Connect with us

Berita

Kasus Mahasiswa Sultra Tewas Belum Selesai

Published

on

JAKARTA-Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengawal kasus kematian dua orang mahasiswa dalam demonstrasi di depan Gedung DPRD Sultra, Kendari beberapa waktu lalu. Keduanya, yakni Randi (21) dan Muh Yusuf Kardawi (19), mahasiswa dari Universitas Halu Oleo (UHO).

Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo mengatakan koordinasi ini untuk menjamin keselamatan para saksi. Ombudsman dan LPSK juga terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian tentang kepentingan perlindungan saksi ini.

“Siapa pun yang memberikan informasi atau yang beritikad memberikan keterangan tentang meninggalnya Randi (21) dan Muh Yusuf Kardawi serangkaian aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9) dijamin kerahasiaannya,” kata Mastri.

Mastri mengaku, penyidik kepolisian juga mengajak pihak-pihak yang memiliki bukti atau siapa pun yang menyaksikan kejadian tragis tersebut untuk membantu pengungkapan kematian dua mahasiswa UHO tersebut.

Ombudsman, kata dia, berkomitmen mengawal pengungkapan pelaku penembakan Randi dan pelaku penganiayaan Yusuf karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Sementara, tim investigasi Mabes Polri telah memeriksa enam personel jajaran Polda Sultra dan Polres Kendari yang diduga menyalahi standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan mahasiswa.

Keenam orang personel yang berstatus terperiksa adalah DK, DM, MI, MA, H, dan E. Mereka diduga melanggar SOP pengamanan unjuk rasa.

Tim investigasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengungkap bahwa enam orang personel itu ditengarai membawa senjata api saat pengamanan unjuk rasa menolak revisi RUU KUHP dan UU KPK di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9).

Aksi unjuk rasa ribuan massa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi serta pelajar di Kota Kendari, Kamis (26/9) berujung kericuhan dan menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia.

Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan.

Sedangkan Muh Yusuf Kardawi (19) meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas pada Jumat dini (27/9) sekitar 04.00 Wita.

Seperti dilansir CNNIndonesia, Korban penembakan bukan hanya peserta unjuk rasa tetapi juga seorang ibu hamil enam bulan yang sedang tertidur lelap di rumahnya Jalan Syeh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Kamis (26/9) sekitar pukul 16.00 Wita.

Identifikasi sementara disebutkan bahwa peluru yang diangkat dari betis ibu hamil itu berkaliber 9 milimeter.

Rumah korban yang berkonstruksi permanen berjarak sekitar 2 kilometer dari gedung DPRD Sultra, tempat konsentrasi pengamanan aksi unjuk rasa oleh aparat kepolisian.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending