Connect with us

Berita

Meski Fluktuatif Karena Kabut Asap, Udara di Palembang Sentuh Level Berbahaya

Published

on

Data Konsentrasi PM 10 di Palembang, yang dapat dilihat langsung melalui Web BMKG.go.id dimana Partikulat (PM10) di kota Palembang.

Orator.id, Palembang–Kondisi kabut asap akibat dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kota Palembang sempat mencapai kategori berbahaya,Kamis (19/9/2019).

Hal ini terlihat dari data Konsentrasi PM 10 di Palembang, yang dapat dilihat langsung melalui Web BMKG.go.id dimana Partikulat (PM10) di kota Palembang

Naiknya PM10 di kota Palembang mulai terjadi sejak pukul 06.00 WIB diman sudah berada dalam angka 357.10 µgram/m3. Angka ini terus naik tiap jamnya hingga yang tertinggi pada pukul 08.00 WIB mencapai 445.28 µgram/m3 atau dalam kategori Berbahaya.

Kondisi udara atau PM10 di kota Palembang baru menurun pukul 10.00 WIB dimana PM 10 sudah berada di angka 272.76 akan tetapi tetap didalam kategori Sangat Tidak Sehat.

Sedangkan Nilai Ambang Batas (NAB) atau batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan atau yang baik untuk masyarakat berada dalam udara PM10 di angk 150 µgram/m3 atau kategori Baik.

Kasi Informasi dan Observasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB II Palembang, Bambang Beny Setiaji mencatat sumber dari LAPAN Tanggal 19 September 2019 tercatat beberapa titik panas di wilayah sebelah selatan-tenggara Kota Palembang dengan tingkat kepercayaan di atas 80% yang berkontribusi asap ke wilayah Kota Palembang.

“Intensitas Asap (smoke) umumnya meningkat terjadi pada dini hari menjelang pagi hari (01.00-07.00 WIB) ini dikarenakan labilitas udara yang stabil pada saat tersebut. Sedangkan untuk jarak pandang hari ini berkisar 500-800 m dengan Kelembapan 82-92%,” jelas Beny.

Beny menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransportasi pada pagi hari (04.00-07.00 WIB) dan pada sore hari (17.00-19.00 WIB) seiring potensi menurunnya jarak pandang.

Gubernur Turut Padamkan Api Karhutla di Tulung Selapan

Sementara itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru (HD) turun langsung ke Desa Penyandingan, Kecamatan Tulung Selapan Kabuputen Ogan Komering Ilir (OKI) memadamkan api di lahan warga yang berada di sekitar PT. Dinamika Graha Sarana (DGS).

HD ikut berjibaku memadamkan sisa api secara manual menggunakan selang air, didampingi Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan SIP dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Firli Bahuri.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mencoba memadamkan api secara langsung akibat pembukaan lahan yang menyebabkan karhutla meraja rela, Kamis (19/9/2019)

Ia bahkan mengajak awak media mengecek langsung kondisi lahan gambut yang sangat rentan terbakar.

“Sini lihat ini, ini bukan tanah tapi semua gambut. Bisa dibayangkan betapa sulit memadamkannya kalau sudah terbakar. Kalau tidak lihat langsung begini kita tidak akan tahu dan tidak percaya. Makanya saya instruksikan PT DGS bantu warga jangan dibiarkan saja. Kalau dalam minggu ini tidak ada respon saya akan rekomendasikan Bupati mencabut izinnya,” tegas Gubernur.

Walaupun tidak masuk dalam wilayah izin usaha PT DGS, Gubernur tetap meminta perusahaan perkebunan tebu tersebut ikut mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi. Sehingga mereka tidak terkena pasal pembiaran seperti yang sudah dialami satu perusahaan di Bayung Lencir.

” Kalau sudah terjadikan sulit dipadamkan. Makanya saya minta diupayakan termasuk kawan-kawan Forkomoinda untuk memblok secepatnya wilayah titik api ini. Panjang blok itu sekitar 5 km kita ajak semua satgas, perusahaan, warga semua harus terlibat,” jelasnya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, agar PT DGS jangan memikirkan apakah ini masuk dalam izin lokasi mereka atau tidak. Sebagai perusahaan yang terdekat dari lokasi kebakaran PT DGS tidak boleh lalai dan membiarkan Karhutla merajalela.

Sebaliknya HD mengharapkan adanya kepedulian dari Perusaahan terlebih setiap perusahaan itu memiliki Program TanggungJawab Sosial (TJS). Ketegasan seperti ini menurutnya bukan hanya berlaku untuk PT DGS saja namun untuk semua perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Sumsel.

“Soal blokade ini memang perlu kerjasama semua pihak soalny ini bukan hanya di Tulung Selapan tapi terswbar di 9 kecamatan di OKI. Selain water bombing dan menunggu hujan ini harua kita blokade dulu secepatnya,” tegas HD.

Disinggung mengenai asap yang menyelimuti Kota Palembang beberapa waktu terakhir diakui Gubernur sebagian besar berasal dari wilayah tersebut yakni kab OKI. Hal ini juga dipengaruhi arah angin yang memang mengarah ke Kota Palembang.

Tak hanya memprioritaskan pemadaman, perhatian juga diberikan HD untuk satgas yang terlibat memadamkan karhutla. Ia berencana memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi krpada mereka yang bersusah payah di lapangan memadamkan api.

“Anggaran yang kita siapkan untuk itu (insentif) itu Rp 4 miliar. Kita sudah minta persetujuan ke Mendagri untuk menggunakan sisa dana yang tidak terduga. Sudah saya tanda tangani untuk tahap awal,” tegasnya.

Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan mengatakan untuk membantu pemadaman dengan sistem blokade itu pihaknya segera mengirimkan bantuan 1 SSK. Bantuan ini akan dibagi empat titik dengan personel masing-masing 25 prajurit.

” Kita bagi empat titik ada yang di Tulung Selapan ada juga yang di Rambutan. Kita juga siapkan 2 SSK cadangan. Jadi kalau kurang bisa kita kirim segera, agar pemadaman bisa maksimal” ujarnya. (mna)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending