Connect with us

Berita

Survei LSI : Publik Percaya Demo Mahasiswa tidak Ditunggangi

Published

on

JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati, bahwa masyarakat percaya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak ditunggangi. Survei dilakukan berangkat dari demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Hasil survei menunjukkan bahwa, 59,7 persen masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3 persen saja yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.

Dari 59,7 persen yang mengetahui aksi demonstrasi itu, sebesar 46,8 persen responden berpendapat jika ada dua kelompok berbeda antara demonstasi mahasiswa dan kelompok aksi unjuk rasa anti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan survei itu, mereka percaya jika kedua aksi dilakukan secara terpisah.

Sementara 16,4 persen percaya kalau demonstrasi digerakan oleh orang yang anti-Presiden Jokowi. Sedangkan 11,8 persen berpendapat jika demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi orang-orang anti Jokowi. Sebesar 25 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Hasil survei juga mendapati bahwa 43,9 persen masyarakat tidak setuju jika aksi demonstrasi itu dianggap dilakukan untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti. Sementara, hanya 35,2 persen yang sepakat bila aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengganggu pelantikan kepala negara terpilih.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei itu memperlihatkan bahwa, masyarakat melihat aksi unjuk rsa yang telah dilakukan itu murni untuk menentang revisi UU KPK. Menurutnya, ada perbedaan sangat besar kalau dilihat dari hasil survei yang mendapati kalau sikap publik bersama mahasiswa yang menentang revisi UU KPK dalam demonstrasi tersebut.

“Jadi masyarakat bisa membedakan mana yang anti-Jokowi atau menggagalkan pelantikan presiden dengan mahasiswa yang arus utamanya menentang revisi UU KPK,” kata Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Hasil survei LSI juga mendapati bahwa, masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perppu) berkenaan resivi UU KPK. sebesar 76,3 persen setuju agar presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Sikap publik itu dikeluarkan setelah menilai, bahwa revisi UU KPK telah melemahkan upaya penanggulangan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut. Sebanyak 70,9 persen responden menyebut jika revisi UU telah melemahkan KPK.

Sebelumnya, survei dilakukan melalui wawancara telepon secara acak dari data responden yang dimiliki LSI. Dari total responden sebanyak 23.760 dipilih 17.425 yang memiliki telepon.

Survei dilakukan pada 4 hingga 5 Oktober tahun ini. Toleransi kesalahan survei diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh LSI.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris mengatakan, hasil survei telah memperlihatkan penilaian masyarakat yang mengatakam bahwa reviai UU telah melemahkan KPK. Dia kemudian menagih janji kampanye presiden terpilih akan komitmennya menguatkan KPK dengan mengeluarkan Perppu KPK.

“Jadi nggak ada alasan bagi presiden untuk menunda terbitnya Perppu KPK,” kata Syamsudin Haris.

Menurutnya, pelemahan lembaga antirasuah akibat revisi UU nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu membawa negara pada ketidakpastian hukum. Hal itu, seperti dilansir Republika.co.id,  berdampak pada kaburnya investor yang awalnya ingin menanamkan modal mereka di Indonesia.

Dia menilai, UU KPK hasil revisi juga bertentangan dengan visi Jokowi yang ingin meningkatkan investasi. Marak dan merajalelanya korupsi, dia mengatakan, membuat para investor enggan mampir ke Indonesia.

Nah makanya nggak ada yang mau nengok ke Indonesia, negara korupsi, pejabat korup, senhingga penting Jokowi menerbitkan Perppu KPK,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

PTUN Jakarta Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum

Published

on

JAKARTA – Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim ketua Nelvy Christin SH MH, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH. Gugatan ini diajukan oleh Tim Pembela Kebebaasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR. Dalam gugatan yang diajukan November 2019 lalu, para penggugat meminta hakim menyatakan tindakan pemerintah yang melakukan pembatasan internet pada Agustus dan September tahun lalu melanggar hukum.

Dalam sidang, Kemkominfo dan Presiden RI menyatakan gugatan yang diajukan organisasi masyarakat sipil ini kedaluwarsa, tidak memliki legal standing, obscure libel dan error in persona atau salah pihak. Majelis hakim dalam keputusannya menyimpulkan, gugatan yang diajukan AJI dan SAFENet ini masih dalam tenggang waktu. Kedua lembaga juga dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan legal standing. Hakim juga menyatakan gugatannya jelas atau tidak kabur. Soal gugatan terhadap Presiden RI, kata Hakim, bukan merupakan error in persona. Presiden dinilai bisa digugat karena tidak melakukan kontrol dan koreksi terhadap bawahannya dalam pelambatan dan pemblokiran internet ini.

Majelis hakim menilai Tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”. “Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet,” kata majelis hakim dalam putusannya.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan, alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014. Pengaturan diskresi dalam UU Administrasi adalah satu kesatuan secara komulatif, bukan alternatif, yakni untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Hakim juga menilai alasan Kemenkominfo menggunakan diskresi karena kekosongan hukum, juga tidak tepat. Sebab, dalam kebijakan yang sifatnya membatasi HAM seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum lebih rendah dari itu. Sebenarnya ada ada undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatasan hak, yaitu Undang Undang tentang Keadaan Bahaya. Namun pemerintah tidak menggunakan undang-undang tersebut dalam menangani penyebaran informasi hoaks dalam kasus Papua ini. Hakim juga menilai pemutusan akses internet tidak sesuai dengan pengaturan pembatasan HAM yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah kovensi hak asasi manusia lainnya.

Tim Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Isnur mengapresisasi putusan hakim PTUN ini karena banyak menjadikan pertimbangan hak asasi manusia dalam pertimbangannya. Isnur menambahkan, dengan putusan PTUN Jakarta menyatakan pelambatan dan pemblokiran internet ini sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, itu juga membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan itu untuk menggugat dan meminta ganti rugi. “Tentu setelah berkekuatan hukum tetap,” kata dia.

Perlambatan dan kemudian pemutusan internet itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah terjadi kerusuhan di Papua, Agustus – September 2019 lalu. Peristiwa itu dipicu oleh adanya tindakan rasis dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua antara lain di Malang, 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu, Kemenkominfo memperlambat dan kemudian memblokir internet di Papua.

Adapun amar putusan hakim secara lengkap dan verbatim, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
1) Tindakan pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwitch di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
2) Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papia Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.
3) Tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). (riz)

Continue Reading

Berita

Mall di Palembang Boleh Buka 7 Jam, Asalkan Terapkan Protokol Kesehatan

Published

on

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperbolehkan dunia usaha beroperasi kembali dengan syarat hanya 7 jam dari sebelumnya 5 jam dalam sehari. Hal ini sesuai salah satu perubahan dalam Perwali nomor 14 tahun 2020.

Mall Director Palembang Icon, Co Ing mengatakan, pihaknya mulai membuka Mall Palembang Icon pada hari ini setelah sekian lama pusat perbelanjaan tersebut ditutup sementara. Sebagian tenant bahkan sudah membuka gerainya masing-masing.

“Mulai malam ini kami infokan ke tenant-tenant lain agar kembali buka dan mulai usaha lagi. Jam operasional mall kami atur, buka pukul 11:00 WIB dan tutup 19:00 WIB,” katanya, usai mendapat tinjauan langsung oleh Wali Kota Palembang dan jajarannya, Rabu (3/6/2020).

Mengenai protokol kesehatan di mall, pihaknya sudah memfasilitasi dengan berbagai perlengkapan dengan mengecek suhu tubuh (thermo scanner), tempat cuci tangan dan jarak pada eskalator mall.

“Protokol tetap kita siapkan, mulai dari masuk hingga di dalam mall,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menambahkan pelonggaran jam usaha diharapkan bisa memperbaiki omset dunia usaha yang hampir dua bulan terakhir terpaksa tutup sementara karena kondisi pandemi Covid-19.

“Seperti contoh Palembang Icon Mall ini yang menurut mereka omzet turun 70 hampir persen akibat dampak pandemi ini, hal ini juga dirasakan karyawan dan tenant-tenant,” katanya.

Kendati jam operasional ditambah, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat betul-betul melaksanakan protokol kesehatan karena gugus tugas dibantu TNI-POLRI akan menyebar di pusat keramaian.

“Kita ingin hati nurani selaras dengan kesehatan, jadi ekonomi tetap hidup dan kesehatan masyarakat terjaga pula,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, dengan pelonggaran ini diharapkan dunia usaha juga dapat memulai kembali mempekerjakan pegawai mereka yang selama ini harus dirumahkan.

“Kita harap perusahan/sektor usaha memanggil mereka untuk bekerja kembali sehingga menekan angka pengangguran di Kota Palembang yang terdampak karena Covid-19,” katanya. (kar)

Continue Reading

Berita

Sekda: Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Terkendala Lahan

Published

on

Rapat terkait kelanjutan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya,Rabu (3/5/2020). (foto:ist)

Orator.id, Palembang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat terkait kelanjutan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar membahas permasalahan yang menghambat Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hal ini dapat diselesaikan sehingga kelanjutan pengerjaan masjid ini dapat terlaksana.

Nasrun mengatakan, salah satu kendala yaitu terkait permasalahan Iahan dan langkah-langkah konkrit yang perlu diambil oleh Pemprov Sumsel melalui OPD terkait.

“Sesuai instruksi Gubernur, saya minta OPD terkait juga melakukan pengklasiflkasian terhadap permasalahan lahan dalam pembangunan masjid ini, baik masalahan lahan yang yaitu cluster yang belum ataupun sudah dalam tahap verifikasi terkait upaya ganti rugi dan juga persertiflkatan,” katanya

Lanjutnya, berdasarkan koordinasi dan komunikasi dirinya bersama dengan Dinas Perkim, serta dengan analisa yang ada bahwa kemungkinan pembangunan masjid ini akan tetap dapat dilanjutkan. “Namun hal ini juga perlu didukung dengan data-data penunjang yang transparan serta akuntabel untuk sehingga dapat segera diambil sebuah Iangkah yang konkrit,” ujar Nasrun

Nasrun mengungkapkan, kedepan rencana kunjungan kerja Gubernur HD ke lokasi untuk meninjau lokasi pembangunan masjid ini dalam waktu dekat.

“Saya minta ini segera diselesaikan. Buatkan sebuah ringkasan data yang menajadi masukan dalam menyunting data-data yang diperlukan bagi OPD terkait. Saya tekankan atas nama gubernur dan wakil gubernur ini untuk dapat kiranya diikuti prosesnya dengan baik,” ungkapnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement

Trending