mampir ke Indonesia.

Nah makanya nggak ada yang mau nengok ke Indonesia, negara korupsi, pejabat korup, senhingga penting Jokowi menerbitkan Perppu KPK,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending